Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan impor plastik dan barang dari plastik mengalami peningkatan 21,33% (year-on-year) pada September 2024.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan komoditas tersebut merupakan salah satu dari 3 komoditas utama yang diimpor Indonesia, selain mesin/peralatan mekanis dan mesin/perlengkapan elektrik.

"Untuk impor plastik dan barang dari plastik nilainya sebesar US$0,92 miliar, beratnya 0,56 juta ton," kata Amalia dalam rilis BPS, Selasa (15/10/2024).

Adapun, kontribusi impor plastik terhadap impor nonmigas mencapai 4,91% pada bulan lalu. Jika dilihat secara bulanan, nilai impor komoditas ini turun 9,41% mtm dibandingkan bulan sebelumnya senilai US$1,02 miliar.

Amalia menerangkan, ketiga komoditas utama yang diimpor Indonesia memberikan kontribusi terhadap total impor nonmigas sebesar 31,38%. Adapun, nilai total impor nonmigas sebesar US$16,30 milair bulan ini.

BPS mencatat ketiga nya mengalami penurunan secara bulanan dan meningkat secara tahunan. Secara rinci, nilai impor mesin peralatan mekanis sebesar US$2,96 miliar dengan volume nya sebesar 0,37 juta ton.

Sedangkan, nilai impor mesin perlengkapan elektrik dan bagiannya nilainya US$2,02 miliar dengan volume 0,21 juta ton.

Sebagai informasi, impor indonesia menurut penggunaan pada September 2024, seluruh jenis penggunaan barang impor mengalami penurunan secara bulanan. Adapun, nilai impor barang konsumsi turun US$126 juta atau sebesar -6,37%,

"Bahan baku penolong yang menyumbang setidaknya 71% dari total impor bulan September 20224 juga turun sebesar US$1,44 milair atau sebesar -9,69% dan begitu juga dengan barang modal turun sebesar US$272,3 juta atau sebesar 7,15%," tuturnya

Sedangkan, secara tahunan nilai impor menurut jenis penggunaan mengalami peningkatan, barang konsumsi naik 11,30% bahan baku penolong 5,87% serta barang modal naik 18,44%.

JAKARTA, KOMPAS.com -Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) mulai menyelidiki pengamanan perdagangan atau safeguard measures atas lonjakan jumlah impor bahan plastik, Polietilena Linear Kepadatan Rendah atau Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) dalam bentuk selain cair atau pasta.

Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengatakan, berdasarkan bukti awal, ditemukan fakta adanya indikasi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon.

Kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut terlihat dari beberapa indikator kinerja industri dalam negeri yang menurun selama periode 2021 hingga 2023.

“Kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut antara lain menurunnya produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, kerugian finansial, serta pangsa pasar industri dalam negeri di pasar domestik,” kata Franciska dalam siaran pers, Selasa (10/9/2024).

KPPI menerima permohonan secara resmi untuk melakukan penyelidikan safeguard measures pada 12 Agustus 2024.

Permohonan diajukan oleh Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) yang mewakili industri dalam negeri yaitu PT Chandra Asri Pacific Tbk. dan PT Lotte Chemical Titan Nusantara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam tiga tahun terakhir (2021-2023), terjadi peningkatan jumlah impor barang LLDPE dalam bentuk selain cair atau pasta dengan tren sebesar 13,54 persen.

Pada 2023, impor produk tersebut ke Indonesia tercatat 280.385 ton, naik 33,27 persen dari tahun sebelumnya.

Sementara pada 2022, impor produk tersebut turun 3,27 persen dibanding 2021 yang sebesar 217.494 ton.

Pada 2023, impor utama LLDPE dalam bentuk selain cair atau pasta berasal dari beberapa negara, antara lain Malaysia dengan pangsa impor sebesar 43,43 persen, diikuti Thailand (37,52 persen), Arab Saudi (8,36 persen), dan Amerika Serikat (2,97 persen).

Selain dari negara tersebut, pangsa impor negara berkembang masih di bawah 3 persen dari total impor pada tahun yang sama.

“KPPI mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk mendaftar sebagai pihak yang berkepentingan selambat-lambatnya 15 hari sejak tanggal pengumuman dan disampaikan secara tertulis,” kata Franciska.

JAKARTA, KOMPAS.com -Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) mulai menyelidiki pengamanan perdagangan atau safeguard measures atas lonjakan jumlah impor bahan plastik, Polietilena Linear Kepadatan Rendah atau Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) dalam bentuk selain cair atau pasta.

Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengatakan, berdasarkan bukti awal, ditemukan fakta adanya indikasi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon.

Kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut terlihat dari beberapa indikator kinerja industri dalam negeri yang menurun selama periode 2021 hingga 2023.

“Kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut antara lain menurunnya produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, kerugian finansial, serta pangsa pasar industri dalam negeri di pasar domestik,” kata Franciska dalam siaran pers, Selasa (10/9/2024).

KPPI menerima permohonan secara resmi untuk melakukan penyelidikan safeguard measures pada 12 Agustus 2024.

Permohonan diajukan oleh Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) yang mewakili industri dalam negeri yaitu PT Chandra Asri Pacific Tbk. dan PT Lotte Chemical Titan Nusantara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam tiga tahun terakhir (2021-2023), terjadi peningkatan jumlah impor barang LLDPE dalam bentuk selain cair atau pasta dengan tren sebesar 13,54 persen.

Pada 2023, impor produk tersebut ke Indonesia tercatat 280.385 ton, naik 33,27 persen dari tahun sebelumnya.

Sementara pada 2022, impor produk tersebut turun 3,27 persen dibanding 2021 yang sebesar 217.494 ton.

Pada 2023, impor utama LLDPE dalam bentuk selain cair atau pasta berasal dari beberapa negara, antara lain Malaysia dengan pangsa impor sebesar 43,43 persen, diikuti Thailand (37,52 persen), Arab Saudi (8,36 persen), dan Amerika Serikat (2,97 persen).

Selain dari negara tersebut, pangsa impor negara berkembang masih di bawah 3 persen dari total impor pada tahun yang sama.

“KPPI mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk mendaftar sebagai pihak yang berkepentingan selambat-lambatnya 15 hari sejak tanggal pengumuman dan disampaikan secara tertulis,” kata Franciska.

Indonesia dibanjir bahan baku plastik (BBP) hingga produk jadi plastik impor. Bahkan, angka impor terus meningkat dari tahun ke tahun.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Eko Harjanto memaparkan, impor plastik terbanyak berasal dari China, dengan persentase mencapai 51,9%. Kemudian disusul Jepang 8,16%, Malaysia 6,4%, Thailand 5,3%, lalu Korea 4,31%, dan Singapura 4,21%.

Menurutnya, impor Indonesia untuk produk plastik cenderung mengalami kenaikan. Sedangkan ekspornya stagnan. Defisit neraca perdagangan plastik di Indonesia cenderung membesar, hingga pada 2023 mencapai US$ 1,7 miliar.

"Jadi ekspor tahun 2023 mencapai US$ 1,49 miliar, sementara impornya mencapai US$ 3,27 miliar," kata Eko, dalam acara FGD Membedah Tingkat Daya Saing Industri Plastik Hilir Indonesia di Tengah Maraknya Impor Produk Jadi Plastik, di Pullman Hotel Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Sedangkan untuk data neraca perdagangan pada tahun ini, hingga April tercatat nilai impor mencapai US$ 233,15 miliar. Sedangkan ekspor stagnan US$ 103,47 juta. Impor ini terus mengalami peningkatan karena produksi belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Menurut Eko, kebutuhan plastik hilir di Indonesia terus bertambah. Lebih lanjut, ia pun merincikan data jumlah produksi, kebutuhan, ekspor, hingga impor plastik hilir berdasarkan pada klasifikasi penggunaannya.

Berikut Rincian Datanya:

1. Plastik Kebutuhan Rumah Tangga

- Produksi: 963.752 ton
- Kebutuhan: 605.960 ton
- Ekspor: 522.125 ton
- Impor: 164.333 ton.

2. Plastik Bahan Bangunan

- Produksi: 67.996 ton
- Kebutuhan: 79.763 ton
- Ekspor: 5.488 ton
- Impor: 17.225 ton.

3. Plastik Kemasan

- Produksi: 112.532 ton
- Kebutuhan: 116.946 ton
- Ekspor: 2.916 ton
- Impor: 7.330 ton.

3. Plastik Lainnya

- Produksi: 67.996 ton
- Kebutuhan: 79.763 ton
- Ekspor: 5.488 ton
- Impor: 17.225 ton.

"Ternyata dari kesemuanya untuk plastik rumah tangga, kebutuhan bahan bangunan, kemasan, dan plastik lainnya, total kita masih lebih besar impornya ya daripada ekspornya," kata dia.

Eko menambahkan, Indonesia juga belum dapat mengandalkan bahan baku plastik dari produsen dalam negeri lantaran kemampuan produksinya belum mencukupi. Bahan baku plastik untuk jenis PE, PP, PS, PVC dan PET oleh produsen dalam negeri saat ini baru bisa terpenuhi 50-60% dari total kebutuhan bahan baku plastik nasional.

"Impor bahan baku plastik didominasi oleh polyolefin yang terdiri dari impor polietilena (PE) sebesar 605 ribu ton dan impor polipropilena (PP) sebesar 599 ribu ton," pungkasnya.

Plastik impor, mayoritas berasal dari China, membanjiri Indonesia.

Informasi disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian Eko Harjanto. Ia memaparkan impor plastik dari China mencapai 51,9 persen.

Kemudian disusul Jepang 8,16 persen, Malaysia 6,4 persen, Thailand 5,3 persen, lalu Korea 4,31 persen, dan Singapura 4,21 persen.

Eko mengatakan impor Indonesia untuk produk plastik cenderung mengalami kenaikan. Sedangkan untuk ekspornya sendiri justru malah stagnan.

Defisit neraca perdagangan plastik di Indonesia cenderung membesar. Pada 2023, defisit tembus US$ 1,7 miliar.

"Jadi ekspor 2023 mencapai US$ 1,49 miliar, sementara impornya mencapai US$ 3,27 miliar," kata Eko, dalam acara FGD Membedah Tingkat Daya Saing Industri Plastik Hilir Indonesia di Tengah Maraknya Impor Produk Jadi Plastik, di Pullman Hotel Thamrin, Jakarta, Kamis (15/8) seperti dikutip dari detik.com.

Sedangkan untuk data neraca perdagangan pada 2024 ini, hingga bulan April tercatat nilai impor mengalami mencapai US$ 233,15 miliar. Sedangkan ekspor stagnan di nilai US$ 103,47 juta. Impor ini terus mengalami peningkatan karena produksi RI belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Menurut Eko, kebutuhan plastik di Indonesia terus bertambah. Pertama, plastik untuk keperluan rumah tangga produksinya dari dalam negeri 963 ribu ton, lalu kebutuhan 605 ribu ton. Ekspornya 520.125 ton, sedangkan impornya masih 165.333 ton.

Kemudian, plastik untuk bahan bangunan produksinya 67.996 ton, kebutuhannya 79.363 ton, ekspornya 5.486 ton, dan impornya 17.225 ton.

Lalu plastik untuk kemasan, produksinya hampir 112.532 ton, kebutuhannya 116.946 ton, ekspornya 2.916 ton, impornya masih lebih besar 7.330 ton. Terakhir, ada plastik lainnya dengan produksi 67.996 ton, kebutuhan 79.763 ton, ekspor 5.488 ton, dan impor 17.225 ton.

"Ternyata dari kesemuanya untuk plastik rumah tangga, kebutuhan bahan bangunan, kemasan, dan plastik lainnya, total kita masih lebih besar impornya ya daripada ekspornya," kata dia.

Eko menambahkan, Indonesia juga belum dapat mengandalkan bahan baku plastik dari produsen dalam negeri lantaran kemampuan produksinya belum mencukupi. Bahan baku plastik untuk jenis PE, PP, PS, PVC dan PET oleh produsen dalam negeri saat ini baru bisa terpenuhi 50-60 persen dari total kebutuhan bahan baku plastik nasional.

"Impor bahan baku plastik didominasi oleh polyolefin yang terdiri dari impor polietilena (PE) sebesar 605 ribu ton dan impor polipropilena (PP) sebesar 599 ribu ton," ujarnya.

Forum Lintas Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (FLAIPHI) berharap pemerintah mengevaluasi kebijakan proteksi industri hulu dan mengubahnya menjadi pemberian keringanan pajak. Langkah ini diharapkan bisa menyelamatkan Indonesia dari gempuran produk plastik impor.

Juru Bicara FLAIPHI Henry Chevalier mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan bahan baku plastik (BBP) termahal. Selain itu, kapasitas industri hulu lokal belum dapat memenuhi kebutuhan bahan baku plastik untuk industri hilir, hanya mampu memenuhi hingga 60-70%. Hal ini membuat impor BBP sulit terhindarkan.

"Kita impor, tentunya ada biaya-biaya yang lain-lain, bea masuk. Bea masuk itu kalau kita impor dari Timur Tengah, itu sampai 50%. Ada cost disitu, ditambah cost produksi, (cost tenaga kerja), sehingga harga jual produk dalam negeri lebih tinggi dari harga jual produk barang jadi impor yang masuk Indonesia," kata Henry, ditemui usai FGD di Pullman Hotel Thamrin, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Oleh sebab itu industri hilir plastik dalam negeri kesulitan untuk bersaing dengan produk-produk luar. Henry pun membandingkan dengan Vietnam dan negara-negara Asia lainnya, di mana mereka memiliki bea masuk impor BBP yang jauh lebih rendah, bahkan ada yang sampai 0%.

"Paling tinggi juga 3%. Dia bikin produk jadi plastik, dia ekspor ke Indonesia, dia tahu harganya Indonesia itu produk jadi yang mahal, dia ekspor ke Indonesia. Akhirnya apa? Sulit industri hilir dalam negeri bersaing," jelasnya.

Sementara pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2009 menetapkan kenaikan tarif Bea Masuk terhadap bahan baku plastik (BBP) sebesar 10-15%. Aturan itu bertujuan untuk memberikan proteksi kepada industri hulu. Namun menurut Henry, hal ini justru membuat industri plastik hilir makin terbebani.

"Akhirnya kan cost kami bertambah. Nah usulan dari PMK 19/2009 untuk menaikkan biaya masuk impor bahan baku plastik itu ke Indonesia untuk memproteksi hulu, tapi kami babak belur," ujarnya.

Pengusaha berharap agar pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut dan menggantinya dengan keringanan pajak. Menurutnya hal ini menjadi solusi dalam upaya sinkronisasi industri hulu dan hilir.

"Misalnya keringanan pajak badan usaha atau kebijakan-kebijakan pajak lah yang diberikan. Jangan tarif barrier. Kalau tarif barrier, bea masuk, ya mati kita. Kalau mau support hulu kami menyadari bahwa kami hilir, tanpa hulu tidak akan jadi. Sebaliknya hulu juga seperti itu," terang dia.

Dengan langkah ini, harapannya bisa membantu menurunkan harga BBP dalam negeri di sektor hulu, sekaligus mendorong geliat industri produk plastik di tengah maraknya produk impor. Henry juga berharap, produksi BBP dalam negeri bisa diekspansi sehingga impor bisa berkurang.

Jakarta (ANTARA) - Para pelaku industri plastik hilir meminta perlindungan dari pemerintah agar dapat bersaing di pasar domestik di tengah gempuran impor produk jadi plastik di dalam negeri.

Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis, juru bicara Forum Lintas Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (FLAIPHI) Henry Chevalier mengatakan bahwa kapasitas industri hulu domestik dalam memasok bahan baku plastik belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan dalam negeri.

Ia menyebut saat ini industri hulu hanya mampu memenuhi sekitar 60 persen dari kebutuhan bahan baku plastik lokal, sementara sisanya impor.

“Kalau impor ada biaya lain-lain seperti bea masuk. Jika kami impor dari Timur Tengah misalnya, bea masuknya bisa sampai 15 persen,” kata dia.

Bea masuk yang tinggi ini, menurut dia, semakin membebani biaya produksi industri plastik dalam negeri. Kondisi tersebut membuat harga jual produk dalam negeri menjadi lebih mahal dibandingkan produk impor yang masuk ke Indonesia.

Sementara itu, negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam menawarkan bea masuk bahan baku yang jauh lebih rendah, bahkan bisa sampai 0--3 persen.

Kondisi ini memungkinkan mereka untuk memproduksi dan mengekspor produk plastik dengan biaya yang jauh lebih rendah, sehingga produk plastik impor dari negara-negara tersebut dapat memasuki pasar Indonesia dengan harga yang lebih murah.

Kondisi itu membuat industri hilir dalam negeri sulit bersaing dengan industri hilir luar negeri. Pasalnya, biaya bahan baku yang mencapai 66,5 persen dari total biaya produksi menjadi faktor penentu harga jual produk akhir.

Upah buruh Indonesia yang relatif lebih tinggi dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, semakin menyulitkan industri dalam negeri untuk bersaing.

Para pelaku industri plastik hilir berharap pemerintah dapat memberikan solusi atas permasalahan ini. Henry menyarankan agar pemerintah memberikan proteksi kepada industri hulu, tetapi bukan melalui instrumen bea masuk impor.

Henry menilai proteksi yang diberikan pemerintah melalui tarif bea masuk justru akan menyebabkan harga bahan baku plastik di dalam negeri menjadi lebih tinggi dan membuat daya saing produk jadi plastik Indonesia menjadi relatif lebih rendah.

Sebagai solusi, FLAIPHI menyarankan pemerintah untuk menerapkan kebijakan-kebijakan pajak yang lebih mendukung, seperti keringanan pajak badan usaha.

“Boleh-boleh saja pemerintah memberikan proteksi terhadap industri hulu. Namun, jangan berupa tariff barrier, melainkan keringanan pajak. Kalau tariff barrier, bea masuk, ya mati kami di hilir,” ujar dia.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia untuk produk plastik hilir selalu mengalami defisit dalam 10 tahun terakhir. Defisit neraca perdagangan plastik hilir Indonesia pada 2023 mencapai 1,7 miliar dolar AS.

Ekspor plastik hilir Indonesia pada 2023 mencapai 1,49 miliar dolar AS, sementara impor mencapai 3,27 miliar dolar AS. Negara asal impor produk plastik hilir berasal dari China (51,9 persen), Jepang (8,16 persen), Malaysia (6,4 persen), Thailand (5,3 persen), Korea (4,3 persen), dan Singapura (4,2 persen).

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, Investor.id -Maraknya impor produk jadi plastik di pasar, membuat Forum Lintas Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (FLAIPHI) mengharapkan diksi proteksi kepada industri hulu diubah menjadi pemberian insentif, berupa insentif pajak maupun insentif yang lain.

Juru bicara Forum Lintas Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (FLAIPHI) Henry Chevalier menerangkan, dengan pemberian insentif tidak akan membuat harga Bahan Baku Plastik (BBP) menjadi lebih mahal dibanding dengan negara pesaing utama produk jadi plastik terutama negara-negara anggota Asean dan China. Dia menyebutkan, proteksi yang saat ini masih ada yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2009, yang mengenakan tarif Bea Masuk terhadap BBP sebesar 10-15%.

“Pemberian insentif pajak atau jenis insentif lain, memungkinkan industri hulu plastik dalam negeri bisa berkembang dan mampu memproduksi BBP yang harganya bersaing,” kata Henry kepada wartawan usai Focus Group Discussion dengan tema “Membedah Tingkat Daya Saing Industri Plastik Hilir Indonesia di Tengah Maraknya Impor Produk jadi Plastik” di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Dia menerangkan, dengan maraknya impor produk jadi plastik yang masuk ke pasar dalam negeri, perlu dikaji kembali apakah perlindungan yang diberikan kepada industri plastik hilir dalam negeri sudah memadai atau belum. “Indikasi yang bisa menunjukan keefektifan dari lartas yang lebih diberlakukan adalah apakah terjadi penurunan impor produk jadi yang berdampak pada naiknya utilisasi kapasitas dalam negeri,” ujar Henry.

Jika terjadi hal tersebut belum terlihat secara signifikan, maka perlu dikaji ulang pemberlakukan lartas dengan syarat yang lebih ketat,sehingga tujuannya bisa tercapai. Dengan terciptanya peluang bagi industri hilir plastik dalam negeri untuk bisa meningkatkan utilisasi kapasitas produksinya, maka secara otomatis akan membutuhkan bahan-bahan plastik yang lebih banyak. “Kondisi ini tentu akan berdampak positif bagi industri hulu yang memproduksi BBP untuk bisa juga meningkatkan utilisasinya,” ujar dia.

Selain Henry, yang hadir dalam diskusi tersebut adalah Executive Director Rotokemas Indonesia Ferrya Bunarjo, Head of Association ABOFI (Asosiasi Biaxially Oriented Film Indonesia) Santoso Samudra Tan dan Sekretaris Asosiasi Giatpi (Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia) Totok Wibowo.

Diskusi juga dihadiri Direktur Industri Kimia Hilir Kementerian Perindustrian RI, Emmy Suryandari, Kepala Pusat Pengkajian Sistem Rantai Pasok ITB, LAPI ITB, Titah Yudhistira ST MT Phd, Direktur Impor Kementerian Perdagangan RI Arief Sulistiyo dan pelaku industri plastik Indonesia baik hadir langsung maupun mengikuti melalui zoom meeting.  

Dalam diskusi tersebut terungkap, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh LAPI ITB tentang supply and demand bahan baku plastik, tergambar bahwa dengan proteksi yang dilakukan dengan menggunakan instrumen Bea Masuk menyebabkan harga bahan plastik di dalam negeri menjadi paling mahal dibandingkan dengan harga bahan baku plastik di kawasan Asean.  Hal yang sama jika membandingkan harga harga bahan plastik dengan China.

Akibat dari harga BBP yang lebih mahal adalah daya saing produk jadi plastik Indonesia menjadi relatif`lebih rendah. Ini bukan hanya berakibat pada sulitnya pemain lokal bersaing di pasar global, tetapi juga berakibat kita tidak mampu membendung masuknya barang jadi plastik melalui jalur impor yang harganya lebih murah.

Hal yang sama juga terjadi ketika Permendag Nomor 36 tahun 2023 akan diterapkan. Ketika pada awal Desember 2023 diumumkan bahwa Permendag Nomor 36 Tahun 2023, yang di dalamnya ada pengaturan untuk impor bahan baku plastik (BBP) yang terdiri dari 12 HS Code, akan diberlakukan mulai 10 Maret 2024, harga BBP dalam negeri secara perlahan mengalami kenaikan secara signifikan.

Beruntung, setelah melalui beberapa kali diskusi yang melibatkan seluruh stakeholder industr Plastik, baik industri hulu maupun Industri hilir dan seluruh pihak terkait pembuat kebijakan, akhirnya pengaturan terhadap impor BBP tidak jadi dilaksanakan.

“Dari diskusi ini, industri hilir bisa dilindungi sehingga menjadi salah satu triger poin bisa dilindungi, tumbuh dan meningkatkan peran membantu industri hilir,” kata Head of Association ABOFI (Asosiasi Biaxially Oriented Film Indonesia) Santoso Samudra Tan.

Editor: Leonard (severianocruel@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Plastik impor masih membanjiri Indonesia. Seperti biasa, mayoritas berasal dari China .

Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian Eko Harjanto memaparkan impor plastik dari China mencapai 51,9%. Kemudian disusul Jepang 8,16%, Malaysia 6,4%, Thailand 5,3%, lalu Korea 4,31%, dan Singapura 4,21%.

Eko mengatakan, impor Indonesia untuk produk plastik cenderung mengalami kenaikan. Sedangkan untuk ekspornya sendiri justru malah stagnan. Defisit neraca perdagangan plastik di Indonesia cenderung membesar, hingga pada 2023 mencapai US$ 1,7 miliar.

"Jadi ekspor tahun 2023 mencapai US$ 1,49 miliar, sementara impornya mencapai US$ 3,27 miliar," kata Eko, dalam acara FGD Membedah Tingkat Daya Saing Industri Plastik Hilir Indonesia di Tengah Maraknya Impor Produk Jadi Plastik, di Pullman Hotel Thamrin, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Sedangkan untuk data neraca perdagangan pada tahun 2024 ini, hingga bulan April tercatat nilai impor mengalami mencapai US$ 233,15 miliar. Sedangkan ekspor stagnan di nilai US$ 103,47 juta. Impor ini terus mengalami peningkatan karena produksi RI belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Menurut Eko, kebutuhan plastik di Indonesia terus bertambah. Pertama, plastik untuk keperluan rumah tangga produksinya dari dalam negeri 963.000 ton, lalu kebutuhan 605.000 ton, ekspornya 520.125 ton, sedangkan impornya masih 165.333 ton.

Kemudian, plastik untuk bahan bangunan produksinya 67.996 ton, kebutuhannya 79.363 ton, ekspornya 5.486 ton, dan impornya 17.225 ton.

Lalu plastik untuk kemasan, produksinya hampir 112.532 ton, kebutuhannya 116.946 ton, ekspornya 2.916 ton, impornya masih lebih besar 7.330 ton. Terakhir, ada plastik lainnya dengan produksi 67.996 ton, kebutuhan 79.763 ton, ekspor 5.488 ton, dan impor 17.225 ton.

"Ternyata dari kesemuanya untuk plastik rumah tangga, kebutuhan bahan bangunan, kemasan, dan plastik lainnya, total kita masih lebih besar impornya ya daripada ekspornya," kata dia.

Eko menambahkan, Indonesia juga belum dapat mengandalkan bahan baku plastik dari produsen dalam negeri lantaran kemampuan produksinya belum mencukupi. Bahan baku plastik untuk jenis PE, PP, PS, PVC dan PET oleh produsen dalam negeri saat ini baru bisa terpenuhi 50-60% dari total kebutuhan bahan baku plastik nasional.

"Impor bahan baku plastik didominasi oleh polyolefin yang terdiri dari impor polietilena (PE) sebesar 605 ribu ton dan impor polipropilena (PP) sebesar 599 ribu ton," ujarnya.

Impor produk plastik jadi terus meningkat. Untuk 2024 sampai dengan April, tercatat nilai impor telah mencapai US$ 233,15 miliar.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Eko Harjanto mengatakan, neraca perdagangan Indonesia untuk plastik selalu mengalami defisit pada 10 tahun terakhir. Defisit neraca perdagangan plastik di Indonesia cenderung membesar, hingga pada 2023 mencapai US$ 1,7 miliar.

"Ekspor plastik di Indonesia setiap tahunnya cenderung stagnan, sementara impornya mengalami peningkatan sebagaimana yang ditunjukkan pada grafik. Jadi ekspor tahun 2023 mencapai US$ 1,49 miliar, sementara impornya mencapai US$ 3,27 miliar," terang Eko, dalam acara FGD Membedah Tingkat Daya Saing Industri Plastik Hilir Indonesia di Tengah Maraknya Impor Produk Jadi Plastik, di Pullman Hotel Thamrin, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Sementara pada 2024, periode Januari-April, nilai impor mengalami mencapai US$ 233,15 miliar. Sedangkan ekspor stagnan di nilai US$ 103,47 juta.

Di sisi lain, menurut data yang dipaparkan Eko, kebutuhan plastik di Indonesia terus bertambah. Pertama, plastik untuk keperluan rumah tangga, produksinya dari dalam negeri 963.000 ton, lalu kebutuhan 605.000 ton, ekspornya 520.125 ton, sedangkan impornya masih 165.333 ton.

Plastik untuk bahan bangunan produksinya 67.996 ton, kebutuhannya 79.363 ton, ekspornya 5.486 ton, dan impornya 17.225 ton.

Lalu plastik untuk kemasan, produksinya hampir 112.532 ton, kebutuhannya 116.946 ton, ekspornya 2.916 ton, impornya masih lebih besar 7.330 ton. Terakhir, ada plastik lainnya dengan produksi 67.996 ton, kebutuhan 79.763 ton, ekspor 5.488 ton, dan impor 17.225 ton.

"Ternyata dari kesemuanya untuk plastik rumah tangga, kebutuhan bahan bangunan, kemasan, dan plastik lainnya, total kita masih lebih besar impornya ya daripada ekspornya," kata dia.

Untuk negara-negara asal impor sendiri, ada China sebagai negara asal impor terbesar mencapai 51,9%, kemudian Jepang 8,16%, Malaysia 6,4%, Thailand 5,3%, lalu Korea 4,31%, dan Singapura 4,21%.

Sementara dari sisi bahan baku plastik, Indonesia juga masih impor. Menurut Eko bahan baku plastik untuk jenis PE, PP, PS, PVC dan PET oleh produsen dalam negeri saat ini baru bisa terpenuhi 50-60% dari total kebutuhan bahan baku plastik nasional.

"Impor bahan baku plastik didominas oleh polyolefin yang terdiri dari impor polietilena (PE) sebesar 605 ribu ton dan impor polipropilena (PP) sebesar 599 ribu ton," ujarnya.

Eko menambahkan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung geliat industri plastik tanah air dengan menerapkan ekonomi sirkular untuk keberlanjutan. Salah satunya dengan pengurangan pengenaan tarif PPN untuk industri plastik berbasis bahan daur ulang dan industri daur ulang plastik.

"Kedua, pemberian insentif fiskal lainnya dengan bobot persentase sesuai kedalaman ekonomi sirkularnya (9R), seperti pembobotan TKDN. Ketiga, mendorong akses pasar produk hijau melalui pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menggunakan produk yang telah tersertifikasi industri hijau. Keempat, mendorong kemudahan pembiayaan bagi industri plastik/industri daur ulang yang sudah memiliki sertifkat industri hijau," pungkasnya.

JAKARTA, Investor.id -Industri petrokimia hulu berharap pemerintah menerapkan kembali Permendag 36 Tahun 2023 tentang Pengaturan Impor dan memberlakukan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).  Hal ini untuk menjaga utilitas dan kontribusinya bagi perekonomian nasional.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyatakan akibat adanya relaksasi impor, utilitas dari sektor petrokimia hulu sudah di bawah 80%, serta ada beberapa anggotanya menghentikan operasional pabrik.

Dia meyakini, apabila aturan impor kembali diperketat melalui Permendag 36/2023, hal ini menjadi sebuah semangat untuk memenuhi industri dalam negeri dengan material yang diproduksi secara lokal. Hal ini mengingat regulasi ini dinilai bisa mengatur pemenuhan supply dan demand di dalam pasar domestik. "Jadi kalau kita kembali ke Permendag 36/2023  semangatnya adalah memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dengan prioritas material lokal dulu. Selebihnya nanti bila ada kekurangan, baru dipenuhi oleh produk impor," ujar Fajar di Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Inaplas memandang penerapan BMTP-BMAD perlu dilakukan, karena impor barang jadi plastik dalam beberapa bulan terakhir masih cukup tinggi. Barang jadi plastik yang masuk ke dalam tekstil, seperti terpal dan lain-lain itu juga impornya masih tinggi. “Meskipun sudah diatur pakai Laporan Surveyor (LS) tapi tetap ternyata pasokannya masih naik cukup lumayan besar. Ini perlu juga nanti selain kembali ke Permendag 36/2024 juga harus ada BMTP atau BMAD," kata  dia.

Fajar merasa kedua hal itu mesti dilakukan secara tepat dan cepat supaya tidak kehilangan momentum pemajuan sektor petrokimia. Dirinya juga berharap adanya keterbukaan antara sektor hulu dan hilir industri petrokimia terkait kebutuhan di dalam negeri, sehingga para investor bisa mengambil langkah untuk mulai berinvestasi. "Kita berharap antara hulu dan hilir terjadi saling keterbukaan dan memberikan kepastian kira-kira mapping kebutuhan dan pertumbuhan dalam negeri itu seberapa besar, sehingga kita bisa memprediksikan kapan kita mulai investasi, dan seberapa besar investasi itu bisa ditanamkan dan kembali berapa lama," ujar dia.

Senada dengan Fajar, Ekonom Universitas Sebelas Maret (UNS) Ernoiz Antriyandarti menyampaikan instrumen kebijakan pengetatan impor diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri, terutama jika industri tersebut belum berdaya saing diliberalisasi perdagangan.

Menurut dia, pengetatan impor bisa menjadi peluang mengembangkan daya saing industri petrokimia, sehingga Indonesia menjadi pasar bagi produsen petrokimia domestik. Hal ini sejalan dengan rencana strategis pemerintah yang juga menjadikan industri petrokimia sebagai salah satu dari sektor industri yang mendapat perhatian khusus.

Emoiz menjelaskan, dengan dikembalikannya pengetatan impor petrokimia, diharapkan impor petrokimia turun signifikan. Selanjutnya, menjadi pemacu industri petrokimia dalam negeri untuk berinovasi dan mengembangkan teknologi agar produksinya dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Sehingga, ketergantungan impor petrokimia turun, produksi dalam negeri berkembang, daya saing sektor petrokimia meningkat dan neraca perdagangan sektor petrokimia tidak lagi defisit," kata dia.

Sebelumnya dalam keterangan resmi, Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Bobby Gafur Uma menyoroti adanya ketidaksiapan antar lembaga pemerintah yang mengakibatkan banyak kontainer tertahan dan satgas impor yang tidak efektif. Menurutnya, apabila indusri RI sampai terkena serbuan impor, tentu ada efek yang besar pada pertumbuhan ekonomi secara makro.

"Pemerintah harus menyadari bahwa industri strategis seperti petrokimia dan tekstil perlu dilindungi dengan kebijakan yang jelas dan koordinasi antar lembaga yang baik. Kita harus melindungi pasar dalam negeri dengan kebijakan yang mendukung ekosistem industri dari rantai pasok hingga kebijakan teknis," ucap dia.

Editor: Leonard (severianocruel@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan perlunya pengetatan impor produk barang jadi plastik untuk memproteksi industri hilir plastik dalam negeri. Dengan begitu, sektor ini bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pemajuan ekonomi Indonesia.

Sekretaris Jenderal Aphindo Henry Chevalier mengatakan, masifnya impor barang jadi plastik secara langsung mengganggu kinerja industri hilir plastik domestik. Hal itu dikarenakan produk impor lebih diminati karena memiliki harga yang lebih murah.

"Karena produk-produk yang impor itu, barang-barang jadi yang masuk ke Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2024).

Henry mencontohkan, salah satu negara pemasok barang impor yang lebih murah ke Indonesia yaitu China. Produk impor dari China bisa lebih murah dikarenakan upah pekerja di sana bisa lebih rendah, serta tingginya ketersediaan bahan baku.

"Kenapa kita lebih mahal? Karena impor bahan bakunya, kemudian biaya listrik, upah buruh, kemudian biaya birokrasi seperti perizinan, cukai, pajak," ujarnya.

Oleh karena itu dirinya mendorong pemerintah menerapkan pengetatan impor, khususnya untuk barang jadi plastik di setiap regulasi yang diterapkan, terlebih bila produk tersebut sudah diproduksi oleh industri domestik. Harapannya produk yang dihasilkan di dalam negeri bisa lebih terserap oleh pasar.

"Salah satu contoh yang dikeluarkan Permendag 36/2024, saya kira itu salah satu tools yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka proteksi industri dalam negeri. Tapi tidak cukup hanya sebatas lartas (larangan dan pembatasan), tapi harus diatur tata impornya," ujarnya.

Selain itu, kata dia, Bea Cukai mesti menindak tegas dan menolak barang plastik impor yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Misalnya spesifikasi yang masuk dari barang-barang impor jadi plastik itu tidak sesuai dengan spesifikasi SNI yang ada di Indonesia, nah itu tentunya peran dari Bea Cukai harus menolak itu, dan Bea Cukai harus paham SNI itu apa aja," katanya.

Di sisi lain Sekretaris Jenderal Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyampaikan, pihaknya mencatat sudah ada penurunan utilisasi di industri plastik hilir hingga di bawah 50 persen. Sehingga apabila masifnya barang impor di pasar domestik dibiarkan bisa berdampak kepada industri hulu yakni petrokimia.

"Itu sudah mulai terasa juga di beberapa pabrik hulu, ada yang sudah mematikan/shut down mesinnya, mereka wait and see," kata dia.

Pihaknya sepakat dengan Aphindo supaya pemerintah melakukan pengetatan impor khususnya untuk barang jadi plastik di regulasi apapun, mengingat kebijakan yang kontraktif berpotensi melemahkan iklim investasi di Tanah Air yang berujung pada menurunnya kontribusi industri hulu.

Ia menjelaskan dampak positif industri petrokimia berdasarkan studi kasus investasi Naptha Cracker Terintegrasi bisa memberikan output langsung pada kontribusi perekonomian sebesar Rp 41,04 triliun, menyerap tenaga kerja hingga 3,22 juta orang, peredaran upah hingga Rp 8,56 triliun, serta manfaat fiskal berupa pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 2,67 triliun.