Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Azis Husaini

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Sucofindo mendukung program pemerintah dalam percepatan transisi energi melalui Energy Transition Mechanism (ETM). ETM adalah sebuah program peningkatan pembangunan infrastruktur energi dan percepatan transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) dengan prinsip adil dan terjangkau.

Program ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon secara signifikan dengan menghentikan atau mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara dan menggantinya dengan sumber energi bersih.

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Adi Budiarso menyatakan bahwa inisiatif ini menjadi langkah strategis dalam mencapai target emisi nol bersih pada 2060, serta memperkuat daya saing investasi di sektor energi berkelanjutan.

“Indonesia memerlukan langkah konkret yang tidak hanya menurunkan emisi karbon, tetapi juga memastikan semua pihak yang terlibat dalam industri dapat beralih ke alternatif yang lebih bersih dan efisien,” kata Adi Budiarso dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11).

Sejalan dengan hal tersebut, PT Sucofindo menyelenggarakan Seminar “Transitioning Towards a Sustainable Future of Indonesia” yang bertujuan untuk mengidentifikasi langkah strategis dalam mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan percepatan transisi menuju energi bersih di Indonesia.

“PT SUCOFINDO sebagai perusahaan TIC (di bidang jasa pengujian, inspeksi, dan sertifikasi) berkomitmen membantu pelaku usaha memastikan kredibilitas dan transparansi klaim energi bersih, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta mendukung perdagangan karbon di Indonesia,” kata Adi Budiarso.

Seminar yang berlangsung di Gedung IDX Jakarta ini menghadirkan narasumber serta peserta workshop mulai dari investor dalam dan luar negeri, pelaku industri di sektor energi, hingga Non-Governmental Organization (NGO). CEO dan Co-founder Sustainability Economics, Kasu Venkata Reddy, yang menjadi salah satu narasumber, mengenalkan skema Clean Energy Mechanism (CLEM).

Mekanisme ini bertujuan untuk membantu negara-negara mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan menyediakan pembiayaan, teknologi, dan dukungan kebijakan yang diperlukan.

“Mekanisme ini akan mendukung pencapaian target pengurangan emisi sambil menarik investasi hijau, serta membuka peluang bagi sektor energi terbarukan di tingkat nasional dan internasional. Mekanisme energi transisi ini bukan sesuatu yang menakutkan jika dilakukan dengan hati-hati dan perhitungan yang baik akan memberikan benefit bahkan profitability bagi perusahaan” ujar Kasu Venkata Reddy.

Hal ini juga menegaskan bahwa CLEM membuat transisi energi tidak hanya praktis, tetapi juga memungkinkan adanya proses transisi yang menguntungkan yang mampu menjamin perekonomian dapat terus tumbuh dengan energi yang lebih bersih.

Dalam seminar tersebut, Kepala Unit Pengembangan Carbon Trading IDX Carbon, Edwin Hartanto, juga menyampaikan bahwa pentingnya mengembangkan mekanisme Carbon Trading sebagai salah satu mekanisme untuk mencapai target NDC Indonesia.

Bursa Efek Indonesia melalui IDX Carbon berkomitmen untuk mengembangkan carbon trading di Indonesia yang transparan, tertib, dan mengacu pada best practice global.

Kepala Bagian PMU Climate Solution and Sustainable Energy, Strategic Business Unit Sertifikasi dan Eco Framework PT Sucofindo, Dikman Purnama mengatakan pihkanya siap mendukung implementasi ETM dengan berbagai layanan yang dimiliki.

Dimulai dari jasa kajian kesiapan transisi energi, penilaian teknis terhadap potensi penurunan emisi untuk early retirement PLTU, hingga konsultansi rencana strategi pengelolaan aset.

Selain itu, Sucofindo juga dapat bekerjasama dalam membuat kajian potensi alternatif fuel switching dan retrofit, studi kelayakan pembangkit dan infrastruktur berkelanjutan, serta inspeksi teknis dan commissioning fasilitas operasional guna memastikan bahwa sumber energi bersih yang digunakan memenuhi standar keberlanjutan global dan nasional.

“Kami siap memberikan layanan optimal dalam mendukung ETM dan meningkatkan daya tarik investasi energi bersih di Indonesia. Kami juga memiliki jasa validasi dan verifikasi emisi gas rumah kaca termasuk untuk transition credit yang sedang mulai berkembang, pengujian teknologi energi terbarukan, dan konsultasi pengelolaan lingkungan. Layanan ini memungkinkan para investor untuk memperoleh jaminan kualitas dan keamanan dari proyek energi yang dijalankan," kata Dikman Purnama.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengklaim pembayaran utang rafaksi minyak goreng kepada pelaku usaha telah rampung 90%.

Direktur Jenderal Perdagangan dalam Negeri Kemendag Moga Situpang menyebut, kini tinggal 7 perusahaan yang berproses penyelesaian pembayaran.

"Tujuh perusahaan lagi yang masih menyesuaikan hasil verifikasi dari PT. Sucofindo,” kata Moga pada Kontan.co.id, Jumat (13/10).

Menurut Moga, 10% perusahaan yang belum rampung ini lantaran masih ada ke dalam dengan perbedaan klaim utang yang dilakukan PT Sucofindo sebagai surveyor pemerintah dan klaim dari perusahaan itu sendiri.

Walau begitu, pihaknya menilai pembayaran utang ini akan rampung sebelum masa pemerintah Joko Widodo (Jokowi) berakhir. Asal, seluruh utang yang telah terverifikasi bisa diterima oleh para pelaku usaha.

"Tidak perlu menyeberang (pemerintahan selanjutnya), kalau memang produsen tidak puas dengan hasil verifikasinya mereka bisa ke PTUN," jelasnya.

Rafaksi minyak goreng adalah pembayaran kompensasi oleh pemerintah ke peritel dan produsen akibat implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 3 Tahun 2022. Aturan tersebut hanya berlaku selama dua minggu pada 19-31 Januari 2022.

Permendag No. 3 Tahun 2022 membuat peritel membanting harga jual minyak goreng di ritel modern saat itu dari sekitar Rp 23.000 menjadi Rp 14.000 per liter. Beleid tersebut menjanjikan selisih nilai atau rafaksi tersebut akan dibayar oleh pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Peritel menyampaikan besaran utang rafaksi minyak goreng pada awal 2023, sedangkan verifikasi Sucofindo yang menjadi dasar pemerintah melakukan pembayaran, rampung pada Juni 2023.

Adapun total utang pemerintah terhadap pengusaha minyak goreng mencapai Rp 474 miliar.