MAROS, iNews.id - Ketua KPUKabupaten Maros, Jumaedi disomasi Aliansi Advokasi Demokrasi Indonesia (Aksi) Maros setelah dituding tidak netral di Pilkada Maros. Ketua KPU itu diduga mengarahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk tidak memilih kotak kosong. 

"Kami sudah serahkan ke KPU Maros. Isi somasi kami yang pertama bahwa (Jumaedi) memberikan pengarahan kepada PPK untuk tidak memilih kotak kosong," kata Sekretaris Umum Aksi Maros, Nirwana, Selasa (21/10/2024).

Nirwana mengatakan, Jumaedi memberikan pengarahan tersebut di rumahnya dengan mengumpulkan ketua dan anggota PPK.

Dia juga mengatakan ketua dan anggota PPK tidak akan dipilih kembali sebagai penyelenggara jika pilkada ulang 2025.

"Ketua KPU Maros mengundang anggota dan ketua PPK ke kediaman pribadinya. Bahwa disana ketua KPU Maros memberikan pengarahan kepada ketua dan anggota PPK untuk tidak memilih kotak kosong," ucapnya. 

Hal itu dinilai Nirwana bentuk sikap tidak netral Jumaedi sebagai ketua KPU Maros karena yang bersangkutan memberikan peringatan kepada seluruh PPK untuk tidak terobsesi memperpanjang masa kerja mereka dengan memilih kotak kosong.

"Informasi ini sudah berkembang sampai PPS. Katanya jangan sampai adanya pilkada 2025 mereka terobsesi untuk memperpanjang masa kerja mereka sebagai penyelenggara pemilu lalu memilih kotak kosong," ujar Nirwana.

Pihaknya pun kini menunggu klarifikasi terbuka Jumaedi kepada publik. Dia mengatakan, siap membawa perkara ini ke jalur hukum jika tidak ada klarifikasi dari Jumaedi. 

"Somasi ini itikad baik kami agar Ketua KPU memberikan klarifikasi. Kalaupun tidak mau, kami siap ke jalur hukum," ucapnya.

Ketua KPU Maros, Jumaedi membantah melarang PPK memilih kotak kosong. Ia mengaku belum membaca seluruh isi somasi dari Aksi Maros karena sedang berdinas di luar kota.

"Saya klarifikasi , bahwa berita tersebut tidak benar, saya tidak pernah kumpulkan PPK untuk mengimbau untuk tidak memilih kotak kosong, itu tidak pernah terjadi, itu fitnah," ujarnya.

Jumaedi menduga pengarahan yang dimaksud Aksi Maros adalah kegiatan resmi KPU, yaitu Kopi Demokrasi. 

Dia mengatakan dalam kegiatan tersebut memberikan pengarahan kepada PPK untuk menjaga integritasnya dengan tidak memilih kotak kosong hanya karena obsesi memperpanjang masa jabatan mereka.

"Kalaupun yang dimaksud pada saat kegiatan, saya menyampaikan agar PPK menjaga integritasnya. Jangan sampai ada isu pilkada akan dilaksanakan 2025 ketika kotak kosong menang, para penyelenggara tidak lagi menjaga integritasnya hanya karena ingin memperpanjang masa jabatannya," kata Juamedi.

Pada kegiatan tersebut ia juga mengatakan, jika kotak kosong memenangkan Pilkada Maros 2024 ini, maka belum tentu mereka kembali menjadi penyelenggara karena regulasi untuk pilkada ulang 2025 belum ada.

"Bahwa kalau pun nanti 2025 pilkada kembali, belum tentu kita semua yang jadi penyelenggara karena belum ada regulasinya. Itu yang saya sampaikan ke PPK, bukan jangan pilih kota kosong. Saya suruh mereka menjaga integritasnya," tandas dia. 

Diketahui, Pilkada Maros hanya diikuti satu pasangan calon yakni Chaidir Syam- Muetazim Mansyur yang sebelumnya berpasangan dengan Suhartina Bohari. Namun usai pemeriksaan kesehatan, Suhartina, dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU Maros berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatannya, lalu digantikan dengan Muetazim Mansyur. 

Pasangan tunggal ini diusung Sembilan parpol yakni, Partai NasDem, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang.

Editor: Kastolani Marzuki

Massa pendukung kotak kosong yang mengatasnamakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim mendatangi acara debat Pilwalkot Surabaya 2024 di Dyandra Conventions Center, Surabaya, pada Rabu (16/10).

Terpantau massa tiba di halaman Dyandra Conventions Center sekitar pukul 17.40 WIB. Mereka mengenakan kaus berwarna hitam yang bertuliskan "Keadilan Rakyat #Cobloskotakkosong Keadilan tertinggi ada pada Rakyat. Pilkada dikuasai Elit Rakyat No Manfaat".

Ketua MAKI Jatim, Heru Satrio, mengatakan pihaknya menuntut KPU Surabaya untuk memberikan kursi kosong di podium dalam debat perdana Pilwalkot Surabaya 2024.

"Kami ingin kursi kosong itu ditampilkan sebagai bentuk demokrasi. Bahwa kotak kosong itu sah menjadi sebuah pilihan, sah dicoblos, bahwa di dalam kotak kosong, surat suara tidak bergambar sah dicoblos," ujar Heru di lokasi, Rabu (16/10).

"Dalam debat publik yang menggunakan anggaran rakyat ini harus balance, harus ada perlakuan yang sama," tambahnya.

Setelah itu, Heru dan beberapa perwakilan MAKI Jatim masuk ke dalam Dyandra Conventions Center. Mereka meminta uadiensi dengan KPU Kota Surabaya.

Selang hampir satu jam audiensi, Heru dan pendukung kotak kosong lainnya keluar dari Dyandra Conventions Center. Heru menyampaikan, dari hasil audiensi, KPU Kota Surabaya merasa keberatan adanya kursi kosong yang ditampilkan di depan saat debat Pilwalkot Surabaya 2024 berlangsung.

Ia mengungkapkan pihaknya sempat debat dengan pihak KPU Kota Surabaya. Hingga akhirnya, ada kesepakatan yakni penyebutan adanya kotak kosong oleh pembawa acara dalam debat kali ini.

"Setelah panjang lebar akhirnya kita sepakat di satu titik bahwa MC dalam kegiatan nanti ini akan menyampaikan keberadaan paslon kotak kosong. Bahwa saat ini pilkada di Surabaya debat publik untuk paslon yang bergambar. Tapi untuk paslon tidak bergambar tetap disampaikan secara masif oleh pihak MC bahwa ada juga paslon yang tidak bergambar yang bisa menjadi pilihan masyarakat," ujarnya.

Heru mengatakan, pihaknya juga mendapat jaminan oleh pihak Bawaslu Surabaya untuk memperingatkan KPU Surabaya bila pembawa acara tidak menyebut kotak kosong.

"Dan itu saya mendapat jaminan itu dari Bawaslu Surabaya dan Bawaslu siap menegur langsung apabila kesepakatan dengan KPU Surabaya tidak dilaksanakan oleh KPU Surabaya lewat MC dalam debat kali ini," ujarnya.

Usai audiensi tersebut, massa dari pendukung kotak kosong itu kemudian pergi meninggalkan Dyandra Conventions Center.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga warga Jakarta, yakni Ihwan Setiawan, Muhammad Aqil, dan Fajri Setyohadi menggugat Pasal 54C Ayat (2) dan Pasal 54D Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

Dalam gugatannya, mereka meminta adanya satu kolom kotak kosong tidak bergambar dalam Pilkada Jakarta 2024.

Permohonan ini diminta karena pasangan calon gubernur Jakarta dinilai bukan representasi dari pilihan warga, melainkan pilihan dari elite partai politik.

"Pemilih tidak mempunyai pilihan terhadap pasangan calon yang lebih dari satu. Para pemohon merupakan warga DKI Jakarta disuguhkan tiga pasangan calon yang tidak mempresentasikan aspirasi sebagai warga DKI Jakarta sehingga para Pemohon tidak mempunyai pilihan,” ujar kuasa hukum para Pemohon, Zaid Mushafi dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada Rabu (25/09/2024) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

Menurut para pemohon, pemberian kesempatan kepada masyarakat pemilih untuk memberikan suara pada kolom/kotak kosong merupakan pelaksanaan dari jaminan hak untuk memilih.

Kotak kosong juga dinilai sebagai jaminan hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya yang dijamin Pasal 28C Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Pilihan alternatif kotak kosong baik dalam pemilihan yang satu paslon atau banyak paslon dinilai sangat mendesak untuk diberlakukan untuk menjamin hak-hak pemilih agar kehidupan demokrasi lebih sehat dan kompetisi lebih terbuka termasuk legitimasi kepala daerah lebih kuat.

Perkara ini disidangkan Majelis Hakim Panel yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra didampingi Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah dan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur.

Menurut Saldi, para pemohon tidak menguraikan dengan jelas terkait pasangan calon kepala daerah yang dianggap tidak memenuhi aspirasi atau kehendak masyarakat.

“Bagaimana kami yakin bahwa aspirasi Saudara itu tidak tertampung dengan calon yang ada karena itu yang digunakan basis argumentasinya,” kata Saldi.

Sebelum menutup persidangan, Saldi mengatakan, para pemohon mempunyai kesempatan selama 14 hari untuk melakukan perbaikan permohonan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemohon meminta UU Pilkada mengatur agar opsi memilih kotak kosong tersedia di setiap wilayah yang menggelar pilkada, tak hanya daerah dengan calon tunggal.

Pasal-pasal yang diuji antara lain Pasal 79 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015, serta Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 digugugat ke Mahkamah Konstitusi.

Heriyanto (Pemohon I), Ramdansyah (Pemohon II), dan Raziv Barokah (Pemohon III) menilai pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena pasangan calon kepala daerah banyak yang tidak memperhatikan kehendak rakyat, melainkan mengutamakan pilihan elit partai politik.

"Kami melihat justru pasangan yang ada itu lebih banyak dihasilkan dari yang namanya kandidasi buying atau pork barrel politic juga didalamnya Yang Mulia,” ujar Heriyanto selaku Pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 125/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta pada Rabu (25/9/2024).

Menurut para pemohon, bakal pasangan calon kepala daerah di sejumlah wilayah tidak diusung untuk kepentingan rakyat, melainkan hanya kepentingan penguasa.

Bahkan, karena koalisi gemuk tersebut dibentuk mengakibatkan hanya ada satu pasangan calon kepala daerah, sehingga akan ada pertarungan melawan kotak kosong.

Namun, para Pemohon menginginkan konsep kotak kosong berlaku juga atas daerah yang memiliki dua atau lebih pasangan calon kepala daerah.

Hal ini sebagai bentuk penolakan pemilih untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang ada.

Pada pokoknya, para Pemohon menginginkan ada fasilitasi terhadap keberadaan suara kosong atau blank vote dengan mengakui keberadaan kotak kosong di dalam surat suara bagi daerah yang memiliki dua atau lebih pasangan calon.

Pokok permohonan juga meminta agar suara kosong sebagai suara sah dan mempengaruhi keterpilihan dari hasil pilkada.

Dalam petitumnya, para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 79 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015, serta Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai seperti yang dimohonkan para Pemohon.

Ketua MK, Suhartoyo yang memimpin sidang mempertanyakan argumen para pemohon terkait permintaan fasilitas kotak kosong tersebut.

Karena menurut Suhartoyo, jika kotak kosong diterapkan, Pilkada akan sulit mencapai pasangan calon yang konkret terpilih.

"Kalau hanya blank vote dan kemudian untuk representasi suara kosong berarti kan tidak muncul figurnya di sini, bagaimana kemudian itu bisa terpecahkan, para Pemohon bisa memberikan elaborasi di dalam posita termasuk ada dampak tidak di petitumnya, kalau ada petitumnya harus diselaraskan,” ujar Suhartoyo.

Sebelum menutup persidangan, Suhartoyo mengatakan para Pemohon memiliki waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan, pemilih tidak dilarang mengampanyekan dan mendukung kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Bahkan, menurut dia, penerapan kampanye kotak kosong tidak berbeda dengan daerah yang tidak memiliki pasangan calon kepala daerah tunggal.

"Kampanye di daerah pilkada dengan satu pasangan calon itu pada dasarnya sama dengan pelaksanaan kampanye di daerah dengan pilkada non-satu pasangan calon," kata Idham dalam konferensi persnya di Kantor KPU RI, Jakarta pada Selasa (24/9/3034), dikutip dari Antaranews.

Idham mengatakan, kampanye kotak kosong diperbolehkan karena KPU bersikap proporsional terhadap pilihan politik masyarakat pada Pilkada 2024.

"Memang ada perbedaan di mana ada pihak-pihak yang diperbolehkan melakukan kampanye yang berbeda. Kami sebagai penyelenggara pemilu berkenaan dengan pilkada satu pasangan calon dalam konteks sosialisasi dan pendidikan pemilih serta diseminasi informasi berkenaan dengan pilkada, kami harus proporsional," ujarnya.

Selain itu, Idham menyebut, hal itu sebagai bentuk bahwa KPU menjamin hak asasi masyarakat dalam menentukan sikap politiknya. Salah satunya jika ingin mendukung atau mencoblos kotak kosong.

"Masyarakat kami jamin memiliki kebebasan untuk memilih sesuai dengan intensi politik mereka masing-masing,” katanya.

Namun, Idham menegaskan bahwa pendukung kotak kosong harus menaati aturan berkampanye. Salah satunya adalah dilarang berkampanye saat hari tenang dan hari pencoblosan pada 27 November 2024.

"Kami akan larang apa pun itu bentuknya kalau sudah mengarah kegiatan ke kampanye akan kami larang,” ujarnya.

Bahkan, Idham meyakini bahwa pengawasan serupa pasti akan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pada saat hari tenang dan pencoblosan.

"Maka, kami akan larang dan kami yakin rekan-rekan kami Bawaslu juga akan melakukan pengawasan aktif berkenaan dengan hal ini," katanya.

Sebagaimana diketahui, tahapan Pilkada 2024 sudah berjalan. KPU tngkat provinsi dan kabupaten/kota sudah menetapkan calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi tersebut.

Selanjutnya, masa kampanye akan berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September sampai 23 November 2024.

Kemudian, masa tenang akan berlangsung pada 24-26 November 2024. Lalu, pemungutan suara akan diselenggarakan pada 27 November 2024.

Untuk informasi, Pilkada 2024 dilakukan di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia (minus DI Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di DKI Jakarta).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan ada 37 pasangan calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Angka ini menurun dari verifikasi sebelumnya yakni 44.

"Jadi mengalami penurunan di tujuh wilayah," kata Anggota KPU August Mellaz saat konferensi pers di KPU, Jakarta, Senin (23/9) dikutip dari Antara.

August mengatakan paslon tunggal tetap diberikan kesempatan menyampaikan visi misi dalam debat. Paslon juga akan mengundi nomor urut mereka.

"Tidak serta merta kolom suaranya akan nomor satu karena calon tunggal," katanya.

Mayoritas calon tunggal berada pada pilkada tingkat kabupaten. Ada satu provinsi dengan calon tunggal yakni Dominggus Mandacan-Mohamad Lakotani pada Pilkada Papua Barat.

Berikut daftar calon tunggal dalam pilkada:

Provinsi

1. Papua Barat - Dominggus Mandacan-Mohamad Lakotani

Kabupaten

1. Aceh, Aceh Utara - Ismail A Jalil-Tarmizi
2. Aceh, Aceh Tamiang - Armia Pahmi-Ismail
3. Sumatera Utara, Asahan - Taufik Zainal Abidin-Rianto
4. Sumatera Utara, Labuhanbatu Utara - Hendri Yanto Sitorus-Samsul Tanjung
5. Sumatera Utara, Pakpak Bharat - Franc Bernhard Tumanggor-Mutsyuhito Solin
6. Sumatera Utara, Serdang Bedagai - Darma Wijaya-Adlin Umar Yusri Tambunan
7. Sumatera Utara, Nias Utara - Amizaro Waruwu-Yusman Zega
8. Sumatera Utara, Dharmasraya - Annisa Suci-Ramadhani Leliarni
9. Sumatera Selatan, Empat Lawang - Joncik Muhammad-Arifai
10. Jambi, Batanghari - Muhammad Fadhil Arief-Bakhtiar
11. Sumatera Selatan, Ogan Ilir - Panca Wijaya Akbar-H. Ardani
12. Bengkulu, Bengkulu Utara - Arie Septia Adinata-Sumarno
13. Lampung, Lampung Barat - Parosil Mabsus-Mad Hasnurin
14. Lampung, Tulang Bawang Barat - Novriwan Jaya-Nadirsya
15. Kepulauan Bangka Belitung, Bangka - H. Mulkan-Ramadian
16. Kepulauan Bangka Belitung, Bangka Selatan - Riza Herdavid-Debby Vita Dewi
17. Kepulauan Riau, Bintan - Roby Kurniawan-Deby Maryanti
18. Jawa Barat, Ciamis - Herdiat Sunarya-Yana Diana Putra
19. Jawa Tengah, Banyumas - Sadewo Tri Lastiono-Dwi Asih Lintarti
20. Jawa Tengah, Sukoharjo - Etik Suryani-Eko Sapto Purnomo
21. Jawa Tengah, Brebes - Paramitha Widya Kusuma-Wurja
22. Jawa Timur, Trenggalek - Mochamad Nur Arifin-Syah Muhamad Nata Negara
23. Jawa Timur, Ngawi - Ony Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko
24. Jawa Timur, Gresik - Fandi Akhmad Yani-Asluchul Alif
25. Kalimantan Barat, Bengkayang - Sebastianus Darwis-Syamsul Rizal
26. Kalimantan Selatan, Tanah Bumbu - Andi Rudi Latif-Bahsanuddin
27. Kalimantan Selatan, Balangan - Abdul Hadi-Akhmad Fauzi
28. Kalimantan Utara, Malinau - Wempi W. Mawa-Jakaria
29. Sulawesi Selatan, Maros - A. S. Chaidir Syam-Muetazim
30. Sulawesi Tenggara, Muna Barat - La Ode Darwin-Ali Basa
31. Sulawesi Barat, Pasangkayu - Yaumil Ambo Djiwa-Herny

Kota

1. Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang - Maulan Aklil-Masagus M Hakim
2. Jawa Timur, Kota Pasuruan - Adi Wibowo-Mokhamad Nawawi
3. Jawa Timur, Kota Surabaya - Eri Cahyadi-Armuji
4. Kalimantan Timur, Kota Samarinda - Andi Harun-Saefuddin Zuhri
5. Kalimantan Utara, Kota Tarakan - Khairul-Ibnu Saud.

BREBES, iNews.id - Massa yang tergabung dalam Gerakan Kotak Kosong (Gertak) mendatangi Kantor KPU Brebes, Senin (23/9/2024). Mereka kemudian menggelar deklarasi pemenangan kotak kosong pada Pilkada 2024.

Deklarasi kotak ini dilakukan jelang pengundian nomor urut Pilkada Brebes 2024 yang hanya diikuti calon tunggal yang diusung 11 parpol. 

Deklarator Kotak Kosong, Slamet Jarot mengatakan, Gertak tidak hanya menggelar kampanye kotak kosong, tapi juga melakukan pengawasan kotak suara pada masing-masing TPS saat hari pencoblosan.

“Gerakan kotak kosong akan mengajak masyarakat untuk tidak golput dan memilih kotak kosong karena mereka kecewa dengan sikap partai politik di Brebes yang mengusung hanya ada satu calon tunggal,” katanya.

KPU Brebes telah menetapkan satu pasangan calon tunggal yang maju sebagai peserta sebagai calon kepala daerah (cakada). Sehingga dipastikan bahwa pengundian nomor urut nanti akan ada dua pilihan nomor urut yang akan diundi yakni untuk pasangan calon Paramitha Widya Kusuma dan Wurja, dan satunya untuk nomor urut untuk kotak kosong.

Editor: Kastolani Marzuki

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah gagal melangkah ke Pilkada Jakarta 2024, Anies Baswedan tetap menjadi magnet bagi para paslon yang tengah berkontestasi.

Pasalnya, Anies digadang-gadang masih memiliki elektabilitas yang baik di provinsi yang akan melepas status ibu kotanya itu. Menurut berbagai survei, Anies masih paling populer jika maju sebagai calon gubernur.

Namun, gagalnya Anies maju dalam Pilkada Jakarta 2024 menyisakan kantong-kantong suara loyalisnya. Anak Abah, begitulah warga net menyebut dirinya sebagai pendukung setia Anies Baswedan.

Suara dari 'anak abah' ini bisa menjadi penentu bagi para calon gubernur dan wakil gubernur untuk 5 tahun ke depan memimpin Jakarta.

Untuk itu, 2 dari 3 paslon yang bertarung di Pilkada Jakarta masih menjalin silaturahmi yang baik dengan Anies Baswedan.

Bakal Calon Gubernur Ridwan Kamil (RK) menuturkan bahwa dia diagendakan untuk bertemu dengan Anies Baswedan. Namun, Ridwan Kamil menampik bahwa pertemuan itu terkait dengan pembahasan dukungan di Pilkada Jakarta.

RK menuturkan bahwa alasan keinginannya bertemu Anies Baswedan bukan untuk meminta dukungan, melainkan untuk mendapatkan ilmu.

"Tidak melulu ujungnya meminta dukungan, tapi lebih kami menghargai pemimpin-pemimpin Jakarta yang keilmuannya tentunya kami butuhkan jika kami terpilih," ujar RK kepada wartawan di Hutan Kota Plataran, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2024).

Pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) juga pernah mengatakan bahwa mereka berjanji melanjutkan program Anies Baswedan jika terpilih.

Maka dari itu, seluruh pendukung sekaligus simpatisan Anies Baswedan dinilai tidak perlu khawatir Ridwan Kamil-Suswono tidak melanjutkan program Anies Baswedan jika terpilih nanti.

"Ide beliau [Anies] akan diteruskan oleh pak RK-Sus," tutur Juru Bicara Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Mulya Amri.

Telah lebih dulu sebelumnya, Pramono Anung dan Rano Karno telah lebih dulu bertemu dengan Anies Baswedan.

Ketiga tidak sengaja bertemu pada saat berolahraga di Kawasan Senayan pada Minggu (1/9/2024).

Selain Rano dan Anies, dalam momen itu juga nampak Bakal Calon Gubernur Pramono Anung yang turut berbincang dengan keduannya.

"Berolahraga di tengah Kota Jakarta, tak sengaja bertemu Pak @aniesbaswedan. Bapak @aniesbaswedan adalah salah satu Gubernur DKI Jakarta yang ikut membuat Jakarta jadi tempat yang nyaman bagi semua," tulis Rano dalam unggahannya di akun Instagram @si.rano.

Rano Karno pun mengajak Anies untuk bergabung sebagai tim suksesnya di Pilkada Jakarta. Pria yang akrab disapa Bang Doel tersebut mengatakan bahwa dirinya butuh banyak saran dan masukan dari Anies Baswedan yang pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Untuk itu, Doel berencana mengajak Anies untuk bersama dirinya membangun Provinsi DKI Jakarta agar lebih baik.

"Realitanya kan Bang Anies juga paham. Dia udah enggak bisa ikut lagi. Jadi buat apa ditahan-tahan, jadi mendingan kita bareng bangun Jakarta ramai-ramai," tuturnya di Jakarta, Senin (2/9/2024).

Ketua Komisi Pemilihan Umum Mochammad Afifuddin mengungkapkan masih terdapat 38 daerah yang menerima pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah tunggal. Adapun KPU sebelumnya sempat mengumumkan jumlah bakal pasangan calon tunggal mencapai 43 dan turun menjadi 41 daerah.

"Setelah itu ada lagi yang memberikan berkas kembali karena situasi perpanjangan, ada yang tidak diterima, ada yang kemudian masih berproses di Bawaslu," kata Afif seperti dikutip Rabu (19/9).

Menurut Afif, daerah dengan calon tunggal berada di 37 kabupaten dan kota serta 1 provinsi. Selain dia menyampaikan beberapa daerah kemungkinan akan mengalami penambahan bakal pasangan calon, seperti Manokwari, Lampung Timur, Lahat, Tapanuli Tengah, dan Dharmasraya.

Ia mengatakan KPU daerah masih harus melakukan pemeriksaan terhadap wilayah tersebut. Waktu pendaftaran pasangan calon di daerah dengan kotak kosong masih berlanjut hingga 22 September 2024.

Tak hanya itu, Afif mengatakan lembaganya meminta jajaran KPU di daerah menggelar simulasi pemungutan suara untuk pilkada dengan calon tunggal melawan kotak kosong. “Nanti kita akan bebankan ke teman-teman provinsi, terutama kalau memang waktu dan kesempatannya ada nanti kita dorong juga untuk melakukan simulasi,” ujar Afif lagi.

Menurutnya, simulasi penting agar jajaran di daerah dapat mengantisipasi dengan lebih baik pilkada dengan calon tunggal melawan kotak kosong. Simulasi juga diharapkan dapat membantu KPU menyusun regulasi maupun petunjuk teknis terkait penyelenggaraan pilkada calon tunggal melawan kotak kosong.

Bawaslu Siapkan Aturan

Sementara itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyiapkan rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) mengenai pilkada ulang bila kotak kosong menang. “Begitu KPU sudah buat, kami buat karena kami akan mengikuti polanya KPU mau tidak mau,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.

Dia menjelaskan Bawaslu tidak akan memengaruhi masyarakat untuk memilih kotak kosong pada Pilkada 2024. Dia juga mengatakan bahwa sesuai dengan kesepakatan rapat dengar pendapat Komisi II DPR pekan lalu penganggaran pilkada ulang akan diambil alih pemerintah pusat kalau anggaran di daerah tidak mencukupi.

Sebelumnya, RDP Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Neger, Komisi Pemilihan Umum RI, Bawaslu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI pada Selasa (10/9), menyepakati bahwa pilkada ulang diselenggarakan pada 2025 bila kotak kosong menang melawan calon tunggal.

Selanjutnya, RDP memutuskan Komisi II DPR akan membahas lebih lanjut bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP mengenai Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon pada rapat kerja dan RDP yang akan datang. “Nanti kita lanjutkan tanggal 27 September untuk draf PKPU-nya,” kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung sebelum menutup RDP Komisi II tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengajar hukum pemiluhan umum (pemilu) Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai bahwa jumlah calon tunggal yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 akan tetap banyak. Konsolidasi elit partai menjadi salah satu faktornya.

Titi menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyampaikan terjadi penurunan jumlah wilayah dengan kandidat atau calon tunggal, yakni dari 41 menjadi 38 daerah. Namun, Titi tidak meyakini bahwa penurunan akan terus berlanjut.

"Dari 41 daerah tersebut, lebih banyak daerah yang tetap bercalon tunggal daripada yang bertambah akibat rekomendasi pencalonan yang sudah solid di tingkat elite partai," ujar Titi, dilansir dari Antara pada Senin (16/9/2024).

Dia mengatakan bahwa kemungkinan hanya enam daerah lagi yang tidak akan menggelar Pilkada dengan calon tunggal. Artinya, bisa tersisa 35 daerah dengan calon tunggal yang akan melawan kotak kosong.

Menurut Titi, perpanjangan pendaftaran dan penghapusan syarat persetujuan partai koalisi yang lama turut mempengaruhi jumlah calon tunggal di sejumlah daerah.

Keputusan memperpanjang pendaftaran tersebut tercantum dalam surat nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 yang diterbitkan pada 11 September 2024.

Sebelumnya, KPU mencatat ada 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah atau calon tunggal pada Pilkada 2024 berdasarkan data per Rabu (4/9/2024) pukul 23.59 WIB.

Kemudian, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan bahwa terjadi penurunan daerah dengan calon tunggal di Pilkada 2024 saat meninjau simulasi pencoblosan di Gedung Serbaguna Pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Minggu (15/9).

"Setelah pendaftaran perpanjangan penerimaan berkas kembali yang kemarin kami lakukan, adalah satu provinsi dan 37 kabupaten/kota. Kepastiannya nanti dilakukan update [pembaharuan] pada saat penetapan pasangan calon," kata Afifuddin, dilansir dari Antara.

Maros: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menekankan perlu ada langkah antisipasi atas potensi dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 yang hanya diikuti satu pasangan calon atau pasangan tunggal melawan kolom/kotak kosong.

"Semua harus kita antisipasi. Namanya pertandingan, persaingan, perebutan kursi kada (kepala daerah), potensi pasti ada, makanya, kita kerja sama dengan semua pihak," ujarnya kepada wartawan di sela meninjau simulasi pencoblosan Pilkada pasangan calon tunggal di Gedung Serbaguna Pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Minggu, 15 September 2024.

Menurutnya, KPU terus berupaya memberikan fasilitasi yang terbaik serta menerima masukan dan saran dari berbagai pihak dalam hal pencegahan potensi dugaan pelanggaran maupun kecurangan di suatu daerah yang hanya memiliki pasangan calon tunggal.

Untuk daerah yang melaksanakan Pilkada serentak pasangan calon tunggal melawan kolom, kata Afif, sejauh ini belum bisa dipastikan jumlahnya, sebab situasinya masih dinamis. Kendati demikian, keputusan akhir nantinya dapat diketahui setelah penetapan pasangan bakal calon pada 22 September 2024.

"Sampai sekarang, sementara ini setelah pendaftaran, perpanjangan, dan penerimaan berkas kembali yang kita lakukan, sementara ini sekitar satu provinsi dan 37 kabupaten/kota," katanya.

Ditanya data terakhir ada 41 daerah dengan potensi kotak/kolom kosong, kemudian potensinya berkurang antara 37-28 daerah, ujar Afif, berarti ada yang berkurang. Data yang baru masuk, dari Manokwari, Lampung Timur, Lahat, Tapanuli Tengah, dan Dharmasaraya, namun apakah dari semua data yang baru masuk tersebut memenuhi syarat atau tidak, masih diperiksa KPU di daerah.

Apakah semua wilayah potensi Pilkada pasangan calon tunggal akan dilaksanakan simulasi, dia menilai bila itu dianggap hal penting maka nanti akan dibebankan ke KPU provinsi kalau memang waktu dan kesempatannya ada.

"Nanti kita dorong juga untuk melakukan simulasi. Karena, nanti kan ada yang spesifik. Kalau untuk simulasi yang umum, sebenarnya setelah kami melakukan simulasi, biasanya teman-teman melakukan simulasi di daerahnya masing-masing. Biasanya sih di level provinsi yang kita mintakan melakukan simulasi di level daerah," paparnya kepada wartawan.

Terkait dengan koordinasi dengan pengamanan dengan melibatkan Polri pada daerah kolom kosong salah satunya di Kabupaten Maros, lanjut Afif, sejauh ini terjalin dengan sangat baik. Bukan hanya di daerah kolom kosong, tapi semua daerah yang pelaksanaan Pilkada serentak.

Mengenai kolom kosong apabila menang di Pilkada 2024 apakah Pilkada diulang pada 2025, Afif menjelaskan, bukan diulang, tetapi Pilkada selanjutnya akan dilaksanakan setahun kemudian. "Nanti akan kami simulasikan tahapannya pada beberapa bulan," katanya singkat.

Soal masa jabatan Kepala Daerah terpilih lewat Pilkada lanjutan di tahun 2025, apakah berlaku lima tahun atau hanya empat tahun, ia menyatakan hal itu kewenangan pemerintah.

"Nanti, pasti akan ada perkembangan pembahasan karena ini kan situasi yang tak terpikirkan.Ketika Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 soal keserentakan belum terpikirkan. Yah, kita carikan jalan keluar yang terbaik," ucapnya menambahkan. Dok. Antara

Foto: MI/Usman Iskandar

(WWD)

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu membuat aturan secara eksplisit terkait kampanye kotak kosong demi menjaga asas keadilan pada Pemilu 2024.

Mada Sukmajati saat dihubungi di Yogyakarta, Senin (9/9/2024), menekankan hal itu mengingat banyak daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal pada Pilkada Serentak 2024.

"Saya kira perlu ada aturan secara eksplisit terkait kampanye kotak kosong dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)," kata Mada.

Mada menuturkan bahwa selama ini tidak ada larangan terkait kampanye kotak kosong, namun di sisi lain tidak ada regulasi yang mengatur apabila kotak kosong itu benar-benar dikampanyekan oleh masyarakat secara masif.

Menurut Mada, memfasilitasi aturan kampanye tersebut bukan berarti KPU mendukung kotak kosong atau khawatir dianggap mengajak orang lain golput atau tidak memilih.

Sebaliknya, kata dia, aturan tersebut diperlukan untuk memberikan asas keadilan bagi calon tunggal dalam berkontestasi melawan kotak kosong pada Pilkada 2024.

"Memang ini dilematis tapi ini perlu diatur. Bayangkan ruang dan waktu kampanye bagi calon tunggal ada aturan dan batasannya, sedangkan kampanye calon tunggal dibebaskan dan tidak diatur secara khusus," ujar dia.

Menurut Mada, aturan terkait kampanye kotak kosong mendesak diperlukan terlebih apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan UU Pemilu yang meminta opsi kotak kosong dalam kertas suara diberlakukan di semua daerah penyelenggara Pilkada 2024.

"Aturan terkait kampanye itu (kotak kosong) jelas diperlukan apalagi jika di semua daerah menyiapkan opsi kotak kosong," kata dia.

KPU mencatat ada 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal pada Pilkada Serentak 2024 berdasarkan data per Rabu (4/9) pukul 23.59 WIB. Adapun 41 daerah itu terdiri atas satu provinsi, 35 kabupaten, dan lima kota.