KOMPAS.com - Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) meminta pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

PINSAR menyoroti agar pembangunan perunggasan nasional bisa lebih kompetitif dan mendorong harga ayam di atas harga pokok produksi (HPP).

Dalam Musyarawah Nasional (Munas) VI PINSAR yang terselenggara di Yogyakarta pada Sabtu (10/8/2024), Ketua Umum PINSAR Singgih Januratmoko menyampaikan, ini menjadi momen penting bagi dunia dan industri perunggasan nasional.

“Tahun ini bertepatan dengan masa pergantian dari pemerintahan baru yang mengusung program minum susu dan makan bergizi gratis bagi siswa sekolah dari SD hingga SMA,” kata Singgih dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Minggu (11/8/2024).

Munas VI PINSAR yang mengangkat tema “Meneguhkan Kedaulatan Peternak Rakyat Menuju Indonesia Emas 2045”, juga dipakai sebagai forum evaluasi kinerja selama lima tahun terakhir untuk mewujudkan kesejahteraan bagi peternak rakyat.

Anggota Komisi VI DPR RI tersebut mengungkapkan, satu dekade terakhir menjadi masa kelam bisnis perunggasan, khususnya peternak yang bergerak di bidang budidaya broiler.

Keuntungan yang dihasilkan oleh peternak broiler belum berhasil. Hal tersebut membuat jumlah peternak ayam jenis ini semakin sedikit.

“Problem oversupply yang selama ini terjadi seakan tidak berujung, sehingga banyak menenggelamkan usaha peternak broiler,” papar Singgih.

Selain itu, permintaan atau konsumsi daging ayam masyarakat tumbuh jauh di bawah kemampuan produksi ayam broiler.

Menurut Singgih, diperkirakan sekitar 82 juta orang dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga lansia akan menerima program makan bergizi gratis.

Kebutuhan daging ayam diprediksi akan meningkat dengan adanya program ini, sehingga diharapkan harga daging ayam bisa lebih baik.

“Mengantisipasi kebutuhan pangan seperti beras, jagung, daging ayam, daging sapi, telur, dan susu kami berkooodinasi dengan semua pihak. Tentu, kami akan mengedepankan para peternak agar mendapatkan harga yang baik,” papar dia.

Program makan bergizi gratis memberikan dampak positif karena serapan ayam meningkat 10-20 persen dengan harga yang akan lebih stabil.

“Program makan bergizi gratis sudah diketok pada APBN 2025 senilai 71 triliun. Saat ini harga ayam yang sering naik turun diharapkan melalui program ini bisa stabil,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pembina Prof Muladno menyampaikan bahwa program makan siang gratis memberikan peluang bagi para peternak mandiri, sehingga diharapkan bisa diarahkan ke peternak rakyat.

“Kami berharap program makan bergizi gratis betul-betul bisa berjalan dan diarahkan ke peternak rakyat,” kata Muladno.

PINSAR berkomitmen menyukseskan program makan bergizi gratis ini. Sebagai langkah awal, diusulkan agar PINSAR segera berkomunikasi dengan lurah dan camat untuk mempersiapkannya.

“Perlu ada komando dari atas sehingga yang menjalankan di tingkat bawah dapat berjalan maksimal,” ujar Muladno.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) Maino Dwi Hartono menambahkan, untuk mengakomodir keluhan peternak terkait harga, harga acuan pembelian/penjual (HAP) ayam dan telur akan dievaluasi kembali seperti melalui HAP zonasi karena tidak bisa disamakan daerah satu dengan lainnya.

Adapun Munas VI PINSAR Indonesia menetapkan tiga rekomendasi kepada pemerintah, yaitu

• Setiap tanggal 15 Oktober diperingati sebagai Hari Ayam dan Telur Nasional
• Mengusulkan kepada pemerintah untuk merevisi Undang-undang Peternakan Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan agar dalam membangun perunggasan lebih kompetitif
• Mendorong harga ayam di atas harga pokok produksi (HPP).

Sebagai informasi, Singgih Januratmoko kembali terpilih sebagai ketua umum PINSAR periode 2024-2029, secara aklamasi atas dukungan seluruh peserta yang terdiri dari Pengurus Pusat PINSAR Indonesia, pengurus wilayah, dan pengurus daerah.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina dijabat Prof Muladno dan Ketua Dewan Pengawas dijabat drh Hartono yang juga terpilih secara aklamasi.

KOMPAS.com - Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) meminta pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

PINSAR menyoroti agar pembangunan perunggasan nasional bisa lebih kompetitif dan mendorong harga ayam di atas harga pokok produksi (HPP).

Dalam Musyarawah Nasional (Munas) VI PINSAR yang terselenggara di Yogyakarta pada Sabtu (10/8/2024), Ketua Umum PINSAR Singgih Januratmoko menyampaikan, ini menjadi momen penting bagi dunia dan industri perunggasan nasional.

“Tahun ini bertepatan dengan masa pergantian dari pemerintahan baru yang mengusung program minum susu dan makan bergizi gratis bagi siswa sekolah dari SD hingga SMA,” kata Singgih dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Minggu (11/8/2024).

Munas VI PINSAR yang mengangkat tema “Meneguhkan Kedaulatan Peternak Rakyat Menuju Indonesia Emas 2045”, juga dipakai sebagai forum evaluasi kinerja selama lima tahun terakhir untuk mewujudkan kesejahteraan bagi peternak rakyat.

Anggota Komisi VI DPR RI tersebut mengungkapkan, satu dekade terakhir menjadi masa kelam bisnis perunggasan, khususnya peternak yang bergerak di bidang budidaya broiler.

Keuntungan yang dihasilkan oleh peternak broiler belum berhasil. Hal tersebut membuat jumlah peternak ayam jenis ini semakin sedikit.

“Problem oversupply yang selama ini terjadi seakan tidak berujung, sehingga banyak menenggelamkan usaha peternak broiler,” papar Singgih.

Selain itu, permintaan atau konsumsi daging ayam masyarakat tumbuh jauh di bawah kemampuan produksi ayam broiler.

Menurut Singgih, diperkirakan sekitar 82 juta orang dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga lansia akan menerima program makan bergizi gratis.

Kebutuhan daging ayam diprediksi akan meningkat dengan adanya program ini, sehingga diharapkan harga daging ayam bisa lebih baik.

“Mengantisipasi kebutuhan pangan seperti beras, jagung, daging ayam, daging sapi, telur, dan susu kami berkooodinasi dengan semua pihak. Tentu, kami akan mengedepankan para peternak agar mendapatkan harga yang baik,” papar dia.

Program makan bergizi gratis memberikan dampak positif karena serapan ayam meningkat 10-20 persen dengan harga yang akan lebih stabil.

“Program makan bergizi gratis sudah diketok pada APBN 2025 senilai 71 triliun. Saat ini harga ayam yang sering naik turun diharapkan melalui program ini bisa stabil,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pembina Prof Muladno menyampaikan bahwa program makan siang gratis memberikan peluang bagi para peternak mandiri, sehingga diharapkan bisa diarahkan ke peternak rakyat.

“Kami berharap program makan bergizi gratis betul-betul bisa berjalan dan diarahkan ke peternak rakyat,” kata Muladno.

PINSAR berkomitmen menyukseskan program makan bergizi gratis ini. Sebagai langkah awal, diusulkan agar PINSAR segera berkomunikasi dengan lurah dan camat untuk mempersiapkannya.

“Perlu ada komando dari atas sehingga yang menjalankan di tingkat bawah dapat berjalan maksimal,” ujar Muladno.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) Maino Dwi Hartono menambahkan, untuk mengakomodir keluhan peternak terkait harga, harga acuan pembelian/penjual (HAP) ayam dan telur akan dievaluasi kembali seperti melalui HAP zonasi karena tidak bisa disamakan daerah satu dengan lainnya.

Adapun Munas VI PINSAR Indonesia menetapkan tiga rekomendasi kepada pemerintah, yaitu

• Setiap tanggal 15 Oktober diperingati sebagai Hari Ayam dan Telur Nasional
• Mengusulkan kepada pemerintah untuk merevisi Undang-undang Peternakan Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan agar dalam membangun perunggasan lebih kompetitif
• Mendorong harga ayam di atas harga pokok produksi (HPP).

Sebagai informasi, Singgih Januratmoko kembali terpilih sebagai ketua umum PINSAR periode 2024-2029, secara aklamasi atas dukungan seluruh peserta yang terdiri dari Pengurus Pusat PINSAR Indonesia, pengurus wilayah, dan pengurus daerah.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina dijabat Prof Muladno dan Ketua Dewan Pengawas dijabat drh Hartono yang juga terpilih secara aklamasi.