Jakarta: Bantuan Sosial (Bansos) Disabilitas adalah upaya pemerintah untuk memberikan dukungan finansial dan meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Program ini bertujuan meringani beban ekonomi, yang seringkali lebih besar dibandingkan individu nondisabilitas, serta memastikan hak dan kesempatan yang setara bagi semua warga negara dalam kehidupan sehari-hari.

Penerima Bansos Disabilitas dipilih melalui seleksi yang berat untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Data penerima diperoleh dari Kementerian Sosial, dinas sosial, dan lembaga terkait disabilitas. Verifikasi tersebut penting agar bantuan diberikan kepada yang membutuhkan.

Baca juga: Mudah! Begini Cara Cek Bansos Rp600 Ribu Sudah Cair atau Belum

Cara mengecek penerimaan Bansos bagi disabilitas

Melansir dari laman UMSU, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ingin mengecek bahwa dirinya termasuk dalam penerima bansos disabilitas dapat mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Kunjungi situs https://cekbansos.kemensos.go.id/
2. Lalu, sebelum itu pastikan Anda Warga Negara Indonesia (WNI) dan masukkan wilayah daerah penerima bantuan dengan mengisi kolom provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa atau kelurahan.
3. Isi empat huruf kode captcha yang tertera dalam kotak.
4. Tekan menu "Cari Data" dan tinggal menunggu saja apakah ada hasilnya atau tidak.

Baca juga: Cara Cek Bansos untuk Lansia Sudah Cair atau Belum

Dengan adanya langkah sederhana yang ada di atas, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah dapat memastikan status mereka terkait sebagai penerima bansos dengan lebih pasti. (Muhammad Rizky H)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

JAKARTA, investor.id – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), bekerja sama dalam program pelatihan kewirausahaan membatik untuk perempuan penyandang disabilitas. Program ini bertujuan untuk memberdayakan para perempuan disabilitas melalui peningkatan keterampilan, sehingga mereka dapat menjadi wirausaha mandiri yang mampu bersaing di industri kreatif, khususnya di bidang batik.

Menyasar wilayah Karawang, Jawa Barat, Program Vokasional Batik Disabilitas, diikuti sebanyak 30 penyandang disabilitas dari keluarga prasejahtera yang merupakan anggota Yayasan Kreasi Tuli Indonesia. Adapun kegiatan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober hingga 18 Oktober 2024.

Sekretaris Perusahaan PNM L. Dodot Patria Ary mengajak seluruh pihak untuk berkontribusi mendorong kemandirian ekonomi kelompok disabilitas. Menurutnya, ada potensi yang bisa terus diasah agar ke depannya bukan hanya aspek ekonomi yang terbangun tapi juga keterlibatan sosial yang lebih luas.

“PNM akan terus menggerakkan program-program yang berdampak terhadap komunitas disabilitas agar dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka untuk bisa aktif berperan di lingkungan tempat tinggalnya. Juga menjadi bagian dari pengambilan keputusan, sehingga kesetaraaan itu benar-benar terjadi,” ungkap Dodot.

Dodot juga berharap manfaat dari program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh PNM melalui pemberian modal finansial, intelektual dan sosial dapat dirasakan langsung secara personal oleh penerima manfaat dan menjadi bukti dari implementasi ESG di lingkungan PNM.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Perusahaan Jamkrindo mengungkapkan Kepedulian Jamkrindo terhadap disabilitas merupakan program berkelanjutan yang sejak lama telah dilakukan.

“Program pemberdayaan disabilitas yang dilakukan Jamkrindo merupakan wujud komitmen perusahaan dalam  menciptakan inklusivitas ekonomi,” ujarnya.

Selain melakukan perekrutan tenaga kerja disabilitas, pada kesempatan sebelumnya, Jamkrindo telah memberikan bantuan dan pelatihan kepada para disabilitas agar bisa terus berkarya dan berdaya, antara lain yaitu bantuan kaki palsu, pelatihan public speaking dan bantuan alat musik patrol dan gamelan kepada siswa-siswi Sekolah Luar Biasa di Sidoarjo, Jawa Timur.

"Melalui program ini kami ingin memberdayakan semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Melalui pelatihan ini, kami berharap dapat memberikan keterampilan yang tidak hanya berdampak positif pada pengembangan diri mereka, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penyandang disabilitas agar lebih mandiri dan produktif," ujar Aribowo.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Program kartu Prakerja merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Program ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2020.

Mengutip dari laman resmi Prakerja, program ini adalah beasiswa pelatihan yang bisa dipakai untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kewirausahaan. Hal yang melatarbelakangi munculnya program ini adalah oleh keinginan pemerintah untuk mendorong masyarakat agar terus belajar.

Benefit dari program ini juga tak sedikit. Pemegang kartu Prakerja akan mendapat pelatihan hardskill dan softskill untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing para pekerja. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kewirausahaan.

Sasaran kartu Prakerja adalah orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, pekerja atau buruh yang ingin meningkatkan skill, dan pelaku usaha mikro dan kecil dengan rentang usia 18-64 tahun.

Mengutip dari laman resmi Prakerja, program ini telah menyasar 514 Kabupaten/Kota di Indonesia dengan jumlah penerima mencapai 18,9 juta orang. Direktur Eksekutif PMO Prakerja Denni Puspa Purbasari menyampaikan bahwa rata-rata penerima program ini adalah generasi Z dan Millennial.

"Dari peserta Prakerja, mayoritas berusia 18-35 tahun atau Gen-Z dan Milenial, dengan kelas ekonomi mencakup desil 1 aspiring middle class hingga middle class, dengan mayoritas berasal dari daerah pedesaan," ujar Denni dikutip dari Prakerja, Jumat (11/10/2024).

Program ini juga memperhatikan para penyandang disabilitas di Indonesia. Menurut informasi yang dipaparkan oleh Prakerja, 3% dari keseluruhan penerima program ini adalah penyandang disabilitas.

Selama 4 tahun, Prakerja telah menyediakan lebih dari 6.000 pelatihan. Dengan pelatihan yang disediakan di Prakerja, penyandang disabilitas dapat mengembangkan skill mereka di rumah saja.

Kilas Balik

Mengutip dari CNBC Indonesia, Program kartu Prakerja ini pertama kali diluncurkan pada 11 April 2020. Program ini muncul sesaat setelah pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat adanya pandemi COVID-19.

Tidak seperti sekarang, saat pertama kali program ini diluncurkan pemerintah menggabungkan pelatihan dengan program bantuan sosial. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang saat itu ekonominya terganggu karena pandemi.

Mengacu pada laman resmi Prakerja, program ini efektif dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 yang terjadi. Berdasar pada survei Presisis pada tahun 2021, program ini ternyata meningkatkan skill penerimanya dan berhasil mengubah status kebekerjaan penerimanya. Tak hanya itu, program ini juga berhasil meningkatkan upah pekerja sebesar 31,6%.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyebut bahwa program ini telah mengatasi scaring effect akibat COVID-19.

"Terkait dengan itu, Program Kartu Prakerja merupakan salah satu program penting yang berfungsi mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi tantangan di dunia kerja. Kartu Prakerja terbukti meningkatkan kompetensi, produktivitas, daya saing, dan keterampilan kewirausahaan sehingga peserta dapat meningkatkan pendapatan atau kesempatan memperoleh pekerjaan baru, sekaligus mengatasi 'scarring effect' akibat pandemi," jelas Febrio.

(akn/ega)

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan perwakilan organisasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), pada Senin (30/9/2024) di Istana Merdeka Jakarta.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 40 menit tersebut, Ketua PPDI Norman Yulian menyampaikan mereka berdiskusi terkait isu disabilitas di Tanah Air.

"Pak Jokowi sangat menerima kami, sangat kita santai di dalam bicara tentang hal-hal terkait disabilitas di Tanah Air," ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (30/9/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Norman juga mengungkapkan beberapa poin penting terkait implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Norman menyebut bahwa pihaknya menginginkan agar implementasi UU Nomor 8/2016 dapat semakin diperkuat, khususnya dalam kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah.

"Misalnya gubernur, kemudian bupati, wali kota bisa merangkul kita para teman-teman disabilitas untuk bersama-sama bermitra bagaimana membangun Indonesia yang inklusi dan bagaimana undang-undang itu bisa terimplementasi dengan melibatkan kita," imbuhnya.

Terkait isu ketenagakerjaan, Norman turut menyoroti tentang kuota tenaga kerja disabilitas di sektor pemerintahan dan swasta yang diatur dalam UU Nomor 8/2016.

Menurutnya, kuota 1-2 persen untuk tenaga kerja disabilitas harus menjadi perhatian khusus, terutama oleh kementerian dan para kepala daerah, agar implementasinya lebih maksimal.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memberikan respons positif terhadap keberadaan PPDI.

Dia berharap agar PPDI serta organisasi disabilitas lainnya terus bersinergi dengan pemerintah baru untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif.

"Beliau berharap kita PPDI dan beberapa organisasi disabilitas bisa terus bersinergi dengan pemerintah yang baru untuk membangun Indonesia yang inklusi," ucapnya.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Presiden Ke-7 RI itu, kata Norman juga memberikan bantuan berupa mobil operasional untuk mendukung kegiatan organisasi. Selain itu, Presiden juga memberikan sekretariat yang layak bagi PPDI.

"Alhamdulillah juga Pak Presiden memberikan bantuan kepada kita berupa mobil operasional untuk organisasi dan satu lagi sekretariat yang layak untuk kita," pungkas Norman.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan langkah-langkah konkret untuk implementasi penuh dari UU Nomor 8 Tahun 2016 dapat segera dilakukan, sehingga hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia dapat lebih terpenuhi.

Jakarta -

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) pagi tadi bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. PPDI menyampaikan beberapa hal kepada Jokowi, salah satunya kepastian lapangan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan ada kewajiban bagi pemerintah, BUMN, dan pihak swasta untuk merekrut penyandang disabilitas.

Norman Yulian, Ketua Umum PPDI meminta agar Jokowi memperhatikan implementasi kebijakan yang diamanatkan dalam UU tersebut. Pasalnya, hingga kini implementasinya belum berjalan dengan baik.

"Ini kan masih di dalam implementasi UU 8 Tahun 2016. Termasuk juga masalah ketenagakerjaan, semua kita sampaikan. Di dalam Undang-undang 8 Tahun 2016, terkait sektor tenaga kerja ada kuota 1% dan 2%. Ke depan kita harapkan menjadi perhatian khusus," ungkap Norman usai pertemuan dengan Jokowi, Senin (30/9/2024).

Pada pasal 53 UU 8 Tahun 2016 disebutkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan minimal 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Sementara itu, perusahaan swasta wajib mempekerjakan minimal 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai.

Norman menjelaskan, yang sering menjadi masalah selama ini adalah kemauan para pemimpin daerah untuk bisa merangkul dan menerima para disabilitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Misalnya, gubernur, bupati, wali kota, agar bisa merangkul teman-teman disabilitas untuk bersama-sama bermitra bagaimana membangun Indonesia yang inklusif dan bagaimana UU itu bisa terimplementasi dengan melibatkan kami," sebut Norman.

Sementara itu, Staf Khusus (Stafsus) Presiden, Angkie Yudistia menjelaskan pihaknya menekankan dengan kewajiban yang diamanatkan di dalam UU Penyandang Disabilitas, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan pelat merah, hingga swasta bisa menerima lebih banyak penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja.

"Harapannya semakin banyak penyandang disabilitas bisa diterima di pemerintah pusat atau pemerintah daerah agar terbentuk lingkungan inklusif berupa partisipasi aktif dalam setiap pekerjaan. Tidak hanya untuk pemerintah saja, tapi non pemerintah, swasta, BUMN," ungkap Angkie dalam kesempatan yang sama.

Angkie melanjutkan, sampai saat ini penyandang disabilitas di Indonesia masih membutuhkan kesempatan agar bisa masuk dalam dunia kerja. "Penyandang disabilitas membutuhkan kesempatan agar mereka mampu bekerja sesuai kemampuannya dan setara," tegas Angkie.

(hal/ara)

KARAWANG - Dalam rangka mendukung peningkatan ekonomi yang inklusif, PERURI telah menyelenggarakan pelatihan vokasional bagi penyandang disabilitas tuli pada 23-28 Agustus 2024. Program yang dijalankan adalah PERURI memberikan pelatihan peningkatan keterampilan dalam perawatan dan perbaikan Air Conditioner (AC) kepada 12 penyandang disabilitas tuli yang berada di wilayah Karawang.

Pada 3 hari pertama, para peserta diberikan materi yang komprehensif di Rumah BUMN Karawang, dimulai dengan pengenalan dasar sistem AC dan penjelasan komponen penting. Kemudian 3 hari selanjutnya para peserta terjun langsung untuk mempraktikkan materi yang didapat di dalam workshop vokasional di daerah Adiarsa Barat, Karawang.

Program vokasional ini bekerja sama dengan Yayasan Kreasi Tuli Indonesia, yang telah lama fokus pada pemberdayaan komunitas disabilitas terutama Teman Tuli.

Melalui program ini, diharapkan dapat memperkuat kesiapan kerja para penyandang disabilitas, sehingga mereka tidak hanya memiliki keterampilan yang memadai untuk bersaing di dunia kerja, tetapi juga mampu mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

"Dengan bekal pelatihan dan dukungan yang PERURI berikan, harapannya dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berkontribusi secara positif di lingkungan kerja dan masyarakat luas, sekaligus meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil dari kalangan penyandang disabilitas,? ujar Penanggung Jawab TJSL PERURI, Aris Wibowo saat membuka program ini.

Melalui program TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) yang dijalankan, PERURI berkomitmen untuk mewujudkan perekonomian yang inklusif bagi semua kalangan masyarakat. Kali ini PERURI fokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas tuli, untuk mengatasi hambatan dalam komunikasi, serta memberikan akses yang setara terhadap pendidikan dan pekerjaan bagi mereka.

Program vokasional ini mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nomor 4 tentang Pendidikan Berkualitas dan nomor 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Melalui keterangan terpisah, Kepala Biro Strategic Branding dan TJSL PERURI, Ratih Sukma menyatakan, ?PERURI memahami pentingnya mendukung hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Kami yakin bahwa keterampilan teknis merupakan hak setiap individu, dan melalui program ini, kami berharap dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi kehidupan banyak orang.?

Ketua Yayasan Kreasi Tuli Indonesia, Agustin menambahkan, ?Kami sangat mengapresiasi dukungan PERURI dalam memberdayakan Teman Tuli. Program pelatihan vokasional AC selama 6 hari ini tidak hanya membuka peluang kerja, tetapi juga memberikan kepercayaan diri dan keterampilan baru yang sangat bermanfaat bagi masa depan mereka.?

Melalui program kolaborasi ini, PERURI berharap dapat terus menjadi motor penggerak dalam menciptakan kesempatan kerja yang adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

MALANG - Bangun Bangsa , sebuah inisiatif dan payung Keberlanjutan (Sustainability) Bentoel Group, meluncurkan program Empower Academy pada Rabu (28/8) di Malang Creative Center, Kota Malang, Jawa Timur. Empower Academy merupakan program inkubasi bisnis selama delapan bulan yang dirancang untuk mendukung individu penyandang disabilitas dan kelompok marginal di Malang Raya untuk menjadi wirausahawan dan mencapai kemandirian finansial.

Kegiatan ini diinisiasi untuk mendukung pemerintah dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dengan memperluas kesempatan dan memberikan akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat.

Selama periode program inkubasi, 25 individu dan pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari kelompok disabilitas yang terpilih akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan (mentoring) intensif dari para praktisi dan profesional untuk meningkatkan keterampilan bisnis dan literasi digital.

Selain itu, Empower Academy juga akan memberikan pendampingan khusus bagi para peserta untuk mendapatkan akses permodalan dari lembaga finansial serta menciptakan ruang distribusi produk barang dan jasa mereka, baik secara online maupun offline.

Inisiatif Empower Academy ini telah disiapkan dalam jangka waktu yang panjang dan matang, yang dimulai dengan survei dan pemetaan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi UMKM difabel di Malang Raya, kebutuhan mereka, serta gap dan tantangan yang mereka hadapi.

Oleh karena itu, program ini dirancang secara hati-hati untuk dapat menjawab tantangan dan kebutuhan tersebut yang pada akhirnya akan memberikan nilai manfaat dalam jangka panjang kepada para peserta.

Penanggung Jawab Bangun Bangsa, Dian Widyanarti mengatakan, selama beberapa tahun terakhir, telah turut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi kerakyatan melalui berbagai program pengembangan UMKM di berbagai daerah di Indonesia.

"Hari ini, kami ingin menciptakan dampak positif yang lebih luas dan inklusif melalui program Empower Academy. Sebagai organisasi yang truly inclusive, kami percaya akan potensi yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas jika mereka diberikan kesempatan dan akses yang sama," ungkap Dian.

?Sesuai dengan salah satu dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, no one left behind, Empower Academy ini merupakan komitmen Bangun Bangsa untuk turut memberdayakan dan membina kelompok penyandang disabilitas agar mereka menjadi berdaya dan mandiri, melalui perluasan akses dan kesempatan. Kami juga mengajak para pemangku kepentingan di luar sana untuk turut berkolaborasi dalam menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih inklusif,? paparnya.

Jakarta: Keterbatasan tak menghalangi Ikhwan Khanafi melanjutkan pendidikan tinggi. Penyandang tunanetra itu diterima sebagai mahasiswa baru program studi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) melalui jalur seleksi mandiri talent scouting.

Pria kelahiran Magelang 2 Agustus 2000 tersebut mengaku banyak difabel tidak diterima di universitas negeri. Sebab, keterbatasan fisik atau kebutuhan khusus yang mereka miliki.

“Namun hal ini justru memotivasi saya untuk berusaha lebih keras melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas karena punya mimpi besar,” kata Ikhwan dikutip dari laman uny.ac.id, Senin, 12 Agustus 2024.
Sejak kecil, Ikhwan sangat menyukai karya sastra seperti puisi, cerita, dan novel. Passionnya di bidang tulis menulis membuat dia memilih menempuh pendidikan di program studi Sastra Indonesia.

Pilihan ini tidak hanya untuk mengejar gelar akademik, tetapi juga mengembangkana bakat dalam dunia sastra. Berbekal sertifikat kejuaraan yang dimiliki, baik dalam bidang sastra maupun karya ilmiah, warga Ngaglik, Kalipucang, Grabag, Magelang tersebut memutuskan mendaftar lewat jalur mandiri di UNY.

Ikhwan juga tergabung dalam Komunitas Yuk Menulis (KMY) dan memperoleh banyak ilmu tentang kepenulisan. Sampai saat ini, ia telah menerbitkan dua buku antologi cerpen berjudul ‘Menuai Hikmah’ dan ‘Berkilau dalam Temaram’ di Goresan Pena.

Salah satu cerpen yang ditulis berjudul ‘Berkilau dalam Temaram’ mengisahkan pengalaman seorang difabel tunanetra bersekolah di sekolah biasa. Cerpen ini mengangkat betapa pentingnya inklusivitas atau sebuah pengakuan dan penghargaan atas eksistensi keberbedaan khususnya bagi difabel.

Penyandang disabilitas atau orang berkebutuhan khusus tetap bisa melakukan kegiatan sehari-hari dan harus diperlakukan setara. Selain fokus pada bidang kepenulisan, alumni MAN 2 Sleman tersebut juga memiliki rencana lain selama di UNY.

Ikhwan ingin menjadi bagian Keluarga Mahasiswa Sastra Indonesia (KMSI) dan UKM Al-Huda UNY. Harapan Ikhwan sangat besar mendapatkan pengetahuan dan berbagi ilmu ke depan.

“Jika masih diberikan kesempatan, saya ingin lanjut S2 karena cita-cita saya ingin menjadi guru. Saya ingin berbagi ilmu dan memotivasi orang lain bahwa kekurangan tidak menghambat untuk meraih pendidikan yang tinggi,” kata dia.

Orang tua Ikhwan, Mudihanto dan Sujilah, yang berprofesi sebagai petani bersyukur anaknya lolos UNY pada jalur mandiri talent scouting. “Saya senang dan bangga karena seorang mahasiswa difabel tunanetra jarang dapat diterima di universitas negeri. Yang penting anaknya nyaman dan dapat berkembang dengan baik, saya akan terus mengarahkan dan memberikan support untuknya” tutur Mudihanto.

Baca juga: Sempat Diragukan, Bayu Mahasiswa Tunanetra Lulus dari UNY dengan Gelar Cum Laude

(REN)

BALIGE, investor.id - Literasi keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok penyandang disabilitas menjadi perhatian besar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kelompok penyandang disabilitas merupakan salah satu sasaran prioritas penerima program edukasi keuangan yang tercantum dalam strategi nasional literasi keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025.

Belum meratanya akses terhadap produk dan layanan keuangan bagi kelompok penyandang disabilitas juga menjadi concern OJK agar peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan semua.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK  Friderica Widyasari Dewi, kelompok penyandang disabilitas banyak yang  belum bisa mengakses produk dan layanan keuangan.

Bagi kelompok penyandang disabilitas, kata Friderica, memperoleh akses untuk membuka rekening itu merupakan barang mewah. Jangankan membuka rekening, mendapatkan produk keuangan dasar saja sulit bagi kelompok penyandang disabilitas. Apalagi, untuk memperoleh penawaran kartu kredit.

Tak heran, data BPS menunjukkan sebanyak 28 juta penyandang disabilitas atau mencerminkan 10% dari total penduduk Indonesia, baru 22% penyandang disabilitas yang memiliki rekening di lembaga keuangan. Dengan demikian, kelompok penyandang disabilitas ini perlu mendapat bantuan.

"Karena itu, kami di OJK dengan Ketua Dewan Komisioner OJK Pak Mahendra Siregar, merumuskan berbagai kebijakan dan affirmative action terutama bagi kaum difabel layaknya masyarakat pada umumnya," ucap Friderica di kegiatan bertema 'Disabilitas Cakap Keuangan, Keuangan Semakin Inklusif, Jumat (9/8/2024).

Mengingat, perlindungan terhadap kelompok difabel dijamin undang-undang, sehingga para pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis pelindungan konsumen yang ramah disabilitas serta mendukung penyediaan layanan khusus kepada konsumen penyandang disabilitas.

Bukan hanya itu, OJK juga telah menerbitkan POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat. Menurut Friderica, POJK ini merupakan bentuk nyata OJK dalam memberikan literasi dan inklusi keuangan.

Makanya, di samping meningkatkan literasi keuangan, OJK juga mendorong keuangan inklusif bagi kelompok segmen disabilitas dengan meluncurkan Program Satu Disabilitas Satu Rekening (TUNTAS).

Dalam implementasinya, OJK bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Toba sebagai bagian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 melalui Program Kerja Peduli Disabilitas.

"Kami berharap, bagaimana kami meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ini merupakan salah satu bentuk nyata untuk memberikan akses inklusi kepada masyarakat," tandasnya.

Bupati Toba Poltak Sitorus menambahkan, kegiatan edukasi keuangan ini bermanfaat bagi para penyandang disabilitas agar lebih cakap dalam mengelola keuangan pribadi dan terampil memilih produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan.

Bukan cuma itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penawaran investasi dan pinjaman online ilegal. "Kami optimistis, inklusi ini terlaksana berkat dukungan Bank Sumatra Utara (Sumut) cabang Balige," tutur dia.

Poltak juga memahami, penyandang disabilitas membutuhkan edukasi keuangan dan produk layanan keuangan sehingga hal ini masuk program kerja Kabupaten Toba.

"Kabupaten Toba juga memiliki program kredit usaha rakyat (KUR) di mana OJK dan seluruh pemerintah di Kabupaten Toba telah menyediakan beberapa program untuk menyalurkan KUR," pungkas dia. 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, KABUPATEN TOBA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta pelaku industri keuangan untuk mempermudah layanan bagi para penyandang disabilitas.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan masyarakat penyandang disabilitas perlu dibekali dengan keterampilan literasi keuangan agar menjadi lebih mandiri secara finansial dan hidup sejahtera.

“OJK mendorong Pelaku Usaha Jasa Keuangan [PUJK] untuk menyediakan ekosistem yang lebih inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas,” ujarnya dalam acara edukasi keuangan yang digelar di Pendopo Kantor Bupati Toba, Balige Sumatera Utara, Jumat (9/8/2024).

Kiki, sapaan akrabnya, mengakatan OJK berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat, termasuk kepada kelompok penyandang disabilitas. Hal itu merupakan salah satu sasaran prioritas penerima program edukasi keuangan yang tercantum dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025.

Menurutnya, sinergi yang dibangun antara OJK bersama Pemerintah Kabupaten Toba tersebut merupakan bagian dari implementasi program prioritas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 melalui Program Kerja Peduli Disabilitas.

Dia menegaskan OJK berkomitmen untuk terus berupaya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dan berpihak pada keberdayaan penyandang disabilitas untuk bisa memanfaatkan produk dan layanan keuangan.

Komitmen tersebut ditunjukkan dengan adanya POJK 22/ 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 8 ayat 3 dan Pasal 54 ayat 3.

“OJK mewajibkan PUJK memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis pelindungan konsumen yang ramah disabilitas serta mendukung penyediaan layanan khusus kepada konsumen penyandang disabilitas,” imbuhnya.

Bukan itu saja, Kiki mengatakan OJK mengeluarkan POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat.

Perbesar

Tidak hanya dari peningkatan literasi keuangan, OJK juga mendorong keuangan yang inklusif bagi kelompok segmen disabilitas dengan meluncurkan Program Satu Disabilitas Satu Rekening (TUNTAS).

“Harapannya dengan membuka akses keuangan maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Toba Poltak Sitorus program edukasi dibutuhkan penyandang disabilitas agar lebih cakap dalam mengelola keuangan pribadi dan terampil dalam memilih produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhannya.

“Mereka harus memiliki kewaspadaan terhadap penawaran investasi dan pinjaman online ilegal yang sekarang marak terjadi,” katanya.

OJK dan lembaga jasa keuangan juga menyampaikan berbagai materi edukasi keuangan antara lain Pengenalan OJK, Waspada Investasi dan Pinjaman Online Ilegal, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Tabungan Emas, dan Asuransi Sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Jakarta: Keterlibatan para penyandang disabilitas pada industri kreatif, khususnya batik, butuh dukungan para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Sehingga, dapat meningkatkan potensi dan kreativitas yang mereka miliki.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam sambutannya pada acara BISA Fest: Pesona Batik Nusantara Sahabat Inklusi. Kegiatan tersebut diselenggarakan Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events)Direktorat Event Daerah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama dengan Komisi X DPR RI.

"Pemerintah Daerah dan Kemenparekraf harus memberikan dukungan dengan memberikan kesempatan dan mengakomodasi sejumlah kebutuhan khusus kepada para penyandang disabilitas agar bisa berperan aktif dalam keseharian untuk meningkatkan produktivitas mereka," kata wanita yang akrab disapa Rerie itu melalui keterangan tertulis, Minggu, 4 Agustus 2024.
Anggota Komisi X DPR RI itu menilai batik dapat jadi media bagi para penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Apalagi, batik memiliki nilai ekonomi.

"Batik yang di masa lalu lekat dengan budaya. Sedangkan saat ini, batik juga memiliki nilai ekonomi dengan berbagai nilai tambah yang dimiliki sebagai sebuah produk industri kreatif," ungkap dia.

Baca juga: UMKM Batik Perlu Ekosistem Kondusif dalam Pasar Digital

Dalam pengembangan potensi tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan. Salah satunya, membangun jaringan dengan melibatkan secara aktif teman-teman difabel dalam berbagai kegiatan.

Selain itu, kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus dibangun dengan baik dalam pelibatan kelompok disabilitas dalam industri kreatif, terutama batik. Sehingga, pengembangan batik oleh para penyandang disabilitas dapat berkelanjutan.

Kegiatan BISA Fest: Pesona Batik Nusantara Sahabat Inklusi diikuti Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Event Daerah Kemenparekraf Arum Damarintyas, Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Wahyu Hendratmoko, Perajin batik alusan Prayuda Reza Subowo, perwakilan Perkumpulan Samyasamatva Indonesia Anggiasari Puji Aryati, dan para peserta BISA Fest para perajin batik dari komunitas difabel di Yogyakarta.

(ABK)

Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan mengecek sebanyak 90 persen penyandang disabilitas di Cakung, Jakarta Timur (Jaktim), tidak pernah mendapat bantuan sosial (bansos). Ia akan terjun langsung ke lokasi.

"Saya akan cek by name by address, perlu diketahui DKI sangat gampang mengecek warga yang memang diperlukan untuk diperhatikan," ujar Heru kepada wartawan, dikutip pada Sabtu, 3 Agustus 2024.

Heru menjelaskan pihaknya telah melakukan sinkronisasi data dari berbagai sumber. Mulai dari data kependudukan, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), perpajakan, hingga data kepemilikan aset.
"Didata dulu, kami cleansing mana yang benar, kami verifikasi. Sangat gampang kalau diberikan by name by address. Seminggu selesai," urai Heru.

Heru mengungkapkan, sinkronisasi data ini dilakukan untuk mencari tahu apakah kelompok disabilitas di Jakarta Timur memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial. Pihaknya berjanji akan segera merampungkan persoalan

"Kami cek, jika tidak atau belum mendapatkan, pasti kami berikan kepada mereka," lanjutnya.
Sebelumnya, Koalisi Nasional Pokja Disabilitas mengungkap sebanyak 4.723 orang atau 90 persen penyandang disabilitas di Kecamatan Cakung, Jaktim tak pernah menerima bansos.

Sehingga, saat ini, baru sekitar 550 orang atau 10 persen dari total 5.273 penyandang disabilitas di wilayah tersebut yang sudah tercatat menjadi penerima bansos.

(LDS)