JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan era pelayanan publik lambat akan segera tertinggal.

Transformasi digital, menurut Bima, bukan sekadar pilihan tetapi kebutuhan yang mendesak. Digitalisasi akan mengintegrasikan seluruh aspek pelayanan publik, terutama di sektor dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), demi efisiensi dan kecepatan.

"Tidak ada pilihan bagi jajaran pemerintah selain beradaptasi dengan digital, terutama dalam memberikan layanan publik, agar bisa makin cepat dan efisien," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/11/2024), seperti dikutip dari Antara.

Bima menggarisbawahi tren global yang mengarah pada tata kelola pemerintahan serbadigital. Ia berpendapat, pemerintahan lambat dan tidak efisien akan tertinggal, sementara semua aspek harus terintegrasi.

Menurutnya, pelayanan publik yang terpisah-pisah hanya akan menunjukkan ketertinggalan. Pengambilan keputusan di masa depan, tambah Bima, juga diperkirakan akan sangat bergantung pada kecerdasan buatan (AI).

“Yang tidak cepat dan tidak efisien pasti ditinggal. Semua terintegrasi. Kalau sendiri-sendiri, berarti ketinggalan zaman,” ujar Bima.

Selain itu, Bima menekankan pemerintah harus membuka diri terhadap keterlibatan masyarakat yang kini semakin aktif melalui berbagai platform.

Transformasi ini, kata Bima, memerlukan akselerasi, kesiapan infrastruktur, dan tata kelola yang lincah dan adaptif. Bima juga mendorong inovasi tanpa batas dalam pelayanan publik.

“Enggak bisa lagi business as usual. Enggak ada lagi ruang untuk copy paste, tetapi menyesuaikan, lincah, fleksibel, dan adaptif. Selalu ada kebutuhan untuk inovasi,” ucap Bima.

Menurut Wamendagri, persoalan dukcapil memang kompleks. Ia berharap ada kebersamaan dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten supaya berbagai tantangan dapat diselesaikan lebih efektif.

Jakarta -

Digitalisasi saat ini menjadi pilar penting dalam memperkuat pondasi pemerintahan modern di era perkembangan teknologi yang semakin pesat. Digitalisasi tidak hanya sekadar adaptasi teknologi, tetapi juga sebuah langkah strategis yang mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan efisien.

Dengan adanya teknologi digital, proses administrasi dan pelayanan publik dapat dijalankan dengan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat.

Direktur Digital Business Peruri Farah Fitria Rahmayanti menyampaikan bahwa Pemanfaatan Big Data dan AI dalam pemerintahan dapat membantu proses pengambilan keputusan dan merumuskan kebijakan yang sesuai berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Peruri sebagai GovTech Indonesia yang diberi nama INA DIGITAL merupakan penyelenggara keterpaduan layanan digitalisasi pemerintah yang fokus terhadap penggunaan teknologi terkini guna menyediakan layanan dengan prinsip user-centric, di mana desain dan pengembangannya berfokus pada kebutuhan dan pengalaman pengguna.

Dalam diskusi tersebut, Imam Resti M selaku Kepala Bidang Tata Kelola BSrE, menggarisbawahi tiga kunci penting dalam upaya transformasi digital yaitu growth mindset, innovation, dan teamwork.

Imam menjelaskan, membangun pola pikir yang adaptif sangat penting untuk perkembangan yang berkelanjutan dan menciptakan budaya yang terbuka terhadap kemajuan. Ia juga menyatakan bahwa keberhasilan transformasi digital bergantung pada sinergi dan keterlibatan semua pihak.

Setiaji selaku Chief of DTO Kementerian Kesehatan juga membagikan pengalamannya dalam penerapan teknologi digital di sektor kesehatan. Ia menjelaskan bagaimana data dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Setiaji berharap bahwa kolaborasi antara teknologi dan industri kesehatan dapat terus ditingkatkan untuk mencapai sistem dan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik ke depannya.

INA DIGITAL sebagai bagian dari PERURI menyoroti pentingnya mengutamakan pengalaman pengguna (user experience) dalam mengembangkan produk atau layanan digital untuk memastikan bahwa produk yang diciptakan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Setiap fitur dirancang untuk memudahkan akses pengguna dan memastikan bahwa pengguna dapat memahami dan memanfaatkan layanan yang tersedia dengan baik.

Median Yuli Hartanto selaku Head of Government Digital Solution and Service Digital PERURI mengharapkan kegiatan ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia. "Kami berharap kegiatan ini dapat mendorong pemanfaatan teknologi dalam menghadapi tantangan di masa depan dan menjadi langkah awal untuk dapat memanfaatkan teknologi dan menciptakan solusi yang inovatif," ujar Median.

Ditunjuk sebagai GovTech Indonesia berdasarkan Perpres 82/2023, PERURI berkolaborasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN) menyelenggarakan acara BE TALK dengan tema "Big Data and AI for Digital Government Improvement" di Balai Subono Mantofani, Kantor PERURI Jakarta pada Selasa (29/10).

Acara ini fokus membahas pemanfaatan teknologi terkini, khususnya Big Data dan Artificial Intelligence (AI) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik di Indonesia, sejalan dengan asas cita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam menciptakan pemerintahan berbasis digital.

(kil/kil)

JAKARTA - Sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola layanan publik, Ombudsman Republik Indonesia menggelar sosialisasi dan edukasi kepada Bank BRI tentang pencegahan maladministrasi. Kegiatan ini berlangsung di Radio Auditorium Brilian, Kantor Pusat BRI di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Ombudsman Republik Indonesia berperan krusial sebagai pengawas dan penegak tata kelola pelayanan publik. Institusi ini bertanggung jawab dalam mengawasi, menyelesaikan laporan dan aduan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia Sektor Perekonomian Yeka Hendra Fatika menjelaskan, ?Kami tidak hanya mengawasi, tetapi juga berupaya membangun hubungan kolaboratif dengan penyelenggara layanan, termasuk BRI, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Good Governance diterapkan secara efektif,? ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengungkapkan, touch point pengaduan nasabah telah bergeser dari konvensional ke digital channel melalui Sabrina dan BRImo. BRI juga telah mengembangkan tracking system pengaduan sehingga nasabah dapat memantau tahapan proses penanganan pengaduan.

?BRI berkomitmen senantiasa memberikan solusi yang tepat untuk membangun kepercayaan nasabah sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance,? ujar Andrijanto.

Meningkatnya penggunaan layanan digital, BRI mencatat pertumbuhan pengguna aplikasi mobile banking mencapai 24,66 persen dibandingkan tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya dan beralih ke layanan digital yang lebih efisien dan transparan.

Kolaborasi antara BRI dan Ombudsman diharapkan dapat menjawab tuntutan tersebut, serta memperkuat mekanisme pengaduan yang ada, sehingga masyarakat merasa lebih terlindungi.

Ombudsman dan BRI berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan pelayanan publik yang lebih baik. Melalui edukasi dan kolaborasi yang intensif, diharapkan dapat mengurangi kasus maladministrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan perbankan.

Kegiatan sosialisasi ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga publik dan sektor perbankan dalam menciptakan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, BRI dan Ombudsman siap menghadapi tantangan di era digital dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakat.

JAKARTA - PT Taspen (Persero) meraih penghargaan bergengsi sebagai Penyelenggara inovasi Pelayanan Publik Terbaik tahun 2024 dan Penyelenggara Inovasi Terbaik dari Kelompok Instansi Keberlanjutan dalam kompetisi tahunan Pemantauan Berkelanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI), yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).

Penghargaan diberikan oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas kepada Direktur Operasional Taspen Ariyandi, di Sheraton Grand Jakarta City Hotel, Selasa (8/10/2024). Taspen dinilai berhasil dalam menghadirkan tiga inovasi unggulan: Aplikasi Sistem Informasi Gaji (SIMGAJI) Taspen, Taspen One Hour Online Service (TOOS), dan Wirausaha Pintar.

Penghargaan ini membuktikan keberhasilan perseroan dalam menghadirkan inovasi pelayanan publik. Sehingga, peserta mendapatkan layanan yang optimal melalui pemberian akses informasi yang mudah, cepat, dan transparan.

Terkait hal ini, Corporate Secretary Taspen Henra menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PANRB, atas penghargaan yang telah diberikan kepada Taspen. "Taspen berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kesejahteraan ASN melalui inovasi-inovasi yang relevan dan tepat guna," kata Henra.

Taspen akan senantiasa berinovasi dalam memberikan layanan terbaik bagi para peserta, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para pensiunan. Kementerian PANRB mengapresiasi Taspen karena inovasinya dinilai mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik, terutama ASN dan pensiunan.

Sejak pertama kali hadir pada tahun 2012, SIMGAJI Taspen memudahkan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia untuk mengelola data gaji ASN di wilayah kerja masing-masing. Melalui SIMGAJI, Pemda dapat mengajukan permohonan klaim atau nonklaim kepada Taspen secara langsung, berdasarkan data pada SIMGAJI, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat.

Hingga Juli 2024, sebanyak 96,9% Pemda di seluruh Indonesia telah menggunakan SIMGAJI. Inovasi lainnya yang turut diakui Kementerian PANRB adalah Taspen One Hour Online Service (TOOS).

TOOS adalah layanan satu pintu yang memungkinkan peserta untuk melakukan pengajuan klaim dan nonklaim dari mana saja, tanpa harus datang ke kantor Taspen. Dengan waktu penyelesaian maksimal satu jam, setelah dokumen dinyatakan lengkap.

Layanan ini menjadi solusi praktis bagi peserta yang membutuhkan kecepatan dan kemudahan dalam mengakses layanan Taspen, khususnya di era digital yang serba cepat.Jumlah pengguna TOSS mengalami peningkatan tahunan sebesar 87,6% dalam periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2024, seluruh klaim diproses 100% melalui TOOS.

Selanjutnya, Program Wirausaha Pintar Taspen juga turut mendapatkan perhatian dalam penghargaan ini. Wirausaha Pintar adalah program kewirausahaan yang ditujukan untuk ASN yang akan memasuki masa pensiun, khususnya bagi mereka yang akan pensiun 2-3 tahun lagi.

Program ini bertujuan untuk memotivasi ASN agar lebih mudah bertransformasi menjadi wirausahawan dengan membuka usaha, sehingga tetap produktif dan mandiri secara finansial di masa pensiun.

Wirausaha Pintar juga memberikan kemudahan akses pinjaman modal melalui kerja sama dengan 45 bank mitra Taspen, untuk mendukung keberhasilan para peserta dalam menjalankan usaha mereka. Sejak diinisiasi pada tahun 2019, program Wirausaha Pintar telah menghasilkan lebih dari 1.900 mitra.

Tahun 2023, Taspen mencetak pencapaian gemilang sebagai satu-satunya BUMN yang meraih penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2023 untuk program Taspen One Hour Online Service (TOOS), ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB.

Melalui berbagai apresiasi ini, Taspen terus memperkuat komitmen untuk menghadirkan solusi yang relevan dan berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan publik yang unggul. Sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir, yang mendorong BUMN untuk berfokus pada layanan publik dan menekankan pentingnya optimalisasi pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Ombudsman RI menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintah adalah landasan penting bagi kestabilan pemerintahan.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan, diperlukan standar pelayanan publik yang jelas dan terukur, yang bisa menjadi panduan dalam setiap proses layanan, demi menjamin transparansi serta akuntabilitas.

"Revolusi terjadi ketika kepercayaan hilang," ujar Johanes saat menerima kunjungan dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) di Aula Gedung Ombudsman RI, sebagaimana dikonfirmasi Sabtu (12/10/2024).

Dia melanjutkan, Ombudsman RI berpegang pada mandat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI memiliki kantor perwakilan di 34 provinsi, yang berperan untuk mencegah dan mengawasi terjadinya malaadministrasi dalam pemerintahan.

Johanes mengatakan pelayanan publik adalah hak asasi setiap individu, tak terbatas hanya pada warga negara. Setiap orang berhak mendapatkan layanan publik yang layak dan berkualitas.

Namun, masih banyak kendala yang dihadapi dalam peningkatan mutu pelayanan publik, seperti persepsi negatif terkait pungutan liar (pungli) dan ketidakjelasan prosedur.

"Masyarakat masih memiliki persepsi publik yang negatif, salah satunya terkait pungli, yakni pungutan yang tidak semestinya dibebankan kepada negara," tuturnya.

Selain itu, Johanes juga menyoroti keluhan masyarakat mengenai lambannya pelayanan publik. Ombudsman RI menerima banyak laporan tentang layanan yang belum mencapai standar yang diinginkan.

Menurutnya, kurangnya kepatuhan terhadap prosedur layanan dan masih maraknya malaadministrasi menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik. Ia bahkan menyebut malaadministrasi ini sering dianggap sebagai benih awal dari korupsi.

"Untuk itu pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik merupakan kunci utama," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini dan MPP Bergerak (Mobile) akan segera hadir di Sumedang, yang akan dimulai di Kecamatan Jatinangor.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati, Jumat (4/10/2024).

Menurut Tuti, layanan MPP yang cepat, mudah dan terjangkau semua kalangan baru hanya ada satu di Sumedang yakni di depan Alun-alun Sumedang. Untuk itu, perlu adanya MPP Mini dan MPP Bergerak.

Hal itu dilakukan untuk memantapkan layanan publik serta mengoptimalkan sisi pendapatan asli daerah (PAD).

"Tujuannya untuk mengakomodir wilayah yang banyak penduduknya dan terutama di Kecamatan Jatinangor yang berada di kawasan perkotaan," ujarnya.

Tuti mengatakan dirinya akan mengecek persiapan MPP Mini dan MPP Bergerak yang rencananya akan diujicobakan pada tanggal 17 Oktober 2024.

"Adapun sasaran layanan di antaranya yaitu Kecamatan Cimanggung, Pamulihan, Jatinangor, Tanjungsari dan Sukasari," tuturnya.

Tuti menambahkan, saat ini Pemda Sumdang juga sedang membangun Smart City Jatinangor sebagai upaya meningkatan pelayan di kawasan Jatinangor.

"Kita rumuskan untuk yang menjadi prioritas, terutama dalam mengoptimalkan layanan. Kita akan melakukan uji coba di Jatinangor nanti dan kita lihat apa saja masalah dan kendalanya," ucapnya.

Tuti juga berharap uji coba penyelenggaraan MPP Mini dan MPP Bergerak bisa berjalan lancar sehingga hasil yang didapatpun bisa optimal.

Jakarta -

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II (Kanwil DJP Jaksel II) meluncurkan program pelayanan ramah disabilitas bertajuk 'LARAS'. Layanan ini setidaknya sudah tersedia di 9 kantor pelayanan pajak wilayah II Jakarta Selatan.

Kepala Kawil DJP Jaksel II, Neilmaldrin Noor, menyebut layanan ramah disabilitas ini bermula dari program Duta Transformasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar kementerian dapat melayani lebih baik.

"Nah kami menerjemahkan itu di Kanwil Jakarta Selatan II, kami mencoba mengambil inisiatif dengan menyediakan LARAS ini," kata Neilmaldrin di KPP Pratama Jakarta Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2024).

"LARAS ini sudah terstandarisasi di 9 kantor pelayanan pajak yang ada di Kandil DJP Jakarta Selatan II. Jadi kebetulan saja hari ini di KP Pertama Cilandak kita melakukan launchingnya, tapi bukan berarti hanya KP Pertama Cilandak, tapi di 8 KPP lainnya di wilayah Kandil Jakarta Selatan II ini ada LARAS juga," sambungnya.

Berbagai sarana dan prasarana yang sudah disiapkan pihaknya untuk memfasilitasi penyandang disabilitas mulai dari guiding block untuk memandu tunang netra, hingga ketersediaan kursi roda dan tongkat untuk membantu mereka yang kesulitan berjalan.

"Terakhir ini adalah yang kami kembangkan, kami mempelajari, menyiapkan anggota ataupun pegawai yang melayani di tempat pelayanan terpadu itu dapat menggunakan bahasa isyarat," jelas Neilmaldrin.

Dalam hal ini, ia mengaku Kanwil DJP Jaksel II sudah mengadakan kerja sama dengan Sekolah Luar Biasa 02 Jakarta dan pihak-pihak lainnya untuk melatih beberapa pegawai di setiap kantor pelayanan pajak untuk bisa mengerti bahasa isyarat.

"Jadi ini merupakan satu terobosan dari Kanwil Jakarta Selatan II untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang disabilitas," ucapnya.

(fdl/fdl)

Jakarta: Pemerintah bersama seluruh komponen mengupayakan pelayanan kesehatan maksimal bagi masyarakat, hingga ke daerah terluar dan pedalaman. TNI mendukung hal tersebut dengan pelayanan kesehatan gratis, salah satunya di Kampung Keikey, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

"Inisiatif Satgas Yonif 6 Marinir melaksanakan pelayanan kesehatan gratis kepada warga Kampung Keikey," kata Panglima HABEMA, Brigjen TNI Lucky Avianto, dalam keterangan tertulis yang dikutip, Jumat, 27 September 2024.

Menurut dia, pelayanan itu diberikan di tengah tugas Operasi Pengamanan Perbatasan Mobil RI-PNG. Satgas Yonif 6 Marinir, khususnya Pos Bravo pimpinan Letda Mar Alter, menginisiasi pelayanan kesehatan gratis untuk warga di Distrik Dekai tersebut.
"Kegiatan Teritorial ini dilakukan dalam rangka membantu kesulitan warga setempat dalam bidang kesehatan, yang merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat," kata Lucky.

Brigjen Lucky mengatakan satuan yang memiliki tim medis itu melayani berbagai keluhan kesehatan dari warga. Antara lain, pemeriksaan kesehatan umum, pengobatan penyakit ringan, pemberian vitamin, serta edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan menjalankan pola hidup sehat.

"Ini merupakan kepedulian TNI memberikan bantuan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya bidang kesehatan, dalam rangka mendukung upaya percepatan pembangunan di wilayah Papua," kata Lucky.

Pelayanan kesehatan itu menyedot animo masyarakat, dengan banyaknya waga Keikey yang hadir di Pos Bravo. Salah satu diantaranya terdapat Mama Ria Turnib yang mendapatkan pelayanan terhadap penyakit yang sedang dideritanya yakni flu, serta pemberian obat dan vitamin.

“Terima kasih Komandan Marinir. Saya lebih sehat sekarang. Tuhan memberkati," kata Mama Ria.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

JAKARTA - Rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menambah jumlah kementerian menjadi 44 dalam kabinetnya telah memicu beragam tanggapan dari berbagai pihak. Penambahan ini dinilai bisa memberikan peluang yang lebih besar untuk pelayanan publik , namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan koordinasi antar kementerian.

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan, penambahan jumlah kementerian sepanjang tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tidak menjadi masalah.

?Kami melihatnya oke-oke saja, dalam arti malah memberikan peluang yang lebih besar untuk pelayanan publik,? kata Trubus dalam Market Review IDX Channel pada Selasa (24/9/2024).

Trubus menambahkan, banyaknya Kementerian dan Lembaga diyakini akan membuat fokus pelayanan publik menjadi lebih prioritas. Contoh pemisahan yang diusulkan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Pemisahan ini, selama tidak mengganggu APBN dan tetap fokus pada pelayanan, dinilai bisa memberikan keuntungan.

Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diharapkan dapat lebih fokus pada perumahan rakyat dan infrastruktur, tidak hanya di Proyek Strategis Nasional (PSN) tetapi juga di pusat dan daerah.

?Yang penting bagaimana jangan sampai tebang pilih dan tumpang tindih kebijakan,? imbuh Trubus.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter CORE, Akhmad Akbar Susamto mengatakan, penambahan kementerian bisa mengakomodir kebutuhan yang lebih spesifik, namun koordinasi dan efektivitas pengambilan kebijakan menjadi lebih rumit.

?Problemnya, koordinasi lebih rumit, efektivitas pengambilan kebijakan lebih rumit,? kata Akbar.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta para pejabat publik tidak melakukan cawe-cawe. Menurutnya, sangat penting untuk membuat kepercayaan publik tetap terjaga.

"Dalam perjalanan hidup saya 10 tahun di pemerintahan, hampir, ada hal yang penting. Satu legal certainty dan policy certainty. Jadi kita harus bangun kepercayaan kita sebagai pejabat publik jangan sampai cawe-cawe," tegas Luhut dalam Temu Bisnis P3DN VIII di ICE BSD, Tangerang, Selasa (17/9/2024).

Menurutnya, tanpa konflik kepentingan, pejabat publik tidak memiliki beban ketika menyampaikan pernyataan ke publik. Ia lalu menegaskan bahwa pejabat publik adalah pelayan rakyat.

"Kalau tidak ada konflik kepentingan dari Anda sebagai pejabat publik, Anda ngomong apa aja silakan. Saya nggak peduli, saya ngomong aja menurut saya logika saya benar, saya tanya datanya, saya ngomong aja. Karena apa? saya dibayar untuk melayani. Jadi pejabat, saya ingin garis bawahi, adalah pelayan dari publik. Kita bukan jadi mandor," ujarnya.

Luhut lantas meminta semua pihak terus membangun kerja sama tim. Apalagi, kata dia, menjalankan urusan pemerintah tidaklah sempurna.

Ia lantas menyindir pihak yang banyak berbicara soal pemerintah, dan menawari mereka untuk duduk langsung di pemerintah. Menurut Luhut, berbicara memang lebih mudah, meskipun eksekusinya tidak mudah.

"Pemerintah itu pasti ada kurang lebihnya, nggak mungkin sempurna. Gampang orang ngomong begini begitu, coba dia duduk. Atau lihat waktu dia duduk, kan jejak digitalnya ada. Apa yang dia lakukan, apa yang udah kau berikan kontribusi pada republik ini," tutupnya.

Simak juga Video 'Luhut Soroti Kualitas Pariwisata dan Perilaku Turis Asing di Bali':

[Gambas:Video 20detik]

(ily/rrd)

Indonesia menempati urutan keempat dengan persentase tertinggi untuk kelompok lanjut usia (lansia) yang bekerja, setelah Timor Leste, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon. Pada kurun waktu 2017-2021, sebanyak 31 persen lansia perempuan dan 58 persen lansia laki-laki Indonesia bekerja.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud mengungkapkan, peningkatan jumlah lansia sebenarnya dapat memberikan keuntungan berupa bonus demografi kedua, yaitu keadaan di mana proporsi penduduk usia tua semakin banyak namun produktif dan masih memberikan sumbangan bagi perekonomian negara.

“Hal ini tidak dapat kita hindari karena jumlah usia produktif saat ini berlimpah dan beberapa tahun yang akan datang kelompok usia produktif sekarang pun juga akan memasuki masa usia lanjut atau pensiun. Dengan mengambil beberapa contoh di Indonesia, ada beberapa tantangan bagi kita ke depan,” kata Restuardy dalam sesi Local Government Forum on Older People Policies pada acara 2024 Asia-Pacific Regional Conference on Population Ageing: Reframing Ageing di Bali, Rabu (11/9/2024) malam.

Tantangan pertama, kata Restuardy yaitu aspek kesehatan. Pada 2023 lansia yang mengalami keluhan kesehatan adalah 41,49%, turun 95 persen dibandingkan 2019. Begitu juga persentase kesakitan lansia 19,72 persen pada 2023, atau turun 6 persen dibandingkan 2019. Menurut dia, hal ini menandakan pembangunan kesehatan semakin baik namun lansia penyandang disabilitas juga cenderung mengalami keluhan kesehatan yang memerlukan penanganan dan perhatian.

Restuardy menambahkan, tantangan kedua dari aspek kemandirian fiskal. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, rasio ketergantungan lansia terus meningkat dari 15,2 persen di 2020 menjadi 17,1 persen di 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok usia produktif akan menanggung kelompok usia non produktif yang terus bertambah ke depan.

Kata Restuardy, tingginya rasio ketergantungan lansia ini akan semakin diperparah apabila tidak diambil langkah atau tidak ada kesiapan finansial. Sementara di sisi lain, persentase rumah tangga lansia yang memiliki jaminan sosial juga relatif terbatas.

“Tantangan yang ketiga adalah aspek ketenagakerjaan. Persentase lansia bekerja di Indonesia meningkat 64,5% dari 47,9% di 2014 menjadi 59,9% di tahun 2023. Akan tetapi persentase ini didominasi oleh lansia dengan pendidikan dan rata-rata penghasilan yang relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan lapangan kerja dan level pekerjaan menengah ke atas juga harus dibuka kesempatannya bagi lansia,” ungkap Restuardy.

Restuardy menambahkan, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan pemerintah daerah ke depan. Salah satunya adalah optimalisasi pelayanan dasar dengan menerapkan standar pelayanan minimal yang juga menjangkau para lanjut usia.

Kata dia, pemerintah daerah perlu menyediakan pelayanan dasar yang juga menjangkau kebutuhan dasar warga negara, khususnya lansia, seperti akses terhadap air minum, penyediaan kebutuhan rehabilitasi sosial dasar, hingga pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebencanaan.

Unit Lead Decentralisation and Government DFAT, Kedutaan Australia Jakarta Astrid Kartika menambahkan, Pemerintah Australia berkomitmen untuk memperkuat upaya Indonesia dalam memperluas cakupan perlindungan sosial, termasuk bagi para lansia. Contohnya melalui sejumlah program kemitraan pembangunan di Australia dan Indonesia, seperti SKALA.

“SKALA juga bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk membangun kapasitas mereka agar kelompok masyarakat yang rentan seperti lansia dapat terlindungi dengan lebih baik. Secara khusus, saya senang dengan dukungan SKALA terhadap program PAITUA yang memberikan perlindungan kepada para lansia di Provinsi Papua Barat Daya,” jelas Astrid.

Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad mengatakan, sudah 15 ribu orang yang mengikuti program PAITUA.

“Pada program PAITUA ini, kita memberikan perlindungan hari tua dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada setiap orang yang berusia 65 tahun ke atas dengan memberikan bantuan Rp250 ribu per bulan. Sehingga dengan adanya dukungan ini tentunya kita harapkan akan memberikan beberapa manfaat. Manfaat yang pertama adalah mengurangi ketergantungan orang itu terhadap anak maupun keluarga,” jelas Musa’ad.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Maliki, menjelaskan, berdasarkan data Bappenas tahun 2020, 10% penduduk Indonesia adalah lansia dan diprediksi di tahun 2045 akan meningkat hingga 25% populasi penduduk Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia tengah bergerak menuju penuaan penduduk.

Peranan pemerintah untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dan berkurangnya beban bagi penduduk lansia menjadi penting. Apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, melalui Program PAITUA, secara langsung menjawab amanat Stranas Kelanjutusiaan, khususnya untuk perlindungan sosial.

"Pemerintah pusat, khususnya Bappenas, selalu konsisten mendorong keberpihakan pemerintah pada kelompok rentan. Tentunya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bisa menjadi contoh dan praktik baik bagi daerah lain tentang bagaimana inisiatif daerah bisa menjadi lebih progresif dan afirmatif terhadap kesejahteraan lanjut usia,” kata Maliki.

"Melalui program seperti PAITUA, dengan kolaborasi dengan berbagai pihak dan partisipasi kuat masyarakat, kita pastikan bahwa penduduk lansia di Indonesia, baik saat ini dan di masa mendatang, akan bahagia, mandiri, sejahtera, bermartabat, produktif, dan dapat berkontribusi aktif terhadap pembangunan mencapai Indonesia Emas 2045.” pungkas Maliki.

Jakarta -

Pemerintah akan merilis secara terbatas 3 aplikasi tol pelayanan publik INA Digital. Menteri PAN-RB Azwar Anas menyampaikan 3 aplikasi tersebut adalah INA-Gov, INA-Pas, dan INA-Ku. Peluncurannya sendiri akan dilakukan pada minggu ke-4 bulan September 2024 ini.

"Alhamdulillah, keterpaduan layanan digital pemerintah Indonesia ini akan segera menjadi nyata. Setelah ratusan rapat kita lewati, insyaallah budaya silo dan ego sektoral telah kita hadapi demi mencapai Keterpaduan Layanan Digital. Inilah saya kira pondasi awal Jalan Tol Pelayanan Publik melalui transformasi digital pemerintah telah kita kerjakan," beber Azwar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

Aplikasi yang pertama adalah INA-Gov yang akan menjadi portal administrasi pemerintahan yang menggabungkan berbagai layanan aparatur negara. Mulai dari melihat profil ASN, sasaran kinerja, media pembelajaran, layanan kenaikan pangkat mutasi, hingga pemberhentian.

Kemudian, INA-Ku sendiri adalah portal pelayanan publik yang menginteroperabilitaskan berbagai layanan, mulai dari kesehatan, bantuan sosial, sampai BPJS Kesehatan.

Azwar menjelaskan ada 19 fitur awal dalam aplikasi INA-Ku nantinya. Dia memaparkan untuk sektor pendidikan misalnya masyarakat bisa melihat dan mengakses program Kartu Indonesia Pintar lewat aplikasi ini.

Kemudian untuk urusan kesehatan, masyarakat bisa melihat dan mengakses layanan rawat inap rumah sakit, imunisasi, hingga sertifikat vaksin dari aplikasi INA-Ku. Layanan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan pun bisa diakses melalui aplikasi yang sama.

"Kemudian administrasi pemerintahan itu mulai perubahan pendidikan, cetak KK, cetak biodata WNI, perubahan golongan darah, surat keterangan pindah, pindah pecah KK, kelahiran WNI belum ada NIK, kelahiran WNI sudah ada NIK, itu di kependudukan," papar Azwar Anas.

Sementara itu, aplikasi INA-Pas sendiri akan membuat masyarakat bisa memiliki identitas digital terpadu dengan skema single sign-on. Aplikasi ini akan menjadi ujung tombak keterpaduan sistem aplikasi.

"Alhamdulillah setelah lebih dari 36 kali rapat, kita sekarang sudah punya SSO di INA-Pas untuk masuk ke layanan ke dalam Portal Nasional Digital ID," ujar Azwar Anas.

Dalam keterangan resmi Kementerian PAN-RB disebutkan rilis terbatas tahap 1 atau aplikasi alpha pada 3 layanan tadi akan melibatkan 10.000 ASN pada aplikasi INA-Gov dan 40.000 pengguna pada aplikasi INA-Ku. Rilis terbatas ini dilakukan dalam rangka pengenalan fitur dasar kepada pengguna.

Kemudian rencana hingga akhir tahun akan ada perilisan tahap 2 dalam bentuk aplikasi beta yang akan diperluas dengan melibatkan 138 instansi pemerintah pada INA-Gov dan lebih dari 40.000 pengguna untuk INA-Ku.

Lihat juga Video: Hakim Nilai Perbuatan Eks Dirut JJC Bikin Tol MBZ Tak Nyaman Dilalui

[Gambas:Video 20detik]

(hal/fdl)