Jakarta -

Demi menjaga ketahanan pangan nasional, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menunjukkan keseriusannya dengan menggelar rapat marathon, hari ini. Tak tanggung-tanggung, rapat dilakukan sebanyak dua kali dalam sehari untuk membahas strategi percepatan swasembada pangan.

Rapat pertama dimulai pukul 6 pagi di kediaman Amran. Amran memulainya dengan berdiskusi intensif mengenai rencana aksi dan program prioritas. Tak berhenti di situ, pada pukul 13.00 siang, rapat kembali digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta. Rapat kedua ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian, para pejabat eselon I, Tenaga Ahli Menteri (TAM), Staf Ahli Menteri (SAM), serta sejumlah staf kementerian lainnya.

Amran menekankan pentingnya langkah konkret untuk memastikan swasembada pangan segera tercapai.

"Kami tidak ingin hanya sekadar wacana. Kita harus bergerak cepat dan tepat agar masyarakat Indonesia dapat terus menikmati akses pangan yang mudah dan terjangkau," kata Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto inginkan lompatan besar sektor pertanian dalam mencapai swasembada. Rapat maraton ini membahas detail strategi dan langkah taktis untuk memperkuat produksi pangan lokal, mulai dari penguatan sistem distribusi hingga optimalisasi program bantuan pertanian di daerah.

Amran beserta jajaran membahas progres optimalisasi lahan tahun 2024, proyeksi optimalisasi lahan tahun 2025, cetak sawah 2025, pompanisasi tadah hujan, dan penanaman padi gogo untuk peningkatan produksi padi dan beras nasional. Upaya ini juga menjadi bukti nyata komitmen Menteri Amran dalam memastikan Indonesia mampu mencapai swasembada pangan.

"Ketahanan pangan adalah prioritas utama. Kita harus berlari lebih cepat untuk mewujudkan swasembada agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terjamin, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks," lanjutnya.

Seperti diketahui, Kementan di bawah komando Amran dan Wamentan Sudaryono terus bergerak untuk menjalankan program peningkatan produksi pangan. Dalam berbagai kesempatan, Amran menyampaikan ke jajarannya bahwa tidak ada tanggal merah untuk bekerja demi membangun pertanian Indonesia. Keseriusan ini menjadi angin segar bagi para petani dan masyarakat luas, menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menjaga ketahanan pangan demi kesejahteraan.

(ega/ega)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan harga pangan stabil menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Mendag mengakui bahwa permintaan komoditas pangan menjelang Nataru bakal meningkat. Namun, dia memastikan bahwa kondisi stok pangan aman menjelang Nataru sehingga harganya diprediksi stabil.

Kendati begitu, dia menegaskan bhawa pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, Satuan Tugas (Satgas) Pangan, bersama stakeholders terkait terus bergerak untuk memastikan agar tidak terjadi lonjakan harga pada momen pergantian tahun tersebut. Salah satunya, melalui rapat koordinasi.

“Kita selalu berkoordinasi,” kata Budi ketika ditemui di Taman Mini Indonesia Indah, Minggu (10/11/2024).

Lebih lanjut, Budi juga memastikan bahwa stok minyak goreng aman menjelang Nataru. Dia menyampaikan, meski kebutuhan meningkat, pasokan minyak goreng dalam negeri dipastikan aman.

“Pasokan tetap aman,” ujarnya.

Menyitir laman Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Minggu (10/11/2024) pukul 09.05 WIB, harga minyak goreng kemasan sederhana dipatok sebesar Rp18.230 per liter atau turun 0,33% dibanding hari sebelumnya. Harga minyak goreng curah juga terekam turun pagi ini sebesar 0,36% menjadi Rp16.700 per liter.

Sementara itu, harga beras premium turun 0,32% dari hari sebelumnya, menjadi Rp15.380 per kilogram dan harga beras SPHP turun tipis 0,08% menjadi Rp12.540 per kilogram. Harga beras medium masih berada di level Rp13.500 per kilogram.

Selanjutnya, harga cabai merah keriting pagi ini dipatok Rp27.710 per kilogram atau turun 1,60%, daging sapi murni turun 0,50% menjadi Rp134.100 per kilogram.

Penurunan harga juga terjadi pada produk unggas. Bapanas melaporkan, harga daging ayam turun 1% menjadi Rp35.750.034 kilogram dan telur ayam ras turun 0,14% menjadi Rp28.330 per kilogram.

Tepung terigu kemasan turun signifikan 2,13% menjadi Rp12.840 per kilogram.Harga garam halus beryodium tidak mengalami perubahan harga atau stabil di level Rp11.840 per kilogram.

Berbagai jenis ikan juga mengalami penurunan harga pagi ini. Tercatat harga ikan tongkol di tingkat pedagang eceran turun 1,23% menjadi Rp30.440 per kilogram dan ikan bandeng turun 1,33% menjadi Rp32.600 per kilogram.

Sementara itu, sejumlah komoditas pangan pagi ini tercatat naik. Harga ikan kembung naik signifikan 3,35% menjadi Rp37.910 per kilogram, dan jagung di tingkat peternak naik sebesar 0,34% menjadi Rp5.920 per kilogram.

Kemudian, Bapanas merekam harga gula konsumsi naik tipis 0,06% menjadi Rp17.940 per kilogram dan cabai rawit merah naik sebesar 1,42% menjadi Rp40.010 per kilogram.

Berbagai jenis bawang turut terkerek. Bapanas melaporkan, harga bawang putih bonggol naik 1,34% menjadi Rp40.910 per kilogram dan bawang merah naik 1,66% menjadi Rp35.610 per kilogram. Harga kedelai impor pagi ini naik signifikan 0,76% menjadi Rp10.650 per kilogram.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan mencatat, realisasi anggaran untuk ketahanan pangan sudah mencapai Rp 91,1 triliun hingga akhir Oktober 2024, atau 79,1% dari pagu.

Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara menyampaikan, realisasi ini meningkat 71% bila dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp 53,3 triliun.

“Realisasi ini utamanya untuk dukungan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian serta bantuan pangan,” tutur Suahasil dalam konferensi pers, Jumat (8/11).

Adapun realisasi belanja ketahanan pangan ini disalurkan oleh beberapa kementerian dengan menggunakan anggaran kementerian dan Lembaga (K/L).

Di antaranya, Kementerian PUPR sebesar 11,9 triliun utamanya untuk pembangunan bendungan yang progresnya sudah mencapai 55,7%, serta pembangunan jalan irigasi yang prosesnya sudah 63,2%.

Kemudian disalurkan Kementerian Pertanian Rp 10,1 triliun untuk pengembangan kawasan padi dan jagung sebanyak 437 hektare, dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebanyak 1.082 unit.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah merealisasikan anggaran sebesar Rp 4,5 triliun untuk bantuan benih sebanyak 54,7 juta ekor dan bantuan alat penangkap ikan sebanyak 4,4 ribu unit. Oleh Bapanas Rp 17,9 triliun untuk bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan.

Adapun program ketahanan pangan juga disalurkan melalui belanja non K/L untuk subsidi pupuk yang sudah tersalurkan Rp 22,9 triliun.

Terakhir melalui transfer ke daerah (TKD) Rp 22,8 triliun antara lain, untuk dana desa program ketahanan pangan dan hewani, dana pangan dan pertanian kepada 1.820 kelompok masyarakat.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) selaku Bank BUMN merespons terkait keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berlaku bagi lembaga jasa keuangan baik bank dan non-bank, BUMN.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyatakan, kebijakan hapus tagih piutang UMKM, khususnya pada sektor-sektor ketahanan pangan khususnya petani dan nelayan dapat mendukung program prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Langkah ini juga baik bagi keberlanjutan usaha UMKM, sehingga berpotensi meningkatkan permintaan kredit ke depan," ungkap Royke kepada Kontan.co.id, Minggu (10/11).

Namun demikian, dalam memberikan kredit baru, Royke menyebut pihaknya senantiasa selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian.

Di sisi lain, kebijakan ini juga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BNI, sebab sebelumnya sudah melalui proses hapus buku.

"Rasio pengembalian (recovery rate) dari sektor-sektor tersebut juga tidak signifikan terhadap fee income BNI," ungkap Royke.

Sebagai bank BUMN, BNI terus mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengoptimalkan sektor UMKM lebih berdaya guna. Sebab, mayoritas penyerapan tenaga kerja Indonesia berkaitan dengan UMKM dan segmen ini mempunyai kontribusi signifikan terhadap ekonomi domestik.

BNI mencatatkan kredit bermasalah di sektor pertanian per September 2024 memiliki nilai pokok senilai Rp 1,59 triliun. Angka tersebut naik dari posisi akhir tahun 2023 yang senilai Rp 852,95 miliar.

Bisnis.com,JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga pangan secara rata-rata nasional mengalami penurunan harga. Komoditas itu diantaranya beras, cabai merah keriting, daging, dan telur ayam.

Melansir data Panel Harga Bapanas, Minggu (10/11/2024), pukul 09.05 WIB, harga beras premium turun 0,32% dari hari sebelumnya, menjadi Rp15.380 per kilogram dan harga beras SPHP turun tipis 0,08% menjadi Rp12.540 per kilogram. Harga beras medium masih berada di level Rp13.500 per kilogram.

Selanjutnya, harga cabai merah keriting pagi ini dipatok Rp27.710 per kilogram atau turun 1,60%, daging sapi murni turun 0,50% menjadi Rp134.100 per kilogram.

Penurunan harga juga terjadi pada produk unggas. Bapanas melaporkan, harga daging ayam turun 1% menjadi Rp35.750.034 kilogram dan telur ayam ras turun 0,14% menjadi Rp28.330 per kilogram.

Harga minyak goreng kemasan sederhana turun 0,33% menjadi Rp18.230 per liter dan minyak goreng curah turun 0,36% menjadi Rp16.700 per liter. Tepung terigu kemasan turun signifikan 2,13% menjadi Rp12.840 per kilogram.

Harga garam halus beryodium tidak mengalami perubahan harga atau stabil di level Rp11.840 per kilogram.

Berbagai jenis ikan juga mengalami penurunan harga pagi ini. Tercatat harga ikan tongkol di tingkat pedagang eceran turun 1,23% menjadi Rp30.440 per kilogram dan ikan bandeng turun 1,33% menjadi Rp32.600 per kilogram.

Sementara itu, sejumlah komoditas pangan pagi ini tercatat naik. Harga ikan kembung naik signifikan 3,35% menjadi Rp37.910 per kilogram, dan jagung di tingkat peternak naik sebesar 0,34% menjadi Rp5.920 per kilogram.

Kemudian, Bapanas merekam harga gula konsumsi naik tipis 0,06% menjadi Rp17.940 per kilogram dan cabai rawit merah naik sebesar 1,42% menjadi Rp40.010 per kilogram.

Berbagai jenis bawang turut terkerek. Bapanas melaporkan, harga bawang putih bonggol naik 1,34% menjadi Rp40.910 per kilogram dan bawang merah naik 1,66% menjadi Rp35.610 per kilogram. Harga kedelai impor pagi ini naik signifikan 0,76% menjadi Rp10.650 per kilogram.

Jakarta: Saat mendampingi lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2021-2026 Arsjad Rasjid menegaskan pentingnya memperkuat kemitraan strategis dengan Tiongkok dan mengadopsi strategi pembangunan ekonomi-sosial yang telah terbukti berhasil di negara tersebut.

Menurut Arsjad, langkah strategis tersebut diharapkan mampu mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Republik Rakyat Tiongkok adalah mitra penting bagi Indonesia, tidak hanya sebagai mitra dagang terbesar tetapi juga sebagai investor terbesar kedua Indonesia," ujar Arsjad dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 9 November 2024.

"Dengan pengalaman dan keberhasilan Tiongkok dalam mencapai sasaran pembangunan, kami ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menerapkan praktik terbaik dalam upaya mendukung ketahanan pangan dan energi, serta meningkatkan kesejahteraan sosial," sambung dia.

Baca juga: Bertemu Xi Jinping, Prabowo Singgung Hubungan RI-Tiongkok yang Terjalin Berabad-abad

Dukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

Melalui partisipasi dalam lawatan kenegaraan ini, Arsjad berharap penguatan kemitraan strategis tersebut akan memperkokoh hubungan bilateral antara kedua negara, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas.

"Dengan belajar dari pencapaian Tiongkok di berbagai sektor strategis, seperti perumahan terjangkau dan transisi energi, Indonesia siap untuk melaksanakan inisiatif pengembangan kapasitas kolaboratif yang dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi pembangunan nasional," tutup Arsjad.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung sedang melakukan modernisasi Daerah Irigasi (DI) Rentang di Provinsi Jawa Barat.

Proyek ini bertujuan mengoptimalkan layanan irigasi guna meningkatkan produktivitas pertanian dan mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan.

Modernisasi DI Rentang telah dimulai sejak tahun 2016 dan diharapkan selesai pada 2026. Saat ini progres pekerjaan mencapai 74 persen.

Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan, irigasi memiliki peran vital dalam mendukung swasembada pangan.

"Kita mainkan di irigasi primer, sekunder, dan tersier. Itu InsyaAllah lebih cepat mendukung ke arah swasembada pangan," ujarnya dikutip dari laman Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

DI Rentang melayani lahan pertanian seluas 87.840 hektar di Kabupaten Majalengka, Cirebon, dan Indramayu, yang mengandalkan debit dari Sungai Cimanuk.

Diharapkan, Modernisasi DI Rentang dapat meningkatkan produktivitas padi dari 5,6 ton/hektar menjadi 6,5 ton/hektar, peningkatan luas tanam dari 43.229 hektar menjadi 86.423 hektar, serta peningkatan indeks pertanaman dari 120 persen menjadi 230 persen.

Modernisasi DI Rentang dilakukan dengan pembangunan Bendungan Jatigede, meningkatkan keandalan pasokan air dan memperluas area tanam.

Kemudian perbaikan infrastruktur irigasi, mencakup peningkatan saluran pembawa, pembuang, bangunan, dan alat ukur debit.

Dengan modernisasi ini, kehilangan air berkurang dari 15 persen menjadi 4 persen, dan petugas operasional dapat mengukur serta mendistribusikan air dengan lebih akurat.

Modernisasi DI Rentang dilakukan karena sistem irigasi ini sudah berusia puluhan tahun sehingga kinerja pelayanan airnya berkurang.

Sesuai SE Dirjen SDA No.01/SE/D/2019 modernisasi irigasi dilakukan dalam rangka pemenuhan tingkat layanan irigasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan peningkatan keandalan penyediaan air, prasarana, manajemen irigasi, lembaga pengelola dan sumber daya manusia.

SALAH satu cita-cita Presiden Prabowo Subianto yang disebutkan secara eksplisit di dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden terpilih 2024-2029 adalah Ketahanan Pangan.

Namun, dari narasi penjelasan beliau, ketahanan pangan yang dimaksud adalah kedaulatan pangan (food sovereignty), yang tidak hanya sekedar memenuhi syarat-syarat minimal ketahanan pangan versi Bank Dunia, misalnya Availability, Access, Healthy, dan Stability.

Artinya, Prabowo menginginkan Indonesia tidak sekadar berkecukupan pangan, tapi juga menghasilkan pangan sendiri (self-sufficient), baik untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk dijadikan komoditas ekspor jika produksi domestik mengalami surplus.

Secara strategis maupun teknis, tentu urusannya tidak semudah menarasikan cita-cita tersebut, lalu membacanya di dalam pidato-pidato kenegaraan.

Secara strategis, urusan pangan tentu harus ditempatkan tidak saja pada ranah ketahanan, tapi juga pada ranah lebih luas, yakni ranah keamanan dan pertahanan.

Perut yang lapar, dalam konteks peperangan, misalnya, adalah kekalahan yang sangat telak dihadapan lawan yang berkecukupan pangan.

Sehingga cukup bisa dipahami mengapa kemudian urusan ketahanan dan keamanan pangan (food resilience and food security) diletakkan di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, sejak Prabowo menduduki posisi tersebut.

Keputusan tersebut tentu sangat bisa dipahami mengingat betapa signifikan dan krusialnya urusan perut, sebelum kita berbicara urusan-urusan lainnya.

Perut yang lapar, bukan saja akan menyebabkan kekalahan di dalam pertandingan dan pertempuran, tapi juga akan menghambat perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM/Human Resources), yang kemudian akan menghalangi lahirnya temuan-temuan dan kreatifitas-kreatifitas teknologis, yang akan menguatkan bangsa dan negara kita di kemudian hari.

Perut yang lapar akan membuat bangsa ini menjadi penghamba kepada negara-negara besar lainnya, hanya karena ingin menyelesaikan urusan perut sendiri.

Namun lagi-lagi secara teknis, dalam praktiknya pemerintah yang belum terbiasa melakukan aktifitas ekonomi produktif cenderung akan “keteteran” menjalankannya.

Sebagaimana telah disaksikan, program food estate pada ujungnya terlantar. Padalah food estate adalah program strategis yang bisa menjawab berbagai persoalan rendahnya kapasitas produksi pangan nasional. Secara konsepsional dan strategis, memang itulah peruntukan food estate.

Nah, karena terkait dengan urusan pertahanan, Kementerian Pertahanan tentu bisa memberikan tanggung jawab khusus tersebut kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai tugas tambahan dalam rangka mendukung tugas utama yang terkait dengan pertahanan nasional.

Secara teoritik, terkait dengan relasi sipil-militer, misalnya, tugas-tugas nonkombatan juga acap kali memang diserahkan kepada militer.

Beberapa di antaranya seperti pembasmian ancaman kartel narkoba, pertolongan pertama korban bencana alam, fasilitator program-program sosial kemanusiaan, fasilitator program pendidikan di daerah-daerah tertinggal, dan sejenisnya.

Hal itu sangat bisa dilakukan karena militer memiliki rantai struktural dan komando yang sangat luas, nyaris menyerupai rantai organisasi pemerintahan sipil dan kepolisian.

Sehingga untuk program-program tertentu, yang secara strategis masuk ke dalam urusan pertahanan dan ketahanan nasional, struktur-struktur tersebut bisa dimanfaatkan, selama diatur secara spesifik dengan kepastian akuntabilitas yang juga spesifik dan jelas pula.

Pun secara reputasional, militer, dalam hal ini TNI, memiliki tingkat akseptabilitas yang tinggi di mata masyarakat banyak.

Nyatanya selama ini memang TNI adalah salah satu institusi negara yang memiliki tingkat “approval rating” paling tinggi di satu sisi dan masih sangat dihormati oleh hampir semua elemen masyarakat di sisi lain.

Sehingga, keunggulan reputasional tersebut semestinya bisa menjadi modal awal bagi TNI untuk mendulang keberhasilan dalam menjalankan program-program ketahanan dan kedaulatan pangan di seluruh Indonesia di kemudian hari.

Urusan pertama terkait dengan kedaulatan pangan yang harus dilakukan, terutama oleh TNI, jika kewenangan urusan kedaulatan pangan diserahkan kepada TNI sepenuhnya, adalah dari sisi produksi.

Dalam hal ini, secara spesifik tentu tidak melulu soal penguasaan lahan tersendiri yang luas untuk berproduksi.

Perkara peningkatan produksi tidak melulu soal di mana lahannya dan bagaimana proses pengalihan lahan tersebut kepada institusi yang dipercaya untuk menanganinya.

Memang TNI, layaknya beberapa institusi negara lainnya, memiliki lahan atas nama institusi, yang jumlahnya boleh jadi cukup luas.

Namun, perkara produksi tidak melulu dikaitkan dengan keharusan memiliki lahan sendiri, yang berpotensi menyuluk konflik dengan banyak pihak di lahan-lahan luas tersebut.

Dalam temuan saya di lapangan, Danrem 162 Wira Bhakti Nusa Tenggara Barat (NTB) cukup bisa memahami kerumitan dalam menguasai lahan yang luas tersebut, sehingga mencoba bereksperimen dengan model kemitraan dengan petani di Lombok Timur untuk memastikan bahwa produksi jagung dan padi di sana terjamin hasilnya.

Lagi-lagi hal tersebut bisa diwujudkan karena kedekatan Korem (dan Danrem) Wira Bhakti dengan masyarakat setempat sekaligus mendapatkan dukungan penuh dari pengusaha lokal dan petani-petani di sana.

TNI bisa dengan cukup mudah untuk menyampaikan visi betapa pentingnya urusan kedaulatan pangan kepada masayarakat di satu sisi dan sekaligus bisa merangkul mereka dengan cukup erat karena faktor reputasional di satu sisi dan faktor kedekatan di sisi lain.

Selain urusan model kemitraan, hal lain soal produksi pangan yang layak dipelajari dari Korem 162 Wira Bhakti NTB adalah memahami urusan kedaulatan pangan tidak melulu perkara ekstensifikasi atau perluasan lahan produksi, tapi juga urusan produktifitas.

Dengan luas lahan yang masih sama dengan waktu-waktu sebelumnya, Korem Wira Bhakti meyakini, akan tetap bisa meningkatkan produksi dengan upaya-upaya perbaikan produktifitas, yang menurut kajian dari Tim Ahli Danrem Wira Bhakti, bisa diangkat hingga ke level 30 persen.

Hal itu bisa dicapai dengan dua cara. Pertama adalah penggunaan teknologi. Kedua, karena teknologi tersebut, masa panen bisa dilakukan sebanyak dua kali di lahan-lahan yang selama ini hanya bisa panen sekali lantaran faktor iklim.

Untuk urusan pertama, Korem bekerja sama dengan salah satu penyedia semacam pupuk berupa air yang diawetkan, yang bisa bertahan cukup lama.

Lahan yang kering di saat musim kemarau, tetap bisa digunakan untuk bercocok tanam jagung dan sejenisnya, setelah diberi pupuk tersebut, karena lahannya akan tetap lembab dan mengandung air yang cukup di musim kemarau.

Selain itu, Korem Wira Bhakti juga bermitra dengan “start-up” lokal yang berhasil mengembangkan pupuk dari bahan berkandungan lokal yang bisa meningkatkan produktifitas tanaman sampai lebih dari 30 persen.

Uji coba yang dilakukan Korem Wira Bhakti dan salah satu start-up pupuk di NTB berhasil menunjukkan hasil yang sangat positif.

Penggunaan pupuk bisa meningkatkan produktifitas hampir semua jenis tanaman pertanian, mulai dari jagung, padi, tembakau, dan lainnya, termasuk untuk ternak, dengan nominal kenaikan yang sangat memuaskan.

Selain urusan produksi, masalah lainnya adalah pengelolaan cadangan. Selama ini, institusi sosial komersial yang dipercaya untuk mengurus kepastian cadangan pangan nasional adalah BUMN Bulog.

Hanya saja selama ini Bulog kurang terlalu berhasil menjalankan tugasnya, sehingga urusan cadangan pangan acapkali tak beririsan dengan urusan kedaulatan pangan, karena ujung-ujungnya harus mengimpor bahan pangan.

Nah, ketika urusan ketahanan pangan menjadi urusan kedaulatan di satu sisi dan urusan keamanan dan pertahanan di sisi lain, maka mau tak mau sebenarnya Bulog juga harus berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan secara umum dan di bawah koordinasi TNI secara khusus.

Harapannya, implementasi visi kedaulatan pangan di bawah wewenang TNI menjadi jauh lebih terintregrasi, sehingga mudah dikelola sedari hulu sampai hilir, dari produksi, distribusi, sampai pada urusan pengelolaan stok (reserves management).

Di bawah koordinasi dan arahan TNI, saya yakin berbagai macam “patologi” bisnis yang terjadi selama ini di dalam Bulog bisa segera diatasi.

Setidaknya, dalam logika yang paling sederhana, jika sudah masuk ke dalam ranah pertahanan dan keamanan negara, TNI sudah sangat terbukti jauh lebih berani mengorbankan darah dan nyawanya untuk Indonesia, ketimbang institusi lain, yang berusaha berlindung di balik urusan ketahanan pangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok.

Dengan kata lain, ketimbang mengarahkan wacana Bulog disubordinasi di bawah Kementerian Pertanian melalui Badan Pangan Nasional, lebih baik Bulog berada di bawah koordinasi dan arahan TNI, yang sudah terlebih dahulu diberi wewenang penuh dalam urusan kedaulatan pangan.

Saya cukup yakin, TNI tidak akan sembarang dalam menjalankannya, karena taruhannya adalah reputasi yang sudah sangat baik selama ini di mata publik.

Reputasi tersebut bisa seketika hancur hanya karena satu praktik buruk yang ditemukan publik di kemudian hari.

Simpulan yang ingin saya sampaikan di sisi adalah bahwa pertama, jika memang urusan ketahanan pangan kita adalah urusan kedaulatan pangan, maka mau tidak mau Kementerian Pertahanan harus segera menurunkannya kepada institusi TNI, sebagai penjaga gawang utama kedaulatan nasional Indonesia.

Kedua, urusan peningkatan produksi pangan nasional tak melulu urusan ekstensifikasi lahan, di mana lahan yang sangat luas harus disediakan secara tersendiri untuk memproduksinya.

Model kemitraan dengan petani bisa dilakukan di satu sisi dan peningkatan produktifitas lahan dengan menggunakan teknologi di sisi lain.

Ketiga, karena masalah pangan kita sangat terkait dengan urusan musim dan momen, sehingga membutuhkan pengelolaan cadangan secara baik, maka TNI juga semestinya diberikan wewenang di ranah itu.

Artinya, urusan pengelolaan cadangan pangan yang diurus oleh Bulog harus juga berada di bawah koordinasi TNI.

Bulog semestinya berada di bawah institusi TNI, dalam konteks wewenang TNI dalam mewujudkan urusan kedaulatan pangan. Sehingga urusan peningkatan produksi, distribusi, dan pengelolaan cadangan berada di bawah satu atap yang terintegrasi.

Keempat, sebagaimana cerita saya di atas tentang sepak terjang Korem 162 Wira Bhakti NTB, proyek percontohan diperlukan untuk membuktikan konsep kedaulatan pangan berbasiskan kemitraan dan teknologi baru ini.

Untuk itu, NTB dan Korem 162 Wira Bhakti, dalam hemat saya, layak dijadikan pilot project untuk wilayah Indonesia Timur.

Saya meyakini, waktu setahun cukup untuk Korem 162 Wira Bhakti untuk membuktikan model yang telah mereka rumuskan tersebut.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Perum Bulog tidak akan lagi menjadi BUMN. Bulog akan menjadi lembaga di bawah koordinasi langsung Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung wacana perubahan status Perum Bulog menjadi badan otonom di bawah kordinasi langsung Presiden Prabowo Subianto.

Erick mengatakan, skema ini berpotensi mendukung rencana Pemerintah Indonesia dalam mencapai target swasembada pangan.

"Saya setuju karena kalau kita bicara program besar Presiden Prabowo soal swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar," kata Erick di Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (7/11).

Erick menjelaskan, jika Peum Bulog dapat melakukan operasi pasar maka ada peluang untuk mengontrol fluktuasi harga pangan.

Menurutnya, Perum Bulog memerlukan pendanaan Rp 26 triliun untuk operasi pasar. Pasca operasi pasar dilakukan, alokasi dana akan tergerus sekitar Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun.

Erick menjelaskan, selama ini kegiatan operasi pasar ditopang pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mencapai Rp 30 triliun.

"Kalau pinjam himbara ada bunganya, kalau negara hadir beda, itu keberpihakan negara untuk rakyat sesuai visi Presiden Prabowo swasembada pangan secepatnya," jelas Erick.

Jakarta" Visi Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan penuh tantangan. Salah satu persoalannya adalah lahan yang semakin terbatas.

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, lahan persawahan di Indonesia terus menyusut.

"Sepuluh tahun terakhir sawah berkurang hampir satu juta hektare," ujar pria yang akrab disapa Zulhas dalam Rapat Koordinasi Nasional dengan Pemerintah Daerah di Sentul, Bogor, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 8 November 2024.

Penyusutan tersebut, ungkap Zulhas, disebabkan oleh alih fungsi lahan. Baik untuk perumahan ataupun industri.

Baca juga: Prabowo Targetkan Swasembada Pangan, Pakar UGM Ungkap 4 Tantangannya

Cetak sawah baru

Untuk mencapai target swasembada, Zulhas mengaku tidak punya pilihan lain selain mencetak sawah baru. Untuk lokasinya, ia memastikan di luar Jawa. "Kalau andalkan Jawa, Sumatra, sulit," tukas dia.

Salah satu lokasi yang dianggap punya potensi besar untuk menjadi lumbung pangan adalah Papua. Saat ini Papua, khususnya Merauke, dinilai punya kondisi tanah yang cukup baik untuk persawahan.
"Kita punya masa depan, Papua Merauke," kata dia. Sementara untuk Jawa dan Sumatra, yang bisa dilakukan adalah optimalisasi.

Di hadapan jajaran kepala daerah, Zulhas meminta dukungan untuk merealisasikan target swasembada pangan pada 2028. Mengingat kepala daerah yang memiliki wilayah.

"Untuk mencapai swasembada, tergantung kita semua," ucap Zulhas.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

JAKARTA - PTPN Group melalui anak perusahaannya, yakni PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN), berhasil mengembangkan dan melepas empat varietas tebu unggulan yang dinamai PS Nusantara 081, PS Nusantara 082, PS Nusantara 083, dan PS Nusantara 084.

Varietas unggulan itu merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung upaya swasembada gula nasional sebagai salah satu program strategis nasional (PSN), dan sejalan dengan visi peningkatan ketahanan pangan Indonesia. Melalui empat varietas tersebut, PTPN optimistis akan mengulang sejarah kejayaan sebagai produsen gula terbesar dan memenuhi target swasembada gula konsumsi pada tahun 2028.

Kegiatan pelepasan varietas ini didukung penuh oleh PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) dan PTPN I sebagai anak usaha PTPN III (Persero), serta PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara, Mahmudi, menyampaikan bahwa keempat varietas baru ini menawarkan beberapa keunggulan yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri gula nasional.

Keunggulan-keunggulan tersebut meliputi tingkat kemasakan yang optimal untuk kebutuhan industri pengolahan, peningkatan potensi produktivitas dan rendemen, serta kesesuaian dengan berbagai tipologi lahan. Dengan keunggulan ini, varietas tebu unggul baru diharapkan dapat dikembangkan ke wilayah tanam baru termasuk Papua untuk mendukung proyek lumbung pangan yang diamanatkan oleh Presiden RI sebagai langkah strategis dalam menjawab krisis pangan global yang dipicu oleh perubahan iklim yang ekstrem.

Potensi produktivitas gula keempat varietas tebu unggul baru cukup tinggi. PS Nusantara 081 memiliki potensi produksi gula 12 + 6 ton/ha, PS Nusantara 082 memiliki potensi produksi gula 10 + 4 ton/ha , PS Nusantara 083 memiliki potensi produksi gula 10 + 3 ton/ha, dan PS Nusantara 084 meiliki potensi produksi gula 11 + 4 ton/ha.

"Dengan perbaikan dalam potensi produktivitas tebu dan rendemen yang lebih tinggi, varietas-varietas ini diharapkan dapat memberikan hasil gula yang lebih optimal per satuan lahan serta menjadikannya sebagai pilihan strategis untuk mendukung produksi gula dalam negeri," ujar Mahmudi, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut Mahmudi mengatakan bahwa PT Sinergi Gula Nusantara sebagai anak usaha PTPN III berkomitmen untuk terus mendukung PT Riset Perkebunan Nusantara sebagai tulang punggung riset dan pengembangan di sektor perkebunan.

"Dengan kolaborasi bersama, berbagai pihak terkait diharapkan dapat mengakselerasi pemanfaatan varietas unggul di lapangan dan berkontribusi nyata bagi pertumbuhan industri gula nasional," ucapnya.

KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo dan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman melakukan rangka Rapat Koordinasi Optimalisasi Pemanfaatan Bendungan untuk Irigasi Pertanian, Jumat (8/11/2024) di Gedung Kementan, Jakarta.

Dalam kesempatan ini, dilakukan pula penandatanganan MoU antara Kementerian PU dan Kementan yang menyepakati kerja sama untuk menyukseskan program swasembada pangan.

Bersama Kementan, Kementerian PU menargetkan 1 juta hektar lahan sawah dapat dialiri oleh jaringan irigasi. Sehingga dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan meningkatkan produksi pertanian.

Dody menyampaikan, setelah ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan akan berkolaborasi untuk melakukan koordinasi.

"Sehingga, mulai dari hari ini (Jumat) kami bisa bekerja bersama demi mewujudkan percepatan swasembada pangan nasional," ujarnya dikuti dari unggahan akun X Kementerian PU.

Dalam kesempatan yang sama, Amran berterimakasih kepada Kementerian PU dan jajaran atas komitmen bersama dalam menyukseskan ketahanan pangan nasional.

"Kami menargetkan 1 juta hektar oplah lahan, dan kami akan menaikkan IP 1 kali. Dari 1 juta hektar tersebut, kita bisa menghasilkan padi sebesar 5 juta ton," ucapnya.

Bersama Kementerian PU, Kementan akan membentuk satu tim untuk menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto, yaitu swasembada pangan dalam waktu singkat.

"Targetnya, dalam 4 tahun tapi mudah-mudahan dapat dicapai dalam waktu singkat," pungkas Amran.