Bisnis.com, CIREBON- Pemerintah Kabupaten Cirebon menyebutkan ada ratusan tempat pemungutan suara (TPS) di 10 kecamatan Kabupaten Cirebon berisiko dilanda bencana musim hidrometrologi.

Ratusan TPS itu ada di Depok, Jamblang, Klangenan, Plumbon, Talun, Gempol, Palimanan, Gunungjati, Waled, dan Gegesik.

Penjabat Bupati Cirebon Wahyu Mijaya mengatakan pemerintah daerah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini mulai sejumlah antisipasi untuk mencegah kejadian bencana di ratusan TPS tersebut.

"Kalau sudah benar berada di titik rawan dan tidak memungkinkan, maka TPS harus segera dipindahkan," kata Wahyu di Kabupaten Cirebon, Selasa (24/9/2024).

Berdasarkan hasil komunikasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, pada bulan Oktober 2024, wilayah Kabupaten Cirebon sudah memasuki musim hujan. September ini pun, hujan ringan sudah beberapa kali mengguyur wilayah tersebut.

"Ciayumajakuning itu lebih lama kering dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, sehingga kekeringan masih kita antisipasi. Kelihatannya sih agak mulai masuk hujannya di bulan Oktober," paparnya.

Sub Kordinator Kebencanaan Ahli Muda BPBD Kabupaten Cirebon Juwanda mengatakan bencana yang berpotensi melanda 10 kecamatan tersebut yakni, angin puting beliung dan banjir.

Juwanda mengatakan, dalam upaya mengantisipasi bencana tersebut pihaknya sudah melakukan simulasi penyelamatan kotak surat suara beberapa waktu lalu. Simulasi itu melibatkan tenaga relawan yang tergabung dalam kelompok Latar Wingking.

"Simulasi melibatkan para relawan, termasuk relawan dari Latar Wingking. Simulasi penyelamatan kotak surat suara ini sebagai antisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi seperti angin kencang, angin puting beliung, dan banjir," kata Juwanda.

Selain itu, pemerintah daerah pun telah menyampaikan rencana aksi tersebut ke BPBD Provinsi Jawa Barat. Pihaknya berharap, bencana hidrometeorologi tidak terjadi pada saat hari pencoblosan nanti. "Mudah-mudahan tidak sampai terjadi bencana itu," kata Juwanda.

Diketahui, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Cirebon akan berlangsung pada 18 November 2024. Dalam kontestasi itu tercatat ada empat pasangan, yakni, Rahmat Hidayat-Imam Saputra, Imron Rosyadi-Agus Kurniawan Budiman, Wahyu Tjiptaningsih-Solichin, dan Mohammad Lutfhi-Dia Ramayana.

Bisnis.com, CIREBON - Bawaslu Kabupaten Cirebon memastikan seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon diperbolehkan memberikan hadiah kepada masyarakat pendukung selama masa kampanye berlangsung.

Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon Sadarudin Parapat mengatakan berdasarkan Peraturan KPU nomor 13 tahun 2024, seluruh pasangan diperbolehkan memberikan hadiah berupa barang, bukan dalam bentuk uang tunai.

"Misalnya ada doorprize itu boleh selama di bawah satu juta. Tidak boleh dalam bentuk uang. Kalau uang, itu money politik," kata Sadarudin di Kabupaten Cirebon, Senin (23/9/2024).

Selain itu, kata Sadarudin, pasangan calon pun diperbolehkan memberikan makanan dan minuman kepada peserta kampanye. "Aturan-aturan ini harus dipahami oleh semua pasangan calon," katanya.

Bawaslu Kabupaten Cirebon memastikan belum adanya temuan pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang tengah berlangsung.

Ia pun menyebutkan, ahapan pilkada berjalan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami terus melakukan pemantauan dan pengawasan secara intensif di setiap tahapan, mulai dari pendaftaran hingga nanti pemilihan. Sampai kemarin pendaftaran belum ada laporan atau temuan terkait pelanggaran," kata Sadarudin.

Sadarudin menyebutkan, Bawaslu Kabupaten Cirebon juga telah membentuk tim pengawasan di berbagai titik strategis, termasuk di wilayah yang rawan pelanggaran.

Tim ini bertugas untuk memastikan seluruh proses pilkada berjalan dengan lancar, serta mengantisipasi potensi adanya kecurangan atau pelanggaran.

"Kami mengimbau kepada seluruh peserta Pilkada dan masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Kami juga membuka ruang bagi masyarakat yang ingin melaporkan adanya dugaan pelanggaran. Bawaslu siap menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dengan cepat dan tegas," tambah Ketua Bawaslu.

Meskipun belum ditemukan pelanggaran, Bawaslu tetap mengingatkan tahapan Pilkada masih panjang, dan potensi pelanggaran selalu ada. Oleh karena itu, pengawasan akan terus diperketat hingga pesta tersebut selesai.

Diharapkan, dengan adanya kerja sama yang baik antara Bawaslu, peserta pilkada, dan masyarakat, pilkada serentak di Kabupaten Cirebon dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

Bisnis.com, CIREBON - Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, Imron Rosyadi dan Agus Kurniawan Budiman, menargetkan kemenangan telak dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Cirebon.

Keduanya optimistis mampu meraih dukungan mayoritas dari masyarakat Cirebon melalui program-program unggulan yang mereka tawarkan.

Imron yang merupakan bupati petahana ini menyebutkan, pengalaman dan rekam jejaknya dalam memimpin Kabupaten Cirebon menjadi modal utama untuk kembali memenangkan hati rakyat.

"Kami berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan dan menghadirkan perubahan yang lebih baik untuk Cirebon. Kami optimis masyarakat melihat hasil kerja kami dan akan mendukung kami dalam pilkada ini. Target di atas 40%," kata Imron, Senin (23/9/2024).

Mereka telah menyusun strategi kampanye yang difokuskan pada pendekatan langsung kepada masyarakat melalui pertemuan-pertemuan di berbagai kecamatan dan desa, serta memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pemilih muda.

Di sisi lain, pasangan ini juga menegaskan komitmen mereka untuk menjaga suasana pilkada yang kondusif dan damai.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat dan para kontestan lainnya untuk bersaing secara sehat dan menjunjung tinggi demokrasi," kata Imron.

Sementara itu, Agus menyatakan, siap mendampingi Imron untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. "Sebagai putra daerah, saya merasa terpanggil untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Cirebon. Bersama Pak Imron, kami akan bekerja keras untuk mewujudkan harapan masyarakat," kata Agus.

Keduanya pun berjanji akan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan, serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Pasangan Imron-Agus resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (27/8/2024). Mereka diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai NasDem.

Dalam Pilkada Kabupaten Cirebon, Imron-Agus akan bersaing dengan Rahmat Hidayat-Imam Saputra, Mohammad Luthi-Dia Ramayana, dan Wahyu Tjiptaningsih-Solichin.

Bisnis.com, CIREBON - Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih dan Solichin, secara resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon pada Kamis, 29 Agustus 2024.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Bisnis.com, Wahyu Tjiptaningsih merupakan istri dari terpidana korupsi Sunjaya Purwadisastra yang terpilih sebagai Wakil Bupati Cirebon dalam pemilihan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon pada 2020.

Wahyu Tjiptaningsih menggantikan posisi Imron Rosyadi yang sebelumnya menjadi wakil bupati mendampingi Sunjaya. Wakil bupati baru tersebut sebelumnya bersaing dengan Cunadi. Diketahui Cunadi merupakan sopir pribadi Sunjaya selama menjabat sebagai Bupati Cirebon.

Dalam pemilihan kali ini, Wahyu diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sosial (PKS).

Selain itu, di Pilkada 2024 ini, Ayu akan bersaing dengan Imron Rosyadi, bupati petahana yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasional Demokrasi (NasDem).

Berdasarkan data Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Ayu tercatat memiliki kekayaan Rp51,5 miliar. LHKPN dilaporkan terakhir pada 24 Maret 2023 untuk periode 2022.

Dari Rp51,5 miliar tersebut, sebanyak Rp50,1 miliar merupakan tanah dan bangunan; alat transportasi Rp435 miliar, harta bergerak Rp807,5 juta, dan kas/setara kas Rp186 juta.

Ayu mengatakan ia sengaja memilih kendaraan tersebut untuk menjadi guna melakukan perubahan untuk Kabupaten Cirebon.

Menurutnya, Kabupaten Cirebon hingga saat ini belum mampu melakukan perubahan. Rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM), tingginya angka kemiskinan, dan infrastruktur rusak belum mampu dituntaskan.

"Saya prihatin melihat Cirebon. Cirebon ini punya segudang potensi, selama ini tidak dikembangkan padahal PAD setiap tahunnya itu sampai Rp700 miliar," kata Wahyu, Kamis (29/8/2024).

Bisnis.com, CIREBON - Bupati Cirebon periode 2019-2024, Imron Rosyadi dan Wakil Bupati Cirebon periode 2019-2024, Wahyu Tjiptaningsih dikabarkan akan bersaing dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Cirebon 2024.

Imron bakal calon Bupati Cirebon periode 2024-2029 ini diusung oleh koalisi antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Sementara Wahyu, diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) yakni, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Berikut adalah daftar kekayaan dari kedua bakal calon tersebut berdasarkan data

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

1. Harta Kekayaan Imron Rosyadi

Berdasarkan data ELHKPN, Imron terakhir melaporkan LHKPN pada 24 Maret 2023 untuk periode 2022. Dalam laporan tersebut, ia tercatat memiliki kekayaan Rp8,8 miliar.

Kekayaan Rp8,8 miliar tersebut terdiri dari tanah dan bangunan Rp6,37 miliar; alat transportasi dan mesin Rp138 juta; kas dan setara kas Rp1,53 miliar, harta bergerak Rp80 juta, dan harta lainnya Rp700 juta.

2. Kekayaan Wahyu Tjiptaningsih

Sementara, Wahyu Tjiptaningsih tercatat memiliki kekayaan Rp51,5 miliar. LHKPN dilaporkan terakhir pada 24 Maret 2023 untuk periode 2022.

Dari Rp51,5 miliar tersebut, sebanyak Rp50,1 miliar merupakan tanah dan bangunan; alat transportasi Rp435 miliar, harta bergerak Rp807,5 juta, dan kas/setara kas Rp186 juta.

Bisnis.com, CIREBON - Calon Bupati Cirebon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Imron Rosyadi akan segera mengumumkan nama pendampingnya untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Cirebon 2024.

Imron menyebutkan ia belum membocorkan nama yang bakal menjadi pendampingnya dalam kontestasi tersebut. Satu dari beberapa nama pum akan diumumkan pada waktu yang tepat.

"Secepatnya bakal diumumkan," kata Imron yang juga merupakan Bupati Cirebon periode 2019-2024 di Kabupaten Cirebon, Kamis (25/7/2024).

PDIP hingga saat ini belum berkoalisi dengan partai politik manapun untuk Pilkad Serentak Kabupaten Cirebon 2024.

Imron menyebutkan berdasarkan instruksi dari pimpinan pusat, setiap pengurus daerah harus melalukan koalisi meskipun perolehan kursi sudah di atas ambang batas.

"Komunikasi sudah berjalan, tetapi belum ada kesepakatan. Sementara, partai lain sudah menjalin koalisi," kata Imron.

Imron yang juga merupakan bupati petahana ini masih mencari pasangan untuk berlaga dalam kontestasi tersebut.

Bisnis.com, CIREBON - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon Fitria Pamungkaswati ditugaskan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Cirebon 2024.

Berdasarkan informasi, penugasan tersebut berdasarkan surat bernomor 2956/ST/DPP/VI/2024 yang ditandatangani Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Cirebon Imam Yahya mengatakan Fitria satu-satunya nama yang ditugaskan oleh pengurus pusat untuk ikut dalam kontestasi tersebut. Seluruh kader diminta mematuhi perintah itu.

"Tidak ada nama lain, hanya Fitria Pamungkaswati. Ini dokumen resmi dari DPP, maka semua struktur partai dan kader wajib mengamankan serta menjalankan apa yang sudah diputuskan oleh DPP," kata Imam, Senin (15/7/2024).

Menurut Imam, surat itu keluar melalui proses fit and proper test yang dilakukan oleh pengurus partai tingkat provinsi maupun pusat.

Mulai saat ini, kata Imam, PDIP Kota Cirebon akan segera membangun koalisi dengan partai lainnya. Upaya tersebut merupakan cara untuk memenuhi syarat dukungan dalan pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota.

"Kader-kader yang tidak menjalankan instruksi partai akan diberikan sanksi tegas," katanya.

Fitria yang juga merupakan Ketua DPC PDIP Kota Cirebon ini mengatakan, ia akan menjalankan perintah pimpinan partai untuk ikut dalam Pilkada Kota Cirebon 2023. Komunikasi dengan partai politik lain pun sudah dilakukan

Selain itu, ia juga sudah meminta kepada para kader partai, simpatisan, relawa, dan pendukung Fitria Pamungkaswati untuk langsung melakukan sosialisasi ke masyarakat.

"Kami akan gotong royong berjuang bersama serta solid dalam memenangkan Pemilihan Wali Kota Cirebon dan Wakil Wali Kota Cirebon. Saya juga memohon dukungan dari warga Kota Cirebon," ujarnya.