Bisnis.com, JAKARTA -- Potensi untuk terjadinya calon tunggal, yaitu Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, melawan kotak kosong di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 dinilai belum tentu berdampak ke fenomena tidak menggunakan hak pilih atau golput.

Untuk diketahui, potensi kotak kosong tersebut semakin terbuka usai terlihatnya gelagat KIM Plus membujuk seluruh partai politik di luar koalisinya untuk bergabung pada Pilkada Jakarta 2024.

Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai 'kotak kosong' belum tentu juga akan memicu golput. Menurutnya, pemilik hak suara bisa saja memilih 'kotak kosong' tersebut untuk melawan cpalon tunggal yang diajukan KIM Plus.

"Pemilih masih ada opsi memilih kotak kosong untuk melawan calon tunggal seperti halnya yang terjadi di pilkada Makassar pada tahun 2018," jelas Wasisto melalui pesan singkat kepada Bisnis, Rabu (7/8/2024).P

Meski demikian, Wasisto belum bisa memberikan prediksi soal peluang terjadinya calon tunggal melawan kotak kosong. Menurutnya, hal itu bisa terjadi di menit-menit akhir jelang pencalonan.

Apabila merujuk ke jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada serentak 2024 jatuh pada 27-29 Agustus 2024.

Wasisto pun menilai proses nominasi calon kepala daerah peserta Pilkada akan terus berkembang, tidak terkecuali di Jakarta. Dia mengatakan bahwa komunikasi dan negosiasi antara elite partai politik yang nantinya akan menentukan calon definitif pada akhirnya.

Peneliti lulusan The Australian National University itu mengingatkan bahwa belum pernah ada fenomena kotak kosong di Pilkada Jakarta 2024.

"DKI belum pernah ada sejarahnya melawan kotak kosong pasca penerapan pilkada langsung di tahun 2007 silam," tuturnya.

Untuk diketahui, politikus partai politik dalam lingkaran Koalisi Indonesia Maju (KIM) menginisiasi pembentukan KIM Plus yang nantinya juga meliputi partai di luar koalisi. Seperti diketahui, KIM merupakan koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sejauh ini, partai non pendukung Prabowo-Gibran yang buka-bukaan telah mendapat tawaran untuk membentuk KIM Plus adalah PKB.

PKB bahkan menyatakan bahwa masih terbuka untuk bergabung kendati telah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan.

Selain PKB, Nasdem juga berpotensi 'menyeberang' ke KIM plus karena kalau merujuk ke pernyataan salah satu elitenya, Ahmad Sahroni, pencalonan Anies sebagai cagub juga belum pasti. Kata dia, tergantung restu dewa-dewa.

Alhasil di luar PKB dan Nasdem, hanya ada dua partai yang belum menyatakan sikap untuk bergabung ke KIM Plus, yakni PKS dan PDIP. Dua partai ini adalah pemilik suara terbesar di parlemen Jakarta berdasarkan hasil pemilihan legislatif 2024 lalu. PKS adalah pemenang, PDIP sebagai runner up.

Meski demikian, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah pembentukan KIM Plus untuk menjegal Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk maju sebagai bakal calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024.

Dia menjelaskan KIM Plus yang terdiri oleh partai politik yang sebelumnya tergabung dalam KIM saat Pilpres 2024 dan partai politik tambahan itu dibentuk untuk kemajuan Indonesia ke depannya.

"Ini dibentuk untuk kemajuan Indonesia ke depan, tidak hanya sebatas Pilkada," kata Dasco dilansir dari Antara, Senin (5/8/2024).