Produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS), Boeing hampir mendapatkan dana sekitar US$ 15 miliar atau setara Rp 233 triliun (kurs Rp 15.569) melalui penerbitan saham biasa dan obligasi wajib konversi. Upaya ini diambil untuk memperkuat keuangan di tengah krisis yang makin parah karena adanya pemogokan kerja.

Melansir dari Reuters, Kamis (17/10/2024) baru-baru ini perusahaan tersebut telah mengajukan dokumen kepada regulator pasar modal di AS untuk menghimpun dana hingga US$ 25 miliar. Pengumpulan dana ini melalui tawaran saham dan utang dengan mempertaruhkan peringkat kredit investasinya. Meski begitu, salah satu sumber informasi Reuters menilai dana sebesar US$ 15 miliar mungkin tidak cukup untuk menyelesaikan krisis yang terjadi di perusahaan tersebut.

Selain itu, Boeing juga sedang mempertimbangkan transaksi keuangan terstruktur untuk mengumpulkan dana hingga US$ 5 miliar. Namun, Boeing tidak segera menanggapi rencana tersebut.

Perusahaan dirgantara tersebut telah mengalami krisis beruntun, mulai dari pengetatan pengawasan oleh regulator, pembatasan produksi, hingga hilangnya kepercayaan pelanggan sejak tragedi pesawat 737 MAX.

Boeing telah menghabiskan banyak uang sepanjang tahun. Untuk itu, mereka mengumumkan akan menghimpun dana melalui pasar modal. Perusahaan tersebut juga telah mendapatkan perjanjian kredit senilai US$10 miliar dengan konsorsium bank-bank besar AS, seperti Bank of America, Citibank, Goldman Sachs, JPMorgan.

Empat sumber investor dan perbankan mengatakan perwakilan dari pemberi pinjaman tersebut tengah menanyakan minat terhadap penawaran gabungan saham baru dan obligasi konservasi wajib, obligasi hibrida yang dapat dikonversi menjadi ekuitas pada atau sebelum tanggal ditentukan. Sekitar US$10 miliar dalam bentuk saham baru sedang dipertimbangkan untuk dijual oleh perusahaan tersebut dan hampir US$ 5 miliar dalam bentuk obligasi konservasi wajib.

Salah satu dari empat sumber mengatakan kesepakatan itu dijadwalkan akan ditetapkan setelah laporan laba kuartal ketiga Boeing pada 23 Oktober.

IDXChannel - Presiden Maladewa Mohamed Muizzu telah memecat lebih dari 225 pejabat politik, termasuk menteri, dalam upaya mengurangi pengeluaran negara di Samudra Hindia yang kekurangan uang itu.

Mohamed Muizzu memerintahkan pemecatan orang-orang yang ditunjuknya setelah berkuasa tahun lalu karena negara kecil namun berlokasi strategis itu berjuang mencegah krisis utang.

"Pengurangan signifikan dalam penunjukan pejabat politik ini sejalan dengan upaya presiden yang lebih luas untuk merampingkan operasi pemerintah dan memastikan penggunaan dana publik yang lebih efisien," ujarnya.

Di antara mereka yang dipecat adalah tujuh menteri negara, 43 wakil menteri, dan 178 direktur politik. Tidak jelas fungsi apa yang mereka lakukan di negara kecil berpenduduk sekitar setengah juta orang itu.

Pernyataan tersebut tidak menyebutkan berapa banyak lagi pejabat politik yang masih menjabat dalam pemerintahan, tetapi menjelaskan pengurangan staf secara besar-besaran akan menghemat anggaran negara sekitar USD 370 ribu per bulan. Maladewa mengatakan pada September bahwa masalah keuangannya bersifat "sementara" dan negara tersebut tidak berencana mencari dana talangan dari Dana Moneter Internasional meskipun ada peringatan tentang kemungkinan gagal bayar oleh negara.
Dikenal sebagai tujuan liburan mewah dengan pantai pasir putih bersih dan resor terpencil, Maladewa juga telah menjadi pusat geopolitik. China dan India adalah dua pemberi pinjaman bilateral terbesar bagi Maladewa yang terdiri dari 1.192 pulau karang yang tersebar di sepanjang garis khatulistiwa itu.

China telah menjanjikan lebih banyak pendanaan sejak kemenangan Muizzu tahun lalu, yang berterima kasih kepada Beijing atas "bantuan tanpa pamrih" untuk dana pembangunan.

Muizzu disambut di New Delhi bulan ini oleh Perdana Menteri India Narendra Modi, yang meluncurkan dukungan keuangan untuk mendukung ekonomi Male yang sedang berjuang. Data resmi menunjukkan utang luar negeri Maladewa mencapai USD3,37 miliar pada kuartal pertama tahun ini, setara dengan sekitar 45 persen dari produk domestik bruto.

China menyumbang sekitar 20 persen dari utang luar negeri, sementara India hanya memiliki kurang dari 18 persen.

(Dian Kusumo Hapsari)

Produsen pesawat asal Amerika Serikat, Boeing, berencana untuk meminjam sekitar US$ 10 miliar atau Rp 155,41 triliun (kurs Rp 15.541/dolar AS) dari berbagai bank besar. Pinjaman ini diajukan Boeing saat perusahaan sudah memiliki utang jangka panjang hingga ratusan triliun rupiah.

Melansir dari CNN, Rabu (16/10/2024), perusahaan memutuskan untuk mengajukan utang imbas berbagai krisis yang dialaminya, mulai dari penurunan pesanan pesawat imbas berbagai kecelakaan yang pernah terjadi sebelumnya, hingga mangkraknya produksi pesawat imbas aksi mogok kerja karyawan.

Perihal pengajuan utang ke berbagai bank ini terungkap dalam sebuah pengajuan pinjaman yang disampaikan pada Selasa (15/10) pagi waktu setempat. Pengajuan pinjaman tersebut merupakan bagian dari rencana perusahaan untuk mengumpulkan dana tunai sebesar US$ 25 miliar atau Rp 388,52 triliun.

Selain dari pinjaman, Boeing berencana untuk mendapatkan pendanaan dari hasil penjualan saham mereka. Namun pengajuan pinjaman dan penjualan saham ini dirasa tidak akan mudah, mengingat kredit skor perusahaan yang kian buruk dari hari ke hari menuju level terendah.

Sebagai informasi, jumlah utang Boeing saat ini sudah melonjak dalam enam tahun terakhir karena mengalami kerugian operasional inti lebih dari US$ 33 miliar atau Rp 512,85 triliun.

Dalam hal ini utang jangka panjang Boeing tercatat sudah berada di angka US$ 53 miliar (Rp 823,67 triliun) pada akhir Juni 2024, dari sebelumnya US$ 10,7 miliar pada akhir Maret 2019 lalu. Membuat tingkat kredibilitas perusahaan untuk membayar utang-utangnya semakin tidak dipercaya.

Sementara untuk penghentian atau mangkraknya produksi pesawat komersial perusahaan terjadi akibat pemogokan yang sudah terjadi selama sebulan oleh 33.000 anggota serikat International Association of Machinists (IAM).

"Terlepas dari semua masalahnya, Boeing dapat meminjam uang dari konsorsium bank dan kemungkinan dapat menjual saham dan obligasi yang dibutuhkan mereka di Wall Street karena posisi pasar yang unik," tulis CNN dalam laporannya.

"Boeing dan pesaingnya dari Eropa, Airbus, pada dasarnya adalah satu-satunya perusahaan yang membuat jet ukuran besar yang dibutuhkan industri penerbangan global. Posisinya sebagai bagian dari duopoli pada dasarnya memastikan kelangsungan hidup perusahaan," jelas laporan itu lagi.

Simak: Absennya Boeing saat Konferensi Pers Kembalinya Starliner ke Bumi

[Gambas:Video 20detik]

Sumber: Forbes | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Boeing, salah satu perusahaan terbesar di industri dirgantara, baru saja mengumumkan keputusan yang mengejutkan untuk merumahkan sekitar 10% dari tenaga kerjanya.

Pengumuman ini datang di tengah-tengah krisis keuangan besar yang melanda perusahaan, ditambah dengan mogok kerja oleh ribuan pekerja pabrik. Ini menandakan tantangan serius yang dihadapi Boeing saat ini, dengan kerugian miliaran dolar yang terus membebani kinerja finansialnya.

Fakta Utama PHK di Boeing

Boeing menyatakan dalam pengumumannya bahwa pemutusan hubungan kerja ini diperlukan untuk "menyesuaikan" tingkat tenaga kerja perusahaan dengan "realitas finansial" yang dihadapinya. Hal ini tidak hanya akan mempengaruhi pekerja biasa, tetapi juga manajer dan eksekutif perusahaan.

Menurut laporan CNBC, sekitar 17.000 orang akan terkena dampak dari kebijakan ini. Ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk merespon kondisi keuangannya yang semakin memburuk dan prioritas baru yang lebih terfokus.

Tidak hanya itu, Boeing juga mengumumkan perubahan dalam produksi dan pengiriman pesawatnya. Pengiriman pesawat baru 777X, salah satu pesawat jarak jauh terbarunya, akan ditunda hingga tahun 2026. Selain itu, produksi pesawat kargo 767, yang umumnya digunakan untuk mengangkut barang, akan dihentikan sepenuhnya pada tahun 2027.

Dampak Terhadap Kinerja Finansial Boeing

Keputusan ini muncul tidak lama setelah Boeing mengumumkan hasil keuangan kuartal ketiganya yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut diperkirakan akan melaporkan kerugian sebesar $9,97 per saham.

Lebih dari itu, Boeing juga diprediksi akan menghadapi kesulitan keuangan yang semakin besar, dengan potensi kerugian $10 miliar pada tahun ini, menurut analis Bank of America, Ron Epstein.

Dengan kerugian yang terus meningkat, ada kemungkinan Boeing harus mengeluarkan saham baru senilai $7 miliar hingga $8 miliar pada tahun depan untuk menutup kerugian tersebut.

Mogok Kerja dan Dampaknya pada Produksi Boeing

Selain krisis finansial, Boeing juga tengah menghadapi mogok kerja besar-besaran dari lebih dari 30.000 pekerja pabriknya. Mogok ini dimulai pada bulan lalu setelah negosiasi kontrak antara serikat pekerja dan perusahaan terhenti.

Pekerja, yang tergabung dalam serikat International Association of Machinists, menuntut kenaikan upah, namun pembicaraan terhenti karena Boeing diduga tidak menawarkan kenaikan yang signifikan.

Pemogokan ini telah menghentikan produksi pesawat-pesawat utama yang menjadi sumber pendapatan besar bagi Boeing, seperti pesawat 777 dan 767. Hal ini juga menyebabkan penurunan jumlah pengiriman pesawat Boeing dari 40 unit pada Agustus menjadi hanya 33 unit pada bulan September.

Jika pemogokan ini terus berlanjut, maka kemungkinan besar akan ada gangguan lebih lanjut dalam jadwal pengiriman pesawat Boeing di masa mendatang.

Tantangan Lanjutan yang Menghadang Boeing

Tahun 2024 terbukti menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Boeing. Awal tahun ini, sebuah insiden yang melibatkan pesawat Alaska Airlines, di mana penutup pintu pesawat terbuka secara tiba-tiba, menyebabkan Administrasi Penerbangan Federal (FAA) menghentikan ekspansi produksi Boeing 737 Max.

Selain itu, mogok kerja yang berkepanjangan semakin memperburuk kondisi produksi perusahaan.

Kerugian keuangan Boeing juga meningkat drastis dibandingkan tahun lalu, dengan perusahaan melaporkan kerugian sebesar $1,4 miliar pada kuartal terakhir, jauh di atas kerugian $149 juta pada periode yang sama tahun lalu.

Saham Boeing, yang saat ini diperdagangkan di sekitar angka $151 per saham, juga berada di titik terendah tahun ini, setelah memulai tahun 2024 di harga sekitar $251 per saham.

TEMPO.CO, Jakarta - Generasi Z atau Gen Z di China mulai meninggalkan brand-brand mewah seperti Louis Vuitton, Zara, dan lainnya. Gen Z adalah kelompok yang lahir dari 1997 ke atas. Generasi ini memiliki pola perilaku yang berbeda tentang makna kemewahan dibanding generasi milenial atau Gen X, terutama di China.

Dilansir dari thedrum.com, inovasi dan personalisasi (termasuk kebanggaan budaya dan kesadaran) sangat penting bagi konsumen muda. Merek-merek terus menghadapi tantangan untuk menawarkan konsep yang baru dan segar, dengan lebih dari 51 persen Gen Z di China lebih menyukai merek yang menyesuaikan produk dan layanan secara khusus.

Meskipun konsumen Tiongkok semakin memperketat pengeluaran seiring dengan melemahnya ekonomi dan merek-merek mewah merasakan dampaknya, negara tersebut diperkirakan akan menjadi pasar barang mewah pribadi terbesar di dunia pada 2030.

Para pelaku industri barang mewah kini mulai memikirkan cara untuk menarik generasi pembeli Gen Z, yang umumnya didefinisikan sebagai mereka yang lahir setelah 1997. Dilansir dari businessinsider.com, Gen Z di China memiliki 5 pola berbeda terkait kemewahan. Apa saja?

1. Lebih suka kerajinan tangan

Pembeli Gen Z di Tiongkok kurang mempedulikan simbol status seperti merek atau logo mewah dibandingkan rekan mereka di Barat, dan lebih memprioritaskan "nilai yang dirasakan dari pengalaman atau cerita di balik sebuah barang mewah," kata Jien Goh, peramal tren di WGSN, kepada Business Insider.

Ini berarti pembeli Gen Z lebih tertarik pada keterampilan kerajinan barang dan bagaimana cerita atau emosi yang terkait dengan perusahaan dapat tercermin dalam barang tersebut, tambahnya.

.2. Hidup santai dan ketahanan barang menjadi tren

Generasi terbaru pembeli barang mewah di Tiongkok juga ingin mengintegrasikan nilai-nilai mereka ke dalam pembelian mereka. Goh mengatakan bahwa WGSN telah melacak tren "kebangkitan pedesaan" di wilayah Asia Pasifik, khususnya di Tiongkok.

"Di inti tren ini terdapat keinginan untuk hidup yang lebih sadar dan berirama lambat, serta munculnya pola pikir baru yang melihat kesehatan dan umur panjang sebagai penanda kemewahan tertinggi," katanya.

3. Selesai dengan pamer barang mewah

Pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, telah menindak tegas pameran kekayaan yang mencolok di dunia maya, dan beberapa akun pengguna media sosial telah diblokir karena unggahan yang terlalu mewah.

Akibatnya, beberapa konsumen Gen Z beralih ke cara pamer kekayaan yang lebih tenang, yang lebih selaras dengan representasi "uang lama" di Tiongkok. Mirip dengan tren "kemewahan yang tenang" di Barat yang mendominasi agenda mode pada 2023, tren "laoqianfeng" di Tiongkok berarti logo merek tidak lagi populer, sementara material berkualitas tinggi, warna-warna lembut, dan riasan alami menjadi tren.

4. Malu akan kemewahan

Alasan lain Gen Z di Tiongkok mencari cara pamer kekayaan yang lebih sederhana mungkin disebabkan oleh fenomena "rasa malu akan kemewahan."

Para analis di Bain mencatat fenomena ini dalam laporan bulan Juni. Fenomena ini merupakan keinginan orang-orang untuk merendahkan tampilan kemewahan yang mencolok selama masa krisis keuangan, yang juga terjadi di AS setelah krisis keuangan 2008-09.

5. Memadukan barang mewah dengan fashion biasa

Harca mengatakan bahwa Gen Z juga lebih cenderung memadupadankan dalam hal fashion. "Mereka mungkin memiliki tas mewah, tetapi mengenakan celana dari merek premium dan kaus dari merek fast fashion," tambahnya.

Hal ini memungkinkan Gen Z untuk menciptakan gaya mereka sendiri dan berbelanja di tempat yang menurut mereka sesuai dengan kepribadian mereka sehingga mereka bisa lebih unik dalam memilih gaya fashion.

MICHELLE GABRIELA | BUSINESS INSIDER | THE DRUM

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menceritakan bagaimana peran Kementerian Keuangan menyelamatkan negara dari ancaman krisis akibat dampak pandemi Covid-19.

Hal tersebut diceritakan dalam peluncuran buku berjudul "No Limits Reformasi dengan Hati" pada Jumat (21/9/2024). Buku ini berisi tentang 20 tahun perjalanan karir Sri Mulyani di pemerintahan.

"Covid-19 itu kan tidak ada yang tahu caranya menangani karena memang belum pernah ada yang sifatnya masif seperti itu, seluruh negara di dunia," kata dia.

Ia sempat mencari tahu dan membandingkan pandemi Covid-19 dengan fenomena flu Spanyol dulu. Waktu itu, ia khawatir kalau ekonomi tidak berjalan lebih dari dua tahun. "Kalau dua tahun ekonomi mati ini, tiarap semua," imbuh dia.

Untuk itu, ia bersinergi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengatasi hal tersebut.

Waktu itu Sri Mulyani mengungkapkan, Kementerian Keuangan telah memiliki pengalaman menghadapi krisis keuangan global yang terjadi pada 2008-2009.

Ia tahu betul, tanpa ada aktivitas masyarakat, ekonomi bisa mati. Dalam kondisi tersebut , Kementerian Keuangan juga tidak bisa mengumpulkan penerimaan negara.

Padahal, pemerintah harus terus menanggung biaya kesehatan masyarakat dan menyalurkan bantuan karena orang tidak dapat bekerja.

Kondisi tersebut tentu rentan membuat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) jadi jebol dan memiliki defisit lebih dari 3 persen pendapatan domestik bruto (PDB). "Makanya kemudian walaupun baru belajar pakai Zoom, kami bikin Perppu No.1 itu," timpal dia.

Sebagai catatan, Perppu No. 1 2020 tersebut mengatur mengenai kebijakan keuangan negara dan kebijakan stablitas sistem keuangan dalam rangka penanganan Covid-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Sri Mulyani dinilai sebagai menteri yang paling pintar oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Airlangga menceritakan, waktu itu Indonesia menjadi salah satu negara yang pertama mengimpor vaksin AstraZeneca untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Ibu Sri Mulyani hebat, kita kontrak, barangnya belum ada, sudah dikasih bayar DP (down payment)," ucap dia.

Airlangga bilang, dalam hubungannya dengan kondisi kemanusiaan, Sri Mulyani bukan seorang menteri keuangan yang sulit menyetujui anggaran. "Kalau krisis tidak pelit," ujar dia.

Meskipun demikian, dalam kondisi normal Airlangga bilang banyak anggaran yang memang tidak disetujui Bendahara Negara itu. "Kalau ibu ini no-nya banyak, tetapi realistis," tutup dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menceritakan bagaimana peran Kementerian Keuangan menyelamatkan negara dari ancaman krisis akibat dampak pandemi Covid-19.

Hal tersebut diceritakan dalam peluncuran buku berjudul "No Limits Reformasi dengan Hati" pada Jumat (21/9/2024). Buku ini berisi tentang 20 tahun perjalanan karir Sri Mulyani di pemerintahan.

"Covid-19 itu kan tidak ada yang tahu caranya menangani karena memang belum pernah ada yang sifatnya masif seperti itu, seluruh negara di dunia," kata dia.

Ia sempat mencari tahu dan membandingkan pandemi Covid-19 dengan fenomena flu Spanyol dulu. Waktu itu, ia khawatir kalau ekonomi tidak berjalan lebih dari dua tahun. "Kalau dua tahun ekonomi mati ini, tiarap semua," imbuh dia.

Untuk itu, ia bersinergi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengatasi hal tersebut.

Waktu itu Sri Mulyani mengungkapkan, Kementerian Keuangan telah memiliki pengalaman menghadapi krisis keuangan global yang terjadi pada 2008-2009.

Ia tahu betul, tanpa ada aktivitas masyarakat, ekonomi bisa mati. Dalam kondisi tersebut , Kementerian Keuangan juga tidak bisa mengumpulkan penerimaan negara.

Padahal, pemerintah harus terus menanggung biaya kesehatan masyarakat dan menyalurkan bantuan karena orang tidak dapat bekerja.

Kondisi tersebut tentu rentan membuat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) jadi jebol dan memiliki defisit lebih dari 3 persen pendapatan domestik bruto (PDB). "Makanya kemudian walaupun baru belajar pakai Zoom, kami bikin Perppu No.1 itu," timpal dia.

Sebagai catatan, Perppu No. 1 2020 tersebut mengatur mengenai kebijakan keuangan negara dan kebijakan stablitas sistem keuangan dalam rangka penanganan Covid-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Sri Mulyani dinilai sebagai menteri yang paling pintar oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Airlangga menceritakan, waktu itu Indonesia menjadi salah satu negara yang pertama mengimpor vaksin AstraZeneca untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Ibu Sri Mulyani hebat, kita kontrak, barangnya belum ada, sudah dikasih bayar DP (down payment)," ucap dia.

Airlangga bilang, dalam hubungannya dengan kondisi kemanusiaan, Sri Mulyani bukan seorang menteri keuangan yang sulit menyetujui anggaran. "Kalau krisis tidak pelit," ujar dia.

Meskipun demikian, dalam kondisi normal Airlangga bilang banyak anggaran yang memang tidak disetujui Bendahara Negara itu. "Kalau ibu ini no-nya banyak, tetapi realistis," tutup dia.

J Sudradjad Djiwandono, Budiono dan Perry Warjiyo berbagai cerita mengenai pengalaman sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam melewati krisis keuangan di masa mereka menjabat.

Soedradjad membagi pengalamannya saat menghadapi krisis keuangan pada tahun 1997-1998, yang pada saat itu dia menjabat sebagai Gubernur BI.

“Pada waktu menghadapi krisis keuangan yang demikian berat tahun 1997-1998 itu, memang kita praktis tidur di kantor dan pulang 2-3 jam dan kembali lagi ke kantor," kata Soedradjad dalam acara Pelantikan Pengurus Pusat Kafegama 2024-2027 di Jakarta, Sabtu (24/8).

Biasanya, Bank Indonesia menggelar rapat seminggu sekali. Namun dalam suasana genting, kata Soedradjad, rapat bisa diadakan hingga dua kali dalam sehari.

Bahkan enam minggu sebelum masa jabatannya selesai, dia tiba-tiba dipanggil Presiden Soeharto untuk diganti karena telah menutup beberapa bank milik keluarga cendana saat itu.

"Karena saya sudah mempersiapkan diri dan karena saya merasa jujur, saya melaksanakan tugas saya sesuai dengan undang-undang, kenapa harus takut," kata dia.

Dia mengatakan, Presiden Soeharto mengucapkan terima kasih kepadanya atas baktinya selama 10 tahun bekerja. Pada 1988, Sudrajad diangkat menjadi Menteri Muda Perdagangan hingga menjadi Gubernur BI sejak 1993. Namun, sebelum jabatannya habis, Soeharto menggantikannya dengan Syahril Sabirin.

Meski dirinya dipecat, Soeharto tidak mengubah keputusan Sudrajad yang menutup tiga bank milik keluarga cendana. Padahal, Soeharto mempunyai kewenangan untuk mengintervensi aturan tersebut.

Pengalaman Budiono dan Perry

Sementara Boediono menceritakan pengalamannya saat menjadi Gubernur BI pada tahun 2008-2009. "Pada September 2008, sebuah lembaga keuangan raksasa di Amerika Serikat, Lehman Brothers, bangkrut dan memicu gangguan pada arus likuiditas global (global liquidity crush)," kata Budiono

Menurut Budiono, semua negara terkena imbas akibat krisis keuangan tersebut, termasuk Indonesia. Saat itu, dana global yang ditaruh di Tanah Air kemudian ditarik ke negaranya masing-masing. Sehingga membuat IHSG dan kurs dolar AS anjlok.

"Dalam situasi krisis, tidak ada pilihan yang tidak pahit. Mereka yang diberi tugas dan tanggungjawab oleh negara untuk menanganinya harus mengambil suatu keputusan," ujar Budiono.

Seiring waktu, ekonomi mulai pulih. Dia bilang efek domino akibat krisis tersebut dapat dihindari, sehingga kegiatan perbankan kembali normal dan ekonomi juga mulai bangkit.

"Menurut angka-angka Asian Development Bank (ADB,) ekonomi Indonesia lebih cepat daripada negara-negara lain di Asia," ujar Budiono.

Berbeda dengan Boediono, Perry justru sedang berada di AS. Saat itu, dia menjabat Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group.

Walau berada di luar negeri, dia tetap mencermati perkembangan ekonomi di Tanah Air. Perry mengaku bersyukur telah bertemu dengan Soedradjad dan Boediono yang sudah dianggap sebagai gurunya.

"Saya di IMF mengatasi krisis 2007-2008 dan saya kontak dengan beliau berdua," ujarnya.

Perry mengaku, sampai saat ini masih berkomunikasi dengan dua orang yang dikaguminya itu, terutama saat menghadapi situasi tertentu seperti pandemi Covid-19. "Mereka mengingatkan saya, untuk jangan pernah merasa tertekan politik untuk mencetak uang," ucap Perry.

Untuk itu, Gubernur BI periode 2023 - 2028 ini menekankan untuk terus belajar mencari ilmu yang bermanfaat, belajar dan mengajar agar ilmu tersebut bisa membuat hidup lebih bercahaya. Sehingga, dia tidak mudah menyerah dan terus berjuang.

J Sudradjad Djiwandono, Budiono dan Perry Warjiyo berbagai cerita mengenai pengalaman sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam melewati krisis keuangan di masa mereka menjabat.

Soedradjad membagi pengalamannya saat menghadapi krisis keuangan pada tahun 1997-1998, yang pada saat itu dia menjabat sebagai Gubernur BI.

“Pada waktu menghadapi krisis keuangan yang demikian berat tahun 1997-1998 itu, memang kita praktis tidur di kantor dan pulang 2-3 jam dan kembali lagi ke kantor," kata Soedradjad dalam acara Pelantikan Pengurus Pusat Kafegama 2024-2027 di Jakarta, Sabtu (24/8).

Biasanya, Bank Indonesia menggelar rapat seminggu sekali. Namun dalam suasana genting, kata Soedradjad, rapat bisa diadakan hingga dua kali dalam sehari.

Bahkan enam minggu sebelum masa jabatannya selesai, dia tiba-tiba dipanggil Presiden Soeharto untuk diganti karena telah menutup beberapa bank milik keluarga cendana saat itu.

"Karena saya sudah mempersiapkan diri dan karena saya merasa jujur, saya melaksanakan tugas saya sesuai dengan undang-undang, kenapa harus takut," kata dia.

Dia mengatakan, Presiden Soeharto mengucapkan terima kasih kepadanya atas baktinya selama 10 tahun bekerja. Pada 1988, Sudrajad diangkat menjadi Menteri Muda Perdagangan hingga menjadi Gubernur BI sejak 1993. Namun, sebelum jabatannya habis, Soeharto menggantikannya dengan Syahril Sabirin.

Meski dirinya dipecat, Soeharto tidak mengubah keputusan Sudrajad yang menutup tiga bank milik keluarga cendana. Padahal, Soeharto mempunyai kewenangan untuk mengintervensi aturan tersebut.

Pengalaman Budiono dan Perry

Sementara Boediono menceritakan pengalamannya saat menjadi Gubernur BI pada tahun 2008-2009. "Pada September 2008, sebuah lembaga keuangan raksasa di Amerika Serikat, Lehman Brothers, bangkrut dan memicu gangguan pada arus likuiditas global (global liquidity crush)," kata Budiono

Menurut Budiono, semua negara terkena imbas akibat krisis keuangan tersebut, termasuk Indonesia. Saat itu, dana global yang ditaruh di Tanah Air kemudian ditarik ke negaranya masing-masing. Sehingga membuat IHSG dan kurs dolar AS anjlok.

"Dalam situasi krisis, tidak ada pilihan yang tidak pahit. Mereka yang diberi tugas dan tanggungjawab oleh negara untuk menanganinya harus mengambil suatu keputusan," ujar Budiono.

Seiring waktu, ekonomi mulai pulih. Dia bilang efek domino akibat krisis tersebut dapat dihindari, sehingga kegiatan perbankan kembali normal dan ekonomi juga mulai bangkit.

"Menurut angka-angka Asian Development Bank (ADB,) ekonomi Indonesia lebih cepat daripada negara-negara lain di Asia," ujar Budiono.

Berbeda dengan Boediono, Perry justru sedang berada di AS. Saat itu, dia menjabat Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group.

Walau berada di luar negeri, dia tetap mencermati perkembangan ekonomi di Tanah Air. Perry mengaku bersyukur telah bertemu dengan Soedradjad dan Boediono yang sudah dianggap sebagai gurunya.

"Saya di IMF mengatasi krisis 2007-2008 dan saya kontak dengan beliau berdua," ujarnya.

Perry mengaku, sampai saat ini masih berkomunikasi dengan dua orang yang dikaguminya itu, terutama saat menghadapi situasi tertentu seperti pandemi Covid-19. "Mereka mengingatkan saya, untuk jangan pernah merasa tertekan politik untuk mencetak uang," ucap Perry.

Untuk itu, Gubernur BI periode 2023 - 2028 ini menekankan untuk terus belajar mencari ilmu yang bermanfaat, belajar dan mengajar agar ilmu tersebut bisa membuat hidup lebih bercahaya. Sehingga, dia tidak mudah menyerah dan terus berjuang.

Direktur Utama PT Primissima (Persero) Usmansyah mengungkap akar masalah pemicu krisis keuangan perusahaannya yang berbuntut panjang hingga menyebabkan ratusan pekerjanya terpaksa dirumahkan sejak bulan lalu.

Menurut Usmansyah, perusahaan yang didirikan tahun 1971 ini pernah mencapai era kejayaannya sebelum mengalami kesulitan modal kerja pada 2011. Persoalan ini mencapai puncaknya dua tahun kemudian.

Kesulitan modal kerja ini berpangkal dari salah langkah perusahaan menggulirkan salah satu lini usahanya, yakni pemintalan benang (spinning). Kala itu untuk pengadaan bahan baku dan mesin dipenuhi lewat skema pinjaman kepada Bank Mandiri pada 2001.

Kata Usmansyah, bahan baku berupa kapas seluruhnya didatangkan secara impor. "Untuk menjaga harga pada waktu itu manajemen membuat kontrak jangka panjang dengan harga dipatok sekian, ternyata baru tiga bulan jalan harga kapas jatuh. Padahal kita sudah terlanjur kontrak jangka panjang," katanya ditemui di Sleman, DIY, Kamis (11/7).

Bukan cuma itu, kata Usmansyah, kesulitan modal kerja juga diakibatkan pengeluaran perusahaan akibat pembayaran uang pensiun sejumlah karyawan. Menurutnya, tahun 2011-2013 adalah periode puncak karyawan pertama perusahaan memasuki masa purna tugas.

Usmansyah berujar, selama masa itu, perusahaan mengeluarkan total Rp40 miliar untuk tunjangan pensiun. Dari sini, arus kas perusahaan langsung jatuh.

"Mulai dari situlah kami kesulitan modal kerja," tegas pria yang mulai jadi dirut perusahaannya sejak 2016 lalu ini.

"Pasar tidak ada masalah, pesanan sangat banyak, tapi tidak bisa dipenuhi karena kami enggak jalan," sambungnya.

Semenjak saat itu, perusahaan kelimpungan membayar gaji karyawan dan listrik untuk operasional mesin-mesin pabrik yang jumlahnya sekitar 400 unit. Manajemen juga susah payah membeli bahan baku benang.

Perusahaan memutar otak hanya bekerja berdasar pesanan alias work order (WO), atau menggarap benang milik beberapa pihak menjadi kain selama beberapa tahun belakangan. Implikasinya, omzet menurun drastis yang berbuntut pada ketidakmampuan perusahaan mencukupi pengeluaran mereka.

"WO sebulan dapat Rp1,2 miliar, gaji dan lain-lain Rp2 miliar lebih. Tambal silam terus, mentok gaji nggak kebayar," ucapnya.

Perusahaan, lanjut Usmansyah, tetap berupaya membayarkan gaji para karyawan meski tidak penuh. Ini juga dialami jajaran direksi yang jika dikalkulasi mereka belum menerima upah setara lima bulan gaji.

Kondisi ini terus berlarut-larut sampai pada titik perusahaan meliburkan seluruh karyawan pada 1 Juni 2024. Mulai detik itu pula, operasional perusahaan berhenti dan per tanggal 12 Juni kemarin seluruh karyawan dirumahkan, kecuali satpam.

Keputusan merumahkan karyawan dari bagian produksi, manajemen, sampai direksi diambil lantaran perusahaan tak mampu membayarkan gaji per bulan Mei 2024.

Usmansyah memastikan tetap membayarkan 25 persen dari total gaji untuk para karyawan yang dirumahkan dengan status terhutang. Ia mempersilakan karyawan menuntut pelunasan apabila perusahaan sudah memiliki dana.

Saat ini, lanjutnya, pemerintah melalui Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sedang dalam proses memulihkan PT Primissima. Sebelum pinjaman modal kerja bisa dicairkan, diperlukan resrukturisasi aset dan efisiensi operasional agar pinjaman modal kerja mendatang mampu dijamin dan dikembalikan.

Menurut Usmansyah, para karyawan dirumahkan setidaknya sampai pinjaman modal kerja dan dana penyehatan untuk pembelian suku cadang mesin-mesin dipersiapkan untuk pencairannya, di samping penjaminan untuk modal kerja yang lebih besar juga sedang diproses oleh bank dan PPA.

"Perlu diketahui kenapa Primissima tidak menggunakan mekanisme pendanaan dari bank, nggak bisa karena sejak 2001 seluruh aset Primissima itu jadi jaminan utang di Bank Mandiri," bebernya.

Usmansyah menerangkan aset perusahaan sekarang tercatat Rp180 miliar, sementara utang ke Bank Mandiri sekitar Rp55 miliar. Dengan besarnya jaminan, PPA kini melobi Bank Mandiri untuk mendapatkan jatah jaminan yang sebagian dipakai sebagai dana talangan ke PT. Primissima.

Dana talangan yang dikucurkan diperkirakan Rp2,4 miliar untuk belanja bahan baku dan membayar gaji pegawai. Sementara Rp550 juta dialokasikan untuk mereparasi 80 unit mesin-mesin tua yang sudah rusak.

"Itu paling utama, karena kalau kita dapat dana berapapun, mesinnya nggak jalan nggak akan bisa dikerjakan," ucapnya.

Dia berharap dana talangan ini bisa terkucur selambat-lambatnya turun pada 20 Juli atau maksimal 1 Agustus 2024 mendatang. Setelah karyawan yang dibutuhkan dipekerjakan kembali, harapannya hutang-hutang lama akan mulai dicicil pembayarannya.

"Tapi, karena program efisiensi, nggak bisa semua karyawan masuk karena penghasilannya tidak akan meng-cover semua gaji karyawan," imbuhnya.

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) DIY sebelumnya mengungkap PT Primissima telah merumahkan sekitar 500 karyawan bagian produksinya sejak 1 Juni 2024. Operasional perusahaan pun berhenti total mulai saat itu juga.

Ratusan karyawan itu dilaporkan juga tidak menerima gaji sepeser pun selama dirumahkan. Sementara, gaji Mei dan Juni 2024 belum dibayarkan perusahaan, demikian pula asuransi lain seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Selain ratusan karyawan itu, ada pula 15 pekerja lain yang sudah terlebih dahulu dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada November 2023 lalu. Pesangon mereka baru terbayarkan 30 persen dari total hak masing-masing.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman menyebut perusahaan sudah menunjukkan gejala-gejala laiknya BUMN tak sehat sejak lama. Perusahaan negara itu kian terlihat tak mampu keluar dari permasalahannya semenjak tiga tahun belakangan.