JAKARTA, KOMPAS.com - Kriminolog Anak Haniva Hasna mengungkapkan, generasi anak-anak di Indonesia pada saat ini telah mengalami penurunan nilai-nilai moral.

Hal itu ia ungkapkan sehubungan dengan terjadinya kasus bullying atau perundungan di SMA swasta Internasional wilayah Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

"Ini sepertinya memang generasi kita itu sedang diserang tsunami moral, anak-anak tidak bermoral sama sekali," ungkap Haniva dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Selasa (17/9/2024).

Haniva berujar, penyebab anak-anak menjadi tidak bermoral disebabkan otak bagian depan atau prefrontal korteks yang belum jadi, tetapi sudah terpapar berbagai hal yang merusak.

Diketahui, prefrontal korteks berperan dalam berbagai fungsi kognitif tingkat tinggi yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya.

"Otak bagian depan ini disebut prefrontal korteks, di situ tempatnya moral dan nilai yang membedakan antara manusia dengan binatang," jelas Haniva.

"Ketika (prefrontal korteks) ini belum sempurna, tetapi sudah dirusak oleh pornografi dan hal-hal lain, tentu ketika anak-anak itu tidak memiliki kontrol diri lagi untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuan dia, sehingga mereka mudah sekali melakukan kekerasan," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, seorang siswa SMA swasta internasional di wilayah Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berinisial RE (17) diduga menjadi korban perundungan oleh kawan-kawannya. RE mengaku dianiaya dan mengalami pelecehan seksual.

RE menjelaskan, kejadian itu terjadi pada 30 Januari dan 31 Januari 2024. RE mengaku, dirinya dianiaya dua hari berturut-turut.

"Saya dianiaya selama dua hari secara berturut-turut. Bahkan para geng ini sudah merencanakan lima hari (sebelumnya) hingga hari terakhir saya akan dihabisi oleh ketua geng di sana. Namun, di hari kedua saya sudah benar-benar tidak merasakan tubuh saya karena saya sudah babak belur di sana," kata RE saat ditemui di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Senin (9/9/2024).

Bahkan, RE disebut sempat dirawat di rumah sakit pascaperundungan menimpa dirinya.

Pada 31 Januari 2024, RE bersama tim kuasa hukum melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Klaim pihak sekolah

Pihak sekolah mengeklaim, peristiwa itu sebenarnya perkelahian antarsiswa, bukan perundungan atau pelecehan seksual sebagaimana yang dilaporkan pihak RE ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Klaim itu didasarkan investigasi yang dilakukan pihak sekolah sendiri kepada anak-anak yang terlibat.

Dalam keterangan pers resmi, pihak sekolah menyayangkan laporan yang dilayangkan pihak RE. Laporan itu dinilai bertentangan dengan hasil investigasi yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah.

"Kami juga ingin kembali menekankan bahwa tuduhan dari salah satu keluarga, yang disampaikan dalam sejumlah kesempatan, bertentangan dengan hasil investigasi sekolah. Berdasarkan temuan kami, insiden tersebut adalah perselisihan antarsiswa. Temuan tersebut tidak menunjukkan adanya perundungan atau pelecehan seksual," tulis pihak sekolah.

Meski demikian, pihak sekolah menghormati proses hukum yang berjalan, tetapi tidak segan mengambil tindakan hukum terkait dugaan pencemaran nama baik sekolah atas laporan RE tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tahun ajaran baru, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, berpesan kepada kepala sekolah agar tak ada lagi kasus bullying di sekolah.

"Berikut juga saya titip ajaran baru tidak ada murid senior yang membully murid junior," ucap Heru kepada awak media di acara pertemuan dengan kepala sekolah se-Jakarta di Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (21/7/2024).

Menurut dia, pencegahan kasus perundungan menjadi tanggung jawab guru dan juga orangtua.

Orangtua dan guru diimbau bisa melakukan pencegahan dengan memberi edukasi dan pemahaman agar anaknya tidak menjadi pelaku atau korban bullying.

Tanpa adanya bullying, anak-anak bisa bersekolah lebih tenang dan nyaman.

Presiden Joko Widodo sebelumnya pernah mengingatkan sekolah harus menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi para murid untuk belajar dan bermain, bukan malah menjadi tempat yang menakutkan.

"Sekolah harus menjadi safe house, harus menjadi rumah yang aman bagi siswa-siswa kita, untuk belajar, untuk bertanya, untuk berkreasi, untuk bermain, untuk bersosialisasi," kata Jokowi dalam Kongres XXIII PGRI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

"Jangan sampai ada siswa yang takut, ketakutan di sekolah. Jangan sampai ada siswa yang tertekan di sekolah dan tidak betah di sekolah," ujar dia.

Jokowi mengaku sangat khawatir dengan kasus bullying, kekerasan, dan pelecehan di lembaga pendidikan akhir-akhir ini. Apalagi ada yang memakan korban jiwa.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini menekankan bahwa peristiwa perundungan tidak boleh diabaikan dan terulang lagi.

"Biasanya kasus bullying ini ditutup-tutupi untuk melindungi nama baik sekolah. Saya kira yang baik adalah menyelesaikan dan memperbaiki," kata Jokowi.

BEKASI, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Bey Triadi Machmudin meminta pihak sekolah mengantisipasi adanya aksi perundungan pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di wilayah Kota Bekasi.

"Kami minta tidak ada perpeloncoan, tidak ada perundungan (saat MPLS). (MPLS) lebih sifatnya menginsipirasi, jadi memperkenalkan lingkungan sekolah seperti apa," Kata Bey di kantor Wali Kota Bekasi, Senin (15/7/2024)

Menurut dia, peran orangtua juga sangat penting untuk mencegah terjadinya aksi perundangan.

"Mengingatkan sekolah dan mengingatkan kepada orangtua, masyarakatnya untuk selalu menanyakan kegiatan anaknya setiap sekolah setiap harinya," tambah Bey.

Bey juga meminta kepada masyarakat Kota Bekasi yang menemukan indikasi adanya perundungan di sekolah bisa melaporkannya ke Dinas Pendidikan Jawa Barat.

"Kami tidak menoleransi sama sekali adanya kekerasan di sekolah. Saya minta (Kadisdik) untuk memantau. Silakan bila ada yang merasa terdapat perundungan laporkan kepada kami lewat Sapawarga," ujar Bey," pungkas Bey.

Bey menginginkan masa MPLS digunakan para siswa untuk lebih mengenal lingkungan barunya.

"Saya ingin pada MPLS ini semua siswa baru bergembira dan tidak tegang," ujar Bey.

Sebagai informasi, MPLS merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah dalam rangka memperkenalkan peserta didik baru pada semua hal yang berhubungan dengan sekolah.

Perkenalan itu meliputi beberapa hal, seperti pengenalan program sekolah, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi atau yang sering disapa Kak Seto menegaskan pentingnya semua pihak memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap anak. Hal ini dinilainya perlu untuk mencegah perundungan di satuan pendidikan.

"Melindungi anak ini perlu upaya bersama," kata Kak Seto di Padang, Senin (8/7/2024).

Hal itu disampaikannya menanggapi kasus meninggalnya seorang pelajar sekolah dasar di Kabupaten Padang Pariaman yang diduga korban perundungan oleh temannya pada akhir Februari 2024. Menurut Kak Seto, dalam kasus tersebut sekolah terutama guru terkait menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian itu. Sebab, guru dinilai lalai dan membiarkan anak didik membakar sampah menggunakan bahan bakar minyak (BBM) sehingga tidak terkontrol.

Terkait penetapan tersangka, yakni dua guru di SD Negeri 10 IV Koto Aur Malintang, psikolog anak tersebut menyambut baik langkah kepolisian setempat karena dinilai sudah tepat menyikapinya. Sementara, untuk anak yang diduga menyiramkan BBM kepada korban, Kak Seto menyarankan pemberian sanksi yang bersifat edukatif atau lebih mendidik. Sebab, LPAI menilai tindakan anak itu juga tidak dapat dibenarkan apalagi jika sudah mengarah perundungan yang berujung pada kematian.

Ia mengatakan, kalaupun diberikan hukuman maka harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang nantinya dapat bermuara ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kak Seto menegaskan pembinaan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum ditujukan agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama, atau menghindarinya menjadi pelaku kriminal pada kemudian hari.