REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindaya mengatakan Program Makan Bergizi Gratis akan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Penerima ini termasuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah dari PAUD hingga SMA, serta sekolah-sekolah keagamaan.

Hal ini disampaikan Dadan Hindayana di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Beliau inginkan agar Badan Gizi tidak cuma melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis kepada anak sekolah, tapi lebih luas dari itu, utamanya budaya hidup sehat," katanya, Selasa (20/8/2024).

Ia mengatakan terdapat 82,9 juta penerima manfaat dari program tersebut yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah dari PAUD hingga SMA, serta sekolah-sekolah keagamaan. "Pada intinya Program Makan Bergizi ini akan diberikan kepada 82,9 juta penerima manfaat," kata Dadan.

Dadan menjelaskan bahwa untuk menghindari tumpang tindih dengan program posyandu, koordinasi menyeluruh akan dilakukan dengan semua program terkait.

Mengenai Program Makan Bergizi Gratis, Dadan mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah memahami sepenuhnya kebutuhan program ini, sehingga dikeluarkan Perpres dan penunjukan Dadan sebagai kepala badan.

Dalam waktu dekat, kata Dadan, fokus utama adalah menyiapkan struktur organisasi dan peraturan yang diperlukan untuk pelaksanaan program tersebut pada 2 Februari 2025.

Koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), akan dilakukan untuk memastikan kelancaran program.

Dadan mengatakan target pelaksanaan Program Makan Gizi Gratis bagi kelompok yang membutuhkan bergulir mulai 2 Februari 2025 di Indonesia. Pelaksanaan program presiden terpilih Prabowo Subianto itu bergulir usai pihaknya memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Desember 2024.

"Secepatnya. Targetnya kalau semua lancar, maka kami ingin agar Desember kami terima DIPA dan 2 Januari program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan," ujarnya.

Mengenai skema penyaluran program tersebut, Dadan menyatakan bahwa arahan dari Presiden Jokowi dan Prabowo akan menentukan hal tersebut. Presiden Jokowi, menurut Dadan, menginginkan program ini tidak hanya terbatas pada anak sekolah tetapi juga mencakup budaya hidup sehat secara lebih luas.

"Beliau inginkan agar badan gizi tidak cuma melaksanakan program makan bergizi gratis kepada anak sekolah, tapi lebih luas dari itu, utamanya budaya hidup sehat," katanya.

Sebagai contoh, daun kelor akan dikenalkan kepada anak-anak sebagai bagian dari upaya peningkatan pengetahuan gizi, kata Dadan menambahkan. Selain itu, program tersebut akan dilaksanakan melalui unit pelayanan di tiap daerah, dengan rincian anggaran akan disampaikan lebih lanjut oleh Presiden.

"Ini kan badan nasional, nantinya ada unit pelayanan di tiap wilayah," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Gizi Nasional Prof Dadan Hindayana mengatakan, target pelaksanaan Program Makan Gizi Gratis bagi kelompok yang membutuhkan bergulir mulai 2 Februari 2025. Dadan mengatakan, pelaksanaan program Ppresiden Terpilih Prabowo Subianto itu bergulir usai pihaknya memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Desember 2024.

"Secepatnya. Targetnya kalau semua lancar, maka kami ingin agar Desember kami terima DIPA dan 2 Januari program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan," ujar Dadan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Mengenai skema penyaluran program tersebut, menurut Dadan, arahan dari Presiden Jokowi dan Prabowo akan menentukan hal tersebut. Presiden Jokowi, kata dia, menginginkan program tersebut tidak hanya terbatas pada anak sekolah tetapi juga mencakup budaya hidup sehat secara lebih luas.

"Beliau inginkan agar Badan Gizi tidak cuma melaksanakan program makan bergizi gratis kepada anak sekolah, tapi lebih luas dari itu, utamanya budaya hidup sehat," kata Dadan.

Sebagai contoh, menurut Dadan, daun kelor akan dikenalkan kepada anak-anak sebagai bagian dari upaya peningkatan pengetahuan gizi. Selain itu, program tersebut akan dilaksanakan melalui unit pelayanan di tiap daerah, dengan rincian anggaran akan disampaikan lebih lanjut oleh presiden.

"Ini kan Badan Nasional, nantinya ada unit pelayanan di tiap wilayah," ucap Dadan.