Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan infrastruktur digital yang masif selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo [Jokowi] menyisakan pekerjaan rumah bagi Menteri Komunikasi dan Komunikasi (Menkominfo) baru berupa kepastian data yang mengalir di Indonesia berdaulat.

Roda estafet pemerintahan Jokowi telah diserahkan kepada Prabowo Subianto, yang kemudian menunjuk Meutya Hafid sebagai menteri komunikasi baru.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerataan jaringan internet yang dipacu pemerintah dalam 10 tahun terakhir perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan infrastruktur digital. Hal tersebut belum terlihat saat ini.

Chief Customer Officer Mekari ⁠Arvy Egadipoera mengatakan selama ini ⁠kolaborasi antara pemerintah dan swasta telah berdampak cukup signifikan dalam mempercepat perkembangan dan pemerataan internet di daerah-daerah.

Namun, hadirnya infrastruktur telekomunikasi belum cukup, jika masyarakat di daerah tertinggal tidak dapat memanfaatkan dengan baik infrastruktur yang telah terbangun.

Masyarakat sadar terhadap teknologi namun belum tahu bagaimana memaksimalkan peran dari teknologi tersebut.

“Yang pasti ada dan sudah ready infrastrukturnya, tetapi tidak ada orang yang bisa memakai infrastruktur itu, juga sesuatu yang kurang tepat,” kata Arvy dalam webinar, Selasa (10/9/2024).

Sementara itu, Periset Litbang Kompas Christian Marpaung mengatakan dalam 10 tahun terakhir pemerintah memang sudah banyak melakukan hal yang membuat masyarakat mudah mengakses teknologi. Kehadiran internet juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

“Adanya infrastruktur IT, memunculkan kantong-kantong ekonomi baru,” kata Christian.

Sayangnya, lanjut Christian, kantong-kantong ekonomi baru tersebut belum tergarap maksimal karena masyarakat belum mendapat edukasi yang optimal dalam memanfaatkan infrastruktur teknologi yang terbangun.

Diketahui Komisi I DPR telah menyetujui pagu alokasi anggaran program Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun anggaran 2025 sebesar Rp7,73 triliun. Mayoritas dari dana digunakan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi.

Pagu alokasi anggaran tahun 2025 Kemenkominfo digunakan untuk penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebesar Rp3,5 triliun dan program pemanfaatan TIK sebesar Rp1,34 triliun.

Ada pula program pengelolaan spektrum frekuensi, standar perangkat dan layanan publik sebesar Rp490,69 miliar. Program komunikasi publik sebesar Rp2,3 triliun, serta program dukungan manajemen sebesar Rp2,16 triliun.

Kota Besar

Sementara itu, riset Litbang Kompas dan Mekari mencatat bahwa 65% dari perusahaan ukuran menengah dan besar di kota-kota besar di Indonesia sudah sadar, atau aware bahwa transformasi digital meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis. Bahkan, 73% perusahaan yang belum memanfaatkan software berbasis awan berencana untuk mengadopsinya di dalam 2 tahun mendatang.

CEO Mekari Suwandi Soh mengatakan bahwa awareness yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk menerapkan teknologi berupa software berbasis awan dengan segera untuk memperlancar pengoperasian bisnis dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, atau sustainable business growth.

Penggunaan software berbasis awan oleh perusahaan makin marak, di mana riset menguak bahwa 55% dari perusahaan telah menggunakan teknologi tersebut selama lebih dari 3 tahun.

“Kami juga menemukan bahwa mayoritas, atau 52%, responden telah menyaksikan peningkatan efektivitas pekerjaan setelah memanfaatkan software berbasis awan. Peningkatan efektivitas ini akan menjadi basis pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan di jangka panjang,ˮ kata Suwandi.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan kondisi geografis Indonesia yang terjal menjadi penyebab penetrasi internet tetap di Tanah Air belum merata.

Wilayah terjal membuat ongkos penggelaran menjadi mahal yang kemudian berdampak margin yang dibukukan pemain internet tetap.

Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan bahwa mahalnya infrastruktur itu diakui oleh 30% pemain internet service provider (ISP), sebagaimana survei yang dilakukan APJII.

“Jadi infrastruktur yang harganya tinggi ini masih menjadi masalah di dalam pemerataan internet di Indonesia,” kata Zulfadly dalam acara The 6th Indonesia Internet Expo & Summit (IIXS) di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Zulfadly mengakui bahwa letak geografis Indonesia yang memiliki tingkat kesulitan tersendiri yang berimbas pada mahalnya harga infrastruktur dalam pemerataan internet di Tanah Air.

“Nah, karena kompleksnya tingkat kesulitan itu sehingga harganya cenderung tinggi, ini yang harus bagaimana kita upayakan supaya infrastruktur tidak menjadi hambatan dalam penetrasi internet di Indonesia,” tuturnya.

Terlebih, Zulfadly menyampaikan bahwa penetrasi internet di Indonesia baru mencapai 79,5%. Ini artinya, sudah ada 221 juta penduduk Indonesia yang melek internet dari total populasi sekitar 275 juta.

Berdasarkan Survei Internet Indonesia 2024 yang dirilis APJII menunjukkan, tingkat penetrasi internet di Indonesia masih didominasi dari daerah perkotaan (urban) sebesar 82,18% dengan kontribusi mencapai 69,49%. Sedangkan penetrasi di daerah rural mencapai 74% dengan kontribusi hanya 30,51%.

Masih merujuk survei tersebut, mayoritas penetrasi internet masih dikuasai di wilayah Pulau Jawa, yakni sebanyak 83,64% atau berkontribusi sebesar 58,76%.

“Jadi kita masih punya PR bagaimana daerah-daerah rural, daerah-daerah tertinggal ini juga bisa mendapatkan koneksi internet,” ungkapnya.

Kendati demikian, Zulfadly menuturkan bahwa sebanyak 49% anggota APJII meyakini bahwa industri internet masih dalam tahap proses pertumbuhan (growing stage). Menurutnya, untuk membuat industri internet semakin kaya dengan interkoneksi dan kualitas yang baik, maka hal itu tak terlepas dari fiber optic.

“Karena ada yang meyakini juga, ini masih asumsi, bahwa sampai kiamat fiber optic masih yang terbaik saat ini. Ada yang meyakini fiber optic ini tumpuan untuk interkoneksi yang berkualitas tinggi, bukan bicara tentang satelit atau wireless,” ujarnya.

Di samping itu, Zulfadly menyampaikan bahwa implementasi koneksi Fiber to the Home (FTTH) di Indonesia juga masih di bawah 30%. Dengan kata lain, masih banyak rumah yang harus dikondisikan dengan jaringan internet.