JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga kini, masih ada 17.000 perusahaan konstruksi yang masih dalam tahap antrian untuk melakukan registrasi Sertifikat Badan Usaha (SBU).

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Abdul Muis dalam Simposium Konstruksi Nasional bersama DPP Pertahkindo, Kamis (12/9/2024).

Menurutnya, setelah SBU diterbitkan Lembaga SBU (LSBU), perusahaan harus kembali melakukan registrasi di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

“Selama ini, prosesnya masih kita lakukan secara manual dan cenderung menjadi lambat. Sehingga saat ini untuk registrasi, antriannya masih sampai 17 ribuan perusahaan,” ungkap Abdul.

Untuk diketahui, SBU merupakan suatu dokumen sertifikat untuk menunjukkan bahwa sebuah perusahaan konstruksi legal dan layak dalam menjalankan usahanya.

Pada umumnya, SBU diperuntukkan hanya untuk perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi.

Abdul mengatakan, untuk mempermudah perusahaan, saat ini Kementerian PUPR sudah mulai menata agar proses perizinan bisa dilaksanakan secara online.

Jadi semua yang tadinya bersifat manual dan yang belum terintegrasi akan dikelola dengan sitem otomatisasi.

“Karena itu kita berupaya memberikan kemudahan makanya kita sedang melaksanakan integrasi melalui sistem dengan USS,” paparnya.

Harapannya, nanti setelah SBU keluar secara otomatis tidak lagi kita lakukan verifikasi dan registrasi secara manual oleh LPJK namun semuanya dilakukan secara otomatis oleh sistem.

“Begitu SBU diinputkan, maka secara otomatis nanti akan terverifikasi secara langsung. Jika demikian, antrian 17 ribu perusahaan itu bisa selesai dalam waktu singkat,” tandas Abdul Muis.