JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota pemadam kebakaran Kota Depok Sandi Butar Butar menyebut bahwa mesin power take-off (PTO) pada unit mobil pemadam yang berfungsi untuk memadamkan api, tidak layak digunakan.

"Dikatakan bisa digunakan, bisa. Tapi layak, enggak. Semua mesin PTO di kota Depok (tidak layak)," ucap Sandi kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Menurut Sandi, ketidaklayakan mesin PTO itu disebabkan karena perawatan tidak rutin oleh bagian bidang sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Damkar Pemkot Depok.

"Bohong kalau mereka melakukan perawatan berkala, setiap bulan, setiap minggu. Enggak ada. Kalau berani mereka cek, kan setiap tempat itu ada CCTV," ungkap dia.

Sandi menambahkan, pengabaian oleh itu tidak hanya terjadi pada mesin PTO, tetapi juga unit mobil pemadam secara keseluruhan.

Apabila ada mobil yang mengalami kerusakan suku cadang, petugas pemadam harus marah-marah terlebih dahulu, baru diperbaiki. Apabila pro aktif, perbaikan tidak kunjung datang.

"Kami ngomong dulu, kami ngoceh, marah-marah, baru dibawa ke bengkel," urai dia.

Lebih lanjut, Sandi mengungkapkan, tidak ada peremajaan alat atau unit mobil pemadam yang seharusnya dilakukan setiap tahun.

"Jadi itu bohong mereka, Itu unit, itu enggak dibawa ke Dishub, enggak uji kir, Itu cuma stiker doang, mereka melepas stiker, terus dipasang stiker baru, enggak ada namanya peremajaan seperti itu," lanjut dia.

Diketahui sebelumnya, Empat pegawai agen gas menjadi korban luka akibat kebakaran yang melanda tempatnya bekerja di Perumahan Tirta Mandala, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Rabu (7/11/2024) malam.

Lambatnya penanganan kebakaran disebabkan karena mobil atau unit pemadam yang diterjunkan ke tempat kejadian perkara (TKP) tidak berfungsi dengan baik.

"Jadi pada saat kita nyampe, kondisi sudah terbakar tuh agen gas, Bang. Saat itu sudah ada tiga korban pegawainya (yang terluka). Kita berusahalah memadamkan, pada saat kita berusaha memadamkan kita gunakan selang seadanya," ucap Sandi.

Lebih lanjut, Sandi menceritakan, ketika tim sudah bersiap untuk melakukan pemadaman, ternyata mesin tidak bekerja.

"Sudah siap menyemprot, pada saat dinyalakan mesinnya, mesinnya tidak berfungsi, Warga semua nilai dan menyaksikan kejadian itu," ungkap dia.

Pada saat itu, mesin power take-off (PTO) mengeluarkan asap ketika hendak digunakan untuk memadamkan api.

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris berjanji membenahi sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok, serta mengkaji kenaikan upah para petugas damkar.

Hal itu tertuang dalam surat jawaban Idris atas somasi terbuka yang dilayangkan 80 petugas damkar Kota Depok. Surat bernomor 180/691-Huk tersebut tertanggal Senin (4/11/2024) dan ditandatangani secara elektronik oleh Idris.

“Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok telah menganggarkan sarana dan prasarana secara bertahap agar operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok dapat berfungsi lebih baik dan layak,” bunyi poin ketiga surat tersebut, dikutip Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Idris berjanji akan mempertimbangkan tuntutan para petugas damkar terkait kenaikan upah sesuai dengan APBD Kota Depok.

“Berkaitan dengan kenaikan upah petugas damkar, akan dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok,” bunyi poin kelima surat.

Terkait permintaan pemberian santunan untuk keluarga Martinnius Reja Panjaitan, petugas damkar Depok yang gugur usai bertugas memadamkan kebakaran Pasar Cisalak, Jumat (18/10/2024), serta beasiswa pendidikan untuk anak Martin, Idris juga berjanji mempertimbangkan.

“Adapun pemberian penghargaan gelar dan tanda jasa akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” jelas Idris.

Sebelumnya diberitakan, 80 petugas damkar Depok melayangkan somasi terbuka yang ditujukan kepada pemerintah Kota Depok, khususnya Wali Kota Mohammad Idris, Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono, dan Kepala Dinas Damkar Adnan Mahyudin.

Terdapat empat poin yang diminta para petugas damkar dalam somasi tersebut. Pertama, memperbaiki sarana dan prasarana damkar Kota Depok.

Kedua, melakukan audit internal terkait dugaan korupsi di Dinas Damkar Kota Depok yang hasilnya harus disampaikan ke publik.

Ketiga, menaikkan upah petugas damkar dari Rp 3,2 juta, hingga serendah-rendahnya setara dengan UMP Kota Depok senilai Rp 4,9 juta.

Keempat, Martinnius Reja Panjaitan, petugas Damkar yang meninggal dunia usai bertugas di kebakaran Pasar Cisalak, Cimanggis, Jumat (18/10/2024), memperoleh plakat register Pemkot Depok sebagai pahlawan damkar. Serta membiayai pendidikan anaknya sejak sekarang hingga pendidikan tinggi.

DEPOK, KOMPAS.com - Kuasa hukum 80 petugas pemadam kebakaran (Damkar) Depok, Deolipa Yumara menyampaikan, somasi yang dilayangkan kepada Pemkot adalah harapan terakhir sebelum menggugat secara hukum.

"Kita somasi pemerintah kota Depok supaya bekerja, kalau enggak bisa bekerja kita minta mereka diganti, tapi ini kan kita masih mengharapkan mereka bekerja," kata Deolipa kepada Kompas.com, Jumat (25/10/2024).

Deolipa membacakan somasi terbuka di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok pada Rabu (23/10/2024) lalu demi menerima tanggapan dan perubahan dari Pemkot selama tujuh hari ke depan.

"Kita pakai somasi ini, kalau mereka dalam tujuh hari kerja kemudian membereskan ini semua, ya bagus berarti, kita tidak perlu lagi menggugat," tutur Deolipa.

Jika situasi masih stagnan dan pejabat Pemkot tidak menggubris somasi tersebut, Deolipa akan mengajukan gugatan citizen lawsuit, yaitu gugatan warga kepada pemerintah.

Menurut dia, sudah ada 11 warga Depok dari berbagai wilayah memintanya mewakili mereka membuat gugatan tersebut.

"Kalau enggak ada respons, kita kencangkan saja, memang harus digugat. Jadi minggu depan ya, paling gugatannya masuk Kamis atau Jumat," kata Deolipa.

Sebelumnya diberitakan, petugas Damkar Depok melayangkan somasi terbuka yang ditujukan kepada Pemkot, khususnya Wali Kota Mohammad Idris, Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono, dan Kadis Damkar Adnan Mahyudin.

Terdapat empat poin yang disampaikan dalam somasi tersebut.

Pertama, memperbaiki sarana dan prasarana Damkar Kota Depok.

Kedua, melakukan audit internal terkait dugaan korupsi di Dinas Damkar Kota Depok yang hasilnya harus disampaikan ke publik.

Ketiga, menaikkan upah petugas Damkar dari Rp 3,2 juta hingga serendah-rendahnya setara dengan UMP Kota Depok senilai Rp 4,9 juta.

Keempat, memberikan plakat register Pemkot Depok kepada mendiang Martin sebagai pahlawan Damkar, serta membiayai pendidikan anaknya sejak sekarang hingga pendidikan tinggi.