Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa pendaftaran QR CodeMyPertamina untuk pembelian Pertalite belum diwajibkan untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor.

Area Manager Communication, Relation & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan menjelaskan bahwa Program Subsidi Tepat Pertalite hanya diberlakukan untuk kendaraan roda empat atau mobil.

"Roda dua dan tiga belum diwajibkan melakukan pendaftaran Subsidi Tepat," jelas Eko melalui siaran pers, dikutip Jumat (30/8/2024).

Adapun, Pertamina Patra Niaga juga terus berupaya mendukung upaya-upaya penyaluran subsidi tepat dengan melakukan pendataan pengguna BBM subsidi melalui pendaftaran QR Code.

Pertamina Patra Niaga mengajak seluruh masyarakat untuk bijak dalam menggunakan BBM subsidi dan membantu pemerintah mengidentifikasi siapa saja pengguna BBM bersubsidi dari penggunaan QR code sebagai syarat untuk menggunakan BBM Pertalite.

Agar penyaluran Pertalite terkontrol, Pertamina Patra Niaga melayani pengisian Pertalite melalui QR Code bagi kendaraan yang sudah mendaftar dan mencatatkan nopol kendaraan bagi pengguna yang belum mendaftar subsidi tepat.

“Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat mengajak masyarakat pengguna BBM jenis Pertalite untuk mendaftarkan kendaraannya dan kami telah menyiapkan Help Desk di SPBU untuk membantu menjelaskan prosedur pendaftarannya,” ujar Eko.

Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari memastikan ketersediaan BBM jenis Pertalite di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kuota yang diberikan pemerintah.

Heppy menjelaskan bahwa sebagai bagian dari penugasan pemerintah untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi, Pertamina Patra Niaga terus menjalankan komitmennya dalam penyediaan Pertalite sesuai dengan kuota dan titik layanan jual yang telah ditetapkan BPH Migas.

"Pertalite adalah salah satu BBM subsidi sehingga pengaturan oleh regulator dimaksudkan agar BBM subsidi bisa tepat sasaran, antara lain pengaturan titik-titik SPBU yang menjual BBM Subsidi oleh BPH Migas dengan memperhatikan pertimbangan jalur transportasi umum, tidak berada di area pemukiman menengah keatas, di luar daerah industri. Diharapkan dengan upaya tersebut BBM bersubsidi yang disalurkan bisa lebih tepat sasaran," jelas Heppy.

Saat ini, kata Heppy, Pertamina terus mengintensifkan pendaftaran subsidi tepat Pertalite di wilayah wave 1 yakni Jawa, Madura, Bali (Jamali) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara,, dan Kalimantan Timur.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Patra Niaga bakal memperketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Penjualan Pertalite akan dihentikan pada SPBU tertentu.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, sebagai bagian dari penugasan pemerintah untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi, Pertamina akan menyediakan Pertalite sesuai dengan kuota dan titik layanan jual yang telah ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

"Pertalite adalah salah satu BBM subsidi, sehingga pengaturan oleh regulator dimaksudkan agar BBM subsidi bisa tepat sasaran," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (29/8/2024).

Ia menuturkan, pengaturan titik-titik SPBU yang menjual BBM subsidi jenis Pertalite akan mengikuti ketentuan BPH Migas. Pengaturan titik SPBU ini dengan memperhatikan pertimbangan jalur transportasi umum, tidak berada di area pemukiman menengah ke atas, serta berada di luar daerah industri.

"Diharapkan dengan upaya tersebut BBM bersubsidi yang disalurkan bisa lebih tepat sasaran," imbuh Heppy.

Di sisi lain, Pertamina juga terus berupaya mendukung upaya-upaya subsidi tepat dengan melakukan pendataan pengguna BBM subsidi melalui pendaftaran QR Code.

Pendaftaran itu betujuan membuat penyaluran Pertalite terkontrol. Sebab, Pertamina akan melayani pengisian Pertalite melalui QR Code bagi kendaraan yang sudah mendaftar dan mencatatkan nomor polisi kendaraan bagi pengguna yang belum mendaftar subsidi tepat.

"Pertamina Patra Niaga mengajak seluruh masyarakat untuk bijak dalam menggunakan BBM subsidi, dan membantu pemerintah mengidentifikasi siapa saja pengguna BBM bersubsidi dari penggunaan QR code sebagai syarat untuk menggunakan BBM Pertalite," kata Heppy.

Pertamina pun terus mengintensifkan pendaftaran subsidi tepat Pertalite di wilayah wave 1 yakni Jawa, Madura, Bali (Jamali) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepulauan Riau (Kepri), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relation & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan mengatakan, program Subsidi Tepat Pertalite hanya diberlakukan untuk kendaraan roda 4, sedangkan roda 2 dan 3 belum diwajibkan melakukan pendaftaran.

"Kami mengajak masyarakat pengguna BBM jenis Pertalite untuk mendaftarkan kendaraannya dan kami telah menyiapkan help desk di SPBU untuk membantu menjelaskan prosedur pendaftarannya," kata Eko.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila, Kanjuruhan berdarah. Rakyat dibunuhi.

17 Agustus Hari Kemerdekaan, pertalite dihapus.

Rezim Jokowi anti sejarah! Ini penghinaan pada bangsa Indonesia”

Namun, benarkah Pertalite akan dihapus mulai 17 Agustus?

Sebelumnya, dilansir dari ANTARA, wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi sebelumnya diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat BBM mulai 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan itu disampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan BBM yang berhubungan dengan defisit APBN 2024.

Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024. Namun, tidak ada narasi BBM subsidi akan dihapus.

Disisi lain, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sejauh ini pemerintah belum membahas tentang kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

“Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” kata Presiden ketika ditemui sebelum berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (16/07).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan bahwa belum ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024.

"Nggak ada batasan di 17 Agustus, masih belum (ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi) ini kok," kata Arifin di Jakarta, pekan lalu.

Arifin mengatakan masih perlu mempertajam data dan kendaraan yang berhak menerima BBM bersubsidi, sehingga jika pembatasan diterapkan maka benar-benar tepat sasaran.

Klaim: Pertalite dihapus mulai 17 Agustus

Rating: Misinformasi

Cek fakta: Disinformasi! Seluruh Indonesia dilarang isi Pertalite, menurut aturan baru 2023

Cek fakta: Hoaks! Beda warna Pertalite baru lebih bening dan boros

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah tengah menyiapkan skenario agar distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi lebih tepat sasaran.

Airlangga menyebut, skenario tersebut nantinya akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tentu kita sedang siapkan. Nah nanti skenarionya dilaporkan ke Pak Presiden," kata dia ketika ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7).

Namun demikian, Airlangga memastikan skenario tersebut tidak akan membatasi pembelian BBM subsidi.

"Skenario terkait dengan program, tidak ada pembatasan BBM," ucapnya.

Airlangga juga menepis pernyataan akan adanya pembatasan BBM subsidi pada September mendatang.

Dia meminta agar skenario tersebut bisa disosialisasikan lebih dulu sebelum diimplementasikan.

"Jadi saya minta untuk sosialisasikan dulu, tidak ada pembatasan BBM," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Prikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono menyebutkan pembatasan akan dilakukan mulai 1 September 2024. Sehingga bukan 17 Agustus 2024 seperti yang saat ini ramai diberitakan.

"(17 Agustus pembatasan?) Enggak. September, 1 September lah," kata Wahyu Sakti.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki merapat ke kantor Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk rapat Bersama.

Rapat itu membahas soal rencana pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) berdasarkan jenis kendaraan.

(FAY)