JAKARTA, investor.id - Ketua Persepi, Philips J. Vermonte, menegaskan bahwa data survei Poltracking Indonesia tidak mengandung kesalahan. Klarifikasi ini membuktikan bahwa Dewan Etik Persepi tidak menemukan data survei Poltracking memiliki kesalahan dalam Pilkada Jakarta.

"Dewan etik tidak mengatakan surveinya (Poltracking) salah," tegas Philips dalam konferensi pers, membedah hasil sidang dewan etik secara terbuka di Hotel Mercure Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024) malam.

Pernyataan ini menjadi bukti nyata bahwa survei Pilkada Jakarta 2024 oleh Poltracking Indonesia telah melalui proses yang sesuai dengan standar survei. Hasil survei Pilkada Jakarta yang dirilis Poltracking Indonesia diperkuat dengan pernyataan Philips, yang menepis tudingan miring. 

Dengan penjelasan ini, Philips turut menunjukkan bahwa keputusan Dewan Etik Persepi yang sebelumnya sempat mengundang perdebatan, tidak memiliki alasan kuat untuk menyatakan survei Poltracking Indonesia cacat. 

Sebelumnya, dalam konferensi pers "Mengungkap Kebenaran" terkait survei Pilkada Jakarta, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, menegaskan bahwa integritas Poltracking tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun. Poltracking berkomitmen menjaga kredibilitas data tanpa kompromi.

"Poltracking berkomitmen menjaga kredibilitas. Terhadap hasil survei Pilkada Jakarta Oktober 2024. Tidak ada dan tidak pernah mengubah elektabilitas walaupun dalam skala 0,000000001% pun. Poltracking tidak pernah kompromi mengenai hasil dengan klien," ujar Hanta Yuda dengan tegas.

Poltracking Indonesia dikenal luas sebagai lembaga survei yang selalu menunjukkan akurasi tinggi dalam berbagai kontestasi demokrasi. Proses ketat pengambilan data serta analisis yang presisi menjadi landasan reputasi mereka di dunia survei.

Hanta menekankan bahwa standar operasional prosedur (SOP) ketat yang diterapkan Poltracking menjadi jaminan keandalan hasil survei mereka. Hal ini membuktikan bahwa Poltracking tidak akan mempertaruhkan kredibilitasnya hanya demi survei tunggal.

“Dengan SOP yang sangat ketat ini, tidak mungkin Poltracking mempertaruhkan reputasinya hanya untuk satu survei Pilkada Jakarta,” tutupnya dengan yakin

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif lembaga survei Poltracking Hanta Yuda membeberkan dampak jika sebuah lembaga survei tidak bergabung ke dalam asosiasi.

Menurutnya, lembaga survei tersebut tidak akan mendapatkan izin untuk menggelar quick count. Pasalnya, KPU Pusat maupun KPU Provinsi hanya memberikan izin untuk lembaga survei yang tergabung di dalam asosiasi survei.

"Tidak bisa ikut quick qount jika lembaga survei tidak gabung di asosiasi," tuturnya di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Hanta menegaskan Poltracking tidak akan bergabung lagi dengan asosiasi Persepi yang dinilai tidak profesional dan hanya mengedepankan sikap tendensius serta fitnah kepada anggotanya sendiri.

"Saya tidak akan meminta bergabung lagi karena saya sudah dirugikan secara materi dan immateri," katanya.

Menurut Hanta, sampai saat ini ada lima asosiasi lembaga survei di luar Persepi di Indonesia. Maka dari itu, Hanta berencana bergabung ke salah satu lembaga survei itu agar tetap bisa melakukan quick count.

"Senin saya umumkan saya bergabung ke asosiasi yang mana, sekarang sebenarnya sudah gabung, tapi senin saja lah," ujarnya.

Sebelumnya, Poltracking memutuskan keluar dari Persepi imbas dari hasil survei Pilkada Jakarta 2024. Pengumuman keluarnya Poltracking disampaikan langsung oleh Direktur Poltracking Indonesia M. Aditya Pradana melalui surat resmi yang diterima Bisnis, Selasa (5/11/2024).

"Dengan hormat, Melalui surat ini, kami Poltracking Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Demikian surat ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya," tulis M. Aditya Pradana.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif lembaga survei Poltracking Hanta Yuda mendesak ketua dan anggota Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) meminta maaf kepada publik karena telah memfitnah dirinya.

Dia menjelaskan bahwa nama baik lembaga survei Poltracking telah dirugikan secara materil maupun immateril karena dituding telah melakukan survei palsu hingga viral di media sosial.

Padahal, menurut Hanta, tidak ada yang salah dalam surveinya dan semua hasilnya sudah diserahkan kepada Persepi, tanpa ada yang dikamuflase.

"Kami sudah serahkan semua hasil survei kami, tidak ada yang ditutupi. Semua data asli, langsung dari server kami," tuturnya di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Hanta mengatakan bahwa alasan Persepi menuding lembaga survei Poltracking karena tidak pahamnya Persepi dengan sistem digital yang digunakan Poltracking.

"Kami tidak menggunakan kertas, tetapi kami menggunakan sistem digital yang lebih akurat dan langsung sehingga surveyor tidak bisa memanipulasi itu," katanya.

Hanta juga menjelaskan bahwa sanksi dari pihak Persepi terhadap Poltracking tidak jelas karena tidak disebut sanksi ringan atau berat yang dijatuhkan Persepi kepada Poltracking.

"Tidak ada tertulis sanksi berat atau ringan. Ini semuanya jelas sangat tendensius dan merugikan kami," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Poltracking Indonesia mengumumkan mundur dari keanggotaan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) pada Selasa (5/11/2024).

Keputusan ini diambil setelah Dewan Etik Persepi memberikan sanksi terhadap Poltracking Indonesia buntut perbedaan hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon (paslon) dalam Pilkada Jakarta 2024, antara Poltracking Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

“Betapa naifnya, kalau Poltracking harus mempertaruhkan rekam jejak dan reputasinya selama 12 tahun hanya gara-gara satu survei Pilkada Jakarta,” ujar Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Meski begitu, Masduri menggarisbawahi, Poltracking Indonesia mundur dari keanggotaan Persepi bukan karena melanggar etik.

“Tapi karena merasa sejak awal ada anggota dewan etik Persepi yang tendensius pada Poltracking Indonesia,” kata dia.

Menurut Masduri, Poltracking Indonesia pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas.

“Pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas,” tegas Masduri.

“Telah 10 tahun Poltracking bergabung bersama Persepi. Sejauh ini kami cukup bersabar dengan dinamika internal organisasi,” lanjut dia.

Runutan masalah

Awal mula permasalahan terjadi ketika LSI dan Poltracking merilis hasil survei elektabilitas paslon pada Pilkada Jakarta 2024 dalam kurun waktu berdekatan, tetapi dengan hasil yang berbeda signifikan.

Hasil survei LSI yang dirilis Rabu (23/10/2024) memperlihatkan paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, unggul pada Pilkada Jakarta 2024 dengan elektabilitas sebesar 41,6 persen.

Sementara, paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, mencatatkan tingkat keterpilihan sebesar 37,4 persen.

Sedangkan perolehan elektabilitas paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, cenderung stagnan, sebesar 6,6 persen.

Survei yang digelar LSI berlangsung pada 10-17 Oktober 2024 dan melibatkan 1.200 responden warga Jakarta yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Sehari berselang, Kamis (24/10/2024), Poltracking Indonesia merilis survei yang menunjukkan Pilkada Jakarta 2024 berpotensi digelar satu putaran yang dimenangkan Ridwan Kamil-Suswono.

Dalam hasil survei itu, elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono unggul dibandingkan dua paslon lain, mencapai 51,6 persen.

"Kalau kita ambil dari data ini, dari sisi elektabilitas, ada potensi Pilkada di Jakarta berlangsung dalam satu putaran meskipun angkanya masih relatif 51,6 persen," ucap Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, dalam rilis survei daring, Kamis (24/10/2024).

Dalam survei yang sama, elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno, mengekor sebesar 36,4 persen. Angka ini terpaut 15,2 persen dari elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono.

Sementara, elektabilitas Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebesar 3,9 persen.

Adapun survei Poltracking digelar pada 10-16 Oktober 2024 dengan melibatkan 2.000 responden.

Perbedaan hasil survei antara LSI dan Poltracking membuat Persepi memanggil dan memeriksa kedua lembaga survei tersebut.

Poltracking disanksi

Dewan Etik Persepi menjatuhkan sanksi kepada Poltracking Indonesia usai melakukan pemeriksaan secara tatap muka dan dari jawaban tertulis kepada Poltracking Indonesia dan LSI.

"Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi," demikian bunyi keputusan Dewan Etik Persepi, Senin (4/11/2024).

Dari hasil pemeriksaan Dewan Etik Persepi yang diketuai oleh Prof. Asep Saefuddin bersama dua anggotanya, Prof. Hamdi Muluk dan Prof. Saiful Mujani, ditemukan bahwa LSI dalam surveinya yang digelar pada 10-17 Oktober 2024 telah melakukan survei sesuai dengan SOP survei opini publik.

Namun, Dewan Etik tak bisa menilai apakah pelaksanaan survei Pilkada Jakarta yang dilakukan Poltracking Indonesia pada 10-16 Oktober 2024 dilaksanakan sesuai dengan SOP survei opini publik atau tidak.

"Dewan Etik tidak bisa memverifikasi kesahihan implementasi metodologi survei opini public Poltracking Indonesia karena adanya perbedaan dari dua dataset (raw data) yang telah dikirimkan," bunyi keputusan Dewan Etik poin 3.

Dalam pemeriksaan pertama tanggal 29 Oktober 2024, Poltracking Indonesia tidak dapat menunjukkan data asli 2.000 sampel seperti yang disampaikan dalam laporan survei yang telah dirilis ke publik untuk bisa diaudit kebenarannya oleh Dewan Etik.

Poltracking menyampaikan bahwa data asli sudah dihapus dari server karena keterbatasan penyimpanan data (storage) yang disewa dari vendor.

Dalam penyampaian keterangan tertulis pada 31 Oktober 2024, Poltracking Indonesia juga tidak melampirkan rawdata asli 2.000 sample seperti yang dimintakan dalam dalam pemeriksaan pertama.

"Dalam pemeriksaan kedua tanggal 2 November 2024, Dewan Etik kembali menanyakan tentang dataset asli yang digunakan dalam rilis survei, namun Poltracking Indonesia juga belum bisa menjelaskan dan menunjukkan data asli raw data 2.000 sample karena beralasan data tersebut telah dihapus dari server," demikian bunyi poin c.

Pada tanggal 3 November 2024 sekira pukul 10.50 WIB, Dewan Etik menerima raw data yang menurut Poltracking Indonesia telah berhasil dipulihkan dari server dengan bantuan tim IT dan mitra vendor.

Kemudian, Dewan Etik membandingkan kedua data tersebut dan ditemukan banyaknya perbedaan antara data awal yang diterima sebelum pemeriksaan dan data terakhir yang diterima pada 3 November 2024.

"Adanya dua dataset yang berbeda membuat Dewan Etik tidak memiliki cukup bukti untuk memutuskan apakah pelaksanaan survei Poltracking Indonesia telah memenuhi SOP survei atau belum," bunyi poin f.

Dalam pemeriksaan, Poltracking Indonesia juga tidak berhasil menjelaskan ketidaksesuaian antara jumlah sampel valid sebesar 1.652 data sampel yang ditunjukkan saat pemeriksaan dengan 2.000 data sampel seperti yang telah dirilis ke publik.

Tidak adanya penjelasan yang memadai membuat Dewan Etik tidak bisa menilai kesahihan data.

Pembelaan Poltracking

Poltracking Indonesia menilai Dewan Etik Persepi tidak bersikap adil dalam menjelaskan perbedaan hasil survei elektabilitas paslon Pilkada Jakarta antara LSI dan Poltracking.

“Persepi hanya menjelaskan pemeriksaan metode dan implementasi dari LSI dapat dianalisa dengan baik. Tapi tidak dijelaskan bagaimana dan kenapa metode dan implementasinya dapat dianalisis dengan baik,” kata Masduri, Selasa.

Masduri mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Dewan Etik Persepi, terungkap bahwa LSI melakukan penggantian sekitar 60 primary sampling unit (PSU) atau 50 persen dari total PSU survei mereka di Pilkada Jakarta.

“Kami berpandangan ini penting juga disampaikan kepada publik, karena penggantian PSU memiliki konsekuensi terhadap kualitas data,” tegas Masduri.

Masduri menjelaskan, Poltracking Indonesia telah menyerahkan 2.000 data hasil survei Pilkada Jakarta kepada Persepi.

Dewan Etik Persepi kemudian meminta raw data dari dashboard, yang juga telah diserahkan Poltracking pada Minggu (3/11/2024).

“Dewan etik merasa tidak bisa memverifikasi data Poltracking, padahal jelas, kami sudah menyerahkan seluruh data yang diminta dan memberikan penjelasan secara detail,” ujar Masduri.

“Raw data sudah dikirimkan. Hanya dewan etik meminta raw data dari dashboard supaya dapat dibandingkan dengan data yang sudah dikirimkan sejak awal. Itu sudah kami serahkan semua,” tambahnya.

Poltracking menyatakan bahwa mereka hanya diminta untuk mengirimkan keterangan tambahan bila diperlukan dan telah memenuhinya pada 31 Oktober 2024.

“Tidak ada permintaan secara spesifik mengenai lampiran raw data dari dashboard,” ungkap Masduri.

Masduri menekankan, survei Poltracking sepenuhnya menggunakan aplikasi digital, berbeda dengan metode manual kuesioner kertas yang digunakan LSI.

“Hasil elektabilitas tiga paslon Pilkada Jakarta Poltracking Indonesia tidak bisa disamakan dengan LSI yang membandingkan kuesioner cetak dan rawdata,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya tidak memahami perbedaan antara data awal dan data akhir yang disebut oleh dewan etik Persepi.

“Kami memenuhi apa yang diminta dewan etik mengenai rawdata dari dashboard. Tidak ada perbedaan antara dua data tersebut,” kata Masduri.

Masduri juga menekankan bahwa Poltracking telah mematuhi semua SOP survei untuk menjaga kualitas data.

“Hal tersebut sudah kami paparkan dan jelaskan kepada dewan etik,” pungkasnya.

(Penulis: Baharudin Al Farisi | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Irfan Maullana)

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Etik Persepi memberikan sanksi kepada lembaga surveiPoltracking Indonesia akibat perbedaan hasil pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

Berdasarkan pernyataan resmi Persepi disebutkan bahwa Dewan Etik telah menyelesaikan penyelidikikan terhadap prosedur pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia dan Poltracking Indonesia.

Adpaun, kedua lembaga tersebut adalah anggota Persepi yang telah merilis tingkat elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang hasilnya menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik, dengan waktu pengumpulan data yang sama.

Periode pengumpulan data Lembaga Survei Indonesia dilakukan pada 10-17 Oktober 2024, dan Poltracking Indonesia pada 10-16 Oktober 2024.

"Tujuan penyelidikan untuk mengetahui kenapa terjadi perbedaan hasil survei di antara kedua lembaga, dan mengidentifikasi apakah terjadi kesalahan dan pelanggaran dalam proses pelaksanaan survei hingga publikasi hasil survei," sebut keterangan resmi Persepi yang dikutip pada Selasa (5/11/2024).

Pertanyaan tersebut muncul di media masa secara luas, dan perlu mendapatkan jawaban untuk menjaga integritas lembaga survei dan hak publik untuk mendapatkan informasi publik yang benar dan dipercaya menurut Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) dan etika survei opini publik.

Mengacu pada hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa Lembaga Survei Indonesia telah melakukan survei sesuai dengan SOP survei opini publik. Pemeriksaan metode dan implementasinya dapat dianalisis dengan baik.

Sementara itu, Dewan Etik tidak bisa menilai apakah pelaksanaan survei Pilkada Jakarta yang dilakukan Poltracking Indonesia pada 10-16 Oktober 2024 dilaksanakan sesuai dengan SOP survei opini publik terutama karena tidak adanya kepastian data mana yang harus dijadikan dasar penilaian dari dua dataset berbeda yang telah dikirimkan Poltracking Indonesia.

Dewan Etik juga tidak bisa memverifikasi kesahihan implementasi metodologi survei opini publik Poltracking Indonesia karena adanya perbedaan dari dua dataset (raw data) yang telah dikirimkan.

Dalam pemeriksaan, Poltracking Indonesia juga tidak berhasil menjelaskan ketidaksesuaian antara jumlah sampel valid sebesar 1.652 data sampel yang ditunjukkan saat pemeriksaan dengan 2.000 data sampel seperti yang telah dirilis ke publik. Tidak adanya penjelasan yang memadai membuat Dewan Etik tidak bisa menilai kesahihan data.

"Terhadap hal-hal di atas pada angka 2, 3 dan 4, Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi," tulis keterangan tersebut.

JAKARTA, investor.id  - Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR mengungkapkan bahwa 86,5% masyarakat merasa puas dengan kinerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).Poltracking . Apabila dirinci sebanyak 17,4% masyarakat merasa sangat puas dan 69,1% masyarakat cukup puas terhadap kinerja Presiden Jokowi.

"Tingkat kepuasan atau approval rating Pak Jokowi sebesar 86,5%. Jadi, untuk angka approval rating ini cukup tinggi ya 86,5%," kata Hanta di Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

JAKARTA, iNews.id - Pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak menjadi kandidat terkuat dengan elektabilitas paling tinggi di Pilgub Jawa Timur 2024. Hasil ini berdasarkan survei yang dilakukan Poltracking Indonesia.

Survei ini dilaksanakan pada tanggal 4 hingga 10 September 2024. Prosesnya secara tatap muka kepada 1.200 responden dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pada simulasi 3 nama calon gubernur Jatim, elektabilitas Khofifah Indar Parawansa sebesar 55,3 persen, Tri Rismaharini 22,8 persen, Luluk Nur Hamidah 1,8 persen, tidak tahu/tidak menjawab 20,1 persen di Pilgub Jatim 2024.

Selanjutnya pada simulasi 3 nama calon wakil gubernur Jawa Timur, elektabilitas Emil Elestianto Dardak menjadi yang tertinggi dengan 51,7 persen, Zahrul Azhar Asumta 9,9 persen, Lukmanul Khakim 3,2 persen, tidak tahu/tidak menjawab 35,2 persen.

Sementara pada simulasi surat suara pasangan calon gubenur-wakil gubernur Jatim, elektabilitas pasangan Khofifah-Emil juga unggul telak dengan raihan 57,3 persen. Disusul pasangan Tri Risma-Zahrul 22,7 persen, Luluk-Lukmanul 2,2 persen, dan tidak tahu/tidak menjawab 17,8 persen.

"Jadi kalau kita perhatikan ini kekuatannya cukup besar 57,3 persen perolehan pasangan Khofifah-Emil hampir menyentuh angka 60 persen kalau kita masuk dengan margin of errornya," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda, Kamis (19/9/2024).

"Kemudian terpaut cukup jauh hampir sepertiga kekuatannya yaitu pasangan Tri Risma-Zahrul sebesar 22,7 persen, kemudian terpaut sangat jauh yaitu Lulu-Lukman sebesar 2,2 persen," katanya lagi.

Menurutnya, angka elektabilitas pasangan Khofifah-Emil terpaut cukup jauh bahkan hampir tiga kali lipat dari pasangan Tri Risma-Zahrul.

"Kalau kita perhatikan selisih antara yang nomor 1 dan nomor 2 itu cukup jauh, lebih dari dua kali lipat. Bahkan hampir tiga kali lipatnya. Begitu juga dengan yang selanjutnya itu juga cukup jauh selisihnya," katanya.

Meski begitu, Yuda menyebut jika suara pasangan Tri Risma-Zahrul masih berpotensi untuk bertambah untuk bisa menyaingi Khofifah-Emil.

"Potensi penantang yaitu Tri Risma-Zahrul juga ada potensi untuk tumbuh. Ketiga penantangnya yaitu Lulu-Lukman relatif agak rendah, saya kira cukup sulit untuk mengimbangi dua kekuatan ini," ucapnya.

Sementara itu, berdasarkan peta sebaran elektabilitas calon gubernur-wakil gubenur Jatim ini dibagi berdasarkan wilayah aglomerasi-kultural.

"Karena ada 38 kabupaten-kota karena itu kita mengelompokannya menjadi wilayah aglomerasi-kultural yang kita kenal di Jawa Timur itu kerap di kategorikan menjadi 5 kelompok, yaitu Arek, Mataraman, Tapal Kuda, Pantura dan Madura," ucapnya.

Yuda mengatakan, perolehan suara pasangan Khofifah-Emil pada segmentasi daerah wilayah Arek ini sebesar 47,2 persen.

"Angka yang juga tidak terpaut terlalu jauh dengan perolehan pasangan Tri Risma-Zahrul 33,7 persen dan Luluk-Lukmanul 0,3 persen," ujarnya.

Kemudian untuk di Mataraman, Khofifah-Emil mendapatkan suara 63,4 persen, Tri Risma-Zahrul 26,4 persen dan Luluk-Lukman 2,9 persen.

Kemudian di Tapal Kuda, Khofifah-Emil 63,9 persen, Tri Risma-Zahrul 9,7 persen, Luluk-Lukman 1,8 persen. Lalu di Pantura, Khofifah-Emil 51,0 persen, Tri Risma-Zahrul 18,3 persen dan Luluk-Lukman 3,3 persen.

Selanjutnya di Madura, Khofifah-Emil 69,7 persen, Tri Risma-Zahrul 10,6 persen dan Luluk-Lukman 9,1 persen.

Menurut Yuda, angka ini bisa menjadi gambaran atau awal informasi bagi masyarakat Jatim terkait peta kekuatan para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur 2024.

"Kekuatan incumbent atau petahana pasangan Khofifah-Emil cukup kuat dan bisa dikatakan tangguh di angka melampaui angka psikologis incumbent yaitu sekitar hampir 60 persen," katanya.

Editor: Donald Karouw