PANGKALPINANG, iNews.id — Puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Relawan Kotak Kosong Kota Pangkalpinang mendaftarkan kotak kosong ke Kantor KPU Kota Pangkalpinang, Kamis (29/8/2024). Aksi tersebut sebagai simbol protes mereka terhadap monopoli politik yang dianggap merusak esensi demokrasi.

Aksi Gerakan Relawan Kotak Kosong dimulai dengan berorasi di halaman Kantor DPRD Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Kemudian massa aksi bergerak menuju Kantor KPU Kota Pangkalpinang sambil membawa kotak kosong dan spanduk, dengan iringan lantunan selawat oleh kaum emak-emak.

Salah satu koordinator aksi, Eka Mulia Putra menegaskan gerakan ini lahir dari rasa frustrasi yang mendalam terhadap sistem politik yang dianggap transaksional.

“Pendaftaran kotak kosong ini adalah langkah penting untuk memperluas pilihan bagi pemilih. Ini memberikan opsi nyata bagi mereka yang merasa bahwa calon-calon yang ada tidak mencerminkan keinginan dan harapan mereka,” kata Eka.

Sementara itu koordinator aksi lainnya, Tomi Permana mengatakan bahwa gerakan pendaftaran kotak kosong ini murni gerakan spontanitas masyarakat Pangkalpinang. Sebab, mereka kecewa terhadap proses demokrasi yang hanya dapat diakses oleh calon yang memiliki sumber daya finansial besar. 

“Aksi ini bukan hanya soal kotak kosong, tetapi juga tentang memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan mendorong perubahan sistem pemilihan yang lebih adil dan transparan,” kata Tomi.

Selain itu, kata dia, gerakan ini bukan hanya tentang protes, tetapi juga tentang mendorong lebih banyak dialog dan keterlibatan publik dalam proses demokrasi. 

“Sebab rakyat ingin melihat perubahan nyata dan demokrasi tidak hanya menjadi milik segelintir orang yang memiliki uang, tetapi menjadi hak setiap warga negara,” ujarnya. 

Aksi pendaftaran kotak kosong ini juga, kata dia, mengirimkan pesan kuat kepada para calon dan partai politik bahwa masyarakat Pangkalpinang menginginkan proses politik yang bersih dan terbuka. 

“Aksi hari ini sebagai bentuk perlawanan terhadap kondisi demokrasi saat ini yang kami anggap sudah tidak sehat. Selain itu, juga sebagai bentuk penolakan rakyat terhadap sekenario politik elit di negeri ini,” ucapnya.

Menurut dia gerakan ini tidak hanya akan berdampak pada Pilkada Kota Pangkalpinang, tetapi juga dapat menjadi titik awal bagi gerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia.

"Kami berharap, aksi ini bisa menginspirasi daerah lainnya di Indonesia dalam mengawal kotak kosong demi demokrasi yang lebih baik," tutur Tomi. 

Diketahui hingga hari terakhir pendaftaran bursa Pemilihan Wali Kota Pangkalpinang baru ada satu kontestan yang mendaftar ke KPU, yaitu pasangan Maulan Aklil dan Masagus Hakim (Molen-Hakim). Sehingga, pasangan tersebut berpotensi melawan kotak kosong di Pilkada Pangkalpinang 2024.

Editor: Ikhsan Firmansyah