Jakarta: Rektor Universitas Airlangga (Unair) Mohammad Nasih melantik dua pimpinan fakultas. Keduanya adalah Prof Dr Budi Santoso dr SpOG Subsp FER sebagai Dekan Fakultas Kedokteran (FK) dan Dr Muji Sulistyowati SKM MKes sebagai Wakil Dekan III Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM).

Nasih mengatakan jabatan dekan atau wakil dekan menjadi tugas tambahan bagi dosen. Nasih berharap pimpinan fakultas yang dilantik tidak melupakan tugas utamanya sebagai akademisi.

“Menjadi dekan atau wakil dekan adalah tugas tambahan yang diberikan rektor. Tugas tambahan ini bukan pekerjaan utama seorang akademisi, jadi jangan sampai tugas tambahan mengalahkan tugas utama,” kata Nasih dikutip dari laman unair.ac.id, Kamis, 11 Juli 2024.

Nasih menuturkan dekan atau wakil dekan bukan merupakan jabatan akademik. “Kalau profesor atau guru besar itu baru jabatan akademik,” kata dia.
Jabatan fungsional seorang akademisi tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013. Pada Pasal 1 aturan itu menerangkan guru besar atau profesor merupakan jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang mengajar di perguruan tinggi.

Sementara itu, Pasal 6 ayat 2 menjelaskan jabatan akademik dosen dari terendah hingga tertinggi terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.

Sebelumnya, Budi Santoso sempat dipecat dari jabatannya sebagai Dekan FK. Hal itu ditengarai lantaran Budi menolak program pemerintah terkait masuknya dokter asing.

Pemecatan Budi sebagai Dekan FK mengundang polemik tak cuma di sivitas akademik Unair tetapi masyarakat luas. Belakangan, Budi dikembalikan dalam jabatannya.

Kini, Prof Budi Santoso atau dikenal Prof Bus bisa bernapas lega. Bukti keseriusannya menjalankan tugas tertuang dalam Pakta Integritas yang ia bacakan.

“Setelah melalui proses itu, kita menemukan suatu titik temu yang baik. Alhamdulillah banyak pihak mulai dari masyarakat, dokter, warga Unair, hingga alumni mengapresiasi jalan tengah ini,” ucap dia.

Prof Bus juga memberikan apresiasi terhadap sikap Rektor Unair menanggapi permasalahan yang terjadi. “Kami menghaturkan terima kasih kepada Pak Rektor, luar biasa kebesaran jiwa beliau, sekaligus kesabarannya hingga akhirnya mencapai solusi yang baik,” ujar dia.

Bus mengajak seluruh komponen membuka lembaran baru. Ia berharap dengan lembaran baru ini seluruh komponen dapat bersatu dalam membangun Unair bersama.

“Sekarang posisi Unair sudah berada pada 308 dunia, ini tentu memacu kami berada pada posisi yang lebih baik lagi. Mencapai tujuan ini kita semua harus berfokus bekerja bersama dan berkolaborasi,” ujar dia.

Baca juga: Dekan Unair Batal Dicopot, Rektor: Kita Angkat Kembali

(REN)

Jakarta: Pemecatan terhadap Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) Budi Santoso disebut-sebut atas arahan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Hal itu lantaran Budi Santoso menolak program pemerintah mendatangkan dokter asing.

Mantan Rektor Unair Puruhito tak mau banyak berkomentar soal isu tersebut. Dia mengatakan tak ada yang bisa menjawab hal itu.

"Wah itu jawaban politis ya. Yang bisa menjawab mungkin rumput yang bergoyang saja," kata Puruhito dalam Crosscheck Medcom.id dikutip Senin, 8 Juli 2024.
Yang jelas, kata dia, tindakan Rektor Unair, Mohammad Nasih, memecat Budi Santoso tidak sesuai prosedur. Apalagi, tak ada alasan jelas terkait pemecatan tersebut.

"Saya mengatakan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan, karena sebagai mantan rektor saya tahu bahwa untuk memberhentikan dekan atau wakil-dekan oleh rektor hak rektor tentunya ada di lima syarat," kata dia.

Pertama, apakah yang bersangkutan sudah selesai masa jabatannya. Kedua, yang bersangkutan mengundurkan diri dengan sukarela.

"Tiga, sakit atau tidak mampu lagi secara fisik melakukan tugasnya. Yang keempat, tugas belajar atau belajar lanjut, jadi kalau masuk sekolah S3 gitu atau mana dia tidak boleh menjabat. Tentunya dan yang terakhir kalau masuk penjara atas putusan pengadilan yang tetap," beber Purihito.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) angkat bicara mengenai isu tersebut. Kementerian menegaskan tak ikut campur tangan soal pemecatan Budi Santoso.

"Informasi yang mengatakan Menkes mengkontak Rektor Unair untuk meminta memberhentikan Dekan FK merupakan fitnah dan hoaks," tegas juru bicara Kemenkes Mohammad Syahril dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis, 4 Juli 2024.

Ia menegaskan Kemenkes tidak membawahi Unair. Sehingga, Kemenkes tak memiliki kewenangan mengatur Unair.

Baca juga: Menkes Disebut Minta Rektor Pecat Dekan FK Unair, Kemenkes: Hoaks!

(REN)

Jakarta: Rektor Universitas Airlangga (Unair), Mohammad Nasih, dinilai tidak mentaati aturan saat memecat Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Unair, Budi Santoso. Keputusan pemecatan itu dinilai putusan yang mendadak.

Mantan Rektor Unair, Puruhito, menyebut Nasih menyalahi aturan. Pemecatan tersebut tak memenuhi syarat.

"Saya mengatakan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan, karena sebagai mantan rektor saya tahu bahwa untuk memberhentikan dekan atau wakil-dekan oleh rektor hak rektor tentunya ada di lima syarat," kata Puruhito dalam Crosscheck Medcom.id dikutip Senin, 8 Juli 2024.
Pertama, apakah yang bersangkutan sudah selesai masa jabatannya. Kedua, yang bersangkutan mengundurkan diri dengan sukarela.

"Tiga, sakit atau tidak mampu lagi secara fisik melakukan tugasnya. Yang keempat, tugas belajar atau belajar lanjut, jadi kalau masuk sekolah S3 gitu atau mana dia tidak boleh menjabat. Tentunya dan yang terakhir kalau masuk penjara atas putusan pengadilan yang tetap," papar dia.

Kabar dipecatnya Budi beredar di Whatsapp Group (WAG) dosen FK Unair. Dalam pernyataannya, Budi Santoso berpamitan kepada sekitar 300-an member di grup tersebut, usai menerima keputusan Rektorat Unair yang memberhentikan dirinya dari jabatan Dekan FK Unair.

"Per hari ini saya diberhentikan sebagai Dekan FK Unair. Saya menerima dengan lapang dada dan ikhlas. Mohon maaf selama saya memimpin FK Unair ada salah dan khilaf, mari terus kita perjuangkan FK Unair tercinta untuk terus maju dan berkembang," demikian petikan pernyataan Budi Santoso dalam WAG tersebut.

Saat dikonfirmasi, Budi Santoso membenarkan pernyataannya itu sebagai bentuk kewajiban dirinya untuk berpamitan dengan para dosen maupun senior. "Benar, itu pesan dari saya di grup dosen FK Uniar. Benar saya diberhentikan per hari ini," katanya.

Ditanya mengenai pemecatan itu berkaitan dengan statementnya soal menolak program dokter asing di Indonesia, Budi Santoso membenarkan hal itu. "Iya. Proses saya untuk dipanggil berkaitan dengan itu," ujar dia.

Ia menilai terjadi perbedaan pendapat antara pimpinan Unair dengan dirinya terkait program Kemenkes untuk mendatangkan dokter asing.

"Karena rektor pimpinan saya dan saya ada perbedaan pendapat, dan saya dinyatakan berbeda ya keputusan beliau ya diterima. Tapi, kalau saya menyuarakan hati nurani, saya pikir kalau semua dokter ditanya, apa rela ada dokter asing? Saya yakin jawabannya tidak," kata dia.

Budi Santoso mengaku dipanggil oleh Rektorat Unair pada Senin, 1 Juli 2024 untuk mengklarifikasi pernyataan Budi menolak program dokter asing di Indonesia. Sedangkan, keputusan pemberhentian ia terima Rabu, 3 Juli 2024.

Budi Santoso dalam pernyataan pribadinya kepada wartawan, di Jawa Timur, Kamis, 27 Juni 2024 menyatakan tidak setuju dengan program dokter asing di Indonesia. "Secara pribadi dan institusi, kami dari fakultas kedokteran tidak setuju," kata dia.

Budi meyakini 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia mampu meluluskan dokter-dokter berkualitas. Bahkan, kualitasnya tidak kalah dengan dokter-dokter asing.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur persyaratan dan batasan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing (WNA) yang ingin berpraktik di Indonesia.

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut misi dari program tersebut untuk menyelamatkan sekitar 12 ribu nyawa bayi per tahun yang berisiko meninggal akibat kelainan jantung bawaan. Kemampuan dokter di Indonesia untuk melakukan operasi jantung baru berkisar 6 ribu pasien per tahun, sementara penanganan kelainan jantung bawaan memerlukan tindakan operasi yang cepat.

"Enam ribu bayi ini kalau tidak tertangani memiliki risiko tinggi untuk meninggal. Kalau kita tunggu, risikonya makin tinggi," ujar Budi.

Baca juga: IDI Tak Masalah Dokter Asing, Asal Sertifikasi hingga Seleksi Diperketat

(REN)