Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai target penerimaan negara dari pos Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang senilai Rp945,1 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto terlalu optimistis.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat target yang meningkat sekitar Rp125 triliun dari rencana tahun ini yang senilai Rp819 triliun ini tidak selan dengan fakta konsumsi yang masih tertahan.

"Target PPN dan PPnBM masih overshoot karena kinerja permintaan domestik masih cukup menantang," ungkapnya kepada Bisnis, Minggu (22/9/2024).

Terlebih, fakta yang cukup menjadi pembicaraan belakangan ini, yakni adanya kecenderungan tekanan pendapatan pada kelas menengah yang membuat target PPN sulit tercapai.

Bhima menyampaikan, apalagi bila nantinya pemerintah mengikuti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakn (UU HPP) untuk menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

Hal tersebut justru akan semakin menekan konsumsi dan mempengaruhi realisasi penerimaan dari PPN.

Di sisi lain, Bhima menyoroti besarnya porsi belanja perpajakan pada 2025, di mana kondisi belanja perpajakan 58% didominasi PPN dan PPnBM.

"Kalau insentif pajaknya masih besar, sementara ekonomi tahun depan targetnya hanya tumbuh 5,2% maka target PPN dan PPnBM belum matching," jelas Bhima.

Senada, Ekonom dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Fithra Faisal pun melihat seiring dengan anjloknya jumlah kelas menengah di Tanah Air berpotensi target penerimaan tersebut tidak akan mencapai target, baik di tahun ini maupun tahun depan.

Dirinya memperkirakan dari realisasi PPN dan PPnBM bruto hingga Juli 2024 yang senilai Rp402,16 triliun, pada akhir tahun hanya akan mencapai kisaran Rp700 triliun dari outlook 819,2 triliun.

Begitu pula pada tahun depan, dengan menyusutnya jumlah kelas menengah, PPN dan PPnBM berpotensi stagnan di Rp700an triliun.

"Enggak ada sama sekali [yang dapat mendorong PPN dan PPnBM]. Konsumsi masyarakat middle class kan shrinking [menyusut],” tuturnya kepada Bisnis, Minggu (22/9/2024).

Sebagaimana mengutip Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025, penerimaan PPN dan PPnBM, sebagai kontributor utama kedua penerimaan pajak, cenderung mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir.

Pada 2021, PPN dan PPnBM mampu bangkit dengan tumbuh 22,6% setelah pada 2020 anjlok 15,3%, yang dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi dan permintaan domestik sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional.

Peningkatan PPN dan PPnBM tersebut juga berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 24,6%, didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan implementasi UU HPP.

Sejalan dengan semakin pulihnya perekonomian, PPN dan PPnBM terus mencatatkan pertumbuhan yang mencapai 11,1%. Tahun ini, kinerja PPN dan PPnBM diperkirakan dapat berlanjut dan mampu tumbuh 7,3%.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merencanakan pendapatan negara dari pos Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) senilai Rp945,12 triliun.

Hal tersebut tercantum dalam naskah draf Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 yang pada Kamis (19/9/2024) lalu disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Di mana target tersebut terpantau 15,4% lebih besar dari outlook atau perkiraan tahun ini yang senilai Rp819,2 triliun.

"Pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp945.120.626.363.000,00 [sembilan ratus empat puluh lima triliun seratus dua puluh miliar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah]," tulis naskah tersebut, dikutip Minggu (22/9/2024).

Nantinya, menjadi tugas pemerintahan baru, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, untuk mengumpulkan pendapatan tersebut.

Sementara itu, dalam UU APBN 2025 tersebut pemerintah merencanakan total pendapatan senilai Rp2.490,91 triliun. Artinya, penerimaan dari PPN dan PPnBM ini menjelaskan sebesar 37,94% dari total target penerimaan.

Sementara penerimaan terbesar masih akan berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) yang direncanakan seniali Rp1.209,28 triliun.

Sebagaimana mengutip Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025, penerimaan PPN dan PPnBM, sebagai kontributor utama kedua penerimaan pajak, cenderung mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir.

Pada 2020, penerimaan dari pos ini mengalami kontraksi sebesar 15,3% sebagai akibat dari melemahnya tingkat konsumsi rumah tangga karena adanya pembatasan aktivitas sosial ekonomi masyarakat sebagai respons dari adanya pandemi Covid-19.

Sementara pada 2021, PPN dan PPnBM mampu bangkit dengan tumbuh 22,6% yang dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi dan permintaan domestik sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional.

Peningkatan PPN dan PPnBM tersebut juga berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 24,6%, didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan implementasi UU HPP. Seperti diketahui, pada 2022 tarif PPN naik menjadi 11%.

Sejalan dengan semakin pulihnya perekonomian, PPN dan PPnBM terus mencatatkan pertumbuhan yang mencapai 11,1%. Tahun ini, kinerja PPN dan PPnBM diperkirakan dapat berlanjut dan mampu tumbuh 7,3%.

Berikut Realisasi PPN dan PPnBM 2020—2025: