Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai target penerimaan negara dari pos Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang senilai Rp945,1 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto terlalu optimistis.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat target yang meningkat sekitar Rp125 triliun dari rencana tahun ini yang senilai Rp819 triliun ini tidak selan dengan fakta konsumsi yang masih tertahan.

"Target PPN dan PPnBM masih overshoot karena kinerja permintaan domestik masih cukup menantang," ungkapnya kepada Bisnis, Minggu (22/9/2024).

Terlebih, fakta yang cukup menjadi pembicaraan belakangan ini, yakni adanya kecenderungan tekanan pendapatan pada kelas menengah yang membuat target PPN sulit tercapai.

Bhima menyampaikan, apalagi bila nantinya pemerintah mengikuti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakn (UU HPP) untuk menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

Hal tersebut justru akan semakin menekan konsumsi dan mempengaruhi realisasi penerimaan dari PPN.

Di sisi lain, Bhima menyoroti besarnya porsi belanja perpajakan pada 2025, di mana kondisi belanja perpajakan 58% didominasi PPN dan PPnBM.

"Kalau insentif pajaknya masih besar, sementara ekonomi tahun depan targetnya hanya tumbuh 5,2% maka target PPN dan PPnBM belum matching," jelas Bhima.

Senada, Ekonom dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Fithra Faisal pun melihat seiring dengan anjloknya jumlah kelas menengah di Tanah Air berpotensi target penerimaan tersebut tidak akan mencapai target, baik di tahun ini maupun tahun depan.

Dirinya memperkirakan dari realisasi PPN dan PPnBM bruto hingga Juli 2024 yang senilai Rp402,16 triliun, pada akhir tahun hanya akan mencapai kisaran Rp700 triliun dari outlook 819,2 triliun.

Begitu pula pada tahun depan, dengan menyusutnya jumlah kelas menengah, PPN dan PPnBM berpotensi stagnan di Rp700an triliun.

"Enggak ada sama sekali [yang dapat mendorong PPN dan PPnBM]. Konsumsi masyarakat middle class kan shrinking [menyusut],” tuturnya kepada Bisnis, Minggu (22/9/2024).

Sebagaimana mengutip Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025, penerimaan PPN dan PPnBM, sebagai kontributor utama kedua penerimaan pajak, cenderung mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir.

Pada 2021, PPN dan PPnBM mampu bangkit dengan tumbuh 22,6% setelah pada 2020 anjlok 15,3%, yang dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi dan permintaan domestik sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional.

Peningkatan PPN dan PPnBM tersebut juga berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 24,6%, didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan implementasi UU HPP.

Sejalan dengan semakin pulihnya perekonomian, PPN dan PPnBM terus mencatatkan pertumbuhan yang mencapai 11,1%. Tahun ini, kinerja PPN dan PPnBM diperkirakan dapat berlanjut dan mampu tumbuh 7,3%.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merencanakan pendapatan negara dari pos Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) senilai Rp945,12 triliun.

Hal tersebut tercantum dalam naskah draf Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 yang pada Kamis (19/9/2024) lalu disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Di mana target tersebut terpantau 15,4% lebih besar dari outlook atau perkiraan tahun ini yang senilai Rp819,2 triliun.

"Pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp945.120.626.363.000,00 [sembilan ratus empat puluh lima triliun seratus dua puluh miliar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah]," tulis naskah tersebut, dikutip Minggu (22/9/2024).

Nantinya, menjadi tugas pemerintahan baru, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, untuk mengumpulkan pendapatan tersebut.

Sementara itu, dalam UU APBN 2025 tersebut pemerintah merencanakan total pendapatan senilai Rp2.490,91 triliun. Artinya, penerimaan dari PPN dan PPnBM ini menjelaskan sebesar 37,94% dari total target penerimaan.

Sementara penerimaan terbesar masih akan berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) yang direncanakan seniali Rp1.209,28 triliun.

Sebagaimana mengutip Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025, penerimaan PPN dan PPnBM, sebagai kontributor utama kedua penerimaan pajak, cenderung mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir.

Pada 2020, penerimaan dari pos ini mengalami kontraksi sebesar 15,3% sebagai akibat dari melemahnya tingkat konsumsi rumah tangga karena adanya pembatasan aktivitas sosial ekonomi masyarakat sebagai respons dari adanya pandemi Covid-19.

Sementara pada 2021, PPN dan PPnBM mampu bangkit dengan tumbuh 22,6% yang dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi dan permintaan domestik sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional.

Peningkatan PPN dan PPnBM tersebut juga berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 24,6%, didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan implementasi UU HPP. Seperti diketahui, pada 2022 tarif PPN naik menjadi 11%.

Sejalan dengan semakin pulihnya perekonomian, PPN dan PPnBM terus mencatatkan pertumbuhan yang mencapai 11,1%. Tahun ini, kinerja PPN dan PPnBM diperkirakan dapat berlanjut dan mampu tumbuh 7,3%.

Berikut Realisasi PPN dan PPnBM 2020—2025:

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengusaha ritel mengkritik rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025.

Ketua Umum Asosiasi Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, mengatakan, untuk memperkuat perdagangan dalam negeri pemerintah semestinya saat ini mendukung para pengusaha ritel untuk mendongkrak penjualan.

Dengan penjualan yang meningkat, kata dia, dapat menambah omzet pengusaha sehingga pajak yang dibayarkan kepada negara akan semakin besar.

"Jadi omzet harus dinaikkan, bukan PPN-nya," kata Budihardjo di acara Indonesia Retail Summit 2024, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Budihardjo mengatakan para pengusaha ritel berharap agar wacana kenaikan PPN dari sebelumnya 11% menjadi 12% ditunda.

Adapun, sebelumnya pemerintah dalam UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah merencanakan kenaikan PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

"Kondisi saat ini kita mau perkuat perdagangan dalam negeri, kalau bisa enggak dinaikkan, kasih waktu tahun depan lagi [ditunda sampai 2026]," ujarnya.

Kendati begitu, Budihardjo mengakui bahwa rencana pemerintah menaikkan PPN telah tertuang dalam Undang-undang. Menurutnya, apabila pemerintah tetap menjalankan amanat UU tersebut dengan menaikkan PPN menjadi 12% pada 2025 diharapkan dapat diimbangi dengan stimulus menjaga daya beli masyarakat.

Artinya, kata dia, pemerintah perlu memastikan bahwa pungutan PPN dari masyarakat dapat dikembalikan untuk program-program populis. Misalnya seperti jaminan kesehatan, subsidi listrik dan bantuan lainnya.

"Kalau enggak bisa [ditunda], itu tambahan PPN jadi 12% bisa dikembalikan dengan meningkatkan daya beli, ke rakyat bawah stimulus ekonomi dari uang tambahan itu," jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Jumat (16/8/2024), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan tetap berlaku mulai 1 Januari 2025.

Airlangga beralasan, kenaikan PPN 12% pada awal tahun depan itu sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Oleh sebab itu, jika pasal tersebut belum dibatalkan dengan UU lain maka kenaikan PPN 12% akan tetap terjadi.

"[Tetap naik 12%] sesuai dengan HPP," ujar Airlangga di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani merasa bingung karena banyak pihak yang soroti rencana kenaikan tarif PPN tersebut. Padahal, menurutnya, kenaikan PPN malah akan menjaga daya beli masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Senior Faisal Basri meminta pemerintah untuk menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan.

Pasalnya, kenaikan tarif PPN tersebut menurutnya akan berdampak dan membebani masyarakat banyak. Kenaikan PPN kata Faisal memang merupakan strategi yang paling mudah bagi pemerintah untuk mengerek penerimaan pajak.

“Kalau menurut saya wajib lah ditunda. Ini kan pertanyaannya itu tadi defisitnya tambah lebar, karena PPN paling gampang,” kata Faisal saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (10/7/2024).

Di sisi lain, Faisal menilai pemerintah seharusnya lebih mengoptimalkan penerimaan dari pajak penghasilan (PPh), khususnya PPh badan.

Hal ini dikarenakan pemerintah memberikan banyak insentif perpajakan bagi dunia usaha atau korporasi dalam rangka menarik investasi ke dalam negeri.

“Jadi ya tinggal mana yang mau diutamakan, itu demi investasi, memberikan fasilitas yang namanya tax holiday, super tax deduction, segala macam,” tuturnya.

Bahkan, dia juga menyoroti insentif atau subsidi yang diberikan pemerintah untuk pembelian mobil listrik, sedangkan masyarakat banyak dibebankan dengan kenaikan tarif PPN.

“PPN yang mengenai seluruh rakyat dinaikkan, rasa keadilannya di mana? Tapi, demi investasi semua itu, makin gelap mata,” kata Faisal.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa keputusan menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada 2025 akan diserahkan kepada pemerintahan mendatang.

“Mengenai [kenaikan tarif] PPN, kami serahkan pada pemerintahan baru,” katanya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), ditetapkan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025.

Sementara itu, tarif PPN tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.