Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengevaluasi kebijakan insentif pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen yang akan berakhir pada akhir 2024.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan pihaknya sejauh ini masih menunggu arahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait kebijakan tersebut.

“Nanti kita lihat arahan Bu Menteri, ya. Memang itu pasti akan selalu kita evaluasi, sama seperti insentif-insentif yang lain,” kata Febrio saat ditemui di Kompleks Parlemen di Jakarta, Senin.

Menurutnya, insentif PPh untuk UMKM itu memberikan dampak yang positif terhadap UMKM. Hal ini mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kelompok usaha tersebut.

Keberpihakan itu, lanjut dia, juga terlihat pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menetapkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta.

Cermin lain keberpihakan pemerintah terhadap UMKM terlihat pada anggaran perpajakan yang dinikmati oleh UMKM.

“Kalau di belanja perpajakan, lebih dari Rp60-70 triliun rata-rata satu tahun itu manfaatnya langsung dinikmati oleh UMKM,” jelas dia.

Berakhirnya kebijakan insentif PPh final 0,5 persen untuk UMKM termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Dalam aturan itu, juga disebutkan bahwa Pemerintah mengenakan tarif PPh Final 0,5 persen hanya bagi UMKM dengan penghasilan tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Sebelumnya, anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Evi Zainal Abidin meminta pemerintah memperpanjang jangka waktu pemanfaatan insentif tersebut, khususnya bagi orang pribadi.

Merespons itu, Sri Mulyani mengatakan bakal mengevaluasi fasilitas PPh final, apakah UMKM masih membutuhkan insentif atau sudah memiliki kapasitas yang cukup untuk berhenti menerima insentif tersebut.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan mulai berakhir pada pengujung tahun 2024.

Dengan demikian, tarif normal PPh final untuk UMKM bakal berlaku tahun 2025.

Hal itu sebagaimana ketentuan yang tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu telah mengatur ketentuan tarif pajak final UMKM serta periodenya.

SHUTTERSTOCK/BLEAKSTAR Ilustrasi UMKM, strategi bisnis UMKM.

Melalui kebijakan tersebut, UMKM mendapat pengurangan tarif PPh final dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

Fasilitas ini berlaku paling lama 7 tahun masa pajak bagi wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) UMKM.

Oleh karenanya, bagi WP OP UMKM yang telah terdaftar dan memanfaatkan fasilitas pengurangan PPh final sejak 2018, maka fasilitasnya akan berakhir pada pengujung tahun ini.

Hal ini juga sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo.

"WP OP UMKM yang di tahun ketujuh harus naik kelas menjadi WP yang tidak lagi menggunakan PPh final," kata dia, dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (13/8/2024).

SHUTTERSTOCK/SUTTHIPHONG CHANDAENG Ilustrasi pajak.

Untuk tahun pajak 2025 dan seterusnya, pelaku UMKM orang pribadi dapat menggunakan norma perhitungan jika memenuhi syarat dan omzet belum melebihi Rp 4,8 miliar per tahun.

Jika omzet UMKM per tahun telah mencapai angka di atas Rp 4,8 miliar, maka wajib pajak dapat menggunakan tarif normal dan menyelenggarakan pembukuan.

Suryo menjelaskan, terdapat dua ketentuan terkait norma penghitungan.

Pertama, ketentuan umum dengan memperhitungkan catatan penghasilan dan biaya yang dapat dikurangkan sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

"Bisa juga menggunakan norma perhitungan bagi WP OP, norma perhitungan itu presentase tertentu dikalikan omzet untuk menentukan berapa penghasilan kena pajak dari WP yang bersangkutan sebelum dikalikan tarif normalnya," tutur dia.

"Tapi ada satu kondisi, di sana untuk menggunakan norma itu harus menyampaikan pemberitahuan paling tidak saat menyampaikan SPT di Maret 2025," sambungnya.

Sebagai informasi, lewat PP Nomor 23 Tahun 2018, pemerintah memberikan fasilitas pengurangan tarif PPh final untuk pelaku UMKM. Adapun lama waktu berlakunya tergantung jenis pelaku UMKM.

Sesuai ketentuan berlaku, jangka waktu pengenaan tarif PPh final sebesar 0,5 persen dari omzet berlaku paling lama:

• Tujuh tahun untuk wajib pajak orang pribadi (OP) UMKM.
• Empat tahun untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma.
• Tiga tahun untuk wajib pajak bagi badan berbentuk perseroan terbatas (PT).

Bagi UMKM yang baru terdaftar, masih bisa memanfaatkan fasilitas tersebut, dengan jangka waktu berlaku disesuaikan jenis badan usaha.