Bisnis.com, JAKARTA - Pemerataan jaringan internet yang dipacu pemerintah dalam 10 tahun terakhir perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan infrastruktur digital. Hal tersebut belum terlihat saat ini.

Chief Customer Officer Mekari ⁠Arvy Egadipoera mengatakan selama ini ⁠kolaborasi antara pemerintah dan swasta telah berdampak cukup signifikan dalam mempercepat perkembangan dan pemerataan internet di daerah-daerah.

Namun, hadirnya infrastruktur telekomunikasi belum cukup, jika masyarakat di daerah tertinggal tidak dapat memanfaatkan dengan baik infrastruktur yang telah terbangun.

Masyarakat sadar terhadap teknologi namun belum tahu bagaimana memaksimalkan peran dari teknologi tersebut.

“Yang pasti ada dan sudah ready infrastrukturnya, tetapi tidak ada orang yang bisa memakai infrastruktur itu, juga sesuatu yang kurang tepat,” kata Arvy dalam webinar, Selasa (10/9/2024).

Sementara itu, Periset Litbang Kompas Christian Marpaung mengatakan dalam 10 tahun terakhir pemerintah memang sudah banyak melakukan hal yang membuat masyarakat mudah mengakses teknologi. Kehadiran internet juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

“Adanya infrastruktur IT, memunculkan kantong-kantong ekonomi baru,” kata Christian.

Sayangnya, lanjut Christian, kantong-kantong ekonomi baru tersebut belum tergarap maksimal karena masyarakat belum mendapat edukasi yang optimal dalam memanfaatkan infrastruktur teknologi yang terbangun.

Diketahui Komisi I DPR telah menyetujui pagu alokasi anggaran program Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun anggaran 2025 sebesar Rp7,73 triliun. Mayoritas dari dana digunakan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi.

Pagu alokasi anggaran tahun 2025 Kemenkominfo digunakan untuk penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebesar Rp3,5 triliun dan program pemanfaatan TIK sebesar Rp1,34 triliun.

Ada pula program pengelolaan spektrum frekuensi, standar perangkat dan layanan publik sebesar Rp490,69 miliar. Program komunikasi publik sebesar Rp2,3 triliun, serta program dukungan manajemen sebesar Rp2,16 triliun.

Kota Besar

Sementara itu, riset Litbang Kompas dan Mekari mencatat bahwa 65% dari perusahaan ukuran menengah dan besar di kota-kota besar di Indonesia sudah sadar, atau aware bahwa transformasi digital meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis. Bahkan, 73% perusahaan yang belum memanfaatkan software berbasis awan berencana untuk mengadopsinya di dalam 2 tahun mendatang.

CEO Mekari Suwandi Soh mengatakan bahwa awareness yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk menerapkan teknologi berupa software berbasis awan dengan segera untuk memperlancar pengoperasian bisnis dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, atau sustainable business growth.

Penggunaan software berbasis awan oleh perusahaan makin marak, di mana riset menguak bahwa 55% dari perusahaan telah menggunakan teknologi tersebut selama lebih dari 3 tahun.

“Kami juga menemukan bahwa mayoritas, atau 52%, responden telah menyaksikan peningkatan efektivitas pekerjaan setelah memanfaatkan software berbasis awan. Peningkatan efektivitas ini akan menjadi basis pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan di jangka panjang,ˮ kata Suwandi.