Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) angkat bicara terkait maraknya praktik penjualan paket wisata berbayar ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN, Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut dipastikan ilegal.

Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw mengatakan kunjungan ke KIPP di IKN gratis. Pihaknya memastikan tidak mengadakan kerja sama dengan pihak manapun untuk paket kunjungan berbayar.

"Kunjungan ke KIPP di IKN tidak dipungut biaya. Masyarakat dapat berkunjung secara gratis ke IKN tanpa melalui pihak manapun," kata Troy dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (27/10/2024).

Troy meminta kepada pihak yang mengomersialkan kunjungan masyarakat umum ke KIPP di IKN agar menghentikan kegiatan tersebut.

"Hentikan praktik-praktik pihak yang membuat paket wisata berbayar ke KIPP di IKN. Ibu Kota Nusantara adalah milik semua warga, milik bangsa Indonesia, bahkan akan menjadi kota dunia untuk semua. Mohon tidak mengambil keuntungan untuk hal-hal seperti ini," tegas Troy yang juga merupakan Juru Bicara OIKN.

Troy menyebut saat ini masih banyak pembangunan fisik dengan alat-alat berat, pekerja konstruksi yang bekerja di banyak lokasi dan penyesuaian arah jalan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan tata tertib pengaturan kunjungan terutama di wilayah KIPP yang wajib diikuti untuk menjaga kenyamanan, keamanan dan ketertiban semua pihak.

"Untuk itu Otorita IKN menghimbau agar masyarakat yang berencana mengunjungi wilayah KIPP di IKN tetap mengikuti tata tertib alur kunjungan," tuturnya.

Masyarakat yang mau berkunjung ke IKN diimbau untuk mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW. Hal ini bertujuan agar semua orang merasa nyaman, aman dan menikmati setiap kali hadir ke IKN.

Masyarakat dapat berkunjung setiap hari pada pukul 09:00-17:00 WITA. Selama kunjungan, pengunjung dapat memasuki area Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan Barat dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara menggunakan Electric Vehicle (EV) Bus yang sudah disediakan di Rest Area IKN dengan didampingi Liason Officers (LO).

Dalam kaitan dengan kendaraan, masyarakat diminta tidak memasuki area KIPP menggunakan kendaraan pribadi dan kendaraan umum tanpa ijin tertulis maupun ijin khusus dari pihak OIKN maupun Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN dari Kementrian PUPR.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin mengaku ditawarkan oleh pihak tertentu untuk paket wisata berbayar ke IKN yang tidak berijin dan tanpa sepengetahuan Otorita IKN maupun lembaga pemerintah lain. Bahkan sudah ditemukan flyer yang beredar di publik tentang paket wisata berbayar berkunjung ke IKN.

"Hal ini sangat tidak dibenarkan. Kami minta agar para pihak yang mengedarkan publikasi paket berbayar wisata kunjungan ke lokasi Plaza Seremoni, Taman Kusuma Bangsa dan lain-lain agar segera menghentikan dan menyudahi praktik-praktik yang akan disalahartikan oleh publik dan mengambil keuntungan sepihak," tegas Alimuddin yang juga putra daerah asal dari Kalimantan Timur.

"Kunjungan ke IKN adalah kunjungan yang membanggakan, bersejarah dan menimbulkan rasa kebangsaan tinggi, terutama bagi orang muda dan generasi penerus. Jangan dinodai dengan praktik mengambil keuntungan materi yang tidak sah," tambahnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai panduan kunjungan, masyarakat dapat mengunduh aplikasi IKNOW melalui Appstore (IOS) https://ikn.go.id/IKNOW-IOS atau Playstore (Android) https://ikn.go.id/IKNOW-ANDROID. Apabila terdapat kendala dalam aplikasi maupun pengaduan masyarakat dapat mengubungi kontak IKNOW (0821-4437-6300).

Pengunjung juga bisa mengakses panduan kunjungan pada tautan berikut: https://ikn.go.id/PedomanKunjunganNusantara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga kini, masih ada 17.000 perusahaan konstruksi yang masih dalam tahap antrian untuk melakukan registrasi Sertifikat Badan Usaha (SBU).

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Abdul Muis dalam Simposium Konstruksi Nasional bersama DPP Pertahkindo, Kamis (12/9/2024).

Menurutnya, setelah SBU diterbitkan Lembaga SBU (LSBU), perusahaan harus kembali melakukan registrasi di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

“Selama ini, prosesnya masih kita lakukan secara manual dan cenderung menjadi lambat. Sehingga saat ini untuk registrasi, antriannya masih sampai 17 ribuan perusahaan,” ungkap Abdul.

Untuk diketahui, SBU merupakan suatu dokumen sertifikat untuk menunjukkan bahwa sebuah perusahaan konstruksi legal dan layak dalam menjalankan usahanya.

Pada umumnya, SBU diperuntukkan hanya untuk perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi.

Abdul mengatakan, untuk mempermudah perusahaan, saat ini Kementerian PUPR sudah mulai menata agar proses perizinan bisa dilaksanakan secara online.

Jadi semua yang tadinya bersifat manual dan yang belum terintegrasi akan dikelola dengan sitem otomatisasi.

“Karena itu kita berupaya memberikan kemudahan makanya kita sedang melaksanakan integrasi melalui sistem dengan USS,” paparnya.

Harapannya, nanti setelah SBU keluar secara otomatis tidak lagi kita lakukan verifikasi dan registrasi secara manual oleh LPJK namun semuanya dilakukan secara otomatis oleh sistem.

“Begitu SBU diinputkan, maka secara otomatis nanti akan terverifikasi secara langsung. Jika demikian, antrian 17 ribu perusahaan itu bisa selesai dalam waktu singkat,” tandas Abdul Muis.