Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan perwakilan organisasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), pada Senin (30/9/2024) di Istana Merdeka Jakarta.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 40 menit tersebut, Ketua PPDI Norman Yulian menyampaikan mereka berdiskusi terkait isu disabilitas di Tanah Air.

"Pak Jokowi sangat menerima kami, sangat kita santai di dalam bicara tentang hal-hal terkait disabilitas di Tanah Air," ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (30/9/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Norman juga mengungkapkan beberapa poin penting terkait implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Norman menyebut bahwa pihaknya menginginkan agar implementasi UU Nomor 8/2016 dapat semakin diperkuat, khususnya dalam kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah.

"Misalnya gubernur, kemudian bupati, wali kota bisa merangkul kita para teman-teman disabilitas untuk bersama-sama bermitra bagaimana membangun Indonesia yang inklusi dan bagaimana undang-undang itu bisa terimplementasi dengan melibatkan kita," imbuhnya.

Terkait isu ketenagakerjaan, Norman turut menyoroti tentang kuota tenaga kerja disabilitas di sektor pemerintahan dan swasta yang diatur dalam UU Nomor 8/2016.

Menurutnya, kuota 1-2 persen untuk tenaga kerja disabilitas harus menjadi perhatian khusus, terutama oleh kementerian dan para kepala daerah, agar implementasinya lebih maksimal.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memberikan respons positif terhadap keberadaan PPDI.

Dia berharap agar PPDI serta organisasi disabilitas lainnya terus bersinergi dengan pemerintah baru untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif.

"Beliau berharap kita PPDI dan beberapa organisasi disabilitas bisa terus bersinergi dengan pemerintah yang baru untuk membangun Indonesia yang inklusi," ucapnya.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Presiden Ke-7 RI itu, kata Norman juga memberikan bantuan berupa mobil operasional untuk mendukung kegiatan organisasi. Selain itu, Presiden juga memberikan sekretariat yang layak bagi PPDI.

"Alhamdulillah juga Pak Presiden memberikan bantuan kepada kita berupa mobil operasional untuk organisasi dan satu lagi sekretariat yang layak untuk kita," pungkas Norman.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan langkah-langkah konkret untuk implementasi penuh dari UU Nomor 8 Tahun 2016 dapat segera dilakukan, sehingga hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia dapat lebih terpenuhi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) meminta Komisi Nasional Disabilitas (KND) bisa berdiri independen langsung di bawah presiden.

Permintaan ini menjadi salah satu yang dibahas dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Selama ini, komisi itu berada di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos).

"Kami berharap adanya sebuah pengakuan Komisi Nasional Disabilitas yang langsung di bawah kepresidenan sehingga eksistensi KND bisa menjadi lebih baik ke depannya," kata Ketua Umum PPDI, Norman Yulian usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak juga membahas implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, termasuk isu persentase penyandang disabilitas dalam angkatan kerja.

Norman mengakui adanya kendala dalam implementasi UU di tingkat pemerintah daerah, sehingga hasil yang dicapai belum maksimal.

Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk lebih merangkul penyandang disabilitas dalam upaya membangun negara.

"Itu (soal ketenagakerjaan) yang menjadi (concern) ini juga di dalam Undang-Undang 8/2016, termasuk terkait sektor tenaga kerja yang kuota 1 persen, 2 persen. Ke depan kita harapkan menjadi perhatian khusus," tuturnya.

Tak hanya itu, kata Norman, Presiden Jokowi juga berharap PPDI dan beberapa organisasi disabilitas dapat bersinergi dengan pemerintah yang baru untuk membangun Indonesia yang inklusi.

Pun menyatakan akan memberikan bantuan berupa mobil operasional dan sekretariat untuk PPDI.

"Tadi Pak Presiden juga memberikan bantuan ke kita berupa mobil operasional untuk organisasi dan satu lagi sekretariat yang layak untuk kita. Pak Mensos yang akan menyerahkan, lagi dicari," jelas dia.