REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH-Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Irfan Rahmad Ghafar, secara tegas membantah klaim Polda Aceh yang menyatakan bahwa aparat kepolisian telah mengamankan unjuk rasa terkait Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) secara humanis dan profesional.

Pernyataan ini muncul setelah Polda Aceh mengeluarkan rilis yang menyebutkan bahwa tindakan mereka selama aksi unjuk rasa sudah sesuai dengan prosedur dan dilakukan dengan profesional.

Irfan menyatakan bahwa klaim Polda Aceh tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Ia menegaskan bahwa banyak bukti yang menunjukkan bahwa tindakan kepolisian jauh dari prinsip humanis dan profesional, terutama dengan penggunaan kekerasan yang tidak proporsional terhadap para demonstran.

"Jika Polda Aceh menyebut tindakan mereka humanis dan profesional, lalu bagaimana dengan gas air mata yang ditembakkan secara membabi buta? Bagaimana dengan teman-teman kami yang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit? Itu jelas bukan bentuk pengamanan yang humanis," ujar Irfan.

Atas tindakan tersebut, pihaknya menuntut adanya pemulihan hak dan kompensasi kepada mahasiswa yang mengalami kerugian, baik fisik maupun psikis, akibat tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian.

Dia menyatakan Pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan yang telah melanggar hak-hak mereka sebagai warga negara.

Pihaknya juga menuntut adanya evaluasi terhadap kinerja aparat kepolisian, khususnya dalam menangani aksi-aksi unjuk rasa.

"Penegakan hukum harus dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak menggunakan kekerasan yang berlebihan," kata dia menambahkan.

Irfan juga menyoroti fakta bahwa banyak demonstran yang ditangkap tanpa alasan jelas, serta adanya intimidasi yang dilakukan oleh aparat kepada peserta aksi.

"Beberapa teman kami diperlakukan seperti kriminal hanya karena menyuarakan pendapat mereka. Ini adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan kami tidak akan tinggal diam melihat ini terjadi," ujar dia

BACA JUGA:Nubuat Masa Depan Rasulullah SAW Terbukti, 3 Fenomena Umat Akhir Zaman Ini Terjadi

Irfan juga menambahkan bahwa mahasiswa UIN Ar-Raniry bersama dengan aliansi gerakan masyarakat lainnya akan terus mengawal proses ini agar tidak terjadi lagi tindakan represif di masa depan.

"Kami meminta komnas HAM dan lembaga-lembaga terkait untuk segera melakukan investigasi dan menindak tegas oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, "tegasnya.

Menutup pernyataannya, irfan Rahmad Ghafar menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersatu dalam menyuarakan aspirasi secara damai, namun tetap waspada terhadap upaya-upaya pihak tertentu yang ingin melemahkan gerakan mereka.

"Kami akan terus berjuang dengan cara-cara damai, tapi kami juga tidak akan mundur satu langkah pun dalam memperjuangkan hak-hak kami," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mengeluarkan surat tugas bakal calon gubernur (cagub) Aceh kepada mantan panglima GAM Muzakir Manaf alias Mualem untuk menghadapi Pilkada Aceh 2024. Keputusan tersebut telah diketahui Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Keputusan ini telah melalui pertimbangan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan persetujuan MTP yang dipimpin Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," kata Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, di Banda Aceh, Rabu (24/7/2024).

Dalam surat dengan Nomor 445/ST/Cakada/Satgas.Pd/VII/2024 itu, Demokrat memberikan mandat kepada Mualem untuk segera konsolidasi mempersiapkan koalisi. Mualem juga diperintahkan untuk menjaring dan menentukan pasangan duet atau bakal cawagub pendampingnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu mengatakan, pemberian surat tugas ini merupakan salah satu mekanisme kepartaian yang telah melalui persetujuan Majelis Tinggi Partai (MTP) yang dipimpin langsung oleh Presiden RI ke-6, SBY.

Kemudian, untuk calon wakil gubernur Aceh, kata dia, Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Mualem. Pihaknya tidak menafikan jika memang sejauh ini sudah ada pembicaraan dengan DPP Gerindra untuk mengisi posisi cawagub. Karena, kata dia, memang kedua partai tersebut memiliki semangat yang sama dalam mengawal perdamaian dan pembangunan Aceh.

"Kami memberikan kesempatan bagi Mualem untuk menjaring wakil yang terbaik, yang mampu berkontribusi terhadap pemenangan dan membantu Mualem ketika memimpin nantinya," ujarnya.

Riefky menambahkan, terkait komunikasi lintas partai politik, masih terus dilakukan, terutama bersama pimpinan Gerindra. "Karena Pak Prabowo dan Pak SBY memiliki semangat yang sama dalam mengawal perdamaian di Aceh," ujar Riefky Harsya.

Seperti diketahui, sebelum Demokrat, DPP Partai Gerindra melalui Sekjen Ahmad Muzani pada Senin (21/7/2024) telah mengumumkan keputusan mereka. Yakni mengusung Mualem sebagai calon gubernur Aceh 2025-2030.