Sejumlah asosiasi pedagang pasar hingga pengusaha ritel ramai-ramai menolak larangan penjualan rokok batangan dan zonasi penjualan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pasalnya, beleid yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 26 Juli itu membatasi penjualan rokok eceran satuan per batang hingga zonasi dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Kebijakan penjualan rokok ini dinilai merugikan pelaku UMKM, pedagang pasar hingga toko ritel modern.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Koperasi dan Ritel Indonesia (AKRINDO) Anang Zunaedi khawatir aturan larangan penjualan rokok tersebut bisa berdampak pada anjloknya pendapatan pelaku usaha.

"Kami yang di Jawa Timur khususnya ada 900 lebih anggota kita dari koperasi ritel dan juga 1.050 toko-toko lokal yang mereka rata-rata itu mengandalkan omzet dari penjualan rokok. Banyak dari anggota koperasi yang kebanyakan UMKM, mereka mengandalkan rokok karena kontribusi omzetnya mencapai 50 persen," ujar Anang dalam diskusi media di Gado Gado Boplo Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

Ia menegaskan sudah sempat bersurat ke Jokowi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Koperasi dan UKM ihwal permasalahan ini. Ia berharap bisa mendapat solusi saling menguntungkan dari surat tersebut.

Anang menegaskan aturan soal batasan penjualan rokok sebelumnya yang berlaku tidak pernah dilanggar, seperti penjualan rokok terhadap batas usai tertentu. Ia pun juga menentang keras pembatasan zonasi minimal 200 meter dari satuan pendidikan yang diatur dalam Pasal 434 ayat 1 PP 28/2024 tersebut.

"Ya jelas sangat terasa sekali ya. Yang jelas (UMKM) akan kehilangan omzet. Kawan-kawan UMKM itu kontribusinya 50 persen (dari penjualan rokok). Berarti mereka akan kehilangan 50 persen (pendapatan). Bagaimana nanti dengan toko yang lain juga? Karena otomatis dengan zonasi itu, berarti mereka tidak bisa berjualan. Kami tolak. Kita akan upayakan untuk bagaimana PP ini bisa dibatalkan," tegasnya lebih lanjut.

Dalam kesempatan sama, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Herninta Defayanti mengungkap hal senada. Menurutnya, pedagang pasar juga banyak yang menjual rokok hingga menjadi kontributor terbesar pada pendapatannya.

Ia pun menolak kebijakan pembatasan penjualan rokok, mengingat kondisi pedagang yang mengeluh karena turunnya omzet akibat kebijakan itu.

"Tentunya ini menjadi pukulan keras buat pedagang pasar, terutama anggota kami di mana setiap hari pedagang pasar mengeluh tentang penurunan omzet bahkan sampai 30 persen. Rokok sebagai salah satu komoditas dagang, salah satu produk yang fast moving, cepat penjualannya dan itu penopang omzet bagi mereka sehingga tadi disampaikan, klasterisasi, penjualan rokok secara eceran tentu juga menjadi salah satu hal yang perlu ditinjau kembali kebijakan tersebut," jelas Herninta.

Sementara, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah pun menuturkan penjualan rokok berkontribusi 15 persen dari penjualan ritel modern.

"Itu bisa mencapai Rp40 triliun ya penjualan rokok nasional di ritel modern, di mana ritel modern itu 15 persen dan itu bisa kehilangan penjualan 53 persen toko," ujar Budihardjo.

Menurut Budihardjo, implementasi beleid tersebut akan berdampak pada pengurangan pendapatan anggota Hippindo hingga Rp21 triliun. Kendati, ia tak menjelaskan periodisasi potensi kehilangan pendapatan tersebut.

"(Kalau) tokonya kami itu enggak boleh jual, kalau sampai zonasi ini dijalankan, berarti itu akan kehilangan pendapatan Rp21 triliun. Ini angka yang besar sekali," jelasnya.

Pemerintah memperketat aturan penjualan rokok melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah perokok anak dibawah umur.

Melalui aturan baru itu, pedagang dilarang berjualan rokok ketengan secara eceran per batang. Kemudian penjualan rokok juga dilarang di dekat institusi pendidikan seperti sekolah dan universitas.

Namun berdasarkan pantauan detikcom, Senin (5/8/2024), banyak warung menjual rokok dekat institusi pendidikan ataupun secara ketengan. Misalkan saja warung-warung yang berada tepat berseberangan dengan salah satu SD di Kota Baru, Bekasi Barat. Tepat di depan bangunan sekolah ini setidaknya terdapat tiga warung yang berjualan rokok baik per bungkus ataupun ketengan.

Kurang dari 10 meter dekat bangunan sekolah juga terdapat salah satu gerai jaringan minimarket yang tentu juga menjual rokok. Walaupun di gerai jaringan minimarket ini tidak bisa membeli rokok secara ketengan.

Kemudian sekitar 400 meter dari SD di Kota Baru itu, berdiri juga salah satu SMP Negeri Kota Bekasi. Kurang dari 10 meter di samping bangunan sekolah juga berdiri warung yang menjual rokok.

Begitu juga di dekat salah satu sekolah (SD-SMA) swasta di kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Meski bangunan sekolah berada dalam komplek perumahan sehingga tidak ditemui warung kelontong, namun di dekat kawasan itu berdiri sebuah gerai minimarket yang menjual rokok pada area kasir.

Hal serupa juga ditemui dekat SD Pulo Gebang, Jakarta Timur. Sebab tepat di depan bangunan sekolah ini juga ada beberapa warung kelontong yang pada bagian etalase tokonya sudah terpajang berbagai jenis rokok.

Kemudian ada juga SMP yang terletak sangat dekat dengan Stasiun Cakung, Jakarta Timur. Sayang, sama seperti sekolah-sekolah lain yang telah dikunjungi, dekat kawasan ini juga terdapat sejumlah warung begitu juga dengan satu gerai minimarket yang menjual rokok.

Sehingga meski pemerintah melarang penjualan rokok 200 meter dari institusi pendidikan, dalam penelusuran detikcom ini sebagian besar warung hingga minimarket dekat sekolah masih menjual rokok. Bahkan ada yang berada sangat dekat dari sekolah kurang dari 10 meter atau bahkan tepat berada di depan bangunan.

Alasan Banyak Warung Dekat Sekolah Masih Jualan Rokok

Salah seorang pemilik warung bernama Hafiz yang berjualan di dekat SMP Negeri daerah Kota Baru, Bekasi Barat, merasa aturan tersebut tidak masuk akal. Sebab menurutnya yang membuat anak merokok atau tidak sebagian besar bergantung pada didikan orang tua.

"Kalau saya aturan yang seperti itu sih nggak masuk akal saja. Di luar logika saya lah istilahnya. Kita kan warung nih sudah lama (berjualan), misalkan dikeluarkan aturan dilarang jualan rokok dekat sekolah, kok baru sekarang?" katanya saat ditemui detikcom.

"Sekarang (anak merokok atau tidak) ya tergantung didikan orang tua kan, kita kan juga pernah muda nih. Kita dulu pasti juga dilarang sama orang tua kan, apalagi saya. Makanya dulu pas muda saya nggak ngerokok, pas kerja baru merokok. Jadi ya tergantung didikan orang tua," jelas Hafiz lagi.

Selain itu menurutnya, yang menjual rokok ke anak sekolah justru bukan warung-warung yang berada di dekat sekolah itu. Sebab anak-anak di bawah umur ini pasti merokok di tempat-tempat yang jauh dari pantauan guru atau orang tua mereka, bukan di warung yang berada dekat sekolahnya.

"Anak-anak ini beli rokok bukan di warung dekat sekolah. Pas di sekolah mereka nggak beli, tapi pas di luar sekolah, di saat dia nggak pakai seragam pasti beli di warung lain. Pasti belinya jauh dari sini. Misalnya anak sini, dia nggak berani ngerokok di sini. Dia paling main dulu ke mana," ucap Hafiz.

"Di sini guru juga sering lihat kan anak-anak yang pada pulang jajan apa di warung. Kita segan juga mau jual, gurunya sih nggak ada yang negur kita atau gimana, tapi ya sama-sama tahu aja (jangan jual rokok ke anak sekolah). Makanya kadang malah saya yang kasih tahu ke gurunya, anak-anak kadang suka ngerokok di belakang masjid sana," tambahnya sembari menunjuk arah masjid yang dimaksud.

Hal senada juga disampaikan oleh pedagang lain bernama Sumiyati yang berjualan dekat SD daerah Pulo Gebang, Jakarta Timur. Meski baru mendengar adanya pelarangan jual rokok dekat sekolah tersebut, ia merasa aturan ini tidak tepat karena pembeli rokok di warungnya bukanlah anak sekolah.

"Emang kenapa kalau jualan rokok? Kan di sini yang beli juga bukan anak-anak. Kalau anak-anak kan paling beli jajanan atau es-es, mana ada mereka beli rokok," ucap Sumiyati.

Ia mengatakan sebagian besar pembeli rokok di warungnya justru pedagang kaki lima depan sekolah. Dalam hal ini banyak dari mereka yang membeli rokok secara eceran. Karena hal ini juga ia merasa kurang setuju akan ketentuan itu.

"Yang beli rokok kan paling pedagang-pedagang di situ kan (sembari menunjuk para pedagang kaki lima depan sekolah). Kalau nggak ya paling satu dua bapak-bapak yang nunggu anaknya pulang," paparnya.

Pemerintah mengeluarkan aturan yang memuat tentang rokok. Aturan itu yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang di dalamnya memuat larangan penjualan rokok secara eceran, dekat dengan sekolah dan tempat bermain anak.

Anggota Dewan Penasehat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta menilai, pemerintah mesti berhati-hati dalam mengatur penjualan rokok. Hal itu untuk menghindari kerancuan dalam implementasinya.

Menurutnya, pengaturan paling adil ialah pembatasan usia. "Yang paling fair menurut saya adalah batasan umur, supaya tidak menimbulkan kerancuan juga di lapangannya. Kalau umur, clear, jelas siapapun bisa kita trace gitu ya, minta tanda pengenal dan lain-lain," katanya kepada detikcom, Minggu (4/8/2024).

Menurutnya, ketentuan tempat pendidikan dan tempat bermain akan menimbulkan perdebatan (debatable). Tempat bermain misalnya, definisinya akan menimbulkan perdebatan karena anak-anak bisa bermain di mana saja.

"Sangat debatable, kalau sekolah-sekolah mungkin yang tidak bergerak nggak masalah, kalau tempat bermain anak-anak, anak-anaknya nyamperin sendiri, mainnya di depan halaman kita atau di sebelah kita yang tanah kosong gitu. Iya kan jadi saya pikir itu tegakan aja yang namanya dulu kan 18 plus baru boleh beli. Nah sekarang 21 ya udah kita hargain juga lah tidak ada masalah," paparnya.

Ia mengatakan, jika aturan ini ditegakkan maka secara luas akan berdampak ke pedagang kecil atau warung.

"Apalagi kalau kita mau melebarkan masalah ini terhadap teman-teman kita yang warungan ya. Warungan itu akan terkena semua perasaan saya ya, karena ini membuat... kalau mereka penegakan hukum ini semuanya kena. Nah tapi jangan-jangan penegakan aturan ini di kita saja itu juga nggak benar," terangnya.

Sementara, Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) menilai sejumlah pasal terkait pelarangan penjualan produk tembakau dalam PP 28 Tahun 2024 dapat mengancam keberlangsungan usaha pedagang pasar. Ketua Umum APARSI, Suhendro, secara tegas menyatakan penerbitan PP Kesehatan ini akan mengancam keberlangsungan hidup 9 juta pedagang di pasar rakyat yang menyebar di seluruh Indonesia.

Salah satu pasal yang akan diberlakukan yaitu larangan menjual rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain serta larangan menjual rokok secara eceran yang dinilai masih sangat rancu untuk diberlakukan.

"Kami menolak keras dua larangan ini karena beberapa faktor. Salah satunya karena banyak pasar yang berdekatan dengan sekolah, institusi pendidikan, atau fasilitas bermain anak. Peraturan ini juga dapat menurunkan omzet pedagang pasar yang banyak berasal dari penjualan produk tembakau. Hal ini akan menimbulkan permasalahan baru bagi kami sebagai pelaku usaha," ungkap, Suhendro dalam keterangannya.

Dengan kondisi tersebut, Suhendro memaparkan, larangan terhadap produk tembakau yang ditegaskan dalam PP Kesehatan ini dapat menekan pertumbuhan ekonomi pedagang pasar yang sampai saat ini masih baru bertumbuh dari imbas pandemi beberapa tahun sebelumnya.

"Jika aturan ini diberlakukan, kami telah menghitung penurunan omzet usaha sebesar 20%-30%, bahkan sampai pada ancaman penutupan usaha karena komoditas ini menjadi penyumbang omzet terbesar bagi teman-teman pedagang pasar," tegasnya.

Sebelumnya, Suhendro telah menyuarakan penolakannya bersama dengan Persatuan Pedagang Kelontong Sumenep Indonesia (PPKSI) yang meminta agar pemerintah menghapuskan larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan. Namun melihat pasal tersebut justru disahkan dalam PP Kesehatan, APARSI turut menyesalkan tidak terakomodirnya suara rakyat pada peraturan yang melibatkan mereka di dalamnya.

"Kalau melihat kondisi di lapangan saat ini, aturan ini sama saja ingin mematikan usaha perdagangan rakyat. Jika diterbitkan, maka rantai pasok antara pedagang grosir pasar dengan pedagang kelontong bisa rusak akibat regulasi yang tidak berimbang tersebut," katanya.

Seperti dikutip detikcom, pada Pasal 434 Ayat 1 aturan ini disebutkan, setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik (a) menggunakan mesin layan diri, (b) kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil (c) secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Kemudian, (d) dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui. (e) dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, dan (f) menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.

"Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bagi jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dikecualikan jika terdapat verifikasi umur," bunyi Pasal 434 Ayat 2.

Produk tembakau sebagaimana dijelaskan pada PP tersebut meliputi rokok, cerutu, rokok daun, tembakau iris, tembakau padat dan cair, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

Sementara, satuan pendidikan disebutkan pada bagian Penjelasan PP ini antara lain terdiri pendidikan anak usia dini, sekolah/madrasah, pesantren, perguruan tinggi, atau nama lain yang sejenis dengan pendidikan formal.

Reporter: Jane Aprilyani | Editor: Jane Aprilyani

KONTAN.CO.ID - Pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menuai polemik. PP Kesehatan yang disusun berlandaskan pendekatan omnibus ini mencampuradukkan sektor kesehatan dan ekonomi, seperti terkait pengaturan penjualan produk tembakau.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Roy N. Mandey menyayangkan PP Kesehatan yang seharusnya mereformasi dan membangun sistem dan layanan kesehatan sampai ke pelosok negeri, justru mematikan kegiatan ekonomi masyarakat.

Seperti yang tercantum dalam pasal 434 ayat (1) huruf c yang mencantumkan larangan menjual produk tembakau secara eceran satuan per batang. Selain itu, pasal 434 ayat (1) huruf e menambahkan pengaturan bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

"Kesehatan dan ekonomi adalah dua hal yang berbeda. Ekonomi berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, upaya masyarakat mencari nafkah bagi keluarga dan anak-anaknya, termasuk pedagang dan pelaku usaha. Jadi tidak bisa, seolah-olah dalam kebijakan, kesehatan harus menang, ekonomi kalah, atau sebaiknya. Harus balance. Artinya, sebagai bagian turunan dari UU Kesehatan, ya seharusnya PP ini fokus lah mengatur kesehatan. Bukan mengatur sampai bagaimana harus berjualan, berdagang," ucap Roy dalam keterangan resminya ke KONTAN, Kamis (1/8).

Roy juga memproyeksikan bahwa implementasi PP Kesehatan terutama terkait zonasi pelarangan penjualan sejauh 200m. "Bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana mengukurnya, mau pakai meteran? Apakah Satpol PP-nya turun ke lapangan, ngukur pakai meteran? Begitu juga dengan defenisi tempat pendidikan yang sangat luas, apakah termasuk tempat kursus balet, kursus/bimbingan belajar, narasinya tidak spesifik. Maka, pasal-pasal Pengamanan Zat Adiktif dalam PP Kesehatan ini akan multitafsir dan dapat menjadi pasal karet, karena tidak mudah dilaksanakan," paparnya.

Menurut Roy, sejak 12 tahun lalu, sektor pertembakauan sudah sepakat dan disiplin menjalani implementasi aturan mengenai pengamanan zat adiktif yang tercantum dalam PP No 109 Tahun 2012, Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Baginya yang menjadi urgensi saat ini adalah penertiban rokok ilegal.

"Kenapa pemerintah tidak fokus membasmi rokok ilegal yang sedang marak saat ini? Kenapa yang membayar cukai, yang berkontribusi bagi penerimaan negara, bagi pembangunan, bagi investasi tidak dilindungi? Dampak regulasi ini sampai ke hulu, ke petani tembakau. Pemerintah tidak memikirkan mitigasinya," ujarnya.

APRINDO berharap pemerintah tidak mematikan ekonomi masyarakat engan disahkannya PP Kesehatan ini. "Kami sudah menaati, mulai dari pembatasan iklan, kami juga patuh menjual rokok untuk usia dewasa. Lah, kenapa sekarang ditambah pasal karet ini, yang ujungnya juga tidak dapat menjamin hilangnya rokok ilegal? Sejak awal kami tidak pernah dilibatkan, tidak diajak bicara dan tidak tahu menahu soal sosialisasi peraturan ini," tuturnya.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi) dan Persatuan Pedagang Kelontong Sumenep Indonesia (PPKSI) meminta pemerintah menghapuskan larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak yang terdapat pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan.

Menurut draft RPP Kesehatan, pada pasal 434 ayat 1 huruf e disebutkan bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Ketua Umum Aparsi, Suhendro, mengatakan aturan ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan mengancam mata pencaharian para pedagang kecil di seluruh Indonesia.

"Kami telah menyurati Presiden Jokowi untuk meminta perlindungan terhadap sektor penggerak ekonomi kerakyatan," ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (10/07/2024).

Suhendro menyatakan, aturan ini mustahil diimplementasikan mengingat banyaknya pasar yang berdekatan dengan sekolah.

"Aturan ini sama saja ingin mematikan usaha perdagangan rakyat. Jika diterbitkan, maka rantai pasok antara pedagang grosir pasar dengan pedagang kelontong bisa rusak," tambahnya.

Wakil Ketua Umum PPKSI, Hamdan Maulana, menyampaikan bahwa 60% pendapatan harian pedagang toko kelontong berasal dari penjualan rokok, dengan omzet harian sebesar Rp 6 juta samapi Rp 7 juta.

"Aturan ini akan mendiskriminasi pedagang kecil yang telah memiliki warung di dekat sekolah," katanya.

Aparsi dan PPKSI meminta Presiden Jokowi untuk tidak menandatangani RPP Kesehatan tersebut karena dapat memberikan dampak negatif bagi jutaan pedagang kecil di seluruh Indonesia.

"Kami belum dilibatkan dalam perumusan RPP Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan," pungkas Suhendro.

Aparsi menaungi 9 juta anggota pedagang pasar rakyat di seluruh Indonesia, sementara PPKSI memiliki anggota sebanyak 800.000 warung kecil yang tersebar di seluruh Indonesia.

Reporter: Jane Aprilyani | Editor: Jane Aprilyani

KONTAN.CO.ID - Wacana pemberlakuan peraturan tersebut tertuang dalam pasal-pasal aturan pertembakauan yang tengah difinalisasi dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan tentang peraturan pelaksanaan UU Kesehatan No 17 Tahun 2023 menjadi polemik bagi pengusaha rokok di tanah air. Pedagang toko kelontong dan warung cemas dengan rencana pelarangan zonasi penjualan rokok 200 meter dari fasilitas pendidikan.

Menteri Kesehatan, Budi Gunawan Sadikin menyebutkan bahwa RPP Kesehatan rencananya akan disahkan pada bulan Juni dimana dalam rancangan tersebut juga termasuk larangan zonasi 200 meter jual rokok.

Sebelumnya, Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), dr Ali Mahsun menegaskan penolakannya terhadap aturan zonasi penjualan rokok 200 meter seperti yang didorong dalam RPP Kesehatan sebagai peraturan pelaksana atas UU Kesehatan No 17 tahun 2023. Menurut Ali, ini adalah bentuk peraturan yang tidak adil, diskriminatif, dan menzolimi rakyat kecil.

Padahal para pedagang kecil ini berusaha untuk cari makan, memenuhi kebutuhan keluarga dan menyekolahkan anak, “Pedagang, baik PKL, asongan, warung kelontong, dan UMKM lain berharap tidak terus-menerus disudutkan karena mereka sama sekali tidak bersalah. Rokok itu tidak dilarang di Indonesia!,” tegas Ali dalam keterangan yang diterima KONTAN, Kamis (4/7).

Para pelaku usaha rokok tanah air pun merasa cemas dengan aturan tersebut. Zae Janto, pedagang kelontong di Johar Baru menyebutkan bahwa aturan tersebut akan sangat merugikan. “Kapan aturan ini mau disahkan? Jelas sangat merugikan. Masa depan pedagang kecil seperti saya makin nggak jelas. Bisa tutup jualan kami, bisa mati usaha kami,” sebut pria yang berjualan di kawasan Jakarta Pusat ini.

Ia memaparkan selama menekuni usaha ini, penjualan rokok-lah yang menggerakkan pembeli untuk berbelanja produk lainnya seperti makanan dan minuman. Selain itu, penjualan rokok memberikan porsi sumbangsih total pendapatan yang cukup besar.

“Pedagang kecil seperti saya ini kan hanya berusaha memenuhi kemauan konsumen. Lagipula, konsumen membeli rokok itu juga dibarengi dengan belanja lain seperti makanan dan minuman," terangnya.

Zae pun berharap pemerintah seharusnya memberdayakan pedagang kecil bukan justru menghalang-halangi upaya mereka untuk mencari nafkah secara mandiri. “Kami ini perantau, kalau peraturannya sulit dan tidak adil seperti ini, sangat besar efeknya,” tegasnya.

Senada, Nunung, pedagang kelontong di kawasan Jalan Kawi-Kawi Bawah, Jakarta Pusat juga beranggapan pemberlakuan zonasi 200 meter penjualan rokok, juga akan menyulitkan usahanya. Ia membayangkan kesulitan ketika nantinya harus berhadapan dengan petugas keamanan. “Jangan sampai lagi harus berurusan sama Satpol PP. Kami cuma pedagang kecil. Sekarang barang-barang kebutuhan serba mahal, pendapatan juga tidak sebesar dulu. Janganlah dipersulit,” ucapnya.