Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.PT Teknologi Merlin Sejahtera (UKU) menyambut baik POJK Nomor 11 Tahun 2024 mengenai SLIK.

"Kami meyakini regulasi tersebut dapat membantu UKU selaku penyelenggara fintech lending dalam melakukan penilaian kredit yang lebih akurat. Ditambah bisa membantu perusahaan mengelola tingkat risiko kredit dan meningkatkan kualitas layanan," ucap Chief Executive Officer UKU Tony Jackson kepada Kontan, Selasa (13/8).

Tony mengatakan UKU siap berkomitmen untuk mengintegrasikan sistem UKU dengan SLIK demi pelayanan yang lebih baik bagi pengguna perusahaan.

Dengan sistem pelaporan yang lebih komprehensif, Tony menyampaikan pihaknya dapat mendeteksi potensi risiko sejak dini, termasuk risiko gagal bayar.

"Namun, perlu dipahami bahwa sistem SLIK adalah proses pembelajaran bagi seluruh stakeholders terkait, termasuk pengguna layanan kami. Kami siap untuk beradaptasi dan mengedukasi pelanggan demi menjaga stabilitas bisnis, serta memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pelanggan kami," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan penerbitan POJK tersebut dalam rangka memperkuat dan mengembangkan sektor jasa keuangan, serta infrastruktur pasar keuangan. Aman menyebut penyusunan POJK Nomor 11 Tahun 2024 dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyediakan informasi debitur yang lebih komprehensif.

Selain fintech lending, penambahan pelapor SLIK dalam POJK tersebut, yakni perusahaan Asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit dan/atau suretyship, Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan produk asuransi pembiayaan syariah dan/atau suretyship syariah, Perusahaan Penjaminan, dan Perusahaan Penjaminan Syariah. Adapun batas waktu menjadi pelapor paling lama 1 tahun sejak POJK SLIK diundangkan per 31 Juli 2024.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fintech peer to peer (P2P) lending PT Teknologi Merlin Sejahtera (UKU) menerapkan strategi jitu untuk menekan tingkat kredit kredit macet. Chief Executive Officer (CEO) UKU, Tony Jackson mengatakan risiko gagal bayar dapat dimitigasi dengan baik oleh pihaknya dengan cara melakukan pemutakhiran terhadap sistem elektronik atau sistem credit scoring yang ada.

"Dengan demikian, potensi fraud dapat diminimalisir," ucapnya kepada Kontan, Selasa (9/7).

Tony bilang dengan menerapkan strategi tersebut tingkat kredit macet atau TWP90 perusahaan pada Juni 2024 masih di bawah 4%. Dia menyebut hal itu menunjukkan komitmen UKU dalam mengelola outstanding pinjaman yang ada sehingga risiko gagal bayar dapat senantiasa terkendali dengan baik. Mengutip situs resmi perusahaan, UKU tercatat memiliki TKB90 sebesar 96,38% per 9 Juli 2024.

Menurutnya peningkatan literasi keuangan masyarakat masih menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, dia menyebut UKU akan terus berkontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan ke depannya, seperti melakukan edukasi dan sosialisasi ke kampus-kampus atau pelaku UMKM.

Dengan adanya pemahaman keuangan yang memadai, bisa membantu masyarakat dalam mengakses kredit sesuai dengan kebutuhannya. Hingga Juni 2024, UKU telah menyalurkan pinjaman lebih dari Rp 66 miliar.

Sebagai informasi, OJK menyebut tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 industri fintech P2P lending pada Mei 2024 sebesar 2,91%. Angka tersebut tercatat naik dari bulan sebelumnya. Adapun TWP90 pada April 2024 tercatat sebesar 2,79%.

Meskipun demikian, pencapaian Mei 2024 tercatat menurun, jika dibandingkan dengan posisi Mei 2023 yang sebesar 3,36%. Capaian TWP90 pada Mei 2024 tersebut masih berada pada batas aman ketentuan OJK, yakni tidak melebihi 5%.