Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -BANDUNG. Pemerintah terus mengembangkan energi hijau, yang salah satunya bersumber dari panas bumi atau geothermal. Hal ini sejalan dengan target swasembada energi pada 2028-2029 yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Agar pembangunan sektor panas bumi terus berkembang, dibutuhkan ragam kebijakan pendukung. Hal ini juga untuk menarik banyak investor yang masuk ke tanah air.

General Manager PT Geo Dipa Energi dari Unit Patuha Rully Husnie Ridwan mengatakan, pemerintah Indonesia bisa mengambil contoh insentif panas bumi yang sudah berlaku di Turki.

Berdasarkan Buku Putih Analisis Bisnis dan Kebijakan untuk Mendorong Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia oleh LPEM FEB Universitas Indonesia, disebutkan Turki menyediakan insentif bagi manufaktur-manufaktur yang ingin membangun pabrik negaranya yakni insentif kenaikan harga.

Oleh karena itu, diperlukan penetapan tarif yang lebih rasional dan transparan tidak hanya dilihat dari aspek harga, tetapi juga mempertimbangkan kualitas energi atau jejak karbon, agar energi panas bumi dapat menjadi lebih kompetitif.

“Misalnya saya pengembang nih berhasil membawa manufaktur turbin ke Indonesia untuk membangun pabrik, harga saya dihargai lebih tinggi dikasih harga 10 sen. Karena satu sen nya itu menghargai industri lain yang berhasil dimasukkan ke dalam Indonesia. Di Turki berlaku seperti itu,” tutur Rully kepada awak media, Jumat (8/11).

Di samping itu, Rully juga menyebut, terdapat dua tantangan besar yang dihadapi dalam melakukan pengembangan energi panas bumi, yakni terkait harga atau tarif listrik dan juga risikonya yang tinggi.

Dari sisi harga, Rully mencontohkan, misalnya saja harga jual energi listrik dari panas bumi dibeli oleh PT PLN. Biasanya harganya akan menyesuaikan dengan kemampuan PT PLN untuk mendapatkan dukungan subsidi dari pemerintah.

Dengan kondisi tersebut, Ia berharap aka nada perbaikan dari dukungan subsidi pemerintah maupun keuangan publik untuk PLN agar mampu membeli listrik dari pengembang PLTP dengan tarif yang lebih menguntungkan dari segi ekonomi.

“Kemampuan pembeli kita itu sebenarnya membatasi harga jual panas bumi. Namun juga wajar ketika resikonya tinggi, pasti orang menggunakan harga yang Pengambilan yang tinggi, karena sudah mengambil risiko yang lebih tinggi,” ungkapnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – BANDUNG. PT Geo Dipa Energi memasang target bauran energi geothermal atau panas bumi sebesar 10% dalam dua tahun ke depan atau menjadi 260 gigawatt (GW).

Dengan target tersebut, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang geothermal ini ingin menggenjot energi listrik yang lebih ramah lingkungan. Geothermal merupakan sumber energi yang berasal dari panas alamiah di dalam bumi.

Direktur Pengembangan Niaga dan Eksplorasi Geo Dipa Energi, Ilen Kardani menyampaikan, saat ini bauran energi PT Geo Dipa Energi hanya mencapai 120 GW, dari 2.300 GW total di Indonesia.

“Dua tahun ke depan kita akan memiliki 260 GW, sehingga status kita naik menuju ke-10% bauran energi untuk geothermal,” tutur Ilen dalam media briefing, Jumat (8/11).

Adapun Ilen membeberkan, peningkatan target tersebut juga sejalan dengan sudah banyaknya investor yang menawarkan pembangunan geothermal. Rata-rata investor tertarik karena mereka juga fokus pada pentingnya pembangunan energi hijau.

“Hampir setiap bulan kita menerima tawaran kerja sama untuk pengembangan geothermal, mengapa? Dunia sekarang didorong sedang ke arah green energy,” ungkapnya.

Ia membeberkan, investor yang dulunya hanya fokus pada energi fosil, saat ini sudah banyak yang beralih ke energi hijau.

Lebih lanjut, Ilen membeberkan saat ini pihaknya sudah mendapatkan komitmen pendanaan untuk pengembangan di Dieng unit III dan IV. Di samping itu, PT Geo Dipa Energi juga akan bekerja sama dengan pihak lain untuk pengembangan Dieng unit VI dan VII.

“Untungnya kita sudah berada zona green energy, yang lain masih di sini (fosil), kita sudah di green, sehingga kita menjadi tujuan investasi untuk green energy. Karena nanti ke depan, kalau Indonesia memberlakukan carbon tax, itu green energy akan menjadi lebih bergairah sekali,” tambahnya.

Meski begitu, untuk memproses datangnya investor tersebut, masih diperlukan pembangunan infrastruktur dasar yang memadai. Ia juga menekankan, Indonesia tidak kekurangan investor yang berminat untuk berinvestasi di sektor energi ramah lingkungan di Indonesia.

“Salah satu contoh, Patuha unit II belum selesai dibuat, tapi sudah ada yang memberikan grant sebesar US$ 10 juta untuk membeli carbon creditnya. Belum jadi pun sudah ada yang ngasih US$10 juta,” tandasnya.