Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mengusulkan optimalisasi lahan rawa untuk penanaman padi di wilayah tersebut dimasukkan dalam Program Strategis Nasional (PSN).

Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Sumsel Bambang Pramono mengungkapkan pengajuan itu sejalan dengan upaya meningkatkan produksi beras di Sumsel dan mendukung ketahanan pangan nasional.

“Sebelumnya sudah dilakukan rapat dengan Kementerian Perekonomian, Kementerian Pertanian dan unsur terkait, membahas dokumen apa saja yang diperlukan untuk mengajukan [lahan rawa] menjadi PSN. Saat ini kita sedang melengkapi,” ungkapnya, Selasa (17/9/2024).

Bambang menjelaskan, potensi lahan rawa yang diajukan untuk masuk dalam PSN mencapai 620.000 hektare. Namun hasil yang diverifikasi oleh Kementerian Pertanian hanya 409.991 hektare.

Adapun kabupaten yang akan menjadi pilot project nantinya yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir seluas 125.000 hektare dan Ogan Ilir 35.000 hektare.

“Dua kabupaten itu yang coba akan kita tindak lanjuti untuk mendapatkan peta SHP dan disampaikan kepada Kemenko Perekonomian,” jelas Bambang.

Sebagai informasi, lahan rawa jenis lebak dan pasang surut mineral di Sumsel merupakan yang terluas di Indonesia. Luasan lahan rawanya mencapai 1,24 juta hektare, dengan 855.000 hektare diantaranya merupakan jenis pasang surut.

Dia menambahkan, Sumsel sebelumnya diamanahkan untuk meningkatkan produksi beras sebanyak 1 juta ton atau setara dengan produksi 2,1-2,2 gabah kering giling (GKG). Sementara untuk produksi beras saat ini setara 1,76 juta ton atau sekitar 2,83 juta ton GKG.

“Jadi produksi kita saat ini 2,83 juta ton GKG harus ditambah 2,1-2,2 juta ton GKG atau menjadi 5 juta ton GKG untuk menghasilkan tambahan 1 juta ton beras,” pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat bersama anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendatangani Kantor Kementerian PUPR untuk membahas sejumlah proyek strategis yang dibangun di Ranah Minang.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan saat ini Pemprov terus berupaya menggenjot percepatan pembangunan infrastruktur sehingga dampaknya bisa memberikan dampak bagi daerah.

"Pertemuan kami ke Kantor Kementerian PUPR itu pada Selasa (6/8) kemarin, ada saya didampingi langsung oleh Andre Rosiade. Alhamdulillah sejumlah proyek strategis yang dibahas mendapat dukungan dari Kementerian PUPR," katanya, Rabu (7/8/2024).

Adapun sejumlah proyek strategis yang dibahas itu, rencana pembangunan Flyover Sitinjau Lauik, kelanjutan pembangunan Jalan Tol di wilayah Sumbar, jalan dan jembatan akses menuju Teluk Tapang dan juga pembangunan jalan. Serta untuk pembangunan jembatan di Air Dingin Kabupaten Solok yang rusak akibat aktivitas penambangan.

Mahyeldi menyampaikan proyek strategis yang dibahas bersama Kementerian PUPR itu semuanya sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, seperti soal sumber dana dan dukungan lainnya.

"Seperti untuk pembangunan jalan dan jembatan di Kawasan Air Dingin itu, sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga akses jalan lancar. Hal-hal seperti ini yang dibutuhkan untuk percepatan pembangunannya," ujar dia.

Selain itu, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyampaikan terkait pembangunan jalan dan jembatan di Kawasan Air Dingin tersebut, sudah ada surat yang diterbitkan Gubernur Sumbar, sehingga saat ini proses perbaikan sudah bisa dikerjakan.

Artinya dengan adanya surat gubernur dan telah masuknya usulan dari pihak balai. Untuk itu Andre berharap kepada Kementerian PUPR agar tahun 2025 nanti, usulan tersebut bisa dieksekusi.

"Kalau bisa tahun 2024 lebih baik, agar manfaatnya juga bisa segera dirasakan masyarakat mengingat kondisinya saat ini cukup parah," ucap Andre.

Menanggapi sejumlah proyek strategis itu, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra menyatakan pada tahun 2025 nanti, pembangunan jalannya sudah mulai dilaksanakan.

"Kami akan upayakan lelang dini di Oktober 2024 ini. Jadi di tahun 2025 nanti, sudah mulai masuk penanganan, dengan pengerjaannya bersifat multiyears," sebutnya.

Selanjutnya untuk rencana pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik, Rachman mengungkapkan, pada 13 September 2024 nanti, pemenang lelang proyeknya akan diumumkan. Setelah itu, direncanakan peletakan batu pertamanya, akan dilakukan pada November nanti oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Terkait dengan rencana peletakan batu pertama oleh Presiden nanti memang kami rencanakan bisa dilakukan oleh Prabowo Subianto. Tapi kami lihat dulu agenda beliau nantinya setelah dilantik jadi Presiden RI, mudah-mudahan bisa," harapnya.

Kemudian masalah jalan Air Dingin, Fly Over Sitinjau, sambung Rachman, pihaknya juga telah menerima beberapa item usulan pembangunan infrastruktur lainnya dari Sumbar. Dimana saat ini usulan tersebut sedang dalam proses evaluasi, sebelum nantinya akan dibahas secara lebih detail.

Dikatakannya ada beberapa item usulan dari Sumbar yang kini tengah dalam tahap evaluasi, seperti adanya longsoran di 20 titik, juga ada jembatan yang hancur. Termasuk konstruksi jalan 18 kilometer.

"Jadi semua itu nanti akan kami bahas lebih detail, kalau semua usulan itu disetujui, diperkirakan pengerjaannya butuh tiga tahun," jelasnya.

Khusus untuk pembangunan jalan daerah, Rachman menyampaikan bahwa awalnya untuk pembangunan jalan daerah dimaksud telah disiapkan anggaran sebesar Rp15 triliun, kemudian berkurang menjadi Rp7,8 triliun dan sekarang tinggal lagi Rp900 miliar.

“Dengan anggaran yang tinggal Rp900 miliar, sulit bagi kami untuk memprogramkan. Kendati demikian, kami sudah selamatkan anggaran untuk Sumbar, yang beberapa waktu lalu telah kami salurkan” ungkapnya.

Rachman mengatakan untuk pembangunan jalan daerah di Sumbar, ruas jalan yang telah dilakukan reservasi, yakni Jalan Bawan Tuo-Padang Bio-bio di Kabupaten Agam, rusa jalan Piobang-Koto Panjang dan Tanjung Pati-Simalanggang di Kabupaten Limapuluh Kota.

"Jalan daerah kabupaten ini nilainya Rp25 miliar. Jadi ada tiga kegiatan dua paket nantinya," kata dia.

Sementara terkait kelanjutan pembangunan akses jalan ke Teluk Tapang Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Rachman mengatakan, sisa panjang 5 kilometer yang belum selesai akan dituntaskan secepatnya.

Dimana ada usulan baru terkait kelanjutan akses Teluk Tapang Bungo Tanjung, Rachman mengatakan pihaknya sudah meminta BPJN Sumbar menindaklanjuti. Hasilnya BPJN Sumbar mengusulkan anggaran untuk pembangunan jalan sepanjang Rp8,8 kilometer.

"Dalam pembangunannya, ada tiga jembatan yang belum terbangun. Dari data yang ditindaklanjuti, desain masih disiapkan. Izin pinjam pakai lahan hutan belum ada. Kami minta Gubernur Sumbar untuk menyegerakannya," harap dia.

Tidak hanya itu juga ada jalan yang juga dimanfaatkan angkutan tambang sepanjang 5,6 kilometer, dan Kementerian PUPR juga meminta kepada pemerintah daerah untuk penanganannya.

Selanjutnya, dalam pertemuan tersebut juga menyinggung pembangunan jalan di Lembah Anai yang terputus akibat banjir bandang.

Rachman mengungkapkan, pihaknya sudah mencoba mencari pos dana untuk kelanjutan pembangunannya. Saat ini, upaya itu masih berproses, kebutuhannya lebih kurang Rp400 miliar.

“Pos dananya kita usahakan. Progres pembangunannya sudah 40%, dan pengerjaannya diupayakan selesai pada akhir Oktober 2024. Karena memang ada beberapa kendala dalam pembangunannya. Seperti ada masyarakat yang memaksa lewat yang mengganggu konstruksi. Tapi itu sudah bisa diselesaikan," sebutnya.

Sedangkan terkait kelanjutan pembangunan jalan tol, Rachman menegaskan, yang perlu didorong saat ini kelanjutan pembangunan Jalan Tol Ruas Payakumbuh-Pangkalan menggunakan pembiayaan JICA dari Jepang. Selanjutnya untuk ruas tol Payakumbuh-Pangkalan, akhir tahun ini proses desain terowongannya akan dimulai.

Dalam rangka mensukseskan sejumlah rencana pembangunan tersebut, Rachman meminta komitmen bersama dari seluruh pihak terkait, untuk saling support, mulai dari Kementerian PUPR dengan Pemprov Sumbar dan DPR RI serta masyarakat.

Rachman juga menyampaikan pesan kepada Gubernur Mahyeldi dan Andre Rosiade, agar mendukung proses pembebasan lahannya. Karena, biasanya setelah penandatanganan kontrak, ada hal yang menjadi tugas bersama, yakni terkait pembebasan lahan.

Sementara itu, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Ditjen Bina Marga Nyoman Suaryana mengungkapkan, untuk jalan di Air Dingin sebenarnya telah ada paketnya, yakni paket pemeliharaan rutin dengan anggaran mencapai Rp14 miliar.

"Tapi anggaran itu, dinilainya belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan jalan Air Dingin," ujarnya.

"Kami rencanakan pembangunan untuk jembatannya kurang lebih kebutuhannya Rp19 miliar. Untuk Jalannya anggarannya besar, sehingga paket pemeliharaan tidak cukup, maka akan dicoba diusulkan secara bertahap," sambungnya.