JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Pemadam Kebakaran Kota Depok Sandi Butar Butar menantang debat pejabat hingga staf sarana prasarana, buntut tak berfungsinya mesin power take-off (PTO) saat hendak digunakan memadamkan kebakaran.

Anggota damkar itu meminta debat terbuka yang disaksikan masyarakat dan calon wali dan wakil kota Depok, Imam-Ririn dan Supian-Chandra.

"Apabila terbukti bersalah itu pejabat, tolong di masa jabatan Bapak (wali kota baru), di-nonjob-kan Pak, selama lima tahun," ucap Sandi Butar Butar anggota Pemadam Kebakaran Kota Depok, saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut, Sandi mengungkapkan, dirinya juga siap dipecat jika terbukti salah ketika debat publik berlangsung.

Sandi juga meminta Dinas Pemadam Kebakaran kota Depok untuk membuka dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)

"Buka DPA, dari tahun 2022 aja buka DPA-nya, pasang di depan kantor Damkar. Biar duit rakyat tahu kemana aja. Berani enggak?" ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, empat pegawai agen gas menjadi korban akibat kebakaran yang melanda tempat kerjanya di Perumahan Tirta Mandala, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Rabu (7/11/2024) malam.

Lambatnya penanganan kebakaran, karena mobil atau unit Pemadam yang diterjunkan ke tempat kejadian perkara (TKP) tidak berfungsi dengan baik.

"Jadi pada saat kita nyampe itu kondisi sudah terbakar tuh Agen gas Bang. Saat itu sudah ada tiga korban pegawainya. Kita berusaha lah memadamkan, pada saat kita berusaha memadamkan kita gunakan selang seadanya," ucap Sandi.

Lebih lanjut, Sandi menceritakan, ketika tim sudah bersiap untuk melakukan pemadaman ternyata mesin tidak bekerja.

"Sudah siap menyemprot, pada saat dinyalakan mesinnya, mesinnya tidak berfungsi, Warga semua nilai dan menyaksikan kejadian itu," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Pemadam Kebakaran Kota Depok Sandi Butar Butar mengakui, mesin power take-off (PTO) pada unit mobil pemadam yang tidak berfungsi ketika digunakan, sempat diperbaiki di bengkel.

Namun, perbaikan tersebut tidak maksimal setelah dicoba oleh tim lapangan.

"Sudah (diperbaiki), tapi ya gitu, gimana ya? Masih bunyi gertak-gertak gitu, Tidak maksimal," ucap Sandi Butar Butar anggota Pemadam Kebakaran Kota Depok, saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Dengan adanya temuan tersebut, Sandi langsung melaporkan kepada pimpinan agar kembali diperbaiki sehingga tidak mengganggu operasional.

"Mereka cuma bilang gitu, pakai aja dulu, itu fakta lapangan, fakta lapangan yang terjadi tidak berfungsi," ungkapnya.

Sandi juga mengungkap, bahwa usai viral videonya yang protes tentang kondisi unit pemadaman tidak berfungsi, mobil langsung dibawa ke bengkel.

"Pada saat kejadian, itu enggak bisa kita gunakan, itu warga ngeliat. (Sehari setelah kejadian) Dibawalah sama mereka nih, dibenerin dulu sama mereka baru tuh dipanggil tuh media-media, 'ini bisa kok alatnya'," ungkapnya.

Selain itu, Sandi menjelaskan, ketika ada alat atau unit mobil pemadam yang mengalami kerusakan, cenderung tidak langsung diperbaiki.

"Kita ngomong dulu, kita ngoceh, kita marah-marah, baru dibawa ke bengkel," urainya.

Lebih lanjut, Sandi melihat, tidak ada peremajaan alat atau unit mobil pemadam yang seharusnya dilakukan setiap tahun.

"Jadi, itu bohong bang mereka, Itu unit, itu enggak dibawa ke Dishub, enggak uji kir, Itu cuma stiker doang, mereka melepas stiker, terus dipasang stiker baru, enggak ada namanya peremajaan seperti itu," jelasnya

Diketahui sebelumnya, Empat pegawai menjadi korban akibat kebakaran yang melanda agen gas di Perumahan Tirta Mandala, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Rabu (7/11/2024) malam.

Lambatnya penanganan kebakaran, karena mobil atau unit Pemadam yang diterjunkan ke tempat kejadian perkara (TKP) tidak berfungsi dengan baik.

"Jadi pada saat kita nyampe itu kondisi sudah terbakar tuh Agen gas Bang. Saat itu sudah ada tiga korban pegawainya. Kita berusaha lah memadamkan, pada saat kita berusaha memadamkan kita gunakan selang seadanya," ucap Sandi.

Lebih lanjut, Sandi menceritakan, ketika tim sudah bersiap untuk melakukan pemadaman ternyata mesin tidak bekerja.

"Sudah siap menyemprot, pada saat dinyalakan mesinnya, mesinnya tidak berfungsi, Warga semua nilai dan menyaksikan kejadian itu," ungkapnya.

DEPOK, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Deolipa Yumara berencana memberi somasi ke Pemerintah Kota Depok.

Hal ini dilakukan karena tidak ada perkembangan atas laporan yang dibuat pemadam kebakaran Sandi Butar Butar ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok terkait dugaan korupsi Dinas Damkar pada Senin (9/9/2024) lalu.

"Nah, ini sekarang kita coba timbang-timbang akan menyomasi Pemerintah Kota Depok. Sementara, sekarang ini karena belum ada kemajuan, belum ada perbaikan, belum ada perapihan, belum ada peningkatan," ucap Deolipa kepada Kompas.com, Selasa (24/9/2024).

Somasi yang akan ditujukan langsung ke Wali Kota Depok Mohammad Idris itu ditargetkan terbit dua minggu dari sekarang atau satu bulan pascapelaporan.

"Dan juga pemeriksaan di Kejaksaan juga tampak belum jalan. Jadi, kita anggap ini kita harus memberikan peringatan kepada Pemkot Depok supaya segera memperbaiki kesejahteraan Damkar ini, segera memperbaiki peralatan-peralatan yang rusak," tutur Deolipa.

Menurutnya, Kejari saat ini masih berkutat dengan pemeriksaan laporan awal. Namun, dua minggu dirasa cukup untuk meneruskan laporan ke tahap selanjutnya.

"Sampai saat ini Sandi sendiri belum dipanggil. Jadi kita anggap ini masih proses internal di Kejaksaan, tapi sebenarnya yang seperti ini harusnya cepat," ujar Deolipa.

"Tapi yang jelas, kalau persoalan Damkar ini persoalan penting sebenarnya. Jadi, bukan persoalan yang kemudian hanya kasus korupsi saja," jelas Deolipa.

"Karena ini termasuk perbaikan yakni perbaikan peralatan dan termasuk juga upahnya mereka," tambahnya.

Hal itu dapat dilihat dari 80 persen tenaga Damkar yang masih berstatus honorer dengan gaji di bawah UMP, yakni Rp 3.280.000.

Sebelumnya, Sandi Butar Butar petugas pemadam kebakaran membuat laporan dugaan korupsi oleh Dinas Damkar Kota Depok ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Senin (9/9/2024).

Pelaporan itu dibuatnya dengan pendampingan Kuasa Hukum Deolipa Yumara dan rekan kerjanya.

"Agendanya hari ini kita mendampingi Sandi Butar Butar yang akan melaporkan adanya dugaan korupsi di Damkar Kota Depok," ucap Kuasa Hukum Deolipa Yumara di Kejari Depok, Senin.

Deolipa mengungkapkan, pelaporan ini dilandasi dari keluhan yang diterimanya terkait kondisi peralatan-peralatan Damkar yang rusak hampir menyeluruh di setiap UPT.

"Karena ini kan banyak dari pengaduan Sandi, banyak peralatan-peralatan sudah lama rusak dan memang enggak pernah dibenahi, enggak pernah diperbaiki, dan perawatannya juga kurang," ungkap Deolipa.

Deolipa menyebut dugaan potensi kerugian bisa mencapai Rp 1-4 Miliar.

Terpisah, Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok M. Arief Ubaidillah mengonfirmasi pihaknya telah menerima laporan itu dan sedang dalam peninjauan.

"Untuk isi masih dipelajari oleh bidang terkait, yaitu bidang tindak pidana khusus," terang Ubaidillah.

DEPOK, KOMPAS.com - Keberanian petugas pemadam kebakaran Kota Depok Sandi Butar Butar yang terus meviralkan kebobrokan Damkar Depok berawal dari kendala BPJS Kesehatan saat anaknya hendak berobat sakit.

“Yang bikin saya kecewa dan berani (protes) itu awalnya sebenarnya karena saya punya dua anak, anak saya yang pertama itu asma,” kata Sandi mengutip Eksklusif Interview Kompas.com, Rabu (31/7/2024).

Sandi menceritakan, kala itu, anaknya dibawa ke rumah sakit untuk berobat dengan mengandalkan BPJS Kesehatan dari kantor. Iuran BPJS Kesehatan itu dibayarkan dengan memotong gajinya sebanyak Rp 400.000 per bulan.

Namun, Sandi dihadapkan pada fakta bahwa BPJS anaknya tak bisa digunakan.

“Pada saat anak saya sakit, lalu ke RS bawa anak yang lagi asma pakai kartu BPJS Kesehatan. Ya namanya antre tahunya itu enggak bisa digunain (BPJS-nya),” ujar Sandi.

Hal itu kemudian menjadi titik awal rasa dongkol Sandi lantaran dirinya merasa dirugikan. Terlebih, pemotongan gaji yang perlu dilakukannya setiap bulan kini melahirkan tanda tanya. Di mana uang itu berada?

“Saya mikir ya kok kantor gini ya, istilahnya saya kerja sudah bener, gaji (sudah) dipotong, lah kok enggak dibayarin (ke BPJS),” terang Sandi.

Semenjak itu, ia mengajukan keluhan dan memprotes secara aktif mulai dari ketidaksesuaian hak finansialnya sebagai pegawai.

“Dari situlah awal mula saya protes, ngomong sampai bisa turun dari Rp 400.000 ke Rp 200.000 potongannya. Tapi ya itu istilahnya notabenenya (masih) untung buat mereka,” jelas Sandi.

Meski berbeda dibandingkan sikapnya saat ia pertama kali masuk Damkar, Sandi mengaku sudah tidak peduli dengan itu semua.

“Lama-lama saya mikir, ya sudah bodo amat dah mau dipecat mau enggak,” tutur Sandi.

Sandi menjadi petugas damkar di Depok pada Oktober 2015 sebagai sosok yang anteng dan tak pernah memprotes.

“Saya masuk Damkar itu Oktober tahun 2015, pada saat itu istilahnya kalem lah (saya), ngikutin anak-anak yang lain,” ungkap Sandi.

Ia yang berstatus petugas honorer tentu awalnya sudah seringkali mengabaikan kejanggalan atas kondisi tempatnya bekerja.

“Misalnya kita hitung-hitungan (soal BPJS), ini enggak segini, pejabat malah ngomongnya gitu ‘lu masih honorer aja belagu, lu masih bisa gue pecat’, ya sudah intinya kita semua diam,” terang Sandi.

“Awalnya saya juga sopan ke mereka ya (setelahnya), dibilang intinya saya berontak, (karena) mengutarakan kebenaran,” tambahnya.

Sebelumnya, video Sandi mengeluhkan kerusakan gergaji mesin (chainsaw) dan rem tangan mobil viral di meria sosial.

Dalam video itu, Sandi memperlihatkan dua buah gergaji mesin yang diklaim telah rusak berbulan-bulan.

“Saya mohon maaf sekali, setiap ada telepon di UPT kami dan UPT lainnya mengenai pohon tumbang. Bukannya kami tidak mau mengerjakan, tapi chainsaw kami rusak,” ucap Sandi.

Aksi berani Sandi ini kemudian membuatnya dipanggil untuk menjalani pembinaan oleh Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok pada Selasa (23/7/2024).

Namun, pembinaan itu disebutkan hanya bersifat formalitas sebab Kepala UPT Cimanggis Dede Gempar Kurnia belum mengetahui duduk perkara kerusakan alat-alat itu.

“Intinya kepala UPT saya juga masih baru, dia enggak tahu apa-apa, hanya disuruh menunaikan perintah saja oleh Kepala Dinas Damkar dan Kabidnya,” lanjut Sandi.

DEPOK, KOMPAS.com - Sandi Butar Butar, petugas pemadam kebakaran (Damkar) Kota Depok yang membuat video keluhan alat rusak, mengaku sudah membuat pengajuan perbaikan sejak beberapa bulan lalu.

"Wah sudah lama (buat laporan pengajuan), sudah sering dan sudah berbulan-bulan yang lalu (komplain)," ucap Sandi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (19/7/2024).

Dirinya dan rekan kerja sudah menyadari alat penebang pohon milik UPT-nya yang berlokasi di Cimanggis rusak sejak awal 2023.

"Tahun kemarin kayaknya, awal tahun kemarin. Memang dari awal tahun 2023, (jadi) pas Desember 2023 itu sudah rusak, ya sudah hampir setahun," ungkap Sandi.

Berdasarkan keterangan Sandi, ia sebenarnya tak ingin melakukan perbuatan yang dapat merugikan kantornya.

Namun, hal ini harus dilakukan sebab Dinas Damkar tak kunjung memberikan tanggapan.

"Saya juga sudah begah (muak) gitu istilahnya, kita kan anggota di lapangan, kita selalu bikin nota dinas, lalu laporan gitu ke mereka. Tapi mereka kayak cuma mendengarkan, enggak ada perlakuan untuk membenahinya," ujar Sandi.

Bahkan, Sandi bercerita, uang pribadi dari masing-masing anggota tak jarang harus dikeluarkan demi memperbaiki alat yang rusak itu.

"Kadang nih, kita untuk senso (pemotong pohon) itu kita yang modalin karena enggak mau ribet gitu," jelas Sandi.

"Istilahnya kita ditelepon sama masyarakat, lalu kita sudah ajuin, kantor diam saja. Jadi kadang kita beli businya sendiri, memperbaiki sendiri, ngoprek sendiri," tambahnya.

Sebelumnya, video petugas damkar Depok mengeluhkan kerusakan gergaji mesin dan rem tangan mobil kembali viral di media sosial.

Dalam video, petugas memperlihatkan dua buah gergaji mesin yang diklaim telah rusak berbulan-bulan.

"Saya mohon maaf sekali, setiap ada telepon di UPT kami dan UPT lainnya mengenai pohon tumbang. Bukannya kami tidak mau mengerjakan, tapi senso kami rusak," ucap petugas bernama Sandi, yang ada di video itu.

Hal serupa pernah dilakukan Sandi saat mengeluh karena saldo kartu elektronik kosong sehingga tidak bisa mengisi bahan bakar.