Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap agar pelantikan pemerintahan baru pada Minggu (20/10/2024) mendatang dapat berjalan dengan baik.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani usai memboyong pimpinan MPR untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, hari ini, Senin (14/10/2024).

“Beliau [Jokowi] berharap pelantikan berlangsung dengan sukses, karena ini adalah sebuah hajat yang akan dihadiri oleh banyak VVIP, baik negara sahabat ataupun negara-negara tetangga,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal partai Gerindra itu mengaku tidak ada pembicaraan khusus dari pimpinan MPR ke Jokowi. Menurutnya pembicaran berlangsung dengan hangat dan setiap perwakilan yang hadir menyampaikan apresiasi langsung kepada orang nomor satu di Indonesia itu.

Menurutnya, pimpinan MPR menilai bahwa Jokowi berhasil untuk menjalankan transisi pemerintahan dengan baik menuju presiden selanjutnya, yaitu Prabowo Subianto.

“Kami menganggap ini patut menjadi contoh dan prototip yang bisa ditiru oleh prosesi-prosesi berikutnya. Karena itu kami mengapresiasi dan penghargaan yang tinggi bagi Presiden Jokowi,” katanya.

Tak hanya itu, dia mengamini bahwa sebelum bertemu dengan Jokowi, pimpinan MPR lebih dahulu sowan dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Dia mengatakan selain menyampaikan undangan untuk hadir pada pengucapan sumpah presiden dan wakil presiden. Ketua Umum partai Gerindra itu juga berharap agar proses pelantikan berjalan lancar.

“Beliau [Prabowo] berharap supaya acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar karena ini adalah sebuah prosesi kepemimpinan yang amat penting bagi bangsa Indonesia,” pungkas Muzani.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengamat menyebut bahwa cukup banyak pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) utamanya di sektor ketenagakerjaan.

Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan bahwa dengan keluarnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, kesejahteraan pekerja menjadi turun. Pemerintah berdalih bahwa UU tersebut ada untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong perekonomian, tetapi Nailul menilai justru pekerja malah terbebani oleh banyak poin aturan di sana.

"Jatah uang pensiun yang berkurang hingga semakin mudahnya sistem outsourcing, menjadikan kesejahteraan pekerja semakin berkurang, termasuk dengan formulasi peningkatan UMP yang tidak berpihak kepada tenaga kerja," kata Nailul kepada Bisnis, pekan lalu.

Selain itu, Nailul menyebut bahwa penyerapan tenaga kerja masuk dalam ilusi semu di mana pertumbuhan pekerja informal lebih tinggi dibandingkan pekerjaan formal.

Dia menuturkan, pekerja informal menghadapi masalah kesejahteraan seperti perlindungan sosial yang lebih rendah dibandingkan pekerja formal. Para pekerja informal ini, kata dia, bukan menjadi pengusaha melainkan pekerja di usaha mikro dan ultra mikro.

"Sampai saat ini, belum ada aturan pemerintah yang berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja informal," ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia (UI) Payaman Simanjuntak menilai bahwa pemerintahan Jokowi selama ini terkesan hanya berfokus pada usaha-usaha formal sedang dan besar. Padahal sekitar 60% angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor informal.

Menurutnya, tingkat pengangguran seyogyanya dapat ditekan di bawah 4% jika diberikan perhatian khusus untuk pengembangan usaha-usaha mikro.

Selain itu, dia melihat bahwa upaya pemerintahan Jokowi masih belum maksimal dalam meningkatkan kompetensi kerja dan produktivitas angkatan kerja.

"Sehingga produktivitas dan daya saing dunia usaha secara umum sangat rendah," ungkapnya.

Dia mengharapkan, persoalan-persoalan ini dapat menjadi perhatian pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam lima tahun ke depan.