Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) optimistis laju pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dapat tumbuh secara positif hingga akhir tahun 2024.

Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumsel pada kuartal III/2024 tercatat positif sebesar 5,04%.

"Insya Allah, pertumbuhan ini positif. Pada kuartal tiga, kami [Sumsel] berada di atas angka nasional yang tercatat sebesar 4,95%," ujarnya, Rabu (6/11/2024).

Menurut Elen, tren positif ini juga diharapkan dapat berlanjut hingga akhir tahun, seiring dengan sejumlah program yang terus dijalankan.

Seperti memperbanyak pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), meningkatkan daya beli masyarakat, serta mengakselerasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“APBN disini juga kita dorong untuk segera dibelanjakan, jadi mudah-mudahan ini bisa mencapai [pertumbuhan ekonomi],” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel Moh Wahyu Yulianto menjelaskan kondisi pertumbuhan ekonomi Sumsel pada triwulan III/2024 tercatat berada di level 5,04% secara year on year (yoy).

Pertumbuhan menurut lapangan usaha, tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa keuangan sebesar 10,23%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) sebesar 16,23%.

Wahyu mengatakan, sampai akhir tahun, pihaknya belum bisa memprediksi tingkat pertumbuhan ekonomi di Sumsel.

“Itu tergantung pada stimulus yang akan diberikan oleh pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan hingga penghujung tahun,” ujarnya.

Akan tetapi, kata dia, BPS selalu menyampaikan kepada pemerintah daerah terkait pola pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, mulai dari kondisi triwulan I, II sampai akhir tahun.

“Tapi mudah-mudahan ada hal yang bisa mendorong [pertumbuhan ekonomi],” tutupnya.

Bisnis.com, PALEMBANG – Progres pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat atau Palembang New Port di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) akan segera memasuki proses sertifikasi Hak Pengelolaan (HPL).

Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengatakan proses HPL itu dilakukan setelah proses penyelesaian lahan yang sudah dikeluarkan dari kawasan hutan.

Adapun lahan tersebut merupakan lahan untuk kawasan pelabuhan seluas 60 hektare, serta lahan pendukung di mozaik 5 dan 6 yang masing-masing seluas 80 hekatre atau secara keseluruhan 160 hektare.

“Persoalan teknis di lapangan sudah mulai diselesaikan. Sekarang yang kita kejar adalah bagaimana penyelesaian lahan yang sudah diturunkan statusnya, untuk proses HPL,” jelasnya usai Rapat dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI, di Palembang, Rabu (6/11/2024).

Sejalan dengan itu, imbuh Elen, nantinya sekaligus akan membicarakan terkait pengusulan kawasan tersebut sebagai Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK.

Sementara untuk diketahui, Tanjung Carat dapat menjadi KEK dengan beberapa persyaratan seperti memenuhi Kriteria kesesuaian RT/RW, tidak mengganggu kawasan hutan lindung, lahan lebih dari 50% dari KEK harus dikuasai oleh pengusul, serta kejelasan investor yang akan menanamkan modal.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan proses koordinasi terus dilakukan untuk mengakselerasi pembangunan pelabuhan tersebut.

Akan tetapi, dia belum dapat memastikan kapan proses pembangunan dapat direalisasikan. “Ada persiapannya dulu untuk bentuk kerjasama pemanfaatan lahannya seperti apa, sehingga setelah itu selesai baru pelaksanaan pembangunannya,” jelasnya.

Dia menambahkan, Provinsi Sumsel memiliki sumber daya alam yang melimpah dan masih berpotensi untuk dieksplor. Oleh karena itu, kehadiran pelabuhan sangat didorong.

“Kita benar-benar akan memaksimalkan potensi yang ada di Sumsel. Kami sangat paham kondisi logistik paling utama dan terjadinya tidak efisien, tentunya kita benar-benar mau konsen pelabuhan ini terealisasi," pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Selatan melaporkan terdapat tiga kabupaten kota yang menjadi kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi wilayah ini pada kuartal II/2024.

Kepala BPS Sumatra Selatan (Sumsel) Moh Wahyu Yulianto mengatakan mulai periode ini dan ke depan, akan dirilis pertumbuhan ekonomi kabupaten kota, namun kondisinya mundur satu triwulan ke belakang.

“Jadi yang disampaikan adalah kondisi pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di triwulan II tahun 2024,” jelasnya, Selasa (5/11/2024).

Dia menyebutkan bahwa ketiga kabupaten/kota tersebut meliputi Kota Palembang, yang memberikan kontribusi terbesar sebesar 30,70%, diikuti oleh Kabupaten Muara Enim sebesar 16,80%, serta Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 16,31%.

Namun, jika dilihat dari sisi pertumbuhan tahunan, pertumbuhan tertinggi berada di Kabupaten Musi Rawas sebesar 7,12%, diikuti oleh Kota Pagar Alam sebesar 6,21%.

Wahyu menjelaskan bahwa kontribusi besar dari Kota Palembang ini didorong oleh beberapa sektor. Pertama, sektor industri, di mana terdapat operasional PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri). Selain itu, ada sektor pemerintahan, serta Palembang sebagai kota besar yang sering menjadi tuan rumah berbagai event yang menggerakkan ekonomi kreatif.

“Jadi, memang di mana-mana, ibu kota provinsi biasanya memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap perekonomian suatu provinsi,” ungkapnya.

Sementara untuk dua kabupaten lain yakni Muara Enim didorong oleh sektor pertambangan, serta Musi Banyuasin disebabkan oleh sektor pertambangan minyak dan gas.

Dia menambahkan, untuk kondisi pertumbuhan ekonomi Sumsel pada triwulan III/2024 tercatat berada di level 5,04% secara year on year (yoy).

Pertumbuhan menurut lapangan usaha, tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa keuangan sebesar 10,23%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) sebesar 16,23%.

Sampai akhir tahun, kata Wahyu, pihaknya belum bisa memprediksi tingkat pertumbuhan ekonomi di Sumsel. Hal itu tergantung pada stimulus yang akan diberikan oleh pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan hingga penghujung tahun.

“Ya, kita belum bisa memproyeksi. Tetapi kepada pemerintah daerah kita selalu sampaikan terkait pola pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Mudah-mudahan ada hal yang bisa mendorong [pertumbuhan ekonomi],” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG – Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) pada kuartal III/2024 tercatat berada di level 5,04% secara year on year (yoy). Angka itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional yang sebesar 4,95%.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel Moh Wahyu Yulianto menerangkan perekonomian Sumsel berdasarkan besaran produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp171,65 triliun. Sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp97,41 triliun.

“Kita mampu lebih tinggi dari nasional. Sektor yang ada semuanya memberikan kontribusi yang positif. Mulai dari pertanian, pertambangan, dan sebagainya,” jelasnya usai rilis berita resmi statistik di Palembang, Selasa (5/11/2024).

Dia memerinci, dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa keuangan sebesar 10,23%, disusul oleh informasi dan komunikasi 10,20%, serta akomodasi makan dan minum yang mencapai 9,34%.

“Untuk sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang sebesar 0,84%,” imbuhnya.

Sementara, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) sebesar 16,23%. Adapun sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni ekspor luar negeri yang sebesar 4,10%.

“Pertumbuhan ekonomi di Sumsel terhadap PDRB Pulau Sumatera berkontribusi sebesar 13,82%. Dan secara yoy, merupakan pertumbuhan tertinggi ketiga setelah Sumatra Utara dan Aceh yang masing-masing tumbuh 5,20% dan 5,17%,” ungkap Wahyu.

Kendati demikian, imbuh dia, terdapat kondisi yang patut menjadi perhatian oleh pemerintah daerah ke depan. Pasalnya, ekonomi Sumsel dibandingkan kuartal sebelumnya (qtq) hanya tumbuh sebesar 2,47%.

“Tapi memang trennya seperti itu. Dari siklus pola tahunannya, kondisi untuk triwulan III biasanya lebih rendah dibandingkan periode triwulan sebelumnya,” pungkasnya.

Bisnis.com, MEDAN – Tim Survei Bisnis Indonesia memulai kegiatan lapangan menemui pemangku kepentingan yang menjalankan program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Sumatra Utara dan Sumatra Selatan untuk mencari ide-ide perbaikan pelaksanaan program tersebut di masa mendatang.

Sebagaimana diketahui, PSR ditujukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan sawit Indonesia dengan memberi hibah atau bantuan dana kepada para petani/pekebun sawit untuk melakukan replanting tanaman yang telah tidak produktif.

Di tahun pertama peluncuran PSR, tiap petani akan mendapat dana hibah dari Badan Pengelola Dana Keuangan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp25 juta per hektare untuk melakukan peremajaan tanaman mereka. Program ini mendapat sambutan antusias dari para petani sawit karena membantu mereka dalam hal pembiayaan peremajaan kebun yang telah afkir. Namun ternyata sejak diluncurkan pada 2017 lalu realisasi program PSR sulit memenuhi target.

Di Sumatra Utara, misalnya, data Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut menunjukkan ada sekitar 490.000 hektare lahan sawit rakyat dari total 1,4 juta hektare luas sawit. Sejak 2017 hingga 2023, lahan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh bantuan PSR hanya mampu menyentuh angka 25.581 hektare.

Di tahun 2024 ini, Disbunak Sumut menargetkan mampu meremajakan 9.500 hektare kebun petani pada tahun 2024. Hingga November, realisasi PSR di salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia ini hanya sekitar 3.000 hektare.

Pada kegiatan ini Tim Survei Bisnis Indonesia di Sumut menjelajah ke Kabupaten Serdang Bedagai untuk mendalami akar masalah sulitnya PSR mencapai target realisasi. Hal ini mengingat PSR merupakan salah satu jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia terkhusus di Sumatra Utara yang sebagian besar dari pendapatan domestik regional bruto (PDRB) nya disumbang dari sawit serta turunannya.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumatra Utara M Syarif Zakir Daulay mengatakan, permasalahan lambatnya realisasi program PSR di Sumut sejatinya telah dipetakan pihaknya. Selain karena faktor lahan petani yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, faktor lain yang mencuat ialah persyaratan PSR bagi petani yang masih berubah-ubah.

Zakir menilai isu ini penting untuk dicarikan solusi agar kesejahteraan petani sawit di Sumut meningkat.

“Kami juga berharap adanya masukan atau informasi yang diperoleh oleh rekan-rekan baik dari media maupun stakeholder lainnya karena dalam mengumpulkan data di lapangan kami juga butuh second opinion dan masukan dari berbagai pihak,” kata Zakir Daulay, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatra Utara di acara pelepasan Tim Survey Bisnis Indonesia dalam rangka kegiatan Spotlight of Indonesia Palm Oil Issues (SIOP) 2024 di Medan, Senin (4/11/2024).

Zakir berharap kegiatan ini nantinya bisa membawa masukan yang diterima tim dari lapangan demi tercapainya program pemerintah untuk ketahanan pangan yang berkedaulatan itu.

Adapun Ketua Gapki Sumut Timbas Prasad Ginting berharap, kegiatan Tim Survei Bisnis Indonesia ke dua provinsi terkait program PSR ini dapat membantu mengurai kemelut program pemerintah pusat tersebut di lapangan.

“Adanya event yang menyoroti perkembangan sawit khususnya program PSR yang ada di Indonesia khususnya Sumut ini akan semakin mengungkap akar masalahnya sehingga permasalahan itu bisa ditemukan solusinya,” kata Timbas.

Kepala Perwakilan Bisnis Indonesia Sumatra Utara Irsad mengatakan, survei ini diawali dengan riset media yang dilakukan tim untuk mengetahui isu yang berkembang di seluruh media terkait sawit. Dia mengatakan, program PSR menjadi yang paling banyak diperbincangkan atau menjadi perhatian serius di jejaring internet.

“Dari riset isu tersebutlah kami berangkat ke lapangan untuk bertemu dan berdialog dengan pemangku kepentingan di bidang sawit. Temuan di lapangan akan kami bawa ke focus group discussion (FGD) yang dijadwalkan akan menghadirkan Menteri Pertanahan juga Dirjen Perkebunan. Hasil FGD nanti akan jadi rekomendasi yang akan diserahkan kepada pemangku kepentingan,” tutup Irsad.

Kegiatan ini dilakukan atas kerja sama antara harian Bisnis Indonesia dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Seluruh Indonesia (Gapki) Sumatra Utara yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk melihat lebih jauh pelaksanaan lapangan dari Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Bisnis Indonesia menurunkan Tim Survey ke Sumatra Utara dan Sumatra Selatan selama kurang lebih sepekan untuk bertemu dengan pemangku kepentingan program PSR yang menjadi program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit di Tanah Air. (K68)

Bisnis.com, PALEMBANG – Sebanyak 12,87 juta wisatawan nusantara (wisnus) tercatat mengunjungi Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) sepanjang periode Januari hingga September 2024.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, Moh Wahyu Yulianto, mengatakan bahwa jumlah perjalanan wisnus ke Sumsel mengalami peningkatan sebesar 60,27% secara year on year (yoy).

“Jumlah perjalanan wisnus ke Sumsel dari Januari hingga September 2024 mencapai 12,87 juta perjalanan, meningkat 60,27% dibandingkan periode yang sama tahun 2023,” ujarnya, dikutip pada Sabtu (2/11/2024).

Adapun jumlah kunjungan terbanyak adalah ke Kota Palembang, mencapai 3,02 juta perjalanan atau sekitar 22,17%.

Sementara sisanya, tersebar di sejumlah daerah meliputi Kabupaten Banyuasin 10,41%, Ogan Komering Ilir (OKI) 8,76%, Muara Enim 8,15%, dan Musi Banyuasin 7,75%.

Namun, Wahyu menambahkan, untuk tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Sumsel pada bulan September 2024 sebesar 52,36% atau terkontraksi -2,50 poin secara yoy. Dengan rata-rata lama tamu menginap 1,33 malam.

“Artinya rata-rata 1-2 hari, bahkan tidak mendekati dua [hari]. Sama juga dengan di hotel non bintang,” jelasnya.

Kedepan, diharapkan TPK hotel di Sumsel dapat lebih didorong melalui penyelenggaraan event yang dapat mengundang baik itu wisatawan lokal maupun luar, untuk menjadi satu akumulasi pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel Pandji Tjahjanto menyebut pihaknya optimis dapat menggaet 10 juta wisatawan nusantara sepanjang tahun ini.

Menurutnya, Sumsel memiliki destinasi yang cukup banyak yakni 1.078. Jumlah itu terdiri dari berbagai jenis wisata, mulai dari alam, buatan, religi, budaya dan sebagainya.

“Tetapi untuk unggulannya kita ada wisata kuliner, religi dan wisata olahraga,” kata Pandji.

Daerah yang memiliki potensi wisata unggulan tersebut meliputi Palembang, Pagar Alam, Ogan Komering Ulu Selatan, Muara Enim, Lubuk Linggau, Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin.

Beberapa upaya mencapai target kunjungan wisatawan dilakukan melalui berbagai upaya yaitu peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan dengan pariwisata, serta melakukan promosi dengan memanfaatkan digitalisasi seperti media sosial, website, dan platform serupa.

“Ke depan akan kita buat juga paket-paket wisata yang lengkap sehingga memudahkan akses dan menarik para wisatawan untuk berkunjung,” pungkasnya.

Bisnis.com,PALEMBANG – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumatra Selatan mendorong perusahaan yang beroperasi di wilayah itu untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal.

Kepala Disnakertrans Sumatra Selatan, Deliar Marzoeki, mengatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk menyerap tenaga kerja lokal dan mengurangi angka pengangguran serta tingkat kemiskinan.

“Menyangkut putra-putri daerah, oleh karena itu kita dorong mereka [perusahaan] untuk merekrut pekerja lokal,” ujarnya, Jumat (1/11/2024).

Deliar menjelaskan bahwa terkait ketentuan usia kerja, pihaknya menyerahkan kebijakan tersebut kepada masing-masing perusahaan. Namun, dia menegaskan agar masyarakat Sumsel, terutama yang telah memasuki usia kerja, untuk meningkatkan keahlian mereka, sehingga tetap dilirik oleh perusahaan yang sedang mencari pekerja sesuai kriteria yang ada.

“Kembali lagi, batas usia tergantung pada regulasi perusahaan dalam menerima pekerja sesuai keahlian,” tegasnya.

Lebih lanjut, Deliar memastikan bahwa belum ada laporan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) di Sumsel, meskipun banyak industri yang terpuruk.

Pihaknya menginstruksikan kepada perusahaan yang beroperasi di Sumsel untuk memastikan kesejahteraan para pegawainya.

“Kami selalu mengingatkan agar tidak ada PHK di perusahaan yang beroperasi di Sumsel. Dan sejauh ini, mereka [perusahaan] mematuhi,” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG – Perkembangan aktivitas ekspor di Provinsi Sumatra Selatan tercatat mengalami peningkatan sebesar 4,23% pada periode September 2024.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, Moh Wahyu Yulianto, menjelaskan bahwa nilai ekspor pada periode tersebut mencapai US$611,20 juta, meningkat dibandingkan bulan Agustus yang sebesar US$586,38 juta.

Menurut Wahyu, kenaikan ekspor di Sumsel terutama didorong oleh sektor non-migas yang mencapai nilai US$580,03 juta, meningkat sebesar 5,82% secara month to month (mtm). Sementara itu, ekspor minyak dan gas (migas) justru mengalami kontraksi sebesar 18,53%.

“Pendorongnya adalah ekspor non-migas, seperti pertanian yang mengalami kenaikan dan industri yang juga menunjukkan peningkatan,” jelasnya, Jumat (1/11/2024).

Namun, dia belum dapat memastikan penyebab utama penurunan ekspor migas, yang bisa disebabkan oleh penurunan produksi atau faktor eksternal lainnya.

“Melihat perkembangannya, ekspor minyak dan gas ini relatif turun dibandingkan non-migas,” imbuhnya.

Sementara itu, ekspor dari masing-masing sektor di Sumsel menunjukkan bahwa sektor pertanian mengalami peningkatan 138,62%, industri meningkat 0,10%, dan pertambangan sebesar 9,15%.

Adapun komoditas yang menjadi penyumbang utama peningkatan ekspor Sumsel pada September tahun ini adalah batubara, kayu dan barang dari kayu, serta pulp atau bubur kertas.

“Total ekspor dari Januari sampai September secara kumulatif menunjukkan bahwa penyumbang terbesar adalah non-migas, yang mencapai 92,64%,” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa inflasi tahunan di wilayah Provinsi Sumatra Selatan untuk periode Oktober 2024 tercatat sebesar 1,09%. Level ini menunjukkan penurunan tren inflasi secara year on year (yoy) di wilayah tersebut.

“Kita ketahui bahwa pada bulan Oktober 2023 lalu, terjadi kenaikan cukup tinggi terhadap komoditas PDAM. Sementara pada Oktober tahun ini, pengaruh dari PDAM sudah menurun,” ujar Kepala BPS Sumatra Selatan Moh Wahyu Yulianto, Jumat (1/11/2024).

Dia merinci bahwa lima komoditas utama yang menyumbangkan inflasi yoy terbesar meliputi emas perhiasan, daging ayam ras, gula pasir, kopi bubuk, dan sigaret kretek mesin, dengan total andil sebesar 1,06%.

Sedangkan dari 11 kelompok pengeluaran, terdapat delapan kelompok yang mengalami kenaikan, dan tiga kelompok yaitu kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; serta kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami penurunan indeks.

Wahyu menambahkan bahwa Sumsel saat ini masih memiliki PR penting, di mana inflasi tahun kalender (Januari-Oktober) di Bumi Sriwijaya hanya sebesar 0,25%. Padahal, target inflasi dari Bank Indonesia dan pemerintah provinsi adalah 2,5% plus minus satu.

“Jadi kita mengejar dua bulan ke depan, bukan mengejar inflasi, tetapi target inflasinya. Karena inflasi juga diharapkan menjadi trigger [pemicu] pertumbuhan ekonomi, tidak bisa deflasi terus-menerus,” jelasnya.

Namun demikian, melihat potensi dua bulan kedepan, konsumsi masyarakat diperkirakan kembali naik sejalan hari besar seperti natal dan tahun baru.

Lebih jauh, dia mengungkapkan bahwa tidak terlalu melihat adanya dampak dari musim politik terhadap inflasi di Sumsel.

“Karena sekarang tidak ada lagi kampanye terbuka. Dulu kan kampanye terbuka mendatangkan orang, akumulasinya membeli makanan dan lain lain. Jadi sepertinya pengaruh dari pengeluaran itu [terhadap inflasi] yang saya lihat belum ada,” pungkasnya.

Sekadar informasi, laju inflasi Sumsel secara yoy ini dipengaruhi oleh beberapa peristiwa yang berlangsung pada periode tersebut diantaranya penyesuaian harga BBM jenis Pertamax, kenaikan harga emas, serta kenaikan harga dua komoditas volatile food meliputi bawang merah dan tomat.

Palembang (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Sumbagsel, Tjahyo Nikho Indrawan di Palembang, Jumat, mengatakan pihaknya menyesuaikan harga BBM non subsidi, seperti Pertamax Turbo (RON 98), terdapat penyesuaian harga menjadi Rp 13.800 dan untuk Pertamax (RON 92) tetap di harga Rp 12.400.

Sedangkan, untuk Dexlite (CN 51), terdapat penyesuaian harga menjadi Rp 13.350 dan Pertamina Dex (CN 53) harganya menjadi Rp 13.730 per liternya. Harga ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 7,5 persen seperti di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Lampung dan Bangka Belitung.

Namun, untuk wilayah Bengkulu, Pertamax Turbo (RON 98), terdapat penyesuaian harga menjadi Rp 14.100, untuk Pertamax (RON 92) tetap di harga Rp 12.650. Sedangkan untuk Dexlite (CN 51), terdapat penyesuaian harga menjadi Rp 13.650 dan Pertamina Dex (CN 53) harganya menjadi Rp 14.020 per liternya. Harga ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 10 persen.

"Pada November ini, Pertamina Patra Niaga memberikan promo & loyalty program di aplikasi MyPertamina. Selain itu, kami juga terus berkomitmen untuk menyediakan produk dengan kualitas yang terjamin dengan harga yang kompetitif di seluruh wilayah Indonesia,” tambahnya.

Sementara itu, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan harga BBM non subsidi akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

“Evaluasi harga dilakukan berkala setiap bulan. Bisa naik, turun atau tetap. Bulan Oktober lalu semua harga BBM Non Subsidi Pertamina turun, pada November ini harga mengalami kenaikan sedikit kecuali Pertamax harganya tetap. Hal ini dikarenakan harga MOPS Ron 92 mengalami kenaikan relatif kecil sehingga harga Pertamax diputuskan tidak naik," kata dia.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, PALEMBANG – Pendapatan negara dari sektor pajak di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) sampai dengan triwulan III/2024 baru terealisasi sekitar 59,65% dari target yang ditetapkan Rp20,27 triliun.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumsel Ferdinan Lengkong menjelaskan pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan PPh Non Migas yang tumbuh 5,6%, serta PPN & PPnBM tumbuh sebesar 0,6%.

Dia memerinci, PPh 21 tumbuh 16,7% disebabkan oleh terjaganya utilitas tenaga kerja dan peningkatan level penghasilan karyawan. Sedangkan pertumbuhan dari PPH Final sebesar 16,4% dikarenakan peningkatan pembayaran dari pelaksanaan jasa konstruksi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan penghasilan berupa dividen.

“Untuk PPN Impor tumbuh 46,6% karena tingginya aktivitas impor barang modal danbahan baku pada sektor industri pengolahan dan perdagangan besar,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Ferdinan menjelaskan, kondisi penerimaan pajak per sektor utama sampai September menunjukkan sektor perdagangan besar dan eceran netto tumbuh 1,9% year on year. Hal itu dikarenakan adanya peningkatan setoran PPN DN atas aktivitas penyerahan kepada pemungut industri karet.

Adapun pada sektor administrasi pemerintahan, mengalami pertumbuhan 27,2% karena peningkatan pembayaran PPN DN atas belanja modal APBN dan APBD, serta peningkatan pembayaran PPh 21 atas belanja pegawai.

Dia menambahkan, untuk realisasi pendapatan negara dari instrumen lainnya meliputi kepabeanan dan cukai sebesar Rp199,05 miliar atau 52,54%, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp2,37 triliun atau 100,65%.

“Secara umum, pendapatan negara kita [Sumsel] tumbuh 4,00% dengan realisasi sebesar Rp14,67 triliun atau 63,73% dari sasaran yang ditetapkan,” jelasnya.

Di lain sisi, kondisi belanja negara di Sumsel sampai dengan September 2024 mencapai Rp36,34 triliun atau sebesar 68,29%. Total itu mencakup belanja pemerintah pusat senilai Rp12,40 triliun atau 58,19%, dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp23,94 triliun atau sebesar 75,04%.

“Belanja negara juga menunjukkan kinerja yang optimal yang ditunjukkan melalui realisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang lebih tinggi dari tahun lalu,” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG – Debat publik pertama antarpasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2024 resmi digelar Senin (28/10/2024) pukul 19.00 WIB.

Ketiga pasangan calon, yaitu nomor urut satu Herman Deru-Cik Ujang, nomor urut dua Eddy Santana-Riezky Aprilia, dan nomor urut tiga Mawardi Yahya-R.A. Anita Noeringhati, mengikuti debat dengan tiga tema yang telah ditentukan.

Tema-tema tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, serta memperkokoh persatuan bangsa.

Sebelum debat berlangsung, masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur menyampaikan visi dan misi mereka, termasuk untuk persoalan ekonomi Sumsel.

Pasangan nomor urut satu, Herman Deru-Cik Ujang, menyampaikan visinya yaitu Sumsel Maju Terus untuk Semua yang dijabarkan dalam tujuh misi. Diantaranya maju dalam pendidikan dan kesehatan, maju ekonomi, serta perhatian terhadap perubahan iklim. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya infrastruktur yang terintegrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan beragama, seni, dan budaya.

“Dalam kesempatan ini, tentu visi misi akan dibedah bersama para kandidat lain dan panelis yang akan bertanya. Kami telah menyiapkan semua agar masyarakat Sumsel dapat mendengar dan melihat langsung visi misi dari nomor urut satu,” kata Herman Deru.

Sementara itu, pasangan nomor urut dua, Eddy Santana-Riezky Aprilia, menyampaikan bahwa saat ini Sumsel dihadapkan pada sejumlah tantangan. Ini termasuk rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat kemiskinan yang tertinggi kedua di Sumbagsel, tingkat pengangguran yang tinggi, dan literasi membaca yang rendah di Indonesia.

“Oleh karena itu, izinkan kami memperkenalkan visi 'Era Baru Menuju Sumsel Cerah.' Sebuah visi yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, serta infrastruktur untuk menciptakan Sumsel yang berdaya saing lebih maju dan sejahtera,” ujar Eddy dalam paparan.

Terkhusus di bidang perekonomian, pasangan calon nomor urut dua itu mengklaim akan mempermudah pinjaman modal dan izin usaha bagi setiap UMKM.

“Selain itu, kami akan membangun taman digital sebagai pusat pelatihan gratis bagi anak muda dan milenial pencari kerja, mulai dari pelatihan digital, bidang cyber, menjadi content creator, YouTuber, startup, e-commerce, dan lain-lain,” imbuhnya.

Selanjutnya, pasangan nomor urut tiga, Mawardi Yahya-R.A. Anita Noeringhati, menyampaikan visi yang diusung adalah Sumsel Bangkit Bersama Menuju Masyarakat Sejahtera.

Dalam bidang perekonomian, Mawardi dan R.A. Anita memiliki misi untuk membangkitkan investasi, pertumbuhan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan ekosistem berkelanjutan.

“Membangkitkan desa mandiri, pelayanan sosial, dan keagamaan, dengan fasilitas yang mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Mawardi.

Mereka juga memiliki misi untuk mengembalikan Sumsel sebagai penyumbang lumbung pangan nasional, dengan memastikan terlaksananya sistem tata kelola dan tata niaga yang kuat di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

“Membangkitkan Sumsel sebagai lumbung energi, melalui pemanfaatan sumber daya alam yang bijak, ekonomis, efektif, dan berkelanjutan,” kata Mawardi.