KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengusulkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen dan Pajak Penghasilan (PPh) 2,5 persen dalam rangka "merumahkan" rakyat melalui Program 3 Juta Rumah.

Hal itu diutarakan Ara, sapaan akrabnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 pada Kamis (7/11/2024).

"Kami berharap dari Kementerian Keuangan, boleh PPN dan PPh, kalau memang kita mau hadir buat rakyat kecil, harusnya mereka jangan dipajakin lagi," ujarnya dikutip dari kanal Youtube Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut dia, pembebasan PPN dan PPh diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa lebih mudah memiliki rumah.

"(Pembebasan PPN dan PPh) Bukan buat orang kaya, bukan buat developer yang besar-besar, bukan buat perumahan real estat," pungkas Menteri PKP.

Dalam kesempatan berbeda, Ara mengaku telah berkunjung ke Kementerian Keuangan bersama Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, Nixon LP Napitupulu, dan bertemu Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara.

"Saya kira pesan itu sudah sampai kepada Ibu Menteri Keuangan. Responnya Pak Suhasil bagus," katanya usai acara "Program 3 Juta Rumah: Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat" di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024), dikutip dari Tribunnews.

Kendati demikian, keputusan apapun yang nantinya diambil oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani akan tetap dihormati.

"Jadi kita harus menghormati kewenangan, ya. Ibu Menteri ini punya kewenangan yang harus kita hormati. Dia berpikir untuk APBN, penerimaan, dan pengeluaran satu negara ini. Kita harus juga menghormati, tidak bisa bicara parsial," pungkas Ara.

(Tribunnews - Penulis: Endrapta Pramudhiaz | Editor: Choirul Arifin)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan penerimaan pajak sampai Oktober 2024 sebesar Rp 1.517,53 triliun. Jumlah itu setara dengan 76,3% dari target tahun ini.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) III Anggito Abimanyu mengatakan realisasi penerimaan pajak itu telah mengalami perbaikan dalam beberapa bulan terakhir. Tren positif ini diproyeksikan akan berlanjut sampai akhir tahun.

"Dari sisi perpajakan Anda lihat Rp 1.517,53 triliun itu 76,3% dari target. Yang cukup menggembirakan adalah bahwa kondisi perbaikan ini sudah terjadi dalam dua bulan terakhir dan alhamdulillah ini berlanjut di bulan Oktober," kata Anggito dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Lebih rinci dijelaskan, penerimaan pajak yang berasal dari kelompok PPh non migas sebesar Rp 810,76 triliun atau 76,24% dari target, turun 0,34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. PPh migas juga turun 8,97% dengan nilai terkumpul Rp 53,70 triliun atau 70,31% dari target.

"Kalau month to month-nya positif, tapi kalau year to date memang masih merah PPh non migas. Sementara PPh migas ini mudah-mudahan akan ada turn around juga dalam 2 bulan terakhir nantinya. Memang karena kita belum mencapai lifting minyak yang seperti yang kita asumsikan," tutur Anggito.

Sementara itu, kelompok PPN dan PPnBM yang memegang porsi kedua terbesar sudah mengumpulkan Rp 620,42 triliun atau 76,47%. Realisasi itu naik 7,87% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan pajak dari kelompok PBB dan pajak lainnya juga naik 12,81% menjadi terkumpul senilai Rp 32,65 triliun. Realisasi itu mencapai 86,52% dari target.

"Sekali lagi, kalau Anda lihat, tidak hanya melihat kepada year to date, tapi juga kondisi turn around yang terjadi sejak bulan September," ucap Anggito.

Saksikan juga video: Penerimaan Pajak RI Tembus Rp 1.000 T, Begini Rinciannya...

[Gambas:Video 20detik]

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menanggapi usulan insentif pajak penghasilan 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo. Menurut Anwar, ia sudah mendengar terkait dengan usulan ini sejak beberapa waktu lalu.

“Kalau saya sih beberapa kali sudah mendengar, tapi tentunya kan akan kita pertimbangkan,” ucapnya ketika ditemui, Kamis, 31 Oktober 2024 di Jakarta Pusat.

Anwar mengatakan, usulan tersebut masih terus dibahas di internal Kemnaker. Untuk saat ini sendiri, Anwar menyebut masih belum dapat memberikan jawaban soal Kemenaker yang akan menolak atau menerima usulan tersebut. “Kita sedang bahas ya, nanti kalau sudah selesai kita akan sampaikan,” ujar eks Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tersebut.

Namun, Anwar memastikan, usulan dari asosiasi pengusaha seperti Apindo sudah pasti akan didengarkan kementerian. Ia menyebut, Kemnaker terbuka terhadap segala opsi kebijakan yang mungkin dilaksanakan ke depannya. “Sebagai opsi kebijakan, apapun kita dengarkan. Tinggal pilihan kebijakan yang terbaik, itu saya rasa harus kita pertimbangkan dari berbagai aspek,” kata Anwar.

Sebelumnya, diketahui Apindo mengusulkan pemerintah memberlakukan insentif pajak penghasilan 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) untuk menyelamatkan industri padat karya. Khususnya tekstil yang sedang terpuruk setelah pailit, seperti yang terjadi pada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex.

Apindo menyebut dengan diterapkannya PPh 21 DTP, diharapkan daya beli bakal meningkat, khususnya di kalangan pegawai. Usulan ini sendiri, disebutkan juga telah diajukan kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sekitar dua pekan sebelumnya.

Illona Estherina ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengkaji kebijakan pembebasan pajak penghasilan orang pribadi atau PPh 21 untuk industri padat karya yang belakangan sedang terpuruk.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengakui bahwa pemerintah telah menerima masukan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait insentif PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP). Pemerintah, sambungnya, sedang membahas masukan tersebut.

"Kalau itu [PPh 21 DTP] kita sedang bahas ya. Nanti kalau sudah selesai kita akan sampaikan," ujar Anwar di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Dia menjelaskan pemerintah akan menampung segala opsi kebijakan yang ditawarkan pihak lain. Menurutnya, pemerintah akan memilih opsi kebijakan yang terbaik.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara lebih irit bicara. Dia tidak menampik maupun mengonfirmasi ihwal wacana pembebasan PPh 21 ke industri padat karya tersebut.

"Nanti kita ngomongin kebijakan," jelas Suahasil di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Sebelumnya, Apindo meminta pemerintah memberikan stimulus berupa PPh 21 atau potongan atas penghasilan karyawan untuk memulihkan industri padat karya.

Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto mengatakan insentif perpajakan bagi pekerja sektor padat karya dapat menjadi angin segar bagi ekonomi nasional karena mendorong peningkatan daya beli masyarakat.

"Kita sudah request sama pemerintah, pada saat kontraksi seperti ini seperti kayak yang lalu [Covid-19], PTKP [Penghasilan Tidak Kena Pajak] ditinggiin atau PPh 21 misalnya dibebaskan," kata Anne di Kantor Kementerian Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

Sebagaimana diketahui, stimulus keringanan PPh 21 sempat diberlakukan kala pandemi Covid-19 hingga 2021. Menurut Anne, insentif PPh 21 DTP tersebut dapat kembali diterapkan untuk menstimulus kinerja industri padat karya.

Dia menerangkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan pembebasan PPh 21 kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian. Kendati demikian, belum ada tanggapan tegas dari usulan tersebut.

"Itu [PPh 21 DTP] juga bisa membuat ekonomi juga cair, daripada mohon maaf, melalui bansos. Ini kan lebih efektif karena orangnya bekerja, tapi PPh 21 enggak dipungut pemerintah, tapi bisa dinikmati pekerjanya sendiri untuk membeli produk atau barang lebih banyak untuk kebutuhan rumah tangganya," ujarnya.

Senada, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menambahkan bahwa PPh 21 sebagai relaksasi pajak bagi karyawan juga dapat mendorong pendapatan negara dibandingkan pemberlakuan PPN 12% yang dicanangkan berlaku tahun depan. "Kenaikan PPN itu enggak selalu berujung ke kenaikan revenue, jadi hati-hati," terangnya.

Dia memberi contoh pendapatan negara mengalami peningkatan kala pandemi Covid-19, tepatnya tahun 2020 dan 2021. Hal ini ditenggarai relaksasi pajak untuk beberapa sektor.

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo mengusulkan pemerintah memberlakukan insentif pajak penghasilan 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) untuk menyelamatkan industri padat karya. Khususnya tekstil yang sedang terpuruk seperti yang terjadi pada PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) yang dinyatakan pailit.

Ketua Bidang Perdagangan Apindo, Anne Patricia Sutanto, mengatakan pengusaha berharap pemerintah menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), salah satunya dengan memberlakukan kembali keringanan PPh 21 seperti di era pandemi covid-19. “Karena kan memang ini (industri) lagi kontraksi, tapi nanti setelah normal kembali, ya kembali ke normal,” ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Senin, 30 Oktober 2024.

Permohonan ini, menurut Anne, sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dua pekan yang lalu. Ia berujar, kementerian keuangan (Kemenkeu) sudah mencatat usulan dari Apindo sebelum menteri dilantik di kabinet Presiden Prabowo. Pengusaha berharap ada tindak lanjut dari permintaan mereka karena bendahara negara masih orang yang sama.

Dalam pertemuan yang digelar dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kemarin, usulan relaksasi ini juga disampaikan. “Kami menyampaikan saja, Pak Airlangga juga noted, tapi kami lebih menyampaikannya ke Kemenkeu,” kata dia.

Apindo berharap dengan diterapkannya PPh 21 DTP, daya beli bakal meningkat, khususnya di kalangan pegawai. Anne menambahkan, usulan ini tujuannya untuk membantu pekerja, bukan untuk pengusaha. “Lebih penting untuk pekerjanya, kan PPh 21 wajib pungutnya di kita (pengusaha), tapi beban di pekerja,” ujarnya lagi.

Sebelumnya PPh 21 DTP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2021. Pegawai dengan kriteria tertantu yang penghasilannya dipotong pajak, mendapat insentif. Artinya, potongannya ditanggung oleh pemerintah. Peraturan ini diterapkan pada sektor usaha tertentu yang terdampak.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggeledah rumah mantan pejabat Mahkamah Agung yakni Zarof Ricar (ZR), yang namanya terseret dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tannur pada Kamis (24/10/2024).

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengatakan bahwa pihaknya telah menyita uang rupiah, mata uang asing, dan emas seberat 51 kilogram. Penggeledahan dilakukan di rumah ZR yang berlokasi di Senayan, Jakarta Selatan dan penginapan ZR di Hotel Le Meridien Bali.

Berapa nilai emas 51 Kilogram yang disita Kejagung?

Mengutip dari situs resmi Logam Mulia Antam, harga emas per hari ini (28/10/2024) berada di angka Rp 1.527.000 per gram. Sementara harga emas 10 gram dijual dengan harga Rp 14.765.000 dan ukuran emas terbesar yakni Rp 1.000 gram (1 kg) masih dibanderol dengan harga Rp 1.467.600.000.

Dengan itu, total nilai 51 kg emas milik ZR yang disita Kejagung itu nilainya ditaksir mencapai Rp 74.847.600.000 jika hitungan jual per kg. Bila dihitung per gram emas yang disita harganya bisa mencapai Rp 80.931.000.000.

Sementara itu, harga buyback emas Antam per hari ini berada di level Rp 1.377.000 per gram. Diketahui, harga buyback adalah jika Anda ingin menjual emas, maka Antam akan membelinya dengan harga tersebut. Jadi Harga buyback 51 kilogram emas tersebut nilainya mencapai Rp 70.277.000.000.

Perlu diketahui, penjualan kembali emas batangan ke Antam (ANTM) dengan nominal lebih dari Rp 10 juta akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 1,5% bagi pemegang (NPWP) dan 3% bagi non-NPWP. Namun patut dicatat, nilai di atas hanya perkiraan.

Simak Video 'MA Tak Akan Lindungi Hakim yang Terlibat Kasus Ronald Tannur':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Mantan Menteri Keuangan Indonesia Periode 2014-2016, Bambang Brodjonegoro memiliki jurus mengoptimalkan penerimaan pajak dari kelompok orang kaya di Indonesia.

Bambang menyebut, untuk mengoptimalkan penerimaan pajaknya, maka diperlukan perbaikan kepatuhan Wajib Pajak. Caranya adalah dengan memanfaatkan hasil dari pertukaran data dengan Otoritas Pajak negara tempat Wajib Pajak berinvestasi.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga perlu mengaudit pengeluaran dan investasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang dibebankan sebagai biaya di perusahaan yang dimiliki Wajib Pajak tersebut.

"Perbaikan kepatuhan dalam bentuk income wajib pajak tersebut yang sebenarnya dari dalam dan luar negeri termasuk income dari hasil investasi," ujar Bambang kepada Kontan.co.id, Kamis (10/10).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu yang diterima KONTAN, total setoran pajak penghasilan (PPh) dari 11.268 Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan tarif progresif 35% mencapai Rp 18,5 triliun hingga Agustus 2024.

Realisasi tersebut berasal dari setoran PPh Pasal 21 Masa Januari hingga Agustus 2024 dan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 yang disetorkan tahun 2024.

KONTAN menghitung, setoran pajak dari para crazy rach Indonesia tersebut hanya setara 9,8% dari total penerimaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan Pasal 29 yang sebesar Rp 187,58 triliun.

Sementara secara total penerimaan pajak, kelompok tersebut hanya berkontribusi sebesar 1,54% dari penerimaan pajak Hingga Agustus 2024 sebesar Rp 1.196,54 triliun.

Diberitakan sebelumnya, pemerintahan Prabowo Subianto kemungkinan akan mempertimbangkan untuk kembali merevisi tarif PPh dari kelompok tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari para crazy Indonesia.

"Revisi tarif PPh untuk kelompok berpenghasilan tinggi, atau pemberlakuan pajak tambahan (surtax) bagi mereka yang memiliki penghasilan di atas batas tertentu," ujar Wakil Komandan Tim Kampenye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran Anggawira.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan, tapi pemerintah juga berencana untuk menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN).

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Dradjad Wibowo mengatakan, rencana penurunan tarif PPh Badan ini belum dibahas secara detail sehingga dia belum dapat memastikan berapa besar tarif yang akan dipangkas.

"Belum ada angkanya, karena kita memang menginginkan untuk suatu saat bisa menurunkan PPh Badan," ujarnya di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dradjad Wibowo saat ditemui di Hotel Le Meredien, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

"PPh Badan kita akan lihat bagaimana kinerja penerimaan negara, memang ingin kita turunkan supaya tidak terlalu memberatkan masyarakat," ucapnya.

Untuk diketahui, PPh Badan adalah pajak yang dikenakan ke perusahaan atau badan hukum lainnya yang dihitung atas penghasilan selama setahun.

Berdasarkan catatan Harian Kompas, rencana penurunan tarif PPh Badan telah mencuat sejak 2019. Harapannya, penurunan tarif pajak ini dapat meningkatkan daya tarik investasi RI.

Kala itu pemerintah akan menurunkan PPh Badan secara bertahap sampai 2023, dari 25 persen menjadi 22 persen pada 2021 lalu 20 persen mulai 2023.

Tarif PPh badan 20 persen sudah tercantum di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berbentuk PT. Aturan tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 yang berlaku sejak 19 Juni 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan, tapi pemerintah juga berencana untuk menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN).

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Dradjad Wibowo mengatakan, rencana penurunan tarif PPh Badan ini belum dibahas secara detail sehingga dia belum dapat memastikan berapa besar tarif yang akan dipangkas.

"Belum ada angkanya, karena kita memang menginginkan untuk suatu saat bisa menurunkan PPh Badan," ujarnya di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dradjad Wibowo saat ditemui di Hotel Le Meredien, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

"PPh Badan kita akan lihat bagaimana kinerja penerimaan negara, memang ingin kita turunkan supaya tidak terlalu memberatkan masyarakat," ucapnya.

Untuk diketahui, PPh Badan adalah pajak yang dikenakan ke perusahaan atau badan hukum lainnya yang dihitung atas penghasilan selama setahun.

Berdasarkan catatan Harian Kompas, rencana penurunan tarif PPh Badan telah mencuat sejak 2019. Harapannya, penurunan tarif pajak ini dapat meningkatkan daya tarik investasi RI.

Kala itu pemerintah akan menurunkan PPh Badan secara bertahap sampai 2023, dari 25 persen menjadi 22 persen pada 2021 lalu 20 persen mulai 2023.

Tarif PPh badan 20 persen sudah tercantum di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berbentuk PT. Aturan tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 yang berlaku sejak 19 Juni 2020.

PIXABAY/MOHAMED HASSAN Ilustrasi pajak.

Rencana kenaikan PPN

Di sisi lain, pemerintah juga akan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada tahun depan.

Ketentuan mengenai kenaikan tarif PPN diatur dalam Pasal 7, ayat (1), huruf b UU HPP yang berbunyi, tarif PPN sebesar 12 persen yang mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025.

Sementara dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tidak disebutkan secara eksplisit, pemerintah akan menaikan tarif PPN menjadi 12 persen sebagai bagian dari arah kebijakan umum perpajakan 2025.

Namun demikian, dalam dokumen itu disebutkan, salah satu kebijakan teknis pajak yang akan ditempuh pada tahun depan ialah mengimplementasi kebijakan perpjakan sesuai UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Mengenai kepastian kenaikan PPN ini, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkapkan, keputusannya diserahkan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Biarlah Pak Prabowo menjadi presiden dulu ya, ini kan hal-hal kaitannya dengan keputusan dari seorang Presiden Prabowo dan kabinetnya," ujar Wamenkeu Thomas saat media gathering di Novus Jiva Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024).

Meski demikian, keponakan Prabowo ini memastikan, Prabowo telah mengetahui terkait amanat UU HPP tersebut.

"Yang penting buat bapak presiden terpilih ini sudah ter-inform mengenai hal tersebut, dan pastilah nanti akan ada penjelasan lebih lanjut kalau sudah ada Kabinet yang terbentuk," tukasnya.

DOK. Humas Kemenko Perekonomian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Nasional OECD Indonesia dan Peluncuran Portal Aksesi Indonesia di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (3/10/2024).

Airlangga mengatakan, ketentuan mengenai kenaikan tarif PPN telah diatur dalam UU HPP. "Kan undang-undangnya sudah jelas (tarif PPN naik jadi 12 persen pada 2025)," kata dia, ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Airlangga bilang, kenaikan tarif PPN memang bisa ditunda sebagaimana diatur dalam ketentuan yang sama.

Dalam UU HPP disebutkan, pemerintah bisa menunda kenaikan tarif PPN dengan menerbitkan peraturan pemerintah untuk nantinya dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dirumuskan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Adapun pertimbangan penundaan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen ialah perkembangan keadaan ekonomi masyarakat dan kebutuhan dana pemerintah.

Akan tetapi, Airlangga menyebutkan, sejauh ini belum ada pembahasan terkait aturan untuk menunda penerapan kenaikan tarif PPN.

"Kecuali ada hal yang terkait UU (yang menunda kebijakan) kan tidak ada," ujarnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat ini sudah memiliki sejumlah rencana untuk mengatur kebijakan perpajakan pada masa pemerintahannya, mulai dari rencana perubahan pajak penghasilan (PPh) badan, pajak pertambahan nilai (PPN), hingga mengejar pengemplang pajak.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengungkapkan rencana pemerintah Prabowo yang bakal memangkas pajak penghasilan (PPh) badan yang kini masih 22%. “PPh badan memang ingin kita turunkan supaya tidak terlalu memberatkan kepada masyarakat,” kata Drajad saat ditemui dalam acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (10/9).

PPh badan sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha seperti perusahaan, lembaga, atau organisasi. Secara umum, PPh badan dibayarkan oleh entitas seperti perusahaan perseroan, firma, dan korporasi yang berstatus sebagai wajib pajak badan di suatu negara.

Meskipun begitu, hingga saat ini belum diputuskan persentase penurunan PPh badan. Sebab, keputusan tersebut juga akan mempertimbangkan kondisi fiskal atau kinerja penerimaan negara. “Belum (besaran tarif atau persentasenya). Karena kita memang menginginkan untuk suatu saat bisa menurunkan PPh badan. Tapi itu belum ada spesifik, ini baru harapan saja,” ujar Drajad.

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo pernah mengungkapkan adanya potensi penurunan PPh badan pada masa pemerintahan Prabowo. Rencana ini akan mengacu penerapan di Singapura dan Hong Kong.

“Tarif pajak 22% hendaknya kita turun menjadi 20%, mendekati negara Singapura dan Hong Kong, yang tidak terlalu lama lagi,” kata Hashim dalam acara diskusi Kadin, Senin (7/10).

Adik kandung Prabowo itu meminta para pengusaha tidak perlu khawatir dan cemas. Karena pemerintahan Prabowo belum berencana menaikan pajak. “Tidak ada kenaikan pajak, tapi pemerintah ingin yang semua wajib pajak bayar pajak,” ujar Hashim.

Menimbang Kenaikan PPN Menjadi 12%

Pemerintahan Prabowo kemungkinan akan masih akan menimbang kepastian kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12%. Saat ini, kenaikan PPN dilakukan secara bertahap dan sudah diatur dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP.

Secara pribadi sebagai ekonom, Drajad menyatakan ketidaksetujuannya dengan wacana pemerintah untuk menaikan PPN 12%. Hal itu karena kenaikan pajak itu bakal menggerus daya beli dan penerimaan negara.

“Itu saya sebenarnya kurang sepakat dengan PPN naik 12% karena saya khawatir efeknya justru akan menurunkan total pajak yang diterima,” kata Drajad.

Meski ada potensi kenaikan penerimaan pajak, namun asumsi itu terjadi jika banyak orang patuh membayar pajak. Namun dengan ketidakpastian ekonomi saat ini, kemungkinan penarikan PPN bakal sulit dipungut.

“Bagaimana kalau dengan kenaikan itu, orang yang bayarnya makin sedikit? Sama seperti barang kalau dijual lebih mahal, orang yang beli makin sedikit. Ini ujungnya penerimaan kita jeblok,” ujar Drajad.

Jika itu terjadi, maka kenaikan PPN menjadi 12% bakal menggerus pendapatan negara. Ditambah lagi, jumlah kelas menengah juga terus menyusut akibat ketidakpastian ekonomi nasional.

Selain itu, Indonesia mengalami deflasi lima bulan beruntun sejak Mei hingga September 2024. Fenomena ini terjadi karena daya beli turun seiring meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia.

“Salah satu penyebab yang paling kuat karena tingginya angka setengah menganggur. Itu ada 2,41 juta orang setengah menganggur,” kata Drajad.

Menurut Drajad, setengah jumlah pengangguran tersebut memiliki daya beli rendah, dan ini membuat mereka terlempar dari kelompok kelas menengah. Kondisi akan semakin diperparah jika pemerintah menaikan PPN menjadi 12%.

“Kalau dipaksakan PPN 12%, saya khawatir, setengah jumlah orang yang menganggur akan makin banyak. Ujung-ujungnya orang-orang yang yang membeli barang makin sedikit. Konsumsi makin sedikit, ujung-ujungnya PPN-nya juga akan terganggu,” ujar Drajad.

Mengejar Pengemplang Pajak Rp 300 Triliun

Prabowo mengincar tambahan pendapatan pajak sebesar Rp 300 triliun dari berbagai sumber. Drajad mengungkapkan bahwa masih banyak penerimaan pajak yang belum terkumpul dari para pengusaha nakal dan sumber lain.

“Kebetulan kita menemukan dari pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan sumber-sumber yang belum tergali,” kata Drajad dalam acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (10/9).

Drajad mengatakan pajak-pajak yang belum terkumpulkan untuk menambah kebutuhan APBN pada 2025. Diketahui, alokasi belanja negara pada 2025 mencapai Rp 3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun.

“Rencananya belanja negara di level Rp 3.600 triliun, tapi yang kita butuhkan itu minimal Rp 3.900 triliun. Jadi kurang Rp 300 triliun,” ujar Drajad.

Kekurangan pajak itu akan diperoleh dari tiga sumber. Pertama dari kasus-kasus pajak yang sudah inkrah. Dalam kasus tersebut terdapat wajib pajak yang kalah di pengadilan dan tidak bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) namun belum disetor ke negara.

Kedua, praktik kecurangan pajak dengan melakukan manipulasi atau transfer pricing. Ini juga akan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang akan diincar Prabowo. Adapuan transfer pricing adalah penentuan harga yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dilakukan antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

“Jadi sudah tidak ada lagi peluang mereka, Mahkamah Agung sudah memutuskan selesai, tapi mereka tidak bayar. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar. Itu jumlahnya juga sangat besar,” ujar Drajad.

Ketiga, Hashim Djojohadikusumo sebelumnya mengungkapkan ada sejumlah pengusaha nakal yang tidak melunasi pembayaran pajak. Oleh karen itu, pemerintah ingin yang semua pihak memenuhi kewajiban pajaknya.

Bahkan, Prabowo sudah memegang data yang mengungkap indikasi pengusaha nakal yang tak bayar pajak. Data tersebut diperoleh langsung dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan pengusaha dari industri Perkebunan kelapa sawit.

“Dikonfirmasi dari Kementerian LHK ada jutaan hektare kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar,” kata Hashim, Senin (7/10).

Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 22 persen menjadi 20 persen. Hal itu disampaikan Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo.

"Kami memang ingin menurunkan PPh badan supaya tidak terlalu memberatkan masyarakat," kata Drajad usai kegiatan Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu (9/10).

Namun terkait kepastian besaran penurunan PPh badan, Drajad mengatakan masih dalam pembahasan dengan mempertimbangkan kinerja penerimaan negara.

"Ini belum spesifik, masih keinginan. Tapi, kami memang menginginkan suatu saat bisa menurunkan PPh badan," tuturnya.

Prabowo memang diketahui ingin meningkatkan rasio pajak (tax ratio) dari 12 persen menjadi 23 persen. Menanggapi itu, Drajad mengatakan tarif pajak yang lebih besar tidak serta merta mendongkrak penerimaan negara.

"Sama seperti kalau kita jualan barang. Orang berpikir kalau harga lebih tinggi, kita dapat uang lebih banyak. Padahal bisa saja harganya makin tinggi, orang tidak mau beli. Akhirnya jeblok penerimaan kita. Sama dengan itu," kata dia.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Prabowo memang berencana menurunkan PPh badan menjadi 20 persen.

"Kami akan menutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak. Tarif pajak 22 persen hendaknya kita turunkan jadi 20 persen," ujar dia.

Selain rencana penyesuaian tarif pajak, tim ekonomi Prabowo juga menjadikan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai salah satu solusi upaya mendongkrak penerimaan negara. BPN nantinya dirancang untuk mengandung tiga unsur transformasi, yakni transformasi kelembagaan, teknologi, dan kultur.

Pembentukan BPN dilakukan dengan niat menggenjot penerimaan negara, baik itu dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kemungkinan, Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu akan dilebur menjadi satu.

Hashim mengatakan Prabowo telah mengantongi nama menteri penerimaan negara di dalam kabinetnya. Dia menjelaskan rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara sudah tertera dalam program kerja Asta Cita Prabowo.

"Ada Asta Cita ke-8 itu Badan Penerimaan Negara, itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," ucap adik Prabowo itu dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10), melansir detikfinance.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) badan. Adapun saat ini tarif PPh Badan sebesar 22 persen.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Dradjad Wibowo mengatakan, pemerintah akan melihat kinerja penerimaan negara untuk menurunkan PPh Badan.

"PPH Badan kita akan lihat bagaimana kinerja penerimaan negara, memang ingin kita turunkan supaya tidak terlalu memberatkan masyarakat," ujarnya di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Kendati demikian, hingga kini pihaknya masih belum membahas secara detail mengenai rencana tersebut, termasuk besaran tarif PPh Badan setelah dipangkas.

"Belum ada angkanya, karena kita memang menginginkan untuk suatu saat bisa menurunkan PPH Badan," kata dia.

Berdasarkan catatan Harian Kompas, rencana penurunan tarif PPh Badan telah mencuat sejak 2019. Harapannya, penurunan tarif pajak ini dapat meningkatkan daya tarik investasi RI.

Kala itu pemerintah akan menurunkan PPh Badan secara bertahap sampai 2023, dari 25 persen menjadi 22 persen pada 2021 lalu 20 persen mulai 2023.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan dengan adanya penurunan PPh Badan menjadi 20 persen ini, negara akan kehilangan potensi penerimaan negara sebesar Rp 87 triliun per tahun.

Tarif PPh badan 20 persen sudah tercantum di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berbentuk PT. Aturan tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 yang berlaku sejak 19 Juni 2020.

Namun, pemerintah batal menurunkan tarif PPh badan usaha menjadi 20 persen pada 2022. Melalui pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPh Badan tahun itu hingga kini tetap 22 persen.