Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi) dan Persatuan Pedagang Kelontong Sumenep Indonesia (PPKSI) meminta pemerintah menghapuskan larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak yang terdapat pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan.

Menurut draft RPP Kesehatan, pada pasal 434 ayat 1 huruf e disebutkan bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Ketua Umum Aparsi, Suhendro, mengatakan aturan ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan mengancam mata pencaharian para pedagang kecil di seluruh Indonesia.

"Kami telah menyurati Presiden Jokowi untuk meminta perlindungan terhadap sektor penggerak ekonomi kerakyatan," ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (10/07/2024).

Suhendro menyatakan, aturan ini mustahil diimplementasikan mengingat banyaknya pasar yang berdekatan dengan sekolah.

"Aturan ini sama saja ingin mematikan usaha perdagangan rakyat. Jika diterbitkan, maka rantai pasok antara pedagang grosir pasar dengan pedagang kelontong bisa rusak," tambahnya.

Wakil Ketua Umum PPKSI, Hamdan Maulana, menyampaikan bahwa 60% pendapatan harian pedagang toko kelontong berasal dari penjualan rokok, dengan omzet harian sebesar Rp 6 juta samapi Rp 7 juta.

"Aturan ini akan mendiskriminasi pedagang kecil yang telah memiliki warung di dekat sekolah," katanya.

Aparsi dan PPKSI meminta Presiden Jokowi untuk tidak menandatangani RPP Kesehatan tersebut karena dapat memberikan dampak negatif bagi jutaan pedagang kecil di seluruh Indonesia.

"Kami belum dilibatkan dalam perumusan RPP Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan," pungkas Suhendro.

Aparsi menaungi 9 juta anggota pedagang pasar rakyat di seluruh Indonesia, sementara PPKSI memiliki anggota sebanyak 800.000 warung kecil yang tersebar di seluruh Indonesia.