Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan pangan saat ini dianggap belum memadai untuk menyelesaikan persoalan fundamental dalam mentransformasi sistem pangan di Indonesia. Dibutuhkan sentuhan teknologi agar transformasi pangan berjalan lebai baik.

Chief Executive Officer Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Anton Rizki Sulaiman menyebut, upaya pemerintah selama ini melakukan operasi pasar, stabilisasi harga pangan hingga bantuan subsidi pupuk belum mampu menyelesaikan persoalan inti dari pangan. Menurutnya, Indonesia membutuhkan investasi teknologi pertanian untuk menggenjot produktivitas pangan nasional.

Peningkatan produktivitas pertanian dianggap penting di tengah ketergantungan impor pangan yang dilakukan Indonesia selama ini mulai dari beras, daging, kedelai dan lainnya.

"Karena kalau kita lihat peningkatan melalui ekstensifikasi lahan tentu kita sudah banyak menemui permasalahan seperti keterbatasan lahan. Jadi teknologi produktivitas lebih baik supaya pemenuhan pangan nasional dapat meningkat," ujar Anton dalam Future Food Forum, dikutip secara virtual, Selasa (27/8/2024).

Di sisi lain, Anton menilai bahwa kebijakan subsidi input pertanian berupa pupuk semestinya diubah menjadi subsidi bantuan langsung tunai kepada petani. Pasalnya, bantuan subsidi pupuk selama ini kerap menuai beragam persoalan hingga tidak tepat sasaran.

Dengan bantuan tunai, kata dia, petani bisa mempunyai opsi untuk memilih input pertanian sesuai dengan kebutuhannya. Hal itu dianggap lebih efektif untuk menggenjot produksi pangan di kalangan petani.

"Mungkin bentuknya cash transfer, mereka [petani] sebagai pelaku bisa mengakses kebutuhan input mereka secara lebih tepat waktu dan tepat kebutuhan," jelasnya.

Selain itu, Anton menuturkan, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap sumber pangan lainnya. Tidak melulu soal beras, ketersediaan dan penggunaan pangan bergizi lainnya juga dianggap membutuhkan campur tangan pemerintah.

Anton optimistis, dengan diversifikasi sumber pangan bergizi, Indonesia dapat mengakselerasi penurunan angka stunting di kalangan masyarakat.

"Kebijakan pemerintah jangan hanya berfokus pada beras tapi juga jenis-jenis makanan yang bervariasi, secara nilai gizi yang dibutuhkan masyarakat," ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (18/7/2024), penyaluran subsidi pupuk direncanakan bakal dirombak jadi bantuan langsung ke petani (BLP) melalui transfer tunai mulai 2026.

Adanya segudang persoalan penyaluran pupuk subsidi dengan mekanisme tidak langsung selama ini telah mendorong pemerintah mengkaji skema baru penyaluran subsidi pupuk langsung kepada petani agar lebih tepat sasaran.

Adapun, selama ini pemerintah menyalurkan subsidi pupuk kepada petani melalui produsen yaitu PT Pupuk Indonesia (Persero). Lewat transformasi penyaluran subsidi, nantinya petani akan menerima bantuan tunai secara langsung dari pemerintah untuk pembelian pupuk

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Vivi Yulaswati menyebut, rencana transformasi mekanisme penyaluran subsidi pupuk langsung ke petani itu juga merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Basis distribusi subsidi akan berubah, dari sebelumnya kepada kelompok tani menjadi kepada masing-masing individu petani.

"Ini arahan Presiden, kemudian juga dilakukan tentunya melalui transfer direct cash," ujar Vivi dalam bincang publik, Rabu (17/7/2024).

Kendati begitu, dia mengakui bahwa untuk menyalurkan bantuan subsidi pupuk langsung kepada petani dengan mekanisme transfer tunai membutuhkan data penerima yang akurat dengan kriteria spesifik.