Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – BANDUNG. PT Geo Dipa Energi memasang target bauran energi geothermal atau panas bumi sebesar 10% dalam dua tahun ke depan atau menjadi 260 gigawatt (GW).

Dengan target tersebut, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang geothermal ini ingin menggenjot energi listrik yang lebih ramah lingkungan. Geothermal merupakan sumber energi yang berasal dari panas alamiah di dalam bumi.

Direktur Pengembangan Niaga dan Eksplorasi Geo Dipa Energi, Ilen Kardani menyampaikan, saat ini bauran energi PT Geo Dipa Energi hanya mencapai 120 GW, dari 2.300 GW total di Indonesia.

“Dua tahun ke depan kita akan memiliki 260 GW, sehingga status kita naik menuju ke-10% bauran energi untuk geothermal,” tutur Ilen dalam media briefing, Jumat (8/11).

Adapun Ilen membeberkan, peningkatan target tersebut juga sejalan dengan sudah banyaknya investor yang menawarkan pembangunan geothermal. Rata-rata investor tertarik karena mereka juga fokus pada pentingnya pembangunan energi hijau.

“Hampir setiap bulan kita menerima tawaran kerja sama untuk pengembangan geothermal, mengapa? Dunia sekarang didorong sedang ke arah green energy,” ungkapnya.

Ia membeberkan, investor yang dulunya hanya fokus pada energi fosil, saat ini sudah banyak yang beralih ke energi hijau.

Lebih lanjut, Ilen membeberkan saat ini pihaknya sudah mendapatkan komitmen pendanaan untuk pengembangan di Dieng unit III dan IV. Di samping itu, PT Geo Dipa Energi juga akan bekerja sama dengan pihak lain untuk pengembangan Dieng unit VI dan VII.

“Untungnya kita sudah berada zona green energy, yang lain masih di sini (fosil), kita sudah di green, sehingga kita menjadi tujuan investasi untuk green energy. Karena nanti ke depan, kalau Indonesia memberlakukan carbon tax, itu green energy akan menjadi lebih bergairah sekali,” tambahnya.

Meski begitu, untuk memproses datangnya investor tersebut, masih diperlukan pembangunan infrastruktur dasar yang memadai. Ia juga menekankan, Indonesia tidak kekurangan investor yang berminat untuk berinvestasi di sektor energi ramah lingkungan di Indonesia.

“Salah satu contoh, Patuha unit II belum selesai dibuat, tapi sudah ada yang memberikan grant sebesar US$ 10 juta untuk membeli carbon creditnya. Belum jadi pun sudah ada yang ngasih US$10 juta,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor energi panas bumi atau geothermal Indonesia mendapatkan komitmen investasi yang ditaksir mencapai Rp30 triliun dari deretan perusahaan mulai dari Grup Sinarmas DSSA, Vale-Antam, PGEO, hingga BREN.

Laporan terbaru yang dirilis oleh Bloomberg New Energy Finance (BNEF) pada Rabu (25/9/2024) mengungkapkan deretan perusahaan Indonesia menjanjikan lebih dari US$2 miliar atau setara dengan Rp30,18 triliun investasi baru untuk energi panas bumi.

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghentikan sementara aktivitas di 13 lokasi eksplorasi energi panas bumi atau geothermal. Langkah ini berkaitan dengan alas an lingkungan.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, langkah penghentian ini merupakan permintaan dari industri terkait.

"Ada 13 lokasi yang kita hentikan karena permintaan industri-nya. Jadi, karena alasan-alasan lingkungan, kata Eniya, ditemui di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Pengajuan penghentian aktivitas ini dimaksudkan agar perusahaan terkait bisa menghentikan sementara argo pengerjaan eksplorasi selama menyelesaikan masalah terkait.

Adapun biasanya argo ini berlaku selama 3 tahun. Sedangkan untuk penghentian sementara ini, Eniya menjelaskan, biasanya akan diberikan waktu henti selama 6 bulan hingga 1 tahun.

"Jadi misalnya hari ini saya mengeluarkan izin panas bumi, satu di daerah Lampung, di Way Ratai. Ini per hari ini, terhitung sampai tiga tahun, dia punya kesempatan untuk survei dan eksplorasi," terang dia.

"Terus di tengah jalan nih, misalnya ada tadi, sosial atau apa, kan minta penghentian. Nah, penghentian, terus argo-nya berhenti, kan? Terus nanti, biasanya enam bulan atau satu tahun. Biasanya itu kita kasih timeline," sambungnya.

Di sisi lain, dari sejumlah permintaan, Eniya menyebut ada beberapa aktivitas yang tidak diizinkannya untuk dihentikan. Namun ia tak merincikan berapa jumlahnya.

"Kalau alasannya cuma karena jembatannya belum jadi yang nggak saya beri penghentian. Tetap dihitung argo-nya," ujarnya.

Eniya juga menekankan, penghentian ini hanya berjalan sementara. Pihaknya tidak ingin agar penghentian tersebut jadi berlarut-larut seperti beberapa kejadian yang lalu.

"Memang ada contoh yang berlarut-larut. Tapi ini kita harapkan, kita bantu gimana menyelesaikannya. Kemarin Pak Presiden (Jokowi) sudah Pak Menteri, Pak Bahlil, sudah menyatakan oh ini perlu lima tahun, tujuh tahun. Nah, ini sedang kita petain. Tadi sudah kita bahas item mana saja yang bisa kita kurangi waktunya," kata Eniya. (shc/rrd)

Jakarta -

PLN Indonesia Power (PLN IP) kerja sama dengan Pertamina Geothermal Energy (PGE) mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu Binary Unit 30 MW dan Lahendong Binary Unit 15 MW. Kerja sama ini jadi upaya Pemerintah Indonsia lewat BUMN dalam memaksimalkan potensi Energi Baru Terbarukan untuk mencapai target Net Zero Emission pada 2060.

Sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan Consortium Agreement antara PLN Indonesia Power dengan Pertamina Geothermal Energy. Moment tersebut diselenggarakan pada event Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) Ke-10 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan Indonesia sebagai pemilik potensi terbesar geothermal, diperkirakan mencapai 40 persen dari potensi dunia dengan perkiraan mencapai 24 ribu Mega Watt. Sebab itu, energi panas bumi harus terus dikembangkan agar optimal dalam memenuhi kebutuhan listrik dengan rendah emisi dan mewujudkan ekonomi hijau.

"Negara kita Indonesia juga berkomitmen menjadi bagian penting dari langkah-langkah dunia dalam membangun ekonomi hijau, dalam mengembangkan industri hijau, dalam melakukan transisi ke energi hijau. Ini komitmen yang sudah sering saya sampaikan di mana-mana," kata Joko Widodo.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melanjutkan, Indonesia saat ini memiliki kapasitas listrik yang ada sebesar 93 Giga Watt atau setara dengan 93 ribu MW. Dimana 13,7 GW atau 15 persen diantaranya berasal daripada energi baru terbarukan. Energi panas bumi dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi nasional.

"Saat ini kapasitas dari pembangkit listrik panas bumi di Indonesia mencapai 2,6 GW atau terbesar nomor dua di dunia yang sudah jalan dan pertumbuhannya selama 10 tahun terakhir itu tumbuh dua kali lipat," ujarnya.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengungkapkan, berdasarkan fakta tersebut pembangkit panas bumi menjadi andalan dalam pengembangan EBT, sebab itu PLN Indonesia Power melakukan terobosan dalam pengembangan PLTP dengan mengandeng Pertamina Geothermal Energy.

"Kolaborasi ini merupakan langkah strategis, sehingga potensi panas bumi yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin," kata Edwin.

Menurut Edwin kerja sama antara PLN Indonesia Power dengan Pertamina Geothermal Energy meliputi pengembangan PLTP Cogeneration (Binary Unit) di lokasi Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Pertamina Geothermal Energy dengan potensi kapasitas mencapai 230 MW. Adapun yang akan dikembangkan dalam kerjasama ini meliputi PLTP Ulubelu Binary Unit 30 MW dan Lahendong Binary Unit 15 MW.

"Proyek ini dalam rangka percepatan transisi energi dan mendukung kebijakan energi nasional dalam pencapaian National Determined Contribution (NDC) serta program Net Zero Emission," tambahnya.

Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Jufli Hadi menambahkan bahwa kerja sama PGE dan PLN IP merupakan bentuk nyata kolaborasi dalam pengembangan energi panas bumi.

"Kolaborasi adalah kunci dalam upaya menciptakan ekosistem yang mendukung percepatan pengembangan panas bumi di Indonesia. Kerja sama PGE dan PLN IP ini adalah salah satu dari sekian banyak langkah yang perlu kita ambil demi kemajuan energi hijau yang akan memberi manfaat besar dan berkelanjutan, tidak hanya bagi kedua perusahaan, tetapi juga untuk Indonesia dan Dunia," Kata Jufli.

(fdl/fdl)

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Investasi di sektor energi baru dan terbarukan (EBT), khususnya energi panas bumi alias geothermal makin dilirik oleh investor. Ada lima perusahaan seperti Sinarmas hingga Medco turut mengamankan aset panas bumi dengan total investasi mencapai Rp 27 triliun.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan 5 pemenang menang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) pada 2024.

Secara rinci, ada 320 megawatt (MW) potensi panas bumi yang akan digarap oleh 5 perusahaan dengan total investasi mencapai US$1,82 miliar (setara Rp27,91 triliun asumsi kurs saat ini).

“Bapak Presiden akan menghormati penetapan badan usaha yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri sebagai pemenang lelang pada 7 wilayah panas bumi,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Rabu (18/9).

Kementerian ESDM juga mengumumkan hasil penawaran 7 Wilayah Kerja Panas Bumi serta Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE), yaitu:

• WKP Cisolok-Sukarame 40 MW. Pemenang PT Daya Anugrah Sejati Utama, entitas anak usaha Sinarmas. Investasi US$ 210,5 Juta
• WKP Nage 40 MW. Pemenang PT Daya Anugerah Sejati Utama, entitas anak usaha Sinarmas. Investasi US$ 205,7 Juta
• WKP Hu'u Daha 60 MW. Pemenang PT Sumbawa Timur Mining. Investasi US$ 404,4 Juta
• WKP Toka Tindung 40 MW. Pemenang PT EDC Indonesia. Investasi US$ 228 Juta
• WPSPE Koto Sani Tanjung Bingkung 40 MW. Pemenang PT EDC Indonesia. Investasi 228 Juta
• WPSPE Bora Pulu 40 MW. Pemenang PT Medco Power Indonesia. Investasi US$ 229 Juta
• WPSPE Samosir 40 MW. Pemenang PT Medco Power Indonesia. Investasi US$ 202 Juta

Pangkas Durasi Perizinan

Untuk menggeber investasi di sektor panas bumi, Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk memberikan relaksasi perizinan investasi di sektor panas bumi. Relaksasi perizinan ini akan memberikan angin segar untuk menggencarkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Pemberian relaksasi izin ini untuk mempercepat pengembangan panas bumi dengan mempercepat waktu perizinan yang dinilai jadi salah satu kendala saat ini.

Pemberian relaksasi izin ini disebabkan investasi di sektor geothermal memiliki izin yang berbelit hingga membutuhkan Waktu yang cukup lama sehingga membuat investor di sektor ini kurang tertarik.

Presiden Joko Widodo menyampaikan, tidak bakal kuat jika harus menjadi investor yang harus menunggu 5—6 tahun untuk bisa memulai konstruksi PLTP di Indonesia.

Jokowi mengaku heran karena selama ini pengembangan panas bumi di Indonesia tidak berjalan secara cepat. Padahal, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang besar, yakni 24 gigawatt (GW). Selain itu, banyak investor yang mulai melirik pengembangan energi baru dan terbarukan

“Bayangkan untuk mulai konstruksi saja 5 tahun - 6 tahun. Tuh kalau orang tidak sabar, kalau investornya tidak sabar, tidak mungkin mau kerjakan, menunggu sampai 6 tahun. Kalau saya tidak kuat. Saya ini, meski banyak yang menyampaikan saya sabar, untuk menunggu 6 tahun tidak kuat,” kata Jokowi dalam agenda IIGCE 2024 di Jakarta, Rabu (18/9).

Senada, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Indonesia memiliki potensi geothermal terbesar di dunia sebesar 40% atau setara dengan 24 Giga Watt (GW). Saat ini, kapasitas PLTP mencapai 2,6 GW atau terbesar nomor kedua di dunia.

Adapun, kapasitas listrik PLTP mencapai 18,5% dari total listrik Energi Baru dan Terbarukan (EBT) nasional. Pembangunan PLTP tersebut telah menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 900 ribu dan mampu memberikan kontribusi kepada negara kurang lebih sekitar Rp 16 triliun. PLPN terus tumbuh dengan naik 10% potensi yang dimanfaatkan Indonesia.

Di sisi lain, kata Bahlil, masih ada beberapa isu yang menjadikan tantangan utama penggunaan energi panas bumi. Bahlil mengungkapkan persyaratan dan perizinan di sektor EBT rumit dan memakan waktu lama sehingga menimbulkan keraguan bagi investor.

"Kami akan memangkas baik dari sisi syarat dan waktu untuk mendorong investor dalam melakukan percepatan-percepatan investasi. Jadi investor tidak perlu ragu saya sudah lapor Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo terpilih akan melakukan reform berbagai langkah-langkah konstruktif dalam percepatan," kata Bahlil.

Bahlil menuturkan, waktu eksplorasi lapangan panas bumi membutuhkan waktu 2-3 tahun, pembangunan konstruksi baru dapat dilakukan pada tahun ke-6, ini menimbulkan kendala bagi Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) 2060.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan pengembangan potensi energi panas bumi di Indonesia yang seakan berjalan di tempat. Bahkan diakuinya, sejak 1980-an, baru sekitar 2.600 megawatt (MW) panas bumi atau sekitar 11 persen yang digarap oleh Indonesia

Menurutnya, angka tersebut sangat kecil sekali dibandingkan total potensi panas bumi yang ada di Indonesia yaitu sebesar 24.000 megawatt (MW) atau sekitar 40% dari total potensi panas bumi di dunia.

"Geothermal itu ada 24.000 megawatt, gede banget. Yang dikerjakan sejak tahun 80-an sampai sekarang baru 11 persen, 11 persen berarti hanya 2.600 MW, itu kecil sekali," jelas Jokowi ketika membuka acara The 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024 di Jakarta Convention Center, Rabu (18/9/2024).

Jokowi pun mengklaim, sudah banyak sekali investor yang mengantri untuk ikut menggarap energi panas bumi di Indonesia. Namun, perizinan yang panjang dan banyak prosesnya menghambat pengembangan panas bumi di Indonesia.

"Padahal yang ngantri pengen menggunakan banyak sekali. Ada apa ya tadi dijawab oleh Pak Menteri ESDM, izin terlalu lama, itu yang harus dibenahi. Membenahi sistem perizinan, saya rasa itu," tegasnya.

Apalagi Jokowi mengetahui bahwa, dibutuhkan waktu 5 sampai 6 tahun sendiri untuk mengurus izin sebuah proyek pembangkit listrik panas bumi. Mulai dari Amdal dan lain-lain, belum lagi urusan eksplorasi yang memakan waktu. Jokowi sempat berkelakar bila dirinya yang menjadi investor mungkin tidak akan kuat.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta agar Kementerian ESDM bisa membenahi permasalahan perizinan ini, kalau bisa dipercepat jangan sampai 6 tahun pengurusannya.

"Perizinan di kita itu kan masih banyak. Contoh urusan Amdal, sampai setahun, dua tahun, belum izin izin yang lainnya.Kalau menunggu konstruksi bisa 5-6 tahun, kalau investor nggak sabar nggak mungkin mau mengerjakan. Kalau saya nggak kuat saya, meski banyak yang sampaikan saya sabar tapi nunggu 6 tahun ndak kuat saya," pungkasnya.

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut jumlah investasi di sektor geothermal atau energi panas bumi dalam 10 tahun terakhir sudah mencapai US$ 8,7 miliar dolar. Jumlah ini tercatat mengalami peningkatan hingga 8 kali lipat dibandingkan 2014 lalu.

"Dalam 10 tahun terakhir, akumulasi investasi pembangunan PLTP juga tumbuh signifikan yaitu naik hingga 8 kali lipat pak. Jadi tumbuh 8 kali lipat, sehingga tahun 2024 diperkirakan investasi di geothermal sebesar US$ 8,7 miliar," katanya dalam acara IIGCE seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (18/9/2024).

Bahlil menyampaikan investasi di sektor panas bumi dalam bentuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) ini berhasil menciptakan lapangan pekerjaan untuk kurang lebih sekitar 900 ribu pekerja.

Keberadaan PLTP di Indonesia mampu memberikan kontribusi kepada negara kurang lebih sekitar Rp 16 triliun. Selain memberikan dampak ekonomi, ia menyebut pembangunan PLTP juga berkontribusi mengurangi 17,4 juta ton CO2 per tahun.

Meski begitu, menurutnya nilai investasi ini masih belum cukup untuk mengejar target bauran energi bersih nasional. Sebab hingga saat ini tingkat bauran energi baru terbarukan (EBT) terhadap pasokan energi nasional masih sangatlah rendah.

Bahlil mengatakan porsi EBT dalam bauran energi nasional hingga ini baru 15% atau 13,7 gigawatt. Jumlah ini masih jauh di bawah target pemerintah yang sebesar 23% atau 23 gigawatt pada 2025 mendatang.

"Bapak Presiden kami melaporkan, bahwa Indonesia saat ini memiliki kapasitas listrik yang ada sebesar 93 gigawatt atau setara dengan 93.000 megawatt. Di mana 13,7 gigawatt atau 15% diantaranya berasal dari energi baru terbarukan," jelasnya.

Dari jumlah bauran EBT terhadap energi nasional itu, Bahlil mengatakan 2,6 gigawatt di antaranya berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Jumlah ini mencakup sekitar 18,5% dari total listrik EBT atau 3% dari total energi nasional.

Namun lagi-lagi menurutnya jumlah ini masih sangat kecil mengingat potensi panas bumi RI mencapai 24 gigawatt atau yang terbesar kedua di dunia.

"Energi panas bumi dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi nasional. Izin bapak Presiden kami melaporkan bahwa Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi geothermal terbesar di dunia sebesar 40% atau 24 gigawatt," ucap Bahlil.

"Saat ini kapasitas oleh pembangkit listrik panas bumi di Indonesia mencapai 2,6 gigawatt atau terbesar nomor dua di dunia yang sudah jalan dan pertumbuhannya selama 10 tahun terakhir itu tumbuh 2 kali lipat," terangnya lagi. (fdl/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan momok utama yang membuat investor ogah menanamkan modal atau berinvestasi di sektor energi hijau atau energi terbarukan di Indonesia.

Jokowi menyebut bahwa analisis dampak lingkungan (Amdal) menjadi salah satu tantangan bagi Indonesia dalam menarik minat investasi di bidang energi panas bumi atau geothermal.

Orang nomor satu di Indonesia itu pun melanjutkan bahwa kendala lain yang paling menonjol dan menghambat masuknya investasi ke sektor energi di Tanah Air karena sulitnya masalah perizinan.

“Perizinan di kita itu kan masih banyak yang membuat [sulit bagi investasi masuk]. Itu yang harus membenahi sistem, sehingga terjadi kecepatan, dan pemangkasan. Contoh urusan Amdal, sampai setahun, dua tahu. Belum izin yang lainnya. Ya kalau sampai enam tahun, siapa yang mau investasi kalau suruh nunggu sampai enam tahun,” tuturnya usai meresmikan Pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) ke-10 Tahun 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (18/9/2024).

Jokowi mengatakan dunia sekarang ini sedang bergerak serempak dalam transisi ke energi hijau, industri hijau, hingga ekonomi hijau.

Sehingga, kata Jokowi, saat disayangkan Indonesia yang memiliki potensi yang besar dalam sektor ini tetapi sulit dilirik oleh investor lantaran ruwetnya masalah perizinan.

Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya panas bumi yang besar. Potensinya 24.000 megawatt (MW) atau sekitar 40% dari total potensi panas bumi di dunia.

Namun, dia melanjutkan bahwa sejauh ini pengembangan panas bumi sebagai sumber energi masih lambat dan cenderung jalan di tempat. Bahkan, sampai saat ini baru 11% atau 2.600 MW yang terpasang.

"Perizinan yang membutuhkan waktu 5-6 tahun agar sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) bisa dibangun dan tidak bisa langsung beroperasi memang harus segera dibenahi," jelasnya.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar segera mencari cara sehingga perizinan bisa dipercepat guna tambahan listrik hijau bisa didapatkan Indonesia.

“Baru 11% berarti hanya 2.600, kecil sekali. Padahal yang ngantre pengen menggunakan banyak sekali. Ada apa ya? Dan tadi dijawab oleh Pak Menteri ESDM, izin terlalu lama, itu yang harus dibenahi. Membenahi sistem perizinan,” pungkas Jokowi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut dalam 10 tahun terakhir akumulasi investasi di sektor geothermal atau energi panas bumi mencapai kurang lebih 8,7 miliar dolar AS.

Bahlil menyampaikan potensi geothermal Indonesia mencapai 40 persen di dunia atau setara 24 gigawatt, sedangkan kapasitas pembangkit listrik panas bumi (PLTP) mencapai 2,6 gigawat atau terbesar nomor dua di dunia.

"Dalam 10 tahun terakhir, akumulasi investasi pembangunan PLTP juga tumbuh signifikan yaitu naik hingga 8 kali lipat, jadi tumbuh 8 kali lipat, sehingga tahun 2024 diperkirakan investasi di geothermal sebesar 8,7 miliar dolar AS," ujar Bahlil saat membuka Indonesia International Geothermal di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu.

Bahlil menyampaikan pembangunan PLTP sendiri telah menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 900 ribu dan mampu memberikan kontribusi kepada negara kurang lebih sekitar Rp16 triliun.

Selain memberikan dampak ekonomi, kata Bahlil, pembangunan PLTP juga telah berkontribusi untuk mengurangi 17,4 juta ton CO2 per tahun di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menyampaikan Indonesia saat ini memiliki kapasitas listrik sebesar 93 gigawatt atau setara 93.000 megawatt, di mana 17,7 gigawatt atau 15 persen di antaranya berasal dari energi baru terbarukan (EBT).

Berdasarkan Paket Kebijakan Energi Nasional, di tahun 2025, porsi EBT dalam bauran energi nasional diharapkan mencapai 23 persen.

Akan tetapi, pencapaian target tersebut mengalami perlambatan. Menurut Bahlil, salah satu faktornya disebabkan oleh jaringan yang belum terkoneksi.

"Contoh, energi baru terbarukan yang ada di Riau, tetapi jaringan listriknya yang belum ada di sana untuk menghubungkan, itulah faktor penyebabnya," kata Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menyebut geothermal dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi nasional. Pemerintah juga terus mendorong geothermal untuk terus dikembangkan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) ke-10 Tahun 2024, Jakarta pada hari ini Rabu (18/9/2024). Jokowi menilai bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pembangkit listrik tenaga panas bumi.

Namun, Ia merasa heran dengan potensinya sebesar 24.000 megawatt (MW) atau sekitar 40% dari total potensi panas bumi di dunia tapi investasi masih lambat. Padahal banyak banyak investor yang mencari energi hijau.

"Tadi disampaikan oleh Pak Menteri ESDM, saya, seingat saya sudah pergi ke tiga lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang saya heran saat itu peluangnya besar, artinya banyak investor yang mencari energi hijau, EBT, dan potensinya ada 24.000 megawati. Sudah kita kerjakan, tapi kok tidak berjalan secara cepat?," kata Jokowi.

Jokowi pun menjelaskan bahwa biang kerok dari minimnya investasi di sektor panas bumi karena masalah perizinan. Ia menuturkan urusanya perizinan bisa sampai 5-6 tahun.

"Dan ketahuan tadi seperti disampaikan oleh Pak Menteri ESDM, ternyata untuk memulai konstruksi dari awal sampai konstruksi urusan perizinan bisa sampai 5-6 tahun. Ini yang mestinya paling cepat harus dibenahi terlebih dahulu, agar dari 24.000 megawatt yang baru dikerjakan hanya 11 persen itu bisa segera dikerjakan oleh para investor, sehingga kita memiliki tambahan listrik hijau yang lebih banyak," tambahnya.

Jokowi meyakini jika harus menunggu untuk memulai konstruksi 5-6 tahun, dirinya menyebut para investor bisa menolak untuk berinvestasi.

"Kalau saya, ndak kuat saya, meskipun banyak yang menyampaikan saya sabar, tapi untuk nunggu 6 tahun ndak kuat. Dan Indonesia sebagai pemilik potensi besar geotermal yang diperkirakan mencapai 40 persen dari potensi dunia, sekali lagi memiliki banyak peluang untuk dikembangkan, karena saat ini baru 11 persen yang termanfaatkan dari potensi yang ada," ungkapnya.

Jokowi menekankan Indonesia juga berkomitmen menjadi bagian penting dari langkah-langkah dunia dalam membangun ekonomi hijau, mengembangkan industri hijau, dan melakukan transisi ke energi hijau.Jokowi berharap kegiatan ini dapat menghasilkan terobosan yang bisa menjadi titik tengah atau berbagi keuntungan yang seimbang.

"Oleh karena itu, saya berharap forum ini bisa menghasilkan terobosan-terobosan besar yang bisa menjadi titik tengah untuk berbagi resiko, untuk berbagi beban, dan tentu juga untuk berbagi keuntungan dengan proporsi yang seimbang, yang memungkinkan untuk segera diambil keputusan, yang memungkinkan segera dilakukan pengerjaan," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi menambahkan langkah besar transisi hijau dapat dilakukan bersama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan yang inklusif.

"Karena dalam satu dekade ini mungkin pemilik pembangkit listrik panas bumi, setahu saya Pertamina memiliki, PLN memiliki, kemudian Kementerian Keuangan juga ada, plus ada swasta satu atau dua, setahu saya. Tadi sudah tambah lima, saya kira sangat baik," kata Jokowi.

Sebanyak 362 lokasi ini tersebar dari ujung Sumatera sampai dengan Papua

Bandung (ANTARA) - Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan bahwa Indonesia memiliki sebanyak 362 lokasi potensi panas bumi yang berada di berbagai daerah.

Ahli Penyelidik Bumi Pusat Sumber Daya Mineral, Batu bara dan Panas Bumi (PSDMBP) Badan Geologi, Nurhadi mengatakan dari 362 lokasi tersebut baru sebanyak 62 titik yang telah dieksplorasi.

“Sebanyak 362 lokasi ini tersebar dari ujung Sumatera sampai dengan Papua bahkan di daerah Kalimantan yang kita sebut sebagai sumber batu bara dan cekungan migas di sana juga tetap ada potensi panas bumi,” kata Nurhadi di Bandung, Rabu.

Nurhadi mengungkapkan 61 lokasi yang telah dieksplorasi tersebut, sementara Indonesia juga memiliki 18 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta.

“Sementara yang sudah dikembangkan saat ini oleh perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun swasta itu pada umumnya sekitar 90 persen berasal dari sistem vulkanik,” kata dia.

Dia menyebut dari jumlah sumber daya panas bumi sebesar 23.531 megawatt (MW), pemanfaatannya untuk kebutuhan listrik baru sekitar 11 persen.

“Hingga saat ini untuk PLTP kita sudah mencapai 2.374,4 MW atau sekitar 11 persen dari total sumber daya panas bumi yang ada di Indonesia,” katanya.

Oleh karena itu, dia berharap atas potensi lokasi panas bumi yang tersebar di berbagai daerah tersebut bisa ditindaklanjuti untuk mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).

Nurhadi menambahkan pihaknya berkomitmen terus melakukan eksplorasi untuk menemukan keberadaan atau potensi panas bumi agar target Indonesia mencapai net zero emission (NZE) pada 2060 dapat terpenuhi.

“Kami dari Badan Geologi masih akan terus mengeksplorasi lokasi panas bumi yang memang belum teridentifikasi. Informasi-informasi dari masyarakat maupun pemerintah daerah sangat penting untuk kita dalami terhadap potensi panas bumi,” kata Nurhadi.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panas bumi memiliki potensi besar sebagai sumber energi terbarukan yang dapat memainkan peran kunci dalam diversifikasi energi Indonesia. Untuk mengakselerasi pengembangan ini menurut Ketua umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API/INAGA) - Julfi Hadi diperlukan kerangka kebijakan yang mendukung integrasi kebijakan, regulasi serta inovasi sebagai pendorong utama.

"Inisiatif ini tidak hanya memerlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan, tetapi juga langkah-langkah konkret dalam hal kebijakan, regulasi dan insentif fiskal yang mendukung," ungkap Julfi Hadi, Jumat (19/7/2024)

Komitmen Indonesia untuk meningkatkan kontribusi terhadap energi terbarukan, termasuk panas bumi, melalui Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) yang ditingkatkan menjadi 31% dengan upaya nasional hingga 41% dengan bantuan internasional lanjut Julfi adalah bukti nyata dari komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis dalam menciptakan kerangka kebijakan yang mendukung pengembangan energi panas bumi. Beberapa kebijakan krusial dalam konteks ini meliputi yang pertama kebijakan tarif yang disesuaikan : Kebijakan tarif yang sesuai dengan karakteristik panas bumi adalah kunci untuk menarik investasi dan memastikan keberlanjutan proyek. Kedua skema Insentif. Skema insentif, seperti insentif pajak atau subsidi langsung, bertujuan untuk mengurangi biaya investasi awal dan meningkatkan keekonomian proyek panas bumi.

Ketiga, realisasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) : Dengan merealisasikan aturan TKDN ini diharapkan dapat mendukung percepatan pengembangan panas bumi yang mana industri panas bumi banyak mendapat respon positif oleh international funding dengan tanpa mengeliminasi TKDN yang berdampak pada industri domestik agar tetap bertumbuh.

Keempat, mekanisme lelang Wilayah Kerja Pengembangan (WKP) atau Wilayah Pemanfaatan Sumber Daya Panas Bumi (WPSPE) : Mekanisme ini mempercepat proses pengembangan dengan memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor, yang penting bagi industri untuk mencapai target bauran energi terbarukan yang ambisius.

Panas bumi memiliki peran krusial dalam mencapai target Net Zero Emissions (NZE). Pengembangan dan pemanfaatan energi panas bumi tidak hanya berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional.

Oleh karena itu, strategi yang efektif dan implementasi yang tepat sangatlah penting untuk memastikan bahwa target NZE dapat tercapai dengan memanfaatkan potensi panas bumi yang melimpah di Indonesia. Pembentukan ekosistem yang mendukung akan mendorong inovasi dan efisiensi dalam pengembangan energi panas bumi. Dukungan regulasi, insentif fiskal, dan akses ke pendanaan akan memperkuat daya saing industri ini.

Dalam menyelaraskan kebijakan diatas tandas Julfi Hadi diperlukan sinergitas dan kolaborasi dalam upaya memperkuat industri panas bumi di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi dan masyarakat setempat sangatlah penting dalam mengatasi berbagai tantangan dan memaksimalkan potensi sumber daya panas bumi.

“Dengan begitu banyak tantangan, Asosiasi Panas bumi Indonesia (API) berperan untuk menjadi pelopor dalam di industri panas bumi secara luas, dengan visi terus menyuarakan dan mendorong percepatan pengembangan dan teknologi panas bumi di Indonesia. Sehingga kami yakin bahwa diperlukan kolaborasi untuk dapat mencapai perubahan tersebut. Kolaborasi ini menjadi katalisator yang akan mempercepat pengembangan dan implementasi panas bumi menjad satu-satunya energi terbarukan yang menjadi pembangkit baseload dan menciptakan Center of Excellence Geothermal di Indonesia”, papar Julfi Hadi menambahkan.

Dengan kerangka kebijakan yang jelas dan mendukung serta komitmen yang kuat terhadap tujuan energi terbarukan, Indonesia memasuki era yang menjanjikan dalam pengembangan panas bumi. Keterlibatan aktif dalam forum seperti The 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024 juga merupakan langkah strategis dalam membangun jaringan, berbagi pengetahuan, dan memperkuat sinergi antara semua pemangku kepentingan dalam industri ini.

Sementara itu Ketua Pelaksana The 10th IIGCE 2024, Boyke Bratakusuma, menyatakan, "Konvensi ini merupakan platform penting untuk mendukung dan mempercepat pengembangan panas bumi di Indonesia. Dengan kehadiran para ahli, investor dan pemangku kepentingan dari berbagai sektor, kami berharap dapat menemukan solusi inovatif dan kolaboratif untuk tantangan yang ada.

"Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting dalam mencapai target ambisius ini. Kami berharap melalui IIGCE 2024, lebih banyak investor akan tertarik untuk berinvestasi di sektor panas bumi dan mendukung pengembangan teknologi lokal," kata Boyke.

IIGCE adalah salah satu bentuk implementasi nyata dari komitmen Asosiasi Panasbumi Indonesia atau Indonesian Geothermal Association bersama dengan On Us Asia secara bersama-sama berkolaborasi dan menjadikan IIGCE menjadi wadah untuk ikut mendukung perkembangan panas bumi di Indonesia serta diharapkan dapat bermanfaat, relevan, dan lebih inovatif bagi pengetahuan yang akan menghasilkan tindakan yang lebih nyata.

Secara keseluruhan, integrasi antara kebijakan, regulasi, inovasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan akan menjadi kunci dalam mempercepat pengembangan panas bumi Indonesia menuju pencapaian target bauran energi terbarukan yang ambisius. Dengan seluruh manfaat yang dihadirkan tidak ada alasan untuk menunda pemanfaatan sumber daya panas bumi di Indonesia tercinta ini.