JAKARTA, KOMPAS.com -Pemerintahan baru dinilai masih akan menghadapi tantangan di sektor ekonomi tahun depan. Namun demikian, Indonesia dinilai telah mampu menentukan arah pertumbuhan sesuai target.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengatakan, eskalasi global semakin kompleks dan risiko geoekonomi kembali meningkat.

“Namun, Indonesia berhasil dalam menavigasi pertumbuhan ekonomi, investasi, serta ekspor barang dan jasa di tengah berbagai krisis yang terjadi, bahkan dapat tumbuh tinggi di atas rata-rata global, meskipun pertumbuhan ekonomi yang mandek di kisaran 5 persen bahkan masih merasakan scarring effect akibat pandemi Covid-19 menjadi catatan kritis,” kata dia dalam Hana Bank Economic Outlook 2025, dikutip Sabtu (26/10/2024).

SHUTTERSTOCK/THAPANA_STUDIO Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Aviliani menyarankan untuk menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) melalui reformasi birokrasi dan penegakan hukum.

Selain itu, ia juga berpendapat mengenai revolusi menuju negara industri, pembenahan di seluruh komponen penyusun Produk Domestik Bruto (PDB), dan kerja sama dengan pihak swasta.

Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan meningkatkan Penanaman Modal Asing (PMA). Selain itu, penting untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dan kinerja usaha kecil.

Sementara itu Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi Kabinet Merah Putih, yang meliputi ketidakpastian global dan dinamika internal.

Lebih lanjut Yunarto menjelaskan, arah kebijakan ekonomi pemerintahan yang baru mengedepankan ekonomi dorongan besar (big push), proteksionisme, dan reindustrialisasi atau padat karya.

Adapun, sektor-sektor yang menjadi prioritas antara lain pangan, industrialisasi, infrastruktur, energi, pemerataan, sumber daya manusia, dan tata kelola.

Dalam waktu yang bersamaan, Direktur Utama PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana Bank) Jong Jin Park menuturkan, adanya pelantikan pemerintahan baru Indonesia, pemilihan presiden Amerika Serikat, penurunan suku bunga global, dan meningkatnya risiko geopolitik akan memberikan dampak besar bagi perekonomian Indonesia ke depannya.

“Hana Bank berkomitmen untuk senantiasa memberikan dukungan optimal kepada para nasabah dan berusaha menjadi mitra strategis yang saling menguntungkan di masa depan,” ujar dia.

Sebagai informasi, Hana Bank Economic Outlook 2025 merupakan Economic Outlook ke-14 yang rutin diadakan oleh Hana Bank sejak 2010. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 400 nasabah korporasi Hana Bank dari berbagai sektor.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa saat ini birokrasi di Indonesia masih dipandang belum baik. Menurutnya, birokrasi pemerintah saat ini sangat terkenal ribet dan juga lambat.

Hal ini diungkapkan Prabowo kepada para menteri Kabinet Merah Putih dalam sambutannya di Sidang Kabinet Paripurna Perdana, Rabu (23/10/2024). Prabowo meminta semua pihak jujur dan mengakui kenyataan tersebut.

"Mari lah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal, sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya," ungkap Prabowo.

Purnawirawan TNI itu juga menegaskan banyak sekali pembicaraan di tengah masyarakat bahwa birokrasi pemerintah saat ini terlalu sering mempersulit bukan mempermudah.

"Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit kenapa dibikin mudah," tegas Prabowo.

Dia menegaskan agar para menteri di jajaran Kabinet Merah Putih tak ragu-ragu memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat.

"Ini saya minta menteri menteri sekarang mari kita lebih berani, tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan terbaik untuk rakyat kita," pungkas Prabowo.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyiapkan 48 Keputusan Presiden (Keppres) untuk penataan 48 kementerian di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Hal ini penting dalam proses transisi dan penataan kabinet.

Diketahui dalam pemerintahan Prabowo, jumlah kementerian dan lembaga (KL) bertambah cukup drastis dibandingkan saat era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di era Jokowi jumlah kementerian mencapai 34, sementara saat era Prabowo jumlahnya menjadi 48.

Menteri PAN-RB Rini Widiyantini menjelaskan, pihaknya bersama Menteri PAN-RB era Jokowi, Abdullah Azwar Anas, telah menyiapkan proses transisi ini sejak 4 bulan lalu. Menyusul Keppres ini, juga akan disusun Peraturan Presiden (Perpres).

"Kemarin Pak Anas sudah mempersiapkan itu, ada sekitar 48 Keppres yang sudah disediakan untuk organisasi kementerian-kementerian yang baru itu, nanti setelah itu baru kita akan mempersiapkan juga Perpres transisinya," kata Rini, ditemui di usai sertijab di Kantor KemenPAN-RB, Senin (22/10/2024).

Sebelum membuat Perpres tersebut, Rini menjelaskan bahwa pihaknya perlu menyiapkan Perpres Transisi. Aturan ini diperlukan sebagai acuan sekaligus pemetaan tugas dan fungsi kementerian, utamanya kementerian-kementerian baru.

"Jadi harus diberitahu bahwa fungsi ini pindah kemana, fungsi A pindah kemana, fungsi B pindah kemana, sehingga para kementerian sudah tahu dia itu akan mengerjakan apa. Kemudian setelah itu, kita membuat Perpres, setelah membuat peraturan struktur organisasi sudah ada, maka kita sekarang siapkan juga rancangan Permen PAN-RB planning bagaimana cara pemindahannya," terangnya.

Namun untuk tahap awalnya, pihaknya perlu menunggu Perpres Transisi rampung. Perpres inilah yang akan menjadi acuan awal dari transisi pemerintah, termasuk untuk pemindahan dan penataan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemindahan ASN ini berkaca pada adanya sejumlah kementerian yang dipecah dan dihilangkan, salah satunya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Rini juga memastikan, ASN dipindahkan sesuai dengan fungsinya.

"Jadi sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang kita atur berikutnya adalah mengenai penganggarannya. Nanti kita bersama-sama dengan Menteri Sesneg, kemudian dengan Menteri Keuangan, kita akan bahas bersama-sama," kata Rini.

"Mereka juga nanti akan mengatur programnya, yang dulu program dari satu menteri itu harus, nanti kita akan coba membuat roadmap penyelesaiannya, itu menjadi salah satu program yang kita selesaikan dalam 100 hari ini," sambungnya.

Rini menargetkan, proses transisi ini bisa rampung pada bulan Oktober ini. Persiapannya harus selesai sebelum tahun baru agar persoalan anggaran dan penataan sumber daya manusia (SDM) kementerian bisa segera ditetapkan.

"Mungkin bulan Oktober kita upayakan selesai semuanya. Kalau menteri kan harus bisa segera bekerja. Kalau yang menteri yang tidak berubah kan bisa langsung. Nanyak menteri yang, Menko-nya kan sekarang ada tujuh, jadi itu juga harus disesuaikan. Kemudian kementerian-kementerian yang ada di bawah Menko juga harus disesuaikan dulu," ujarnya.

Selain itu, Rini sendiri menargetkan Perpres Transisi ini bisa keluar dalam 1-2 hari ke depan. Adapun saat ini, Perpres tersebut telah berada di tangan Prabowo sehingga harapannya bisa segera dirilis.

"Mudah-mudahan bisa (1-2 hari lagi terbit). Jadi ini saya kira sangat baik, Pak Presiden, penyiapan untuk para kementerian. Meskipun ini organisasinya mungkin kementeriannya lebih besar, tetapi tahap-tahapan itu sudah disiapkan," ujar dia.

Sedangkan untuk kementerian-kementerian baru yang saat ini belum punya gedung kantor, Rini mengatakan, pihaknya dengan Kementerian Sekretariat Negara akan berkoordinasi untuk mengatur hal tersebut.

"Kita punya aset banyak, mudah-mudahan nanti, karena saya nggak bisa bicarakan bukan kewenangan MenPAN, kita mengatur organisasinya," katanya.

Simak: Video Momen 48 Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Resmi Dilantik

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto melanti Rini Widyantini sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kabinet Merah Putih periode 2024-2029, menggantikan Abdullah Azwar Anas.

Rini mengatakan di awal kepemimpinannya sebagai Menteri PANRB baru, ia akan fokus dalam melaksanakan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah kementerian yang pada periode ini mengalami peleburan ataupun pemisahan. Dalam hal ini pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan.

"Pertama tentunya untuk program 100 hari, KemenPAN-RB tentunya pada satu bulan pertama punya kerja yang cukup besar. Terutama untuk melakukan penataan terhadap kementerian-kementerian yang baru saja dibentuk. Jadi kita punya 48 kementerian dan sekian lembaga dan ada beberapa yang dipecah," terang Rini kepada wartawan di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Kami tentunya bersama-sama dengan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan, kita akan menata bukan hanya menata fungsinya tetapi juga bagaimana kita menata untuk sumber daya manusia yang akan mengisi kementerian-kementerian baru yang baru dibentuk tadi," terangnya lagi.

Lebih lanjut Rini mengaku Kementerian PANRB sudah menyiapkan aturan terkait penataan ASN di kementerian baru. Namun pihaknya hingga kini juga masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) terkait perubahan struktur Kementerian dan tugas-tugasnya.

"Kami sudah menyusun PermenPANRB nanti bagaimana pembagian tata caranya dan semua sudah kita siapkan. Jadi kita menunggu Perpres transisi yang sebentar lagi akan diterbitkan karena ada beberapa fungsi kementerian dan lembaga yang beralih," kata Rini.

"Itu tentu saja akan berpengaruh terhadap pengisian sumber daya manusianya, kemudian juga penganggarannya. Itu sudah kita susun. Jadi memang pak Anas kemarin sebelum akhir masa jabatan, sudah bekerja keras selama 4 bulan untuk menyiapkan itu," jelasnya lagi.

Di luar itu, Rini mengaku masih memiliki PR lain yang 'dirintis' Anas seperti program-program prioritas transformasi birokrasi hingga penerapan teknologi INA Digital.

"Setelah itu tentunya ada kerja besar yang saya akan melanjutkan yang disampaikan oleh, yang sudah dirintis oleh Pak Anas. Tentunya dengan sistem pemerintah berbasis elektronik," ucap Rini.

"Kita sudah punya INA Digital, kita baru Alpha rilis dan mudah-mudahan nanti Beta rilis sudah bisa dikeluarkan dalam 100 hari dan selanjutnya kita masih punya PR kaitannya dengan masalah transformasi sumber daya manusia," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Rini Widyantini didapuk sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Kabinet Merah Putih, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” ujar Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Minggu (20/10/2024).

Melansir berbagai sumber, Rini bukanlah wajah baru di Kementerian PANRB. Sebelum ditetapkan sebagai Menteri PANRB periode 2024-2029, dia sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Kementerian sejak 2022.

Rini yang lahir di Bandung, 29 Mei 1965, memulai karirnya di Kementerian PANRB sebagai Analis Kebijakan pada 1997 di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
Secara perlahan, karirnya terus menanjak hingga menjabat sebagai Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian di Kementerian PANRB pada 2008 dan menjadi Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian I pada 2009.

Dia kemduian menduduki posisi Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Hukum pada 2011. Selanjutnya, selama 2013 hingga 2021, Rini mengemban amanah sebagai Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana di Kementerian PANRB.

Rini mengenyam pendidikan dasar hingga tinggi di Bandung. Alumni SMA Santa Angela ini melanjutkan studi sarjana hukum Universitas Padjadjaran, dan meraih Master of Public Management pada The Flinders University of South Australia.

Presiden Prabowo diketahui telah mengumumkan nama jajaran menteri, dan kepala badan setingkat menteri hingga wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024) malam.

Total, terdapat 53 nama menteri dan kepala badan setingkat menteri di Kabinet Merah Putih. Adapun, sebanyak 56 nama mengisi posisi wakil menteri.

Menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas meluncurkan buku biografinya berjudul 'Anti Mainstream Bureaucracy'.

Berdasarkan pantauan detikcom di Bidakara Hotel, Jakarta, Kamis (10/10/2024), Anas tampil mengenakan pakaian batik berwarna kombinasi coklat dan abu-abu. Ia nampak duduk satu meja dengan para menteri.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, antara lain Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Kemudian turut hadir juga Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, hingga Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana.

Buku 'Anti Mainstream Bureaucracy' adalah rangkuman buah pemikiran Anas yang menggambarkan strategi, langkah-langkah, serta pengalaman nyata dalam melakukan reformasi birokrasi di berbagai tingkatan, yang dituangkannya ke dalam sebuah buku.

Tidak hanya memberikan wawasan teoretis, buku ini juga berbagi pengalaman praktis dalam mengatasi berbagai hambatan yang sering muncul dalam reformasi birokrasi. Sesuai namanya, pendekatan anti-mainstream ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pemimpin dan aparatur negara lainnya dalam melanjutkan reformasi birokrasi yang lebih progresif.

Sebagai informasi, Azwar Anas dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri PAN-RB pada 7 September 2022. Pria yang merupakan kader PDI-P menggantikan posisi Tjahjo Kumolo yang berpulang pada 1 Juli 2022.

Sebelum menduduki posisi itu, Anas dikenal sebagai Bupati Banyuwangi yang berprestasi. Ia menduduki posisi itu selama dua periode, yakni pada 2010-2015, dan 2016-2021.

Selepas posisi tersebut, ia dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Januari 2022. Jauh sebelumnya, Anas juga pernah menduduki posisi sebagai Anggota DPR RI periode 2004-2009 melalui Partai Kebangkitan Nasional (PKB).

Semasa ia menjabat sebagai bupati, Banyuwangi pernah mengukir sejarah tingkat internasional, yaitu juara United Nations World Tourism Organization (UNWTO) untuk kategori kebijakan publik bidang pariwisata terbaik di dunia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta perumusan grand design dan peta jalan reformasi birokrasi periode 2025-2045 harus sejalan dengan visi-misi pemerintahan yang baru.

"Perumusan grand design baru untuk periode 2025-2045 dan peta jalan reformasi birokrasi tahap pertama juga harus sejalan dengan visi dan misi pemerintahan yang baru," kata Ma'ruf dalam rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Istana Wakil Presiden, Senin (7/10/2024).

Wapres mengatakan, arah kebijakan dan desain yang baru harus mampu mempercepat perwujudan birokrasi kelas dunia yang mendukung pemerintah memenangkan persaingan global.

Oleh sebab itu, ia mendorong supaya seluruh pihak terkait mengoptimalkan pemetaan dan perencanaan jangka panjang untuk mencapai target reformasi birokrasi.

"Pemetaan instansi pembuat kebijakan, pelaksana, dan pendukung harus dapat mempercepat dan menyempurnakan pelaksanaan reformasi birokrasi," kata Ma'ruf.

Dalam acara ini, Wapres mengeklaim, reformasi birokrasi di Indonesia sudah berada di koridor yang tepat selama hampir 20 tahun ini.

Ma'ruf bilang, hampir dua dekade reformasi birokrasi telah memberikan perubahan signifikan pada pembangunan nasional.

Namun, menurut dia, penyelenggaraan reformasi birokrasi bukanlah tugas yang mudah yang dilakukan oleh pemerintah karena butuh komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan memastikan pemerintahan berjalan efisien, efektif, adaptif, dan akuntabel.

"Alhamdulillah, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kita sudah merasakan beberapa capaian, salah satunya, seluruh instansi pemerintah telah melaksanakan reformasi birokrasi," kata Wapres.

Ma'ruf pun menyampaikan bahwa ada 34 provinsi dan 270 kabupaten/kota mendapat predikat RB atau Reformasi Birokrasi kategori B ke atas pada tahun 2023. Predikat ini membuktikan bahwa penyederhanaan birokrasi sudah dilaksanakan dengan baik di pemerintah pusat maupun di daerah.

Selain itu, reformasi birokrasi tematik telah menunjukkan dampaknya pada penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penggunaan produk dalam negeri, serta penurunan inflasi.

"Kita juga tidak boleh melupakan upaya peningkatan kualitas layanan publik melalui pembangunan MPP atau mal pelayanan publik dan MPP Digital beberapa tahun belakangan ini," kata Ma'ruf.

"Dengan pengintegrasian seluruh pelayanan publik dalam satu tempat, masyarakat semakin mudah dalam mengakses layanan publik," ucap dia.

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang telah membangun hubungan diplomatis yang erat dengan berbagai negara.

Peran Kementerian yang dipimpin Retno Marsudi itu berkaitan erat dengan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik, yakni pada pertumbuhan investasi di Tanah Air.

Diplomasi-diplomasi yang dilakukan Kemenlu, sebut Anas, berdampak nyata terhadap iklim investasi di Indonesia.

"Kami hari ini memberikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri atas kinerja yang terus positif tumbuh termasuk mendorong investasi di berbagai fungsi-fungsi diplomasi," ungkap Anas melalui siaran persnya, Jumat (4/10/2024).

Hal itu disampaikan Anas saat bertemu Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Ia menilai, aparatur sipil negara (ASN) Kemenlu telah memperbaiki layanan di berbagai konsulat jenderal yang tersebar di seluruh dunia. Selain itu, Kemenlu memiliki sistem merit dan tata kelola yang besar.

Selain berperan dalam peningkatan investasi, Kemenlu juga berperan mempromosikan produk dalam negeri dan memperluas penetrasi pasar produk dalam negeri di kancah global.

"Hal lainnya, terkait perundingan global untuk mengurangi hambatan perdagangan Indonesia. Termasuk berperan pada sektor promosi kerja sama teknologi dengan melakukan strategi digital," ucapnya.

DOK. Kemenpan-RB Menpan-RB Abdullah Azwar Anas bertemu Menlu Retno Marsudi di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Anas menilai, berbagai upaya tersebut merupakan wujud langkah Kemenlu dalam mendorong akuntabilitas kinerja juga terus mengalami perkembangan positif.

Sebagai informasi, nilai Indeks RB Kemenlu pada 2023 adalah A-. Indeksnya bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional kementerian/lembaga.

Pada 2023, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemenlu meraih kategori BB atau Sangat Baik.

Sepanjang 2017 hingga 2023, terdapat 12 unit kerja Kemenlu yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta lima unit kerja mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sementara itu, Menlu Retno Marsudi menjelaskan, pertemuan ini melihat capaian, kekurangan, serta saran perbaikan dari Kemenpan-RB.

"Kalau hal seperti ini terus diperbaiki, ke depannya Insya Allah Reformasi Birokrasi Indonesia akan tercapai akan terjaga," ucapnya.

KOMPAS.com - [emerintah terus bergerak cepat dalam upaya Indonesia menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Dalam mempersiapkan keanggotaan tersebut, pemerintah meluncurkan Portal Aksesi OECD sebagai platform yang akan digunakan oleh Tim Nasional OECD.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) sekaligus Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa tim nasional ini terdiri dari 64 kementerian/lembaga yang terbagi ke dalam 26 komite akan menggunakan portal ini untuk saling berkoordinasi terkait target dari tiap sektor.

Tim Nasional OECD juga akan menyiapkan initial memorandum yang merupakan gambaran kebijakan Indonesia yang dibandingkan dengan instrumen OECD.

Airlangga menjelaskan, Portal Aksesi OECD menjadi sistem digital akan mengawasi proses aksesi Indonesia sebagai anggota penuh OECD.

“Dalam melakukan hal ini, perlu dilakukan total football diplomacy karena Indonesia harus diterima secara konsensus,” ungkap Airlangga melalui siaran persnya, Jumat (4/10/2024).

Hal tersebut disampaikan Airlangga saat mengikuti Rakor Tim Nasional OECD dan Peluncuran Portal Aksesi OECD di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Adapun portal itu diluncurkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Pahala Mansury, dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron.

Platform digital ini merupakan upaya untuk mempercepat transparansi proses kerja dan mempercepat waktu aksesi yang memakan waktu hingga tiga tahun.

Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara ASEAN pertama yang mendaftar sebagai anggota penuh OECD dan sudah diterima untuk proses aksesi.

“Kami berharap proses awal aksesi ini bisa terus kita jaga dengan semangat untuk memperkuat perekonomian secara nasional, sehingga Indonesia memiliki standar yang setara dengan negara anggota OECD,” ujarnya.

Sementara itu, Menkeu sekaligus Wakil Ketua Tim Nasional OECD Sri Mulyani mengatakan, proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD juga dilakukan untuk perbaikan struktural terhadap berbagai instrumen OECD yang mana ini terkait dengan seluruh kementerian/lembaga.

Substansi dari instrumen tersebut saling lintas instansi sehingga penting untuk mempunyai rasa kepemilikan dalam mengerjakan aksesi ini.

“Kita melakukan ini untuk membangun negara kita sendiri dan juga untuk memenuhi persyaratan menjadi anggota OECD. Bahwa ini kemudian menjadi baik dan Indonesia bisa menjadi anggota OECD. Itu hasil akhir yang didapat,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa proses Indonesia untuk menjadi negara anggota OECD adalah momentum yang luar biasa.

Pemerintah akan melakukan reformasi yang mendalam untuk menyamakan indikator-indikator serta kebijakan terhadap instrumen OECD.

“Ini menjadi momentum yang luar biasa, karena kalau Indonesia lolos menjadi negara anggota OECD maka Indonesia akan sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Diperlukan total football diplomacy dan ownership karena untuk melakukan proses aksesi ini tidak mudah,” lanjutnya.

Anas melanjutkan bahwa saat ini Kemenpan-RB sedang mengembangkan instrumen world class bureaucracy (WCB) yang akan mengidentifikasi gap yang ada di Pemerintah Indonesia dengan standar internasional, termasuk dengan standar OECD.

"Instrumen ini juga berfungsi sebagai pendorong pemenuhan kondisi-kondisi yang harus ditindaklanjuti untuk mendukung aksesi Indonesia menjadi anggota OECD," tuturnya.

Ia menjelaskan, Kemenpan-RB selaku Penanggung Jawab Bidang Tata Kelola Publik dalam Tim Nasional OECD telah melaksanakan beberapa hal, salah satunya berbagi tugas dengan kementerian/lembaga untuk menyusun initial memorandum di bidang tata kelola publik.

"Kemudian, memetakan hubungan legal instrument OECD dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN)," ucapnya.

Selain itu, sebut dia, Kemenpan-RB juga aktif mengikuti kegiatan OECD dan terlibat dalam survei yang dilaksanakan oleh OECD dengan harapan dapat mendukung penyelarasan kebijakan dan praktik bidang tata kelola publik sesuai dengan standar OECD.

Menurutnya, aksesi bisa membantu mendorong komitmen Indonesia agar indikatornya bisa selaras dengan negara-negara maju.

"Untuk memenuhi hal itu tidaklah mudah. Proses aksesi ini menuntut komitmen pemerintah Indonesia supaya selaras dengan nilai-nilai negara maju yang sedang diperjuangkan bersama," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Situasi ekonomi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan besar akibat lesunya perekonomian domestik.

Di sisi lain, maraknya praktik korupsi dalam perizinan dan birokrasi juga menjadi salah satu hal yang menggerogoti integritas pemerintah di mata para penanam modal.

Hal ini menuntut langkah strategis dari berbagai pihak agar roda ekonomi kembali bergerak. Salah satu solusi yang disorot adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, melihat beleid itu sebagai instrumen penting bagi pemulihan ekonomi sekaligus memberikan efek jera terhadap para pelaku korupsi.

"Situasi ekonomi lesu di domestik perlu distimulus dengan hal-hal progresif legislasi melalui disahkannya UU Perampasan Aset demi menambah kas negara dan memberi efek jera kepada para koruptor," kata Agung ketika dihubungi Kompas.com pada Jumat (4/10/2024).

Menurutnya, pengesahan UU tersebut akan membawa dampak besar bagi penambahan sumber dana negara yang selama ini terkuras oleh praktik korupsi.

Selain bertujuan menambah kas negara, UU Perampasan Aset juga dianggap mampu mengatasi masalah struktural korupsi di Indonesia.

Dengan menjerat para koruptor melalui pengambilalihan aset-aset yang diperoleh secara ilegal, kata Agung, pemerintah diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Tidak hanya sekadar penjara, hukuman ini diharapkan memberikan efek jera yang lebih signifikan bagi para pelaku korupsi.

Agung optimis jika langkah ini dilakukan secara konsisten, pertumbuhan ekonomi bisa meningkat hingga 8 persen pada masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pemerintah tidak hanya perlu mempercepat pengesahan UU Perampasan Aset, tetapi juga fokus memangkas birokrasi perizinan yang berbelit serta memberi kepastian hukum kepada para investor.

"Agar dunia luar semakin percaya dengan reputasi pemerintah, DPR serius menghadirkan legislasi berkualitas dan Pemerintah fokus memangkas birokrasi perizinan, sekaligus memberi kepastian hukum kepada para investor," papar Agung.

Dengan pengesahan UU ini, diharapkan modal asing masuk lebih cepat karena adanya kepastian hukum yang lebih baik dan proses perizinan yang lebih sederhana.

Upaya reformasi perizinan dan birokrasi itu diharap tidak hanya membawa dampak positif pada perbaikan ekonomi domestik, tetapi juga memperkuat citra Indonesia di mata dunia internasional.

Pemulihan ekonomi yang diiringi dengan tindakan tegas terhadap koruptor akan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas keuangan negara.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Tunjangan kinerja (tukin) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal naik 100% pada tahun 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyampaikan, tukin Kemenko Perekonomian sudah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) untuk naik menjadi 100%.

“(Tukin) 100%, sudah (disetujui Menpan RB),” tutur Airlangga kepada awak media, Kamis (3/10).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan, pihaknya memang sudah membahas tukin dengan Kemenko Perekonomian dan Kemenhub. Akan tetapi, untuk Kementerian Keuangan, ia mengaku belum membahasanya.

“Enggak (belum bahas dengan Kemenkeu), kita tadi hanya bahas dengan Kemenko dan Kemenhub,” kata Anas.

Ia membeberkan, alasan tidak membahas tukin dengan Kementerian Keuangan, karena Kementerian tersebut mempunyai regulasi tersendiri terkait kebijakan tukin pegawainya.

Terkait tukin Kemenhub, Anas menyampaikan pertimbangan menyetujui tukin Kemenhub adalah karena kementerian tersebut telah berhasil menyederhanakan aplikasi dari 300 menjadi 9 aplikasi.

Meski begitu, Anas tidak memastikan apakah tukin Kemenhub akan diberikan 100%, yang pasti Kemenhub telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan tukin 100%.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan bahwa tukin pegawai Kementerian BUMN telah memenuhi syarat untuk dinaikkan menjadi 100%.

"Alhamdulillah, untuk pertama kalinya Kementerian BUMN memenuhi persyaratan untuk kenaikan tunjangan kinerja ASN menjadi 100%," ungkap Erick melalui akun Instagram @erickthohir, dikutip KONTAN, Kamis (15/8/2024).

Ada beberapa poin yang menjadi perhatian di antaranya, Kementerian PAN-RB menilai Kementerian BUMN telah memenuhi persyaratan, yakni opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, indeks reformasi birokrasi lebih dari 85%, penyederhanaan lebih dari 70%, dan capaian proyek-proyek strategis.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengungkapkan dirinya kerap didatangi menteri lain untuk meminta kenaikan tunjangan kinerja (tukin).

Salah satunya dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Namun permintaan itu belum dapat dieksekusi lantaran Kemenhub memiliki terlalu banyak aplikasi.

Hal ini diceritakan oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. Anas mengatakan, efisiensi jumlah aplikasi di pemerintahan menjadi salah satu nilai penting dalam penilaian reformasi birokrasi (RB).

"Beberapa waktu lalu Pak Menhub menemui kami terus agar tukinya naik 100%. Saya sampaikan dari beberapa nilai, aplikasinya masih terlalu banyak. Kalau aplikasinya dikurangi SPTJM tukinnya bisa naik," kata Anas, dalam acara SAKIP Award 2024, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Tindak lanjut dari proses ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini telah melakukan simplifikasi. Dari semula 386, Anas mengatakan kini aplikasi Kemenhub hanya tinggal 9 aplikasi.

"Dari 386 aplikasi sekarang tinggal 9," ujar Anas.

Langkah ini selaras dengan upaya pemerintah dalam melakukan interoperabilitas dari berbagai aplikasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan birokrasi, serta meningkatkan dampaknya.

Anas mengatakan, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi bagian penting dalam proses transformasi birokrasi menjadi lebih berdampak. Ke depan, seluruh aplikasi di lingkup pemerintahan akan terintegrasi ke dalam satu portal nasional.

"Sekarang sudah mulai melakukan ini, sehingga dengan demikian penyatuan integrasi portal layanan ini menjadi penting. Sehingga bupati baru, kepala dinas baru, gubernur baru, menteri baru, diperintahkan oleh presiden, tidak boleh membuat aplikasi baru," ujar dia.