Bisnis.com, SURABAYA - Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mendorong KPU supaya terus menyosialisasikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dinilai kurang maksimal hingga ke tingkat bawah menyusul pelaksanaan pilkada kurang 1 bulan.
"Kami melihat sosialisasi Pilkada di Kota Surabaya masih kurang maksimal karena banyak yang kurang paham terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah," katanya di Surabaya, Senin (28/10/2024).
Ia mengatakan, tugas dari Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPK dan PPS) kurang maksimal karena masih belum melakukan sosialisasi hingga ke tingkat bawah.
"Ini fakta nyata, silakan di cek ke bawah, dimana PPK dan PPS sama sekali belum mendapatkan arahan sosialisasi dan edukasi," katanya.
Pihaknya sangat mengamini target dari KPU Surabaya yang menargetkan tingkat partisipasi pemilih mencapai 77% dengan waktu kampanye yang kurang satu bulan lagi.
"Namun KPU harus mengaktifkan keberadaan PPK dan PPS yang merupakan bagian dari warga setempat. Ditambah lagi tantangan berikutnya yaitu jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang menyusut. Artinya jika dulu satu TPS hanya melayani 300 orang pemilih kini bertambah dua kali lipat menjadi 600 orang," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong kepada KPU supaya memasifkan PPK PPS supaya mereka masuk ke masyarakat seperti RT/RW dan juga melakukan pertemuan dasawisma dan arisan bapak-bapak
"Setiap bulan pertemuan rutin RT dan RW, ada pula kegiatan kerja bakti yang saat ini gencar dilakukan menjelang musim hujan," ucapnya.

Ia mengatakan, saat ini alat peraga kampanye juga sudah didistribusikan untuk membuat stimulus supaya masyarakat mau datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya.
"Namun, KPU harus membuat rangsangan lagi bukan hanya siapa yang datang ke TPS mendapatkan konsumsi. Itu kalau warga kampung akan datang, tapi kalau warga perumahan bisa abai. Ketika masyarakat abai mungkin pasangan calon hanya konkret satu dan akhirnya berasumsi paling ya itu," ujarnya.
Ia mengatakan, bukan perkara Pilkada di Kota Surabaya ini hanya diikuti oleh satu pasangan calon, tetapi bagaimana anggaran pelaksanaan Pilkada Rp170 miliar itu bisa sesuai harapan, jangan sampai mengulang karena itu anggaran yang besar.
"Pilkada momen menarik warga datang menarik, bagaimana ini terus didengungkan oleh warga pedukuhan dan perumahan. KPU berikan atensi karakter Surabaya unik, apa lihat masyarakat perumahan datang di TPS," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- DPD PDI Perjuangan Jawa Timur telah menyerahkan surat DPP PDI Perjuangan untuk dukungan pencalonan kepada calon kepala dan wakil kepala daerah.

Surat dukungan pencalonan itu diberikan kepada para kader PDI Perjuangan, antara lain Eri Cahyadi- Armudji untuk bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya.

Selain Surabaya, PDI Perjuangan telah memantapkan dukungan resmi kepada Ony Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko untuk bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi.

Selanjutnya Maryoto Birowo-Didik Girnoto Yekti untuk bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tulung Agung. Di Kota Blitar, PDI Perjuangan memberikan surat dukungan kepada Bambang Riyanto dan Bayu Setyo Kuncoro.

Untuk wilayah Kota Probolinggo, partai besutan Megawati Soekarnoputeri itu memberikan surat dukungan kepada Habib Zainal Abidin dan Sri Setyo Pertiwi.

Selanjutnya Kabupaten Jombang diberikan kepada pasangan Nyai Mundjidah Wahab-Sumrambah untuk Kabupaten Jombang, serta Kabupaten Sumenep diberikan kepada pasangan Achmad Fauzi-KH Imam Hasyim.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menuturkan ketujuh pasangan tersebut sebagian besar kader tulen PDI Perjuangan.

Dari ketujuh pasang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang surat dukungan pencalonan dari DPP PDI Perjuangan telah turun, sebagian besar adalah kader PDI Perjuangan sendiri.

"Hal ini sekaligus untuk menegaskan peran partai sebagai sumber rekrutmen kepemimpinan. Dengan demikian, bukti kaderisasi di PDI Perjuangan berjalan dengan baik,” tutur dia.

Said yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Strategis itu mengingatkan jangan sampai partai politik hanya dijadikan sewa perahu pencalonan, dan proses selanjutnya terserah calon.

"Rusak kehidupan demokrasi dan kualitas kepemimpinan di daerah kalau partai politik memosisikan diri seperti itu," kata dia.

Dia menegaskan PDI Perjuangan bukan sekedar memberikan surat dukungan, tetapi juga memastikan ideologi dan program politik kerakyatan dari partai dituangkan dalam program program pembangunan di daerah oleh calon yang kita dukung.

“Kita juga ingin pilkada ini tidak berbiaya mahal. Sehingga peluang korupsi bisa diminimalisir sejak pencalonan," ujar dia.

Oleh sebab itu, dia mengajak semua partai politik harus mengedepankan kualitas dan integritas calon pemimpin. "Mari kita berlomba lomba mencari calon pemimpin yang mempuni membangun daerah," kata dia.

Dia mengandaikan kalau semua partai mengajukan calon calon pemimpin yang kompeten dan berintegritas, maka menu yang baik kita sajikan kepada rakyat. Dengan demikian, siapapun yang terpilih pasti pasti baik untuk daerah”, imbuh pria asal Madura tersebut.

“Dengan pertimbangan diatas, serta kalkulasi politik berdasarkan pemetaan politik dan survei, kita yakin 7 pasang bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut dapat memenangkan pilkada November nanti. Ini sekaligus doa dan harapan kami," ujar dia.