BALI, iNews.id – Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kiat Lulus Uji Kompetensi Program Kehumasan Digital dan Komunikasi Krisis di Padma Resort Legian, Bali.

Upaya ini dalam rangka meningkatkan kompetensi Pranata Humas dalam pembuatan program kehumasan digital dan pengelolaan komunikasi krisis.

Saat ini, Pranata Humas dituntut untuk dapat beradaptasi dan mengambil peran proaktif dalam pemanfaatan teknologi baru untuk menyampaikan informasi dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Hasyim Gautama mengungkapkan bahwa upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dilakukan Direktorat Jenderal IKP, sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas melalui uji kompetensi yang merupakan amanat dari regulasi.
 
"Selain itu secara paralel Bimtek Kiat Lulus Uji Kompetensi Program Kehumasan Digital dan Komunikasi Krisis bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait mekanisme uji kompetensi dan memperdalam kemampuan calon peserta dan substansi uji kompetensi," tuturnya.

Turut hadir sederet narasumber akademisi dan praktisi di bidangnya, serta para peserta yang terdiri dari seluruh pemangku jabatan Pranata Humas dan pengelola kepegawaian di seluruh Indonesia.

Acara bimtek ini juga dihadiri oleh Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Bali I Dewa Ketut yang hadir mewakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Bali, untuk menyampaikan pentingnya uji kompetensi untuk memastika keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki Pranata Humas.

”Uji Kompetensi dapat membantu menetapkan standar professional yang harus dipenuhi oleh pranata humas sehingga kualitas layanan yang diberikan tetap tinggi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi," ucapnya.
 
Acara Bimbingan Teknis Kiat Lulus Uji Kompetensi Program Kehumasan Digital dan Komunikasi Krisis menghadirkan tiga orang narasumber, yaitu Ketua Tim Pembinaan Kompetensi JFBKP Kementerian Komuniksai dan Informatika Asriani Sri Wahyuni yang menyampaikan terkait mekanisme uji kompetensi.

Kemudian, akademisi dan praktisi Jojo S. Nugroho yang menyampaikan materi seputar pengelolaan krisis, serta Rulli Nasrullah yang menyampaikan materi terkait program komunikasi digital. Bicara soal kehumasan, Jojo S Nugroho menyatakan bahwa apabila krisis dikelola dengan tepat, situasi ini dapat berubah menjadi positif.
 
"Isu yang tidak dikelola akan menjadi sebuah krisis. Jangan pernah kita menyepelekan sebuah isu, apalagi ada potensi isu menjadi krisis, maka tidak bisa didiamkan dan harus diselesaikan," tuturnya.
 
Dalam paparannya, akademisi dan praktisi Rulli Nasrullah atau biasa dipanggil Kang Arul, pun menyinggung perlunya pendekatan berbeda dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Ada perencanaan dan evaluasi untuk mendapatkan nilai lebih.
 
"Ketika kita paham pekerjaan dan bisa bikin kebijakan, leveling kita tidak hanya sebagai orang yang terampil saja mengerjakan, tetapi juga bisa naik levelnya dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan," katanya.

Editor: Rizqa Leony Putri

BALI, iNews.id – Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kiat Lulus Uji Kompetensi Program Kehumasan Digital dan Komunikasi Krisis di Padma Resort Legian, Bali. Upaya ini dalam rangka meningkatkan kompetensi Pranata Humas dalam pembuatan program kehumasan digital dan pengelolaan komunikasi krisis.

Saat ini, Pranata Humas dituntut untuk dapat beradaptasi dan mengambil peran proaktif dalam pemanfaatan teknologi baru untuk menyampaikan informasi dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Hasyim Gautama mengungkapkan bahwa upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dilakukan Direktorat Jenderal IKP, sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas melalui uji kompetensi yang merupakan amanat dari regulasi.
 
"Selain itu secara paralel Bimtek Kiat Lulus Uji Kompetensi Program Kehumasan Digital dan Komunikasi Krisis bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait mekanisme uji kompetensi dan memperdalam kemampuan calon peserta dan substansi uji kompetensi," tuturnya.

Turut hadir sederet narasumber akademisi dan praktisi di bidangnya, serta para peserta yang terdiri dari seluruh pemangku jabatan Pranata Humas dan pengelola kepegawaian di seluruh Indonesia.

Acara bimtek ini juga dihadiri oleh Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Bali I Dewa Ketut yang hadir mewakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Bali, untuk menyampaikan pentingnya uji kompetensi untuk memastika keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki Pranata Humas.

”Uji Kompetensi dapat membantu menetapkan standar professional yang harus dipenuhi oleh pranata humas sehingga kualitas layanan yang diberikan tetap tinggi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi," ucapnya.
 
Acara Bimbingan Teknis Kiat Lulus Uji Kompetensi Program Kehumasan Digital dan Komunikasi Krisis menghadirkan tiga orang narasumber, yaitu Ketua Tim Pembinaan Kompetensi JFBKP Kementerian Komuniksai dan Informatika Asriani Sri Wahyuni yang menyampaikan terkait mekanisme uji kompetensi.

Kemudian, akademisi dan praktisi Jojo S. Nugroho yang menyampaikan materi seputar pengelolaan krisis, serta Rulli Nasrullah yang menyampaikan materi terkait program komunikasi digital. Bicara soal kehumasan, Jojo S Nugroho menyatakan bahwa apabila krisis dikelola dengan tepat, situasi ini dapat berubah menjadi positif.
 
"Isu yang tidak dikelola akan menjadi sebuah krisis. Jangan pernah kita menyepelekan sebuah isu, apalagi ada potensi isu menjadi krisis, maka tidak bisa didiamkan dan harus diselesaikan," tuturnya.
 
Dalam paparannya, akademisi dan praktisi Rulli Nasrullah atau biasa dipanggil Kang Arul, pun menyinggung perlunya pendekatan berbeda dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Ada perencanaan dan evaluasi untuk mendapatkan nilai lebih.
 
"Ketika kita paham pekerjaan dan bisa bikin kebijakan, leveling kita tidak hanya sebagai orang yang terampil saja mengerjakan, tetapi juga bisa naik levelnya dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan," katanya.

Editor: Rizqa Leony Putri

Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar bimbingan teknis penyusunan formasi jabatan fungsional pranata humas di Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat, 5 Juli 2024. Kegiatan ini dilakukan karena pranata humas memiliki peran penting dalam pemerintahan.

”Pranata humas mengambil peran perencanaan, fungsi pelayanan informasi dan kehumasan, fungsi hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan, dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 6 Juli 2024.

Bimbingan teknis penyusunan formasi jabatan fungsional pranata humas juga dibuka daring oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong.
Usman menyampaikan dalam proses pengelolaan jabatan fungsional pranata humas (JFPH), Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik selaku pelaksana tugas Instansi pembina JFPH melakukan penyesuaian regulasi agar ASN lebih agile dalam bekerja melalui perubahan dalam metode pengusulan formasi JFPH.

”Semoga dengan adanya penyesuaian pendekatan ini, penempatan JFPH di setiap instansi pusat dan daerah kian proporsional seiring dengan semangat merealisasikan komunikasi publik yang efektif dan inklusif kepada masyarakat dan mitra pemangku kepentingan,” ujar Usman.

Baca Juga: Tingkatkan Kualitas Informasi, Ditjen PKRL Gagas Orientasi Kehumasan

Sesi pertama acara bimbingan teknis ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Firmansyah selaku Ketua Tim Pembinaan Karier Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi Publik; Meylani, selaku Pranata Humas Ahli Muda; serta Reaza Rahmatika, selaku Pranata Humas Ahli Pertama. Setelah setiap narasumber selesai menyampaikan materinya, acara berlanjut pada sesi tanya jawab dengan para peserta bimbingan teknis.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan pelaksanaan uji petik kertas kerja formasi JFPH untuk kategori keahlian dan keterampilan.

(AZF)