IDXChannel - Presiden Maladewa Mohamed Muizzu telah memecat lebih dari 225 pejabat politik, termasuk menteri, dalam upaya mengurangi pengeluaran negara di Samudra Hindia yang kekurangan uang itu.

Mohamed Muizzu memerintahkan pemecatan orang-orang yang ditunjuknya setelah berkuasa tahun lalu karena negara kecil namun berlokasi strategis itu berjuang mencegah krisis utang.

"Pengurangan signifikan dalam penunjukan pejabat politik ini sejalan dengan upaya presiden yang lebih luas untuk merampingkan operasi pemerintah dan memastikan penggunaan dana publik yang lebih efisien," ujarnya.

Di antara mereka yang dipecat adalah tujuh menteri negara, 43 wakil menteri, dan 178 direktur politik. Tidak jelas fungsi apa yang mereka lakukan di negara kecil berpenduduk sekitar setengah juta orang itu.

Pernyataan tersebut tidak menyebutkan berapa banyak lagi pejabat politik yang masih menjabat dalam pemerintahan, tetapi menjelaskan pengurangan staf secara besar-besaran akan menghemat anggaran negara sekitar USD 370 ribu per bulan. Maladewa mengatakan pada September bahwa masalah keuangannya bersifat "sementara" dan negara tersebut tidak berencana mencari dana talangan dari Dana Moneter Internasional meskipun ada peringatan tentang kemungkinan gagal bayar oleh negara.
Dikenal sebagai tujuan liburan mewah dengan pantai pasir putih bersih dan resor terpencil, Maladewa juga telah menjadi pusat geopolitik. China dan India adalah dua pemberi pinjaman bilateral terbesar bagi Maladewa yang terdiri dari 1.192 pulau karang yang tersebar di sepanjang garis khatulistiwa itu.

China telah menjanjikan lebih banyak pendanaan sejak kemenangan Muizzu tahun lalu, yang berterima kasih kepada Beijing atas "bantuan tanpa pamrih" untuk dana pembangunan.

Muizzu disambut di New Delhi bulan ini oleh Perdana Menteri India Narendra Modi, yang meluncurkan dukungan keuangan untuk mendukung ekonomi Male yang sedang berjuang. Data resmi menunjukkan utang luar negeri Maladewa mencapai USD3,37 miliar pada kuartal pertama tahun ini, setara dengan sekitar 45 persen dari produk domestik bruto.

China menyumbang sekitar 20 persen dari utang luar negeri, sementara India hanya memiliki kurang dari 18 persen.

(Dian Kusumo Hapsari)