JAKARTA, investor.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil calon menteri yang akan mengisi kabinetnya sejak Senin (14/10/2024) sore. Sudah 49 orang yang dipanggil ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Menanggapi hal ini, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani mengaku tidak ada panggilan untuk kader PDIP sampai saat ini. 

"Iya berarti enggak dipanggil, ya udah itu aja," ucap Puan Maharani usai sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2024).

Meski demikian, Puan mengatakan komunikasi dengan Prabowo Subianto tetap berjalan. Puan menyampaikan tidak ada perbedaan untuk membangun bangsa.

"(Komunikasi) Baik sekali selalu berkomunikasi, ya seperti juga di DPR selalu baik-baik menjalin komunikasi. Kita akan selalu membangun Indonesia bersama tidak ada hal-hal yang kita kemudian sepertinya berbeda, kita kan sama-sama membangun Indonesia," ungkapnya. 

Adapun rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebelum masa pelantikan juga masih dibahas. Puan memastikan pertemuan keduanya dilaksanakan.

"Pasti Insya Allah akan bertemu Insya Allah. Insya Allah semuanya mungkin terjadi," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pemanggilan calon menteri dan wakil menteri pembantu pemerintahan Prabowo-Gibran masih berlangsung. Dasco mengatakan masih ada kemungkinan bagi PDI-P untuk bergabung. 

"Dan waktu pemanggilan belum selesai. Sampai tanggal 20 pagi aja palingan," kaya Dasco sembari berjalan menuju ruang Pimpinan DPR RI. 

Berikut nama-nama calon menteri yang sudah dipanggil Prabowo pada Senin (14/10/2024):

1. Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi

2. Wakil Ketua Umum Gerindra, Sugiono

3. Istri mantan Direktur Utama Indika Energy Wishnu Wardhana, Widiyanti Putri Wardhana

4. Pegiat HAM, Natalius Pigai 

. Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto

6. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon

7. Politikus Golkar, Nusron Wahid

8. Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf

9. Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait

10. Politikus PKB, Abdul Kadir Karding 

11. Wakil Ketua Umum Golkar,  Wihaji

12. Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya

13. Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono

14. Sekretaris Pusat Muslimat NU, Arifatul Choiri Fauzi

15. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian

16. Ketua Umum PAN,  Zulkifli Hasan

17. Akademisi Satryo Soemantri Brodjonegoro

18. Akademisi, Yassierli 19. Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra

20. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia

21. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti

22. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar

23. Wakapolri Komjen Agus Andrianto

24. Wamen Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Raja Juli Antoni

25. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang

26. Menteri Sekretaris Negara, Pratikno

27. Penjabat Gubenur Papua Tengah, Ribka Haluk

28. Politikus Demokrat, Iftitah Sulaeman

29. ⁠Politikus Golkar, Maman Abdurrahman

30. ⁠Akademisi Prof Rachmat Pambudy 

1. Sekjen Menteri Perdagangan, Budi Santoso

32. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono

33. Sekjen Kementerian PUPR, Raden Dodi Priyono

34. Dirjen Planologi KLHK, Hanif Faisol Nurofiq

35. Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin

36. Imam Besar Masjid Istiqlal Nazarudin Umar

37. Menteri Pertanian,Andi Amran Sulaiman

38. Menteri BUMN, Erick Thohir

39. Menpora, Dito Ariotedjo

40. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin

41. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto

42. Menteri Keuangan, Sri Mulyani

43. Mantan Istri Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Veronica TAN

44. Dewan Komisaris PLN, Dudy Purwagandhi

45. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas

46. Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan Donny Ermawan Taufanto

47. Menteri Investasi/BKPM, Rosan Roeslani

48. Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra

49. Politisi Golkar, Meutya Hafid

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) memecat kader mereka, Tia Rahmania, yang merupakan anggota DPR terpilih 2024–2029 dari Dapil Banten 1.

Pemecatan tersebut tertuang dalam KPU No.1.368/2024 tentang Perubahan Calon Terpilih Anggota DPR Pemilu 2024.

Dalam beleid itu, Tia digantikan oleh Bonnie Triyana yang tercatat memperoleh suara sebanyak 36.516.

"[Bonnie Triyana] menggantikan calon terpilih atas nama Tia Rahmania," demikian dikutip dari Keputusan KPU.

Berkat keputusan ini, Tia dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena diberhentikan sebagai anggota partai.

Juru Bicara PDIP Chico Hakim mengatakan bahwa pemecatan Tia bermula dari putusan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Banten pada 13 Mei 2024, di mana delapan kecamatan di Dapil Banten 1 (Lebak-Pandeglang) terbukti bersalah melakukan tindak pelanggaran penggelembungan suara.

Perbuatan delapan PPK itu disebut menguntungkan Tia Rahmania.

Kemudian, pada 14 Agustus 2024, Mahkamah Partai PDIP menyidangkan kasus Tia Rahmania dan Rahmad Handoyo dari Dapil Jateng V. Mahkamah Partai memutus keduanya terbukti melakukan penggelembungan suara dan melanggar kode etik dan disiplin partai.

Sekitar dua pekan setelahnya, DPP PDIP mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Hal itu lantaran Tia menjadi salah satu anggota DPR terpilih untuk lima tahun ke depan dari Dapil Banten 1.

Adapun pada 3 September 2024, Mahkamah Etik/Badan Kehormatan PDIP melalui sidang etik akhirnya memberhentikan Tia Rahmania dan Rahmad Handoyo atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi.

"Mahkamah Etik memutus keduanya bersalah dan menjatuhkan hukuman pemberhentian," ujarnya kepada Bisnis melalui keterangan tertulis, Kamis (26/9/2024).

Sebagai konsekuensi pemecatan Tia dan Rahmad sebagai kader, DPP pada 13 September 2024 mengirimkan surat pemberhentian keduanya kepada KPU.

Lalu, 10 hari setelahnya atau 23 September KPU merilis Keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR.

Sempat Kritik Wakil Ketua KPK

Sebelumnya, Tia Rahmania juga sempat viral lantaran melontarkan kritik terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron...

Kritiknya terhadap Ghufron diberikan secara langsung di tengah pemaparan materi yang digelar oleh Lemhannas, Senin (23/9/2024).

Dengan mengenakan jaket berlogo KPK, Tia mengkritik Ghufron atas materi yang disampaikan kepada para caleh terpilih.

"Kenapa saya tidak membuka jaket ini? Karena KPK lembaga yang didirikan presiden ke-5 republik Indonesia, ketua umum kami. Pak Nurul Ghufron yang terhormat, daripada bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu pak negara ini dalam kondisi tidak baik-baik saja," ujarnya, dikutip dari YouTube Lemhannas, Selasa (24/9/2024).

Tia lalu mengungkit kasus etik Ghufron yang belum lama ini diputus oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Untuk diketahui, Dewas KPK melalui putusan etik menyatakan Ghufron telah menyalahgunakan pengaruhnya saat menghubungi Sekjen Kementan saat itu, Kasdi Subagyono, terkait dengan mutasi salah satu pegawai di kementerian tersebut.

"Mending bapak bicara kasus bapak gimana bapak bisa lolos dewas, dewan etik kemudian di PTUN sukses. Gimana kasus bapak memberikan rekomendasi kepada ASN, bagaimana kasus-kasus bapak yang lain bisa lolos. Mohon maaf bapak bukan produk dari kami. Korupsi itu intinya etika dan moral pak," ujar Tia.

Namun terkait hal ini, PDIP mengatakan pemecatan Tia tidak berhubungan dengan kritik yang disampaikan kepada Wakil KPK.

kehadiran Tia pada acara pembekalan untuk anggota DPR terpilih oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) berada pada hari yang sama SK KPU itu diterbitkan di situs resmi.

"Sama sekali tidak [ada hubungannya, red]," kata Juru Bicara PDIP Chico Hakim.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan (PDIP) mendampingi lima orang kadernya ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan dugaan telah ditipu untuk menggugat keabsahan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPP PDIP 2024-2025.

Mereka melaporkan Anggiat BM Manalu, orang yang diduga menggunakan tanda tangan kelima kader PDIP untuk menggugat kepengurusan partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut.

"[Kami] datang bersama-sama dengan 5 kader PDI Perjuangan yaitu Jairi, Djupri, Manto, Sujoko, dan Suwari untuk melaporkan terkait dugaan tindak pidana fitnah yang diatur di Pasal 311 KHUP dengan ancaman pidana penjara 4 tahun yang diduga dilakukan Angiat BM Manalu," tutur perwakilan BBHAR PDIP Triwiyono Susilo dalam keterangannya, Sabtu (14/9/2024).

Dia mengklaim kejadian berawal ketika lima kader PDIP tersebut bertemu dengan Anggiat BM Manalu di sebuah Posko Tim Pemenangan PDIP. Di situ, Anggiat meminta dukungan terkait demokrasi.

Pada saat itu, Jairi dan kawan-kawan bersedia membubuhkan tanda tangan di atas kertas kosong. Kendati demikian, kertas putih kosong itu belakangan dijadikan sebagai surat kuasa gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan PTUN.

"Dalam hal ini kami telah membawa alat bukti yang cukup dan laporan tersebut diterima di SPKT Polda Metro Jaya dengan nomor LP/B/5537/IX/2024/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 14 september 2024," imbuh Triwiyono.

Lebih jauh, sambungnya, PDIP akan mempercayakan seluruh proses hukum kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Tidak hanya proses hukum di kepolisian yang kita tempuh, selanjutnya kita akan mengadukan Anggiat BM Manalu ke organisasi advokat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Advokat," tutup Triwiyono.

Sebelumnya, SK kepengurusan PDIP yang dikeluarkan Kemenkumham untuk periode 2019-2024 namun diperpanjang hingga 2025 digugat para kader PDIP ke PTUN Jakarta.

Tim advokasi kader PDI Perjuangan tersebut Victor W Nadapdap mengatakan gugatan itu diajukan lantaran bertentangan dengan AD/ART PDIP.

Mereka menilai SK No M.HH-05.11.02 tahun 2024 untuk memperpanjang masa bakti kepengurusan hingga 2025 di bawah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Lima orang kader PDI Perjuangan (PDIP) mengaku dijebak dan ditipu untuk memberikan tanda tangan yang diduga oleh oknum pengacara dalam menggugat keabsahan SK Kepengurusan DPP PDIP periode 2024-2025.

Jairi selaku perwakilan dari lima kader PDIP itu menyatakan bahwa pihaknya dijebak dengan menandatangani kertas kosong untuk dicantumkan untuk pada surat gugatan tersebut.

Usai menandatangani kertas kosong itu, Jairi dan lima kader PDIP mengaku langsung diberi imbalan senilai Rp300.000.

"Saya menyatakan atau mengklarifikasi bahwa kami merasa dijebak dengan adanya surat gugatan yang ditujukan kepada ketua umum kami, kami cuman hanya dimintakan tanda tangan di kertas kosong, setelah itu kami diberikan imbalan Rp300 ribu,” ujarnya dalam keterangan, dikutip Kamis (12/9/2024).

Kronologinya, kata Jairi, penandatanganan itu diawali saat dia bersama keempat temannya bertemu dengan seseorang yang diduga bernama Anggiat BM Manalu di sebuah posko tim pemenangan.

Dalam pertemuan itu, kelima kader PDIP ini dimintai untuk memberikan dukungan terhadap demokrasi. Kelimanya sepakat untuk menandatangani kertas kosong tersebut dengan dalih untuk mendukung demokrasi.

Padahal, kelimanya tidak tahu bahwa kertas putih kosong itu belakangan dijadikan sebagai surat kuasa gugatan.

"Jadi kertas kosong itu kami tandatangani, tidak ada arahan atau penjelasan kepada kami. Cuma kami dimintakan tanda tangan saja,” tambah Jairi.

Atas kejadian tersebut, Jairi menegaskan bakal segera mencabut surat kuasa gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN.

“Makanya malam ini kita buat surat pencabutan gugatan yang mengatasnamakan kami, dan kami tidak memberikan kuasa kepada siapapun termasuk ke Anggiat BM Manalu. Kami tidak pernah memberikan kuasa. Makanya kami akan cabut tuntutan tersebut,” ujar Jairi.

Di samping itu, Jairi dan keempat kader PDIP lainnya meminta maaf kepada PDIP khusus kepada Megawati Soekarnoputri atas kegaduhan yang ada.

“Semoga kasus ini menjadi pelajaran ke depannya agar tidak lagi digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi kami meminta maaf kepada ketua umum kami, ibu Hj Megawati Soekarnoputri, beserta seluruh keluarga besar PDIP,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mujab atau yang memiliki nama panjang Muhammad Syaeful Mujab menjadi viral di media sosial pada kontestasi politik 2024.

Pemuda asal Tegal tersebut berhasil maju menjadi calon wakil gubernur (cawagub) setelah diusung oleh PDI Perjuangan (PDIP) untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tegal 2024.

PDIP melirik Mujab bukan berdasarkan status sosialnya. Hal ini dikarenakan PDIP menerapkan sistem meritokrasi untuk menentukan pilihannya.

Diketahui, meritrokasi merupakan sistem politik yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial.

Kisah Mujab maju Pilkada Tegal dimulai karena dirinya berkeinginan untuk memajukan Kabupaten Tegal.

Dirinya maju sebagai cawagub bersama dengan Bima Eka Sakti, yang dulunya adalah ajudan Ganjar Pranowo.

Mujab menjadi perbincangan masyarakat setelah viral di media sosial. Ia merupakan anak TKW, di mana ibunya bekerja di Malaysia selama sekitar 10 tahun.

Mujab menghabiskan masa kecilnya dengan giat belajar, sehingga sejak SD sampai kuliah ia berhasil mendapatkan beasiswa.

Profil

Melansir dari Antara, Muhammad Syaeful Mujab lahir di Tegal, 22 Oktober 1995. Selama ini ia dititipkan kepada neneknya setelah orang tuanya bercerai.

Selama diasuh neneknya, Mujab terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Ia pun terus mendapatan bidik misi sejak SD hingga kuliah.

Dirinya bahkan berhasil melanjutkan kuliah S2 di London, Inggris, dengan mengambil jurusan Ekonomi dan Politik Sains.

Mujab juga memiliki sejumlah prestasi yakni Juara 1 nasional kompetii debat politik dan pemerintahan di UGM.

Kemudian dirinya juga pernah mengikuti kompetisi debat di Olimpiade Ilmiah Mahasiswa (OIM) UI, sebagai perwakilan resmi FISIP UI.

Pada 2016, ia juga dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi akademik. Di tahun yang sama, dirinya pernah menjadi Ketua Badan Eksekutid Mahasiswa (BEM) di UI periode 2016/2017.

Dirinya bahkan pernah mengikuti kontes abang none Jakarta dan didapuk menjadi pemenang di tahun 2018.

Kepintarannya ini akhirnya dilirik oleh PDIP dan mengususng Mujab untuk mendampingi Bima Eka Sakti di Pilkada Tegal 2024. Adapun penyerahan berkas pencalonannya di KPU dilakukan pada Kamis (29/8).

Bisnis.com, JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendapat sentilan gurauan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Oleh Megawati, Ahok diminta untuk tak banyak berbicara ke publik dan mengeluarkan pernyataan yang sembarangan.

"Hanya ini (mulut), dulu saya pernah bilang ke Ahok, sampai tadi saya bilang, 'Pak Ahok selotip tetap berjalan toh?' habis kesenangannya nyerocos saja gitu loh," kata Megawati dalam pidatonya, Senin (26/8), dikutip dari Antara.

Namun pernyataan Megawati ini disampaikan dalam nada gurauan untuk menggoda Ahok. Di lain sisi, dia menekankan bahwa rakyat memang sudah pintar.

"Jadi rakyat sekarang sudah ngerti, terutama alhamdulillah akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) hakim-hakimnya ternyata masih punya nurani dan keberanian. Saya tidak bisa bayangkan loh, kalau hukum di ini kan, dimainkan, padahal kan ada hierarki-nya gitu. Harus mengurus apa boleh buat, ya begitu hukum di Indonesia ini," pungkas Megawati.

Tak hanya itu, Megawati juga mengingatkan agar siapapun calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mengikuti aturan.

"Nanti saya ajarkan. Pokoknya, siapa yang gak mau nurut, out. Saya pusing karena mau ikut PDIP atau mau dompleng saja? Kalau mau ikut PDIP, ya rohnya PDIP.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan calon Gubernur Banten Airin Rachmi Diany sudah menjadi kader PDIP.

Hal itu diungkapkan Megawati saat pengumuman Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahap III di gedung DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

“Airin ngomong yang keras, iya dong! Kalau elu udah masuk PDIP. Awas lu ya!” ujar Megawati disambut tepuk tangan para kader partai Banteng.

Dia mengatakan bahwa dirinya sebagai Ketua Umum PDIP yang berdaulat penuh atas partai dan dipilih dalam Kongres yang tidak abal-abal.

“Kalau kalian gak setuju, rakyat ku setuju. Jangan dipikir kalian ini elitis. Saya dipilih sama akar rumput,” tutur Megawati.

Dia juga mengatakan ada pihak yang menuduh Megawati menyalahi hukum karena ingin diperpanjang jadi Ketum PDIP.

Megawati mempertanyakan pendapat tersebut. Pasalnya, setiap partai politik (parpol) memiliki agenda anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) yang berbeda.

“Betul apa tidak Pak Laoly [Yasonna Laoly]? Ada yang bilang ada yang nambahin DPP saya, itu urusan saya. Kalo gak ngerti diem, baca dulu AD/ART PDIP tau,” ungkapnya.

PDI Perjuangan (PDIP) resmi mengusung Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi untuk maju calon gubernur dan wakil gubernur Banten. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin siang (26/8/2024).

"Dari Provinsi Banten, Ibu Airin Rachmi Diany tepuk tangan yang meriah, didampingi Ade Sumardi sebagai Ketua DPD PDIP Banten. Jadi Banten ini sudah bergelora, kemarin rakyat sudah mengukuhkan pasangan ini. Meskipun ada hambatan kiri kanan, tapi harus ada fighting spirit kata Bu Mega," ujar Hasto.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Airin masuk ke dalam aula pada pukul 12.58 WIB. Ia masuk dengan menggunakan baju berpola batik berwarna merah putih, dengan berbahan tenun. Pakaian Airin yang serba merah putih kali ini tidak biasa. Pasalnya, dia kerap kali mengenakan baju berwarna kuning yang merepresentasikan Partai Golkar.

Sebelumnya, deklarasi Airin-Ade Sumardi telah berlangsung pada Minggu (25/8/2024). Adapun, penyerahan rekomendasi kepada Airin dilakukan oleh Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.

Kader PDIP, sekaligus bakal calon wakil gubernur Banten, Ade Sumardi menjelaskan surat rekomendasi atau B1 KWK akan diserahkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Bisnis.com, JAKARTA — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut peluang Anies Baswedan diusung di Pilkada Jakarta 2024 akan terbuka lebar jika bergabung menjadi kader.

Hal itu disampaikan Politisi PDIP Masinton Pasaribu di Gedung DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (24/8/2024).

“Kami kan pasti terbuka, jika ada yang mau bergabung dengan PDI Perjuangan, ya alhamdulillah,” kata Masinton kepada awak media.

Masinton menuturkan bahwa hal utama yang harus dipahami untuk menjadi kader PDIP adalah penting unutk memahami ideologi hingga perjuangan dari PDIP itu sendiri.

“PDI Perjuangan kan sangat terbuka untuk membangun kerja sama. Artinya, satu di antara nama yang diusulkan oleh DPD PDI Perjuangan Jakarta, satu di antaranya dari eksternal itu akan ada nama Pak Anies Baswedan,” ujarnya.

Di sisi lain, Masinton menyampaikan bahwa PDIP juga telah memiliki beberapa yang nama yang akan diusung untuk mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Nama-nama tersebut di antaranya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Rano Karno, Andika Prakasa, hingga Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Namun, Masinton menjelaskan bahwa sejumlah nama tersebut akan kembali disaring oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

“Dari internal ada beberapa nama, ada Pak Basuki Tjahaja Purnama, ada Pak Rano Karno, ada Pak Andika [Andika Prakasa], ada nama Bu Risma [Tri Rismaharini]. Itu nama-nama yang muncul kan. Artinya ada beberapa nama lain lagi, tetapi itu kan nanti disaring dan dijaring oleh DPP PDI Perjuangan,” tuturnya.

Seperti diketahui, Ridwan Kamil dan Suswono resmi maju menjadi bakal calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Adapun, seluruh partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah menandatangani piagam pernyataan dukungan ke Ridwan Kamil—Suswono.

Pria yang kini disapa Bang Emil itu juga sempat meminta untuk dicarikan lawan di ajang kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2024.

Menurut Mantan Gubernur Jawa Barat itu, semakin banyak yang mencalonkan diri di Pilkada Jakarta, maka akan semakin bagus sebab akan banyak pula gagasan yang bisa dicetuskan untuk wilayah Jakarta.

“Justru semakin banyak, ya, semakin bagus warga punya banyak pilihan program mana yang cocok setahun ke depan untuk Jakarta, ya,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditengarai akan merombak dan melantik sejumlah menteri dan pejabat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pust, Senin (19/8/2024). Informasi tentang perombakan kabinet itu beredar di grup WhatsApp wartawan sejak Ahad (18/8/2024) malam WIB.

Namun belum ada pejabat pemerintah yang membenarkan hal tersebut. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana belum menjawab ketika dikonfirmasi mengenai hal ini.

Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi meminta wartawan untuk menunggu keterangan resmi terkait hal ini. "Tunggu saja keterangan resmi," kata Budi Arie dihubungi di Jakarta, Minggu malam.

Salah satu menteri yang diisukan terkena perombakan kabinet adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly. Yasonna dikonfirmasi sebelumnya menyatakan dirinya siap jika di-reshuffle dari jabatannya.

“Isu reshuffle adalah kewenangan sepenuhnya Presiden Indonesia. Am I ready or not? I am more than ready (apa aku siap atau tidak? Aku sudah sangat siap)," kata Yasonna di Jakarta, Sabtu (17/8/2024).

Dari daftar yang beredar, ada enam posisi, baik menteri maupun kepala badan yang akan diganti maupun dilantik oleh Jokowi. Misalnya, politikus Partai Gerindra Supratman Andi Atgas menggantikan politikus PDIP Yasonna Hamonangan Laoly menjadi menkumham.

Posisi Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dikabarkan digantikan oleh Raja Juli Antoni dan Menteri ESDM Arifin Tasrif yang terafiliasi dengan PDIP digantikan Bahlil Lahadalia. Adapun posisi Menteri Investasi/Kepala BKPM ditempati Rosan Perkasa Roeslani, mantan wamen BUMN dan ketua tim pemenangan Prabowo Subianto.

Jokowi juga akan melantik instansi baru yang nanti bertugas mengawal program Presiden Prabowo, yaitu kepala badan gizi. Badan gizi nanti bertugas mengawal program makan bergizi gratis bagi siswa sekolah.

1. Yasonna Laoly digantikan Supratman Andi Atgas

2. ⁠Siti Nurbaya Bakar digantikan Raja Juli Antoni

3. ⁠Arifin Tasrif digantikan Bahlil Lahadalia

4. ⁠Rosan Roeslani menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM

5. ⁠Prof Dadan, Kepala Badan Gizi

6. ⁠Prof Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pangan

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri berseloroh dengan meminta para kadernya untuk ikut apabila dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seloroh itu disampaikan olehnya saat memberikan arahan kepada kader dan bakal calon kepala daerah di Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

"Eh kalau saya dipanggil sama KPK, kalian ngikuti semua ya. Gile. Emang saya pernah main korupsi, cari aja dah, sampe capek deh aku mikirin," ujarnya sambil disambut riuh tertawa para peserta acara.

Awalnya, Megawati menyinggung alasannya bersedia untuk kembali memimpin partai tersebut. Menurutnya, ada yang ingin mengambil alih PDIP.

Dia menyampaikan bahwa dia sudah berumur 77 tahun. Dia menilai seharusnya sudah pensiun dan ingin berkumpul bersama dengan keluarga. Namun, dia mengaku Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memintanya untuk kembali menjabat sebagai ketua umum.

"Saya bilang ke Hasto. 'To pikirin dulu To, saya kepingin juga kumpul sama keluarga, ini ketum lagi, ketum lagi'. Sudah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Gawat. Gile. Wartawan tulis, gile," ujarnya di DPP PDIP, Jakarta.

Mantan wakil presiden itu lalu mengatakan bahwa sebenarnya dia ingin pensiun. Megawati mengatakan kini sudah memiliki cicit.

"Tahu-tahu diminta jadi ketua umum tapi enggak nurut semua. Ngapain? Eh begitu dengar ini akan diambil PDI Perjuangan, saya mau jadi ketua umum lagi! Keren apa enggak?," ujarnya sambil disambut riuh tepuk tangan peserta acara.

Belakangan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kerap didera masalah hukum. Di KPK, penyidik telah memeriksa Hasto terkait dengankasus dugaan suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku.

Terbaru, KPK juga memanggil Hasto untuk dimintai keterangan dalam kasus suap proyek jalur kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

Selain Hasto, KPK turut mengusut dugaan korupsi di Pemkot Semarang yang diduga menjerat Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu. Wali Kota yang akrab dipanggil Mbak Ita itu juga merupakan kader PDIP.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengumumkan daftar bakal calon kepala daerah untuk 13 provinsi pada gelombang pertama yang akan diusung pada Pemilihan Kepala Umum Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Para bakal calon gubernur yang diusung PDIP itu diumumkan oleb Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di hadapan Megawati, di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8/2024). Para bakal calon gubernur itu diberikan langsung surat rekomendasi dari Megawati.

"Bahwa jumlah total pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Sukarnoputri Dan diumumkan pada hari ini berasal dari 305 daerah tingkat provinsi sebanyak 13 prrovinsi," ujar Hasto di DPP PDIP.

Berikut daftar nama calon gubernur yang diumumkan PDIP pada gelombang pertama: 1. Aceh (Muzakir Manaf)
2. Sumatra Utara (Edy Rahmayadi)
3. Riau (Abdul Wahid dan SF Erianto)
4. Bengkulu (Helmi Hasan dan Mian)
5. Nusa Tenggara Barat (Hj Rahmi dan Musyafirin)
6. Sulawesi Utara (Steven Kandou)
7. Kalimantan Tengah (Nadal Syah dan Sigit Yunianto)
8. Kalimantan Timur (Isran Noor dan Hadi Mulyadi)
9. Sulawesi Selatan (Ramadhan Pomanto dan Azhar Arsyad)
10. Sulawesi Tenggara (Luqman Abunawas dan Laode Ida)
11. Papua Barat Daya Bapak (Yopi Ones dan Ibrahim Ugaje)
12. Sulawesi Tengah (Ruzdi Mastura dan Agusto)
13. Maluku (Jeffrey A. Rahawarin dan Abdul Mukti Kaliobas).

Selain calon kepala daerah untuk provinsi PDIP turut mengumumkan bakal calon kepala daerah di kabupaten/kota. Totalnya mencapai 292 kabupaten/kota.

Pada keterangan sebelumnya, Hasto menyebut pengumuman bakal calon kepala daerah PDIP gelombang pertama itu akan dihadiri oleh seluruh perwakilan provinsi. Mantan anggota DPR itu lalu mengungkap pesa Megawati kepada para kadernya menjelang Pilkada serentak.

Megawati berpesan agar kader dan pengurus PDIP selalu menjaga kedisiplinan, soliditas dan selalu bergerak bersama.

"Disiplin, solid, kolektif dan menjaga nama Partai," kata Megawati.

Presiden Kelima RI itu meminta PDIP agar membangun ikatan (bonding) dengan turun ke akar rumput untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Dia juga meminta seluruh kader dan pe "Disiplin setiap hari, setiap hari, setiap hari," sebutnya. Sekjen PDIP mengatakan arahan Megawati dalam menghadapi Pilkada 2024 menekankan kunci kemenangan pilkada dengan menyatu dengan rakyat.
"Meskipun berbagai tekanan dan intimidasi sering menghadang, jangan pernah takut. Sebab ketakutan adalah ilusi. Terus bergerak, wujudkan Pilkada sebagai momentum hadirnya pemimpin rakyat yang mumpuni," ujar Hasto merangkum pesan Ketua Umum PDIP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- DPD PDI Perjuangan Jawa Timur telah menyerahkan surat DPP PDI Perjuangan untuk dukungan pencalonan kepada calon kepala dan wakil kepala daerah.

Surat dukungan pencalonan itu diberikan kepada para kader PDI Perjuangan, antara lain Eri Cahyadi- Armudji untuk bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya.

Selain Surabaya, PDI Perjuangan telah memantapkan dukungan resmi kepada Ony Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko untuk bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi.

Selanjutnya Maryoto Birowo-Didik Girnoto Yekti untuk bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tulung Agung. Di Kota Blitar, PDI Perjuangan memberikan surat dukungan kepada Bambang Riyanto dan Bayu Setyo Kuncoro.

Untuk wilayah Kota Probolinggo, partai besutan Megawati Soekarnoputeri itu memberikan surat dukungan kepada Habib Zainal Abidin dan Sri Setyo Pertiwi.

Selanjutnya Kabupaten Jombang diberikan kepada pasangan Nyai Mundjidah Wahab-Sumrambah untuk Kabupaten Jombang, serta Kabupaten Sumenep diberikan kepada pasangan Achmad Fauzi-KH Imam Hasyim.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menuturkan ketujuh pasangan tersebut sebagian besar kader tulen PDI Perjuangan.

Dari ketujuh pasang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang surat dukungan pencalonan dari DPP PDI Perjuangan telah turun, sebagian besar adalah kader PDI Perjuangan sendiri.

"Hal ini sekaligus untuk menegaskan peran partai sebagai sumber rekrutmen kepemimpinan. Dengan demikian, bukti kaderisasi di PDI Perjuangan berjalan dengan baik,” tutur dia.

Said yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Strategis itu mengingatkan jangan sampai partai politik hanya dijadikan sewa perahu pencalonan, dan proses selanjutnya terserah calon.

"Rusak kehidupan demokrasi dan kualitas kepemimpinan di daerah kalau partai politik memosisikan diri seperti itu," kata dia.

Dia menegaskan PDI Perjuangan bukan sekedar memberikan surat dukungan, tetapi juga memastikan ideologi dan program politik kerakyatan dari partai dituangkan dalam program program pembangunan di daerah oleh calon yang kita dukung.

“Kita juga ingin pilkada ini tidak berbiaya mahal. Sehingga peluang korupsi bisa diminimalisir sejak pencalonan," ujar dia.

Oleh sebab itu, dia mengajak semua partai politik harus mengedepankan kualitas dan integritas calon pemimpin. "Mari kita berlomba lomba mencari calon pemimpin yang mempuni membangun daerah," kata dia.

Dia mengandaikan kalau semua partai mengajukan calon calon pemimpin yang kompeten dan berintegritas, maka menu yang baik kita sajikan kepada rakyat. Dengan demikian, siapapun yang terpilih pasti pasti baik untuk daerah”, imbuh pria asal Madura tersebut.

“Dengan pertimbangan diatas, serta kalkulasi politik berdasarkan pemetaan politik dan survei, kita yakin 7 pasang bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut dapat memenangkan pilkada November nanti. Ini sekaligus doa dan harapan kami," ujar dia.