Forum Lintas Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (FLAIPHI) berharap pemerintah mengevaluasi kebijakan proteksi industri hulu dan mengubahnya menjadi pemberian keringanan pajak. Langkah ini diharapkan bisa menyelamatkan Indonesia dari gempuran produk plastik impor.

Juru Bicara FLAIPHI Henry Chevalier mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan bahan baku plastik (BBP) termahal. Selain itu, kapasitas industri hulu lokal belum dapat memenuhi kebutuhan bahan baku plastik untuk industri hilir, hanya mampu memenuhi hingga 60-70%. Hal ini membuat impor BBP sulit terhindarkan.

"Kita impor, tentunya ada biaya-biaya yang lain-lain, bea masuk. Bea masuk itu kalau kita impor dari Timur Tengah, itu sampai 50%. Ada cost disitu, ditambah cost produksi, (cost tenaga kerja), sehingga harga jual produk dalam negeri lebih tinggi dari harga jual produk barang jadi impor yang masuk Indonesia," kata Henry, ditemui usai FGD di Pullman Hotel Thamrin, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Oleh sebab itu industri hilir plastik dalam negeri kesulitan untuk bersaing dengan produk-produk luar. Henry pun membandingkan dengan Vietnam dan negara-negara Asia lainnya, di mana mereka memiliki bea masuk impor BBP yang jauh lebih rendah, bahkan ada yang sampai 0%.

"Paling tinggi juga 3%. Dia bikin produk jadi plastik, dia ekspor ke Indonesia, dia tahu harganya Indonesia itu produk jadi yang mahal, dia ekspor ke Indonesia. Akhirnya apa? Sulit industri hilir dalam negeri bersaing," jelasnya.

Sementara pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2009 menetapkan kenaikan tarif Bea Masuk terhadap bahan baku plastik (BBP) sebesar 10-15%. Aturan itu bertujuan untuk memberikan proteksi kepada industri hulu. Namun menurut Henry, hal ini justru membuat industri plastik hilir makin terbebani.

"Akhirnya kan cost kami bertambah. Nah usulan dari PMK 19/2009 untuk menaikkan biaya masuk impor bahan baku plastik itu ke Indonesia untuk memproteksi hulu, tapi kami babak belur," ujarnya.

Pengusaha berharap agar pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut dan menggantinya dengan keringanan pajak. Menurutnya hal ini menjadi solusi dalam upaya sinkronisasi industri hulu dan hilir.

"Misalnya keringanan pajak badan usaha atau kebijakan-kebijakan pajak lah yang diberikan. Jangan tarif barrier. Kalau tarif barrier, bea masuk, ya mati kita. Kalau mau support hulu kami menyadari bahwa kami hilir, tanpa hulu tidak akan jadi. Sebaliknya hulu juga seperti itu," terang dia.

Dengan langkah ini, harapannya bisa membantu menurunkan harga BBP dalam negeri di sektor hulu, sekaligus mendorong geliat industri produk plastik di tengah maraknya produk impor. Henry juga berharap, produksi BBP dalam negeri bisa diekspansi sehingga impor bisa berkurang.

Impor produk plastik jadi terus meningkat. Untuk 2024 sampai dengan April, tercatat nilai impor telah mencapai US$ 233,15 miliar.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Eko Harjanto mengatakan, neraca perdagangan Indonesia untuk plastik selalu mengalami defisit pada 10 tahun terakhir. Defisit neraca perdagangan plastik di Indonesia cenderung membesar, hingga pada 2023 mencapai US$ 1,7 miliar.

"Ekspor plastik di Indonesia setiap tahunnya cenderung stagnan, sementara impornya mengalami peningkatan sebagaimana yang ditunjukkan pada grafik. Jadi ekspor tahun 2023 mencapai US$ 1,49 miliar, sementara impornya mencapai US$ 3,27 miliar," terang Eko, dalam acara FGD Membedah Tingkat Daya Saing Industri Plastik Hilir Indonesia di Tengah Maraknya Impor Produk Jadi Plastik, di Pullman Hotel Thamrin, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Sementara pada 2024, periode Januari-April, nilai impor mengalami mencapai US$ 233,15 miliar. Sedangkan ekspor stagnan di nilai US$ 103,47 juta.

Di sisi lain, menurut data yang dipaparkan Eko, kebutuhan plastik di Indonesia terus bertambah. Pertama, plastik untuk keperluan rumah tangga, produksinya dari dalam negeri 963.000 ton, lalu kebutuhan 605.000 ton, ekspornya 520.125 ton, sedangkan impornya masih 165.333 ton.

Plastik untuk bahan bangunan produksinya 67.996 ton, kebutuhannya 79.363 ton, ekspornya 5.486 ton, dan impornya 17.225 ton.

Lalu plastik untuk kemasan, produksinya hampir 112.532 ton, kebutuhannya 116.946 ton, ekspornya 2.916 ton, impornya masih lebih besar 7.330 ton. Terakhir, ada plastik lainnya dengan produksi 67.996 ton, kebutuhan 79.763 ton, ekspor 5.488 ton, dan impor 17.225 ton.

"Ternyata dari kesemuanya untuk plastik rumah tangga, kebutuhan bahan bangunan, kemasan, dan plastik lainnya, total kita masih lebih besar impornya ya daripada ekspornya," kata dia.

Untuk negara-negara asal impor sendiri, ada China sebagai negara asal impor terbesar mencapai 51,9%, kemudian Jepang 8,16%, Malaysia 6,4%, Thailand 5,3%, lalu Korea 4,31%, dan Singapura 4,21%.

Sementara dari sisi bahan baku plastik, Indonesia juga masih impor. Menurut Eko bahan baku plastik untuk jenis PE, PP, PS, PVC dan PET oleh produsen dalam negeri saat ini baru bisa terpenuhi 50-60% dari total kebutuhan bahan baku plastik nasional.

"Impor bahan baku plastik didominas oleh polyolefin yang terdiri dari impor polietilena (PE) sebesar 605 ribu ton dan impor polipropilena (PP) sebesar 599 ribu ton," ujarnya.

Eko menambahkan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung geliat industri plastik tanah air dengan menerapkan ekonomi sirkular untuk keberlanjutan. Salah satunya dengan pengurangan pengenaan tarif PPN untuk industri plastik berbasis bahan daur ulang dan industri daur ulang plastik.

"Kedua, pemberian insentif fiskal lainnya dengan bobot persentase sesuai kedalaman ekonomi sirkularnya (9R), seperti pembobotan TKDN. Ketiga, mendorong akses pasar produk hijau melalui pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menggunakan produk yang telah tersertifikasi industri hijau. Keempat, mendorong kemudahan pembiayaan bagi industri plastik/industri daur ulang yang sudah memiliki sertifkat industri hijau," pungkasnya.