Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif lembaga survei Poltracking Hanta Yuda membeberkan dampak jika sebuah lembaga survei tidak bergabung ke dalam asosiasi.

Menurutnya, lembaga survei tersebut tidak akan mendapatkan izin untuk menggelar quick count. Pasalnya, KPU Pusat maupun KPU Provinsi hanya memberikan izin untuk lembaga survei yang tergabung di dalam asosiasi survei.

"Tidak bisa ikut quick qount jika lembaga survei tidak gabung di asosiasi," tuturnya di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Hanta menegaskan Poltracking tidak akan bergabung lagi dengan asosiasi Persepi yang dinilai tidak profesional dan hanya mengedepankan sikap tendensius serta fitnah kepada anggotanya sendiri.

"Saya tidak akan meminta bergabung lagi karena saya sudah dirugikan secara materi dan immateri," katanya.

Menurut Hanta, sampai saat ini ada lima asosiasi lembaga survei di luar Persepi di Indonesia. Maka dari itu, Hanta berencana bergabung ke salah satu lembaga survei itu agar tetap bisa melakukan quick count.

"Senin saya umumkan saya bergabung ke asosiasi yang mana, sekarang sebenarnya sudah gabung, tapi senin saja lah," ujarnya.

Sebelumnya, Poltracking memutuskan keluar dari Persepi imbas dari hasil survei Pilkada Jakarta 2024. Pengumuman keluarnya Poltracking disampaikan langsung oleh Direktur Poltracking Indonesia M. Aditya Pradana melalui surat resmi yang diterima Bisnis, Selasa (5/11/2024).

"Dengan hormat, Melalui surat ini, kami Poltracking Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Demikian surat ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya," tulis M. Aditya Pradana.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif lembaga survei Poltracking Hanta Yuda mendesak ketua dan anggota Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) meminta maaf kepada publik karena telah memfitnah dirinya.

Dia menjelaskan bahwa nama baik lembaga survei Poltracking telah dirugikan secara materil maupun immateril karena dituding telah melakukan survei palsu hingga viral di media sosial.

Padahal, menurut Hanta, tidak ada yang salah dalam surveinya dan semua hasilnya sudah diserahkan kepada Persepi, tanpa ada yang dikamuflase.

"Kami sudah serahkan semua hasil survei kami, tidak ada yang ditutupi. Semua data asli, langsung dari server kami," tuturnya di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Hanta mengatakan bahwa alasan Persepi menuding lembaga survei Poltracking karena tidak pahamnya Persepi dengan sistem digital yang digunakan Poltracking.

"Kami tidak menggunakan kertas, tetapi kami menggunakan sistem digital yang lebih akurat dan langsung sehingga surveyor tidak bisa memanipulasi itu," katanya.

Hanta juga menjelaskan bahwa sanksi dari pihak Persepi terhadap Poltracking tidak jelas karena tidak disebut sanksi ringan atau berat yang dijatuhkan Persepi kepada Poltracking.

"Tidak ada tertulis sanksi berat atau ringan. Ini semuanya jelas sangat tendensius dan merugikan kami," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Etik Persepi memberikan sanksi kepada lembaga surveiPoltracking Indonesia akibat perbedaan hasil pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

Berdasarkan pernyataan resmi Persepi disebutkan bahwa Dewan Etik telah menyelesaikan penyelidikikan terhadap prosedur pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia dan Poltracking Indonesia.

Adpaun, kedua lembaga tersebut adalah anggota Persepi yang telah merilis tingkat elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang hasilnya menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik, dengan waktu pengumpulan data yang sama.

Periode pengumpulan data Lembaga Survei Indonesia dilakukan pada 10-17 Oktober 2024, dan Poltracking Indonesia pada 10-16 Oktober 2024.

"Tujuan penyelidikan untuk mengetahui kenapa terjadi perbedaan hasil survei di antara kedua lembaga, dan mengidentifikasi apakah terjadi kesalahan dan pelanggaran dalam proses pelaksanaan survei hingga publikasi hasil survei," sebut keterangan resmi Persepi yang dikutip pada Selasa (5/11/2024).

Pertanyaan tersebut muncul di media masa secara luas, dan perlu mendapatkan jawaban untuk menjaga integritas lembaga survei dan hak publik untuk mendapatkan informasi publik yang benar dan dipercaya menurut Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) dan etika survei opini publik.

Mengacu pada hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa Lembaga Survei Indonesia telah melakukan survei sesuai dengan SOP survei opini publik. Pemeriksaan metode dan implementasinya dapat dianalisis dengan baik.

Sementara itu, Dewan Etik tidak bisa menilai apakah pelaksanaan survei Pilkada Jakarta yang dilakukan Poltracking Indonesia pada 10-16 Oktober 2024 dilaksanakan sesuai dengan SOP survei opini publik terutama karena tidak adanya kepastian data mana yang harus dijadikan dasar penilaian dari dua dataset berbeda yang telah dikirimkan Poltracking Indonesia.

Dewan Etik juga tidak bisa memverifikasi kesahihan implementasi metodologi survei opini publik Poltracking Indonesia karena adanya perbedaan dari dua dataset (raw data) yang telah dikirimkan.

Dalam pemeriksaan, Poltracking Indonesia juga tidak berhasil menjelaskan ketidaksesuaian antara jumlah sampel valid sebesar 1.652 data sampel yang ditunjukkan saat pemeriksaan dengan 2.000 data sampel seperti yang telah dirilis ke publik. Tidak adanya penjelasan yang memadai membuat Dewan Etik tidak bisa menilai kesahihan data.

"Terhadap hal-hal di atas pada angka 2, 3 dan 4, Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi," tulis keterangan tersebut.