REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Steering Committee (Komite Pengarah) Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa Faisol Riza mengatakan bahwa acara muktamar partainya turut mengundang Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Presiden Jokowi juga kami undang. Prabowo juga kami undang, baik sebagai Ketua Umum Gerindra maupun sebagai Presiden terpilih,” kata Faisol di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat.

Selain Jokowi dan Prabowo, ia mengatakan bahwa Muktamar PKB 2024 mengundang para ketua umum partai politik. “Juga para kiai yang selama ini menjadi basis kultural PKB di seluruh Indonesia juga akan hadir di Bali nanti. Secara lengkap nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman media di beberapa hari ke depan,” jelasnya.

Sebelumnya, ia mengatakan bahwa Muktamar PKB akan dilaksanakan pada 24-25 Agustus 2024 di Bali, dan sekitar 2.300 peserta diperkirakan menghadiri acara itu. Sementara itu, ia menjelaskan bahwa agenda Muktamar 2024 adalah laporan pertanggungjawaban dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat selama lima tahun kepengurusan, dan persidangan yang berkaitan dengan program atau garis-garis besar perjuangan PKB lima tahun ke depan.

Selain itu, Muktamar Bali 2024 akan memutuskan sikap bergabung atau tidaknya dengan Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kepada Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB untuk memimpin kembali. Memang itu sudah disampaikan oleh semua cabang maupun DPW, meminta kesediaan beliau untuk memimpin kembali PKB di pemerintahan yang akan datang, dan di kepengurusan DPP yang akan datang,” katanya menjelaskan agenda lain dari Muktamar PKB 2024 di Bali.

Adapun muktamar, kata dia, adalah forum tertinggi di PKB untuk mengambil keputusan tertinggi, dan dihadiri oleh semua perwakilan atau utusan dari Dewan Pimpinan Wilayah maupun Dewan Pimpinan Cabang di seluruh Indonesia, beserta badan otonom partai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah memberi isyarat untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Artinya, PKB berpeluang besar untuk mengusung Ridwan Kamil, yang diwacanakan akan dipasangkan dengan kader dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid mengatakan, selama ini partainya tak sepakat untuk mengusung Anies apabila posisi calon wakil gubernur (cawagub) diisi oleh Sohibul Iman, yang merupakan kader PKS. Namun, apabila PKS benar-benar masuk ke dalam KIM plus, PKB bisa berubah pikiran apabila posisi cawagub berasal dari partai yang identik dengan warna putih dan oranye itu.

"Kalau PKB dengan PKS, PKB tidak setuju dengan Pak Sohibul Iman, waktu itu kan. Kalau ini dengan partai-partai yang lain, kan duduk lagi, bukan berdua lagi kan," kata dia di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

Jazilul enggan mengungkapkan alasan ketidaksetujuan PKB dengan Sohibul Iman dipasangkan dengan Anies. Namun, dari pernyataan terdahulu, Sohibul dinilai tak memberikan keberagaman apabila dipasangkan dengan Anies. Pasalnya, selama ini Anies telah identik dengan PKS meski bukan kader partai itu.

Ia menegaskan, partainya telah memiliki komitmen untuk bekerja sama dengan Partai Gerindra. Komitmen antara dua partai itu telah dibahas dalam pertemuan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dengan Prabowo Subianto pada Kamis (8/8/2024) malam.

"Semalam ini kan komitmen organisasi PKB bersama Gerindra, termasuk di pilkada," kata dia.

Menurut dia, sinergi yang dibangun antara Partai Gerindra dan PKB akan dimulai dari momen momen politik terdekat. Namun, ia tak memungkiri bahwa peluang koalisi tidak mungkin terjadi di semua kabupaten/kota.

"Hanya menjadi yang perhatian publik utamanya di tingkat gubernur atau provinsi di Jawa yang menjadi perhatian publik dan sudah kami buktikan di Banten. PKB bersama dengan Gerindra nanti bisa menyusul, di DKI bisa menyusul di Jawa Barat, bisa menyusul di Jateng, bisa menyusul di Jatim. Semuanya dibicarakan," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah memberi isyarat untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Artinya, PKB berpeluang besar untuk mengusung Ridwan Kamil, yang diwacanakan akan dipasangkan dengan kader dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid mengatakan, selama ini partainya tak sepakat untuk mengusung Anies apabila posisi calon wakil gubernur (cawagub) diisi oleh Sohibul Iman, yang merupakan kader PKS. Namun, apabila PKS benar-benar masuk ke dalam KIM plus, PKB bisa berubah pikiran apabila posisi cawagub berasal dari partai yang identik dengan warna putih dan oranye itu.

"Kalau PKB dengan PKS, PKB tidak setuju dengan Pak Sohibul Iman, waktu itu kan. Kalau ini dengan partai-partai yang lain, kan duduk lagi, bukan berdua lagi kan," kata dia di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

Jazilul enggan mengungkapkan alasan ketidaksetujuan PKB dengan Sohibul Iman dipasangkan dengan Anies. Namun, dari pernyataan terdahulu, Sohibul dinilai tak memberikan keberagaman apabila dipasangkan dengan Anies. Pasalnya, selama ini Anies telah identik dengan PKS meski bukan kader partai itu.

Ia menegaskan, partainya telah memiliki komitmen untuk bekerja sama dengan Partai Gerindra. Komitmen antara dua partai itu telah dibahas dalam pertemuan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dengan Prabowo Subianto pada Kamis (8/8/2024) malam.

"Semalam ini kan komitmen organisasi PKB bersama Gerindra, termasuk di pilkada," kata dia.

Menurut dia, sinergi yang dibangun antara Partai Gerindra dan PKB akan dimulai dari momen momen politik terdekat. Namun, ia tak memungkiri bahwa peluang koalisi tidak mungkin terjadi di semua kabupaten/kota.

"Hanya menjadi yang perhatian publik utamanya di tingkat gubernur atau provinsi di Jawa yang menjadi perhatian publik dan sudah kami buktikan di Banten. PKB bersama dengan Gerindra nanti bisa menyusul, di DKI bisa menyusul di Jawa Barat, bisa menyusul di Jateng, bisa menyusul di Jatim. Semuanya dibicarakan," kata dia.