KOMPAS.com - [emerintah terus bergerak cepat dalam upaya Indonesia menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Dalam mempersiapkan keanggotaan tersebut, pemerintah meluncurkan Portal Aksesi OECD sebagai platform yang akan digunakan oleh Tim Nasional OECD.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) sekaligus Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa tim nasional ini terdiri dari 64 kementerian/lembaga yang terbagi ke dalam 26 komite akan menggunakan portal ini untuk saling berkoordinasi terkait target dari tiap sektor.

Tim Nasional OECD juga akan menyiapkan initial memorandum yang merupakan gambaran kebijakan Indonesia yang dibandingkan dengan instrumen OECD.

Airlangga menjelaskan, Portal Aksesi OECD menjadi sistem digital akan mengawasi proses aksesi Indonesia sebagai anggota penuh OECD.

“Dalam melakukan hal ini, perlu dilakukan total football diplomacy karena Indonesia harus diterima secara konsensus,” ungkap Airlangga melalui siaran persnya, Jumat (4/10/2024).

Hal tersebut disampaikan Airlangga saat mengikuti Rakor Tim Nasional OECD dan Peluncuran Portal Aksesi OECD di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Adapun portal itu diluncurkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Pahala Mansury, dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron.

Platform digital ini merupakan upaya untuk mempercepat transparansi proses kerja dan mempercepat waktu aksesi yang memakan waktu hingga tiga tahun.

Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara ASEAN pertama yang mendaftar sebagai anggota penuh OECD dan sudah diterima untuk proses aksesi.

“Kami berharap proses awal aksesi ini bisa terus kita jaga dengan semangat untuk memperkuat perekonomian secara nasional, sehingga Indonesia memiliki standar yang setara dengan negara anggota OECD,” ujarnya.

Sementara itu, Menkeu sekaligus Wakil Ketua Tim Nasional OECD Sri Mulyani mengatakan, proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD juga dilakukan untuk perbaikan struktural terhadap berbagai instrumen OECD yang mana ini terkait dengan seluruh kementerian/lembaga.

Substansi dari instrumen tersebut saling lintas instansi sehingga penting untuk mempunyai rasa kepemilikan dalam mengerjakan aksesi ini.

“Kita melakukan ini untuk membangun negara kita sendiri dan juga untuk memenuhi persyaratan menjadi anggota OECD. Bahwa ini kemudian menjadi baik dan Indonesia bisa menjadi anggota OECD. Itu hasil akhir yang didapat,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa proses Indonesia untuk menjadi negara anggota OECD adalah momentum yang luar biasa.

Pemerintah akan melakukan reformasi yang mendalam untuk menyamakan indikator-indikator serta kebijakan terhadap instrumen OECD.

“Ini menjadi momentum yang luar biasa, karena kalau Indonesia lolos menjadi negara anggota OECD maka Indonesia akan sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Diperlukan total football diplomacy dan ownership karena untuk melakukan proses aksesi ini tidak mudah,” lanjutnya.

Anas melanjutkan bahwa saat ini Kemenpan-RB sedang mengembangkan instrumen world class bureaucracy (WCB) yang akan mengidentifikasi gap yang ada di Pemerintah Indonesia dengan standar internasional, termasuk dengan standar OECD.

"Instrumen ini juga berfungsi sebagai pendorong pemenuhan kondisi-kondisi yang harus ditindaklanjuti untuk mendukung aksesi Indonesia menjadi anggota OECD," tuturnya.

Ia menjelaskan, Kemenpan-RB selaku Penanggung Jawab Bidang Tata Kelola Publik dalam Tim Nasional OECD telah melaksanakan beberapa hal, salah satunya berbagi tugas dengan kementerian/lembaga untuk menyusun initial memorandum di bidang tata kelola publik.

"Kemudian, memetakan hubungan legal instrument OECD dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN)," ucapnya.

Selain itu, sebut dia, Kemenpan-RB juga aktif mengikuti kegiatan OECD dan terlibat dalam survei yang dilaksanakan oleh OECD dengan harapan dapat mendukung penyelarasan kebijakan dan praktik bidang tata kelola publik sesuai dengan standar OECD.

Menurutnya, aksesi bisa membantu mendorong komitmen Indonesia agar indikatornya bisa selaras dengan negara-negara maju.

"Untuk memenuhi hal itu tidaklah mudah. Proses aksesi ini menuntut komitmen pemerintah Indonesia supaya selaras dengan nilai-nilai negara maju yang sedang diperjuangkan bersama," jelasnya.