Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024—2028. Peta Jalan ini akan menjadi a game changer pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi nasional secara merata.

Dengan populasi terbesar keempat di dunia dan jumlah UMKM yang mencapai 65 juta, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadikan UMKM sebagai elemen kunci dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Terlebih lagi, UMKM di Indonesia saat ini berkontribusi terhadap 61% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran sektor ini dalam perekonomian. Sehingga, kehadiran peta jalan ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi tersebut.

Sebagaimana di beberapa negara lain seperti di Korea, Jepang, Malaysia, dan Thailand, perusahaan penjaminan mempunyai peran yang sangat besar dalam memberikan jaminan kepada bank bahwa UMKM sangat layak diberikan kredit.

Selama ini banyak UMKM yang feasible dan punya prospek yang bagus, tetapi masih dianggap unbankable, sehingga bank masih enggan untuk menyalurkan kreditnya kepada UMKM.

Namun, sejak diterbitkannya UU No. 1/2016 tentang Penjaminan, peran strategis industri penjaminan tersebut sampai saat ini masih belum optimal. Hal ini tecermin dari masih rendahnya kontribusi industri penjaminan terhadap PDB Indonesia yang hanya mencapai 2,6%. Sedangkan, di beberapa negara lain kontribusi industri penjaminan relatif lebih tinggi, misalnya Thailand (3,8%), Malaysia (5,1%), Jepang (7,3%), dan Korea Selatan (7,4%).

Ada beberapa sebab mengapa industri penjaminan belum berkontribusi maksimal terhadap PDB, seperti keterbatasan kapasitas permodalan, masih tumpang tindihnya peran industri penjaminan dengan industri asuransi (industri asuransi dapat melakukan penjaminan), tidak adanya lembaga penjamin ulang, keterbatasan akses terhadap sistem informasi perkreditan, kendala dalam mengeksekusi hak tagih (subrogasi), dan masih terbatasnya peran Perusahaan penjaminan kredit daerah (Jamkrida).

Program Prioritas

Untuk menjawab berbagai persoalan yang ada di industri penjaminan itulah OJK meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan pada bulan Agustus 2024 lalu. Peta jalan ini akan menjadi a game changer bagi makin kuatnya peran UMKM dalam perekonomian nasional.

Peta jalan ini akan menjadi penerang bagi industri penjamian karena mencakup beberapa program prioritas yang harus dieksekusi, misalnya peningkatan modal disetor (dari Rp100 miliar menjadi Rp250 miliar untuk lingkup wilayah nasional, dari Rp25 miliar menjadi Rp100 miliar untuk lingkup wilayah provinsi, dan dari Rp10 miliar menjadi Rp50 miliar untuk lingkup wilayah kabupaten/kota), penyesuaian aturan gearing ratio (dari 20 kali untuk usaha produktif dan 20 kali untuk usaha non-produktif menjadi 40 kali untuk total penjaminan), dan perluasan cakupan wilayah operasi bagi Jamkrida (dari sebelumnya beroperasi di satu provinsi menjadi boleh beroperasi di lebih dari satu provinsi).

Peningkatan modal, penyesuaian gearing ratio, dan perluasan wilayah operasi bagi Jamkrida merupakan kombinasi kebijakan yang akan meningkatkan portofolio penjaminan bagi UMKM secara signifikan.

Program prioritas lainnya yakni memberikan akses perusahaan penjaminan terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk memperkuat analisis risiko terhadap debitur (calon terjamin), karena selama ini perusahaan penjaminan hanya menerima risiko kredit dari kreditur (bank) tanpa melakukan analisis kelayakan terlebih dahulu.

Untuk mendukung hal ini, OJK telah mengeluarkan peraturan terbaru yakni POJK No. 11/2024 yang mengatur perluasan cakupan pelapor SLIK termasuk di antaranya adalah perusahaan penjaminan. Sehingga, perusahaan penjaminan dapat memperkuat manajemen risiko penjaminannya karena informasi terkait debitur akan semakin komprehensif.

Penguatan lainnya bagi industri penjaminan yang termaktub dalam peta jalan tersebut adalah adanya pemurnian peran antara perusahaan asuransi yang melakukan penjaminan dengan industri penjaminan itu sendiri. Sehingga, tidak terjadi tumpang tindih peran antara perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan.

Dalam artian, perusahaan penjaminan akan fokus untuk menjamin UMKM, salah satunya untuk mendukung program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jika perusahaan asuransi tetap melaksanakan fungsi penjaminan, maka perusahaan asuransi tersebut harus mendirikan anak usaha penjaminan. OJK juga akan mengatur agar industri penjaminan fokus pada penjaminan untuk debitur yang unbankable tetapi feasible, sesuai fungsi yang diatur dalam UU Penjaminan.

Dengan adanya peta jalan industri penjaminan, diharapkan akan mampu meningkatkan peran industri penjaminan dalam meningkatkan kontribusi UMKM dalam kancah perekonomian nasional sehingga pembagian kue perekonomian akan makin merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kami meyakini bahwa dana pensiun merupakan salah satu solusi finansial untuk memutus rantai sandwich generation

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa peluncuran Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028 merupakan langkah untuk mengatasi fenomena sandwich generation di kalangan masyarakat usia produktif.

“Kami meyakini bahwa dana pensiun merupakan salah satu solusi finansial untuk memutus rantai sandwich generation,” ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono di Yogyakarta, Senin.

Sandwich generation adalah generasi usia produktif yang menanggung beban finansial bagi tiga generasi, yakni orang tua, diri sendiri dan anak mereka.

Dalam sambutannya dalam acara peluncuran yang disaksikan secara daring dari Jakarta tersebut, ia mengatakan bahwa peta jalan tersebut juga merupakan upaya untuk memitigasi risiko usai bonus demografi berakhir.

“Satu hal yang menjadi perhatian adalah adanya potensi risiko kenaikan rasio dependensi saat berakhirnya periode bonus demografi pada 15-20 tahun mendatang,” ujar Ogi.

Ia menyatakan bahwa penguatan dan pengembangan industri dana pensiun menjadi hal yang mutlak untuk memitigasi potensi risiko tersebut.

Hal tersebut, menurutnya, karena industri dana pensiun memiliki peranan penting dan strategis dalam mendukung tatanan perekonomian nasional, misalnya dengan menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat saat mereka tidak lagi dalam usia produktif dan tidak memiliki pendapatan.

Sementara itu, dari sudut pandang ekonomi makro, Ogi menuturkan bahwa industri dana pensiun dapat berperan sebagai investor institusional yang dapat mendorong perekonomian nasional melalui penyediaan sumber pembiayaan jangka panjang.

Ia mengatakan bahwa terdapat tiga tahap implementasi peta jalan dana pensiun tersebut. Tahap pertama adalah fase penguatan fondasi pada 2024-2025 dengan berfokus pada penguatan sumber daya manusia, perluasan akses melalui pemanfaatan teknologi, serta penerapan prinsip-prinsip pengelolaan dana pensiun yang baik.

Kemudian, tahap kedua adalah fase konsolidasi dan menciptakan momentum pada periode 2026-2027 yang berfokus pada konsolidasi penyelenggaraan program pensiun sukarela, penerapan investasi berdasarkan profil risiko peserta, serta pembangunan sistem terintegrasi mengenai kepesertaan pensiun nasional.

“Fase terakhir, yaitu end-state pada 2028 adalah fase penyesuaian dan pertumbuhan yang harapannya telah terbentuk ekosistem dana pensiun nasional yang lebih baik dengan adanya peningkatan replacement ratio, peningkatan kepesertaan sektor informal, serta tercapainya target densitas dana pensiun,” imbuh Ogi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Peta jalan ini merupakan arah kebijakan bagi industri dana pensiun yang dapat menjadi acuan bagi seluruh stakeholder dan merupakan roadmap kesembilan yang diluncurkan pada periode Dewan Komisioner saat ini

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya untuk mengoptimalkan potensi pengelolaan dana pensiun dengan meluncurkan Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028 di Yogyakarta, Senin.

“Peta jalan ini merupakan arah kebijakan bagi industri dana pensiun yang dapat menjadi acuan bagi seluruh stakeholder dan merupakan roadmap kesembilan yang diluncurkan pada periode Dewan Komisioner saat ini,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam acara tersebut yang diikuti secara daring dari Jakarta.

Di tengah perekonomian global yang masih stagnan dan dipenuhi ketidakpastian karena ketegangan geopolitik dan perang dagang yang meningkat, serta adanya transisi pemerintahan di Indonesia, menurut Mahendra, perekonomian nasional tetap mampu tumbuh positif.

Ia menyatakan bahwa hal tersebut pun dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja industri keuangan nasional, terutama sektor dana pensiun.

“Sebagai negara dengan populasi keempat besar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam perkembangan industri dana pensiun ke depannya,” ucap Mahendra.

Pihaknya mencatat bahwa pertumbuhan aset industri dana pensiun nasional mencapai Rp1.432,7 triliun pada April 2024, atau naik sebesar 8,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Tidak hanya dari nilai aset , lanjutnya, potensi besar pengelolaan dana pensiun di Indonesia juga terlihat dari besarnya jumlah pekerja secara nasional, yang merupakan calon nasabah potensial bagi para pelaku sektor dana pensiun.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari lalu, proporsi tenaga kerja Indonesia terdiri dari 58,05 juta pekerja formal dan 84,13 juta pekerja informal.

Mahendra mengatakan bahwa peta jalan tersebut diharapkan dapat membuat industri dana pensiun menjadi lebih sehat, efisien, dan berintegritas serta memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Peta jalan ini adalah komitmen bersama kami untuk menciptakan sistem pensiun nasional yang lebih baik. Saya berharap dan percaya seluruh pemangku kepentingan yang terkait akan memberikan dukungan terbaik sehingga implementasi kebijakan berjalan dengan tepat, baik, dan berkontribusi mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia,” katanya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024