TANGERANG, KOMPAS.com - Direktur Bidang Usaha Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Septo Soepriyatno, mengatakan, para calon pengusaha sebaiknya melakukan pertimbangan dengan cermat sebelum memutuskan untuk berbisnis waralaba atau franchise.

Septo menekankan bahwa calon pengusaha sebaiknya mengikuti prinsip legal dan logis.

"Kami ingin menyampaikan kepada para calon pelaku usaha agar mempertimbangkan dengan cermat sebelum memutuskan untuk berbisnis atau berinvestasi waralaba. Yakni menggunakan prinsip L dan L, yaitu legal dan logis," ujar Septo saat memberikan sambutan pada pembukaan Pameran Nasional Roadshow Info Franchise & Business Concept 2024 di ICE BSD Tangerang, Banten, Jumat (8/11/2024).

Ia lantas menyebutkan sejumlah tips bagi calon pengusaha yang akan memulai bisnis franchise.

Pertama, calon pengusaha disarankan memilih jenis usaha pada perusahaan yang terdaftar dan telah memiliki izin waralaba berupa surat tanda pendaftaran waralaba (SPTW).

Hal ini sesuai dengan aturan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba.

Kedua, calon pengusaha diminta tidak terburu-buru dalam mengeluarkan uang untuk membuka franchise atau tergiur oleh promosi franchise yang berlebihan.

"Ketiga, cermati jenis usaha atau peluang bisnis yang ditawarkan dengan skema agar terhindar dari risiko investasi bodong. Saat ini banyak ditemukan praktik penipuan yang berkedok bisnis atau mengumpulkan dana masyarakat demi keuntungan sepihak," ungkap Septo.

"Selain itu, banyak juga penawaran usaha yang mengaku sebagai waralaba namun belum memiliki SPTW. Hal ini tentunya dilarang," tegasnya.

Lebih lanjut, Septo mengungkapkan bahwa Kemendag membuka ruang bagi calon pengusaha untuk berkonsultasi sebelum memulai bisnis waralaba.

Ia menyebutkan bahwa stand konsultasi dibuka di acara Pameran Nasional Roadshow Info Franchise & Business Concept 2024 di ICE BSD Tangerang.

Selain itu, stand juga terbuka untuk ruang konsultasi para pelaku usaha franchise yang belum memiliki SPTW.

"Sehingga masyarakat bisa berkonsultasi pada kami, dan juga pelaku usaha yang belum memiliki SPTW kita dorong untuk segera mengusulkan atau memproses," ungkapnya.

Waralaba Tumbuh Konstan

Dalam pemaparannya, Septo juga mengungkap tren pertumbuhan bisnis waralaba di Tanah Air.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kemendag sejak 2020, bisnis waralaba terpantau tumbuh konstan di angka 5 persen.

Lalu, hingga Oktober 2024, tercatat ada 154 pemberi waralaba dalam negeri dan 146 pemberi waralaba luar negeri yang ada di Indonesia.

Untuk bidang usaha yang paling banyak menjadi pasar waralaba yaitu food and beverage sebesar 48,05 persen. Kemudian disusul jasa kecantikan dan kesehatan sebanyak 11,69 persen, jasa pendidikan non formal sebanyak 10,39 persen, retail 9,09 persen dan otomotif sebanyak 3,92 persen.

"Selain itu, juga ada jasa yang meliputi seperti jasa properti, jasa perawatan perbankan elektronik, biro perjalanan wisata, apotek, karaoke, hotel, dan lain-lain," tutur Septo.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Kemendag terus berupaya mendukung para pelaku usaha melalui program pendampingan waralaba nasional untuk mencetak pewaralaba yang berasal dari dalam negeri.

Kemendag pun memberikan fasilitas penyelenggaraan pameran yang dapat diikuti oleh pewaralaba lokal.

"Kami juga mendorong ekspansi waralaba nasional ke pasar internasional. Beberapa merek seperti Alfamart, Ayam Gepuk Pak Gembus, Kebab Turki Baba Rafi, Taman Sari Royal Heritage and Spa, kemudian Roti Roti, Air Minum Biru yang telah berhasil memasuki pasar luar negeri sehingga memberikan kontribusi devisa bagi negara," kata Septo.

"Kemendag pada tahun ini insya Allah akan memfasilitasi para pelaku usaha yang telah memiliki SPTW (surat tanda pendaftaran waralaba), khususnya SPTW dari dalam negeri untuk kita ikut sertakan dalam program pelatihan peningkatan ekspor," tambahnya.

TANGERANG, KOMPAS.com - Direktur Bidang Usaha Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Septo Soepriyatno, mengatakan, para calon pengusaha sebaiknya melakukan pertimbangan dengan cermat sebelum memutuskan untuk berbisnis waralaba atau franchise.

Septo menekankan bahwa calon pengusaha sebaiknya mengikuti prinsip legal dan logis.

"Kami ingin menyampaikan kepada para calon pelaku usaha agar mempertimbangkan dengan cermat sebelum memutuskan untuk berbisnis atau berinvestasi waralaba. Yakni menggunakan prinsip L dan L, yaitu legal dan logis," ujar Septo saat memberikan sambutan pada pembukaan Pameran Nasional Roadshow Info Franchise & Business Concept 2024 di ICE BSD Tangerang, Banten, Jumat (8/11/2024).

Ia lantas menyebutkan sejumlah tips bagi calon pengusaha yang akan memulai bisnis franchise.

Pertama, calon pengusaha disarankan memilih jenis usaha pada perusahaan yang terdaftar dan telah memiliki izin waralaba berupa surat tanda pendaftaran waralaba (SPTW).

Hal ini sesuai dengan aturan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba.

Kedua, calon pengusaha diminta tidak terburu-buru dalam mengeluarkan uang untuk membuka franchise atau tergiur oleh promosi franchise yang berlebihan.

"Ketiga, cermati jenis usaha atau peluang bisnis yang ditawarkan dengan skema agar terhindar dari risiko investasi bodong. Saat ini banyak ditemukan praktik penipuan yang berkedok bisnis atau mengumpulkan dana masyarakat demi keuntungan sepihak," ungkap Septo.

"Selain itu, banyak juga penawaran usaha yang mengaku sebagai waralaba namun belum memiliki SPTW. Hal ini tentunya dilarang," tegasnya.

Lebih lanjut, Septo mengungkapkan bahwa Kemendag membuka ruang bagi calon pengusaha untuk berkonsultasi sebelum memulai bisnis waralaba.

Ia menyebutkan bahwa stand konsultasi dibuka di acara Pameran Nasional Roadshow Info Franchise & Business Concept 2024 di ICE BSD Tangerang.

Selain itu, stand juga terbuka untuk ruang konsultasi para pelaku usaha franchise yang belum memiliki SPTW.

"Sehingga masyarakat bisa berkonsultasi pada kami, dan juga pelaku usaha yang belum memiliki SPTW kita dorong untuk segera mengusulkan atau memproses," ungkapnya.

Waralaba Tumbuh Konstan

Dalam pemaparannya, Septo juga mengungkap tren pertumbuhan bisnis waralaba di Tanah Air.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kemendag sejak 2020, bisnis waralaba terpantau tumbuh konstan di angka 5 persen.

Lalu, hingga Oktober 2024, tercatat ada 154 pemberi waralaba dalam negeri dan 146 pemberi waralaba luar negeri yang ada di Indonesia.

Untuk bidang usaha yang paling banyak menjadi pasar waralaba yaitu food and beverage sebesar 48,05 persen. Kemudian disusul jasa kecantikan dan kesehatan sebanyak 11,69 persen, jasa pendidikan non formal sebanyak 10,39 persen, retail 9,09 persen dan otomotif sebanyak 3,92 persen.

"Selain itu, juga ada jasa yang meliputi seperti jasa properti, jasa perawatan perbankan elektronik, biro perjalanan wisata, apotek, karaoke, hotel, dan lain-lain," tutur Septo.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Kemendag terus berupaya mendukung para pelaku usaha melalui program pendampingan waralaba nasional untuk mencetak pewaralaba yang berasal dari dalam negeri.

Kemendag pun memberikan fasilitas penyelenggaraan pameran yang dapat diikuti oleh pewaralaba lokal.

"Kami juga mendorong ekspansi waralaba nasional ke pasar internasional. Beberapa merek seperti Alfamart, Ayam Gepuk Pak Gembus, Kebab Turki Baba Rafi, Taman Sari Royal Heritage and Spa, kemudian Roti Roti, Air Minum Biru yang telah berhasil memasuki pasar luar negeri sehingga memberikan kontribusi devisa bagi negara," kata Septo.

"Kemendag pada tahun ini insya Allah akan memfasilitasi para pelaku usaha yang telah memiliki SPTW (surat tanda pendaftaran waralaba), khususnya SPTW dari dalam negeri untuk kita ikut sertakan dalam program pelatihan peningkatan ekspor," tambahnya.

TANGERANG, KOMPAS.com - Direktur Bidang Usaha Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Septo Soepriyatno, menyatakan, bisnis waralaba atau franchise menjadi solusi bagi pengusaha pemula agar bisa berbisnis dengan aman.

Hal itu disampaikan Septo saat memberikan sambutan pada pembukaan Pameran Nasional Roadshow Info Franchise & Business Concept 2024 di ICE BSD Tangerang, Banten, Jumat (8/11/2024).

Septo menjelaskan, untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dukungan terhadap pertumbuhan kewirausahaan perlu ditingkatkan.

Pemerintah sendiri menargetkan peningkatan rasio kewirausahaan nasional mencapai 4 persen pada tahun 2024.

"Di mana pada saat ini baru mencapai 3,4 persen. Membangun kemitraan usaha lokal melalui waralaba adalah salah satu strategi penting dalam mencapai target tersebut," ujar Septo.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2024, mencatat tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,82 persen dan rata-rata upah buruh sebesar Rp 3,04 juta per bulan.

Di sisi lain, korporasi lebih cenderung mengangkat pekerja lepas dalam melaksanakan usaha.

"Waralaba merupakan sebuah solusi untuk pengusaha pemula dan mengawali bisnis dengan aman," tegasnya.

Septo menyebut, berdasarkan data yang dihimpun oleh Kemendag sejak 2020, bisnis waralaba terpantau tumbuh konstan di angka 5 persen.

Hingga Oktober 2024, tercatat ada 154 pemberi waralaba dalam negeri dan 146 pemberi waralaba luar negeri yang ada di Indonesia.

Untuk bidang usaha yang paling banyak menjadi pasar waralaba yaitu food and beverage sebesar 48,05 persen. Kemudian disusul jasa kecantikan dan kesehatan sebanyak 11,69 persen, jasa pendidikan non formal sebanyak 10,39 persen, retail 9,09 persen dan otomotif sebanyak 3,92 persen.

"Selain itu, juga ada jasa yang meliputi jasa properti, jasa perawatan perbankan elektronik, biro perjalanan wisata, apotik, karaoke, hotel, dan lain-lain," tutur Septo.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Kemendag terus berupaya mendukung para pelaku usaha melalui program pendampingan waralaba nasional untuk mencetak pewaralaba yang berasal dari dalam negeri.

Kemendag pun memberikan fasilitas penyelenggaraan pameran yang dapat diikuti pewaralaba lokal.

"Kami juga mendorong ekspansi waralaba nasional ke pasar internasional. Beberapa merek seperti Alfamart, Ayam Gepuk Pak Gembus, Kebab Turki Baba Rafi, Taman Sari Royal Heritage and Spa, Roti Roti, dan Air Minum Biru telah berhasil memasuki pasar luar negeri sehingga memberikan kontribusi devisa bagi negara," kata Septo.

"Kemendag pada tahun ini, insya Allah, akan memfasilitasi para pelaku usaha yang telah memiliki STPW (surat tanda pendaftaran waralaba), khususnya STPW dari dalam negeri, untuk kita ikut sertakan dalam program pelatihan peningkatan ekspor," tambahnya.

TANGERANG, KOMPAS.com - Direktur Bidang Usaha Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Septo Soepriyatno, menyatakan, bisnis waralaba atau franchise menjadi solusi bagi pengusaha pemula agar bisa berbisnis dengan aman.

Hal itu disampaikan Septo saat memberikan sambutan pada pembukaan Pameran Nasional Roadshow Info Franchise & Business Concept 2024 di ICE BSD Tangerang, Banten, Jumat (8/11/2024).

Septo menjelaskan, untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dukungan terhadap pertumbuhan kewirausahaan perlu ditingkatkan.

Pemerintah sendiri menargetkan peningkatan rasio kewirausahaan nasional mencapai 4 persen pada tahun 2024.

"Di mana pada saat ini baru mencapai 3,4 persen. Membangun kemitraan usaha lokal melalui waralaba adalah salah satu strategi penting dalam mencapai target tersebut," ujar Septo.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2024, mencatat tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,82 persen dan rata-rata upah buruh sebesar Rp 3,04 juta per bulan.

Di sisi lain, korporasi lebih cenderung mengangkat pekerja lepas dalam melaksanakan usaha.

"Waralaba merupakan sebuah solusi untuk pengusaha pemula dan mengawali bisnis dengan aman," tegasnya.

Septo menyebut, berdasarkan data yang dihimpun oleh Kemendag sejak 2020, bisnis waralaba terpantau tumbuh konstan di angka 5 persen.

Hingga Oktober 2024, tercatat ada 154 pemberi waralaba dalam negeri dan 146 pemberi waralaba luar negeri yang ada di Indonesia.

Untuk bidang usaha yang paling banyak menjadi pasar waralaba yaitu food and beverage sebesar 48,05 persen. Kemudian disusul jasa kecantikan dan kesehatan sebanyak 11,69 persen, jasa pendidikan non formal sebanyak 10,39 persen, retail 9,09 persen dan otomotif sebanyak 3,92 persen.

"Selain itu, juga ada jasa yang meliputi jasa properti, jasa perawatan perbankan elektronik, biro perjalanan wisata, apotik, karaoke, hotel, dan lain-lain," tutur Septo.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Kemendag terus berupaya mendukung para pelaku usaha melalui program pendampingan waralaba nasional untuk mencetak pewaralaba yang berasal dari dalam negeri.

Kemendag pun memberikan fasilitas penyelenggaraan pameran yang dapat diikuti pewaralaba lokal.

"Kami juga mendorong ekspansi waralaba nasional ke pasar internasional. Beberapa merek seperti Alfamart, Ayam Gepuk Pak Gembus, Kebab Turki Baba Rafi, Taman Sari Royal Heritage and Spa, Roti Roti, dan Air Minum Biru telah berhasil memasuki pasar luar negeri sehingga memberikan kontribusi devisa bagi negara," kata Septo.

"Kemendag pada tahun ini, insya Allah, akan memfasilitasi para pelaku usaha yang telah memiliki STPW (surat tanda pendaftaran waralaba), khususnya STPW dari dalam negeri, untuk kita ikut sertakan dalam program pelatihan peningkatan ekspor," tambahnya.

TANGERANG, KOMPAS.com - Direktur Bidang Usaha Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Septo Soepriyatno, menyatakan, bisnis waralaba atau franchise menjadi solusi bagi pengusaha pemula agar bisa berbisnis dengan aman.

Hal itu disampaikan Septo saat memberikan sambutan pada pembukaan Pameran Nasional Roadshow Info Franchise & Business Concept 2024 di ICE BSD Tangerang, Banten, Jumat (8/11/2024).

Septo menjelaskan, untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dukungan terhadap pertumbuhan kewirausahaan perlu ditingkatkan.

Pemerintah sendiri menargetkan peningkatan rasio kewirausahaan nasional mencapai 4 persen pada tahun 2024.

"Di mana pada saat ini baru mencapai 3,4 persen. Membangun kemitraan usaha lokal melalui waralaba adalah salah satu strategi penting dalam mencapai target tersebut," ujar Septo.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2024, mencatat tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,82 persen dan rata-rata upah buruh sebesar Rp 3,04 juta per bulan.

Di sisi lain, korporasi lebih cenderung mengangkat pekerja lepas dalam melaksanakan usaha.

"Waralaba merupakan sebuah solusi untuk pengusaha pemula dan mengawali bisnis dengan aman," tegasnya.

Septo menyebut, berdasarkan data yang dihimpun oleh Kemendag sejak 2020, bisnis waralaba terpantau tumbuh konstan di angka 5 persen.

Hingga Oktober 2024, tercatat ada 154 pemberi waralaba dalam negeri dan 146 pemberi waralaba luar negeri yang ada di Indonesia.

Untuk bidang usaha yang paling banyak menjadi pasar waralaba yaitu food and beverage sebesar 48,05 persen. Kemudian disusul jasa kecantikan dan kesehatan sebanyak 11,69 persen, jasa pendidikan non formal sebanyak 10,39 persen, retail 9,09 persen dan otomotif sebanyak 3,92 persen.

"Selain itu, juga ada jasa yang meliputi jasa properti, jasa perawatan perbankan elektronik, biro perjalanan wisata, apotik, karaoke, hotel, dan lain-lain," tutur Septo.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Kemendag terus berupaya mendukung para pelaku usaha melalui program pendampingan waralaba nasional untuk mencetak pewaralaba yang berasal dari dalam negeri.

Kemendag pun memberikan fasilitas penyelenggaraan pameran yang dapat diikuti pewaralaba lokal.

"Kami juga mendorong ekspansi waralaba nasional ke pasar internasional. Beberapa merek seperti Alfamart, Ayam Gepuk Pak Gembus, Kebab Turki Baba Rafi, Taman Sari Royal Heritage and Spa, Roti Roti, dan Air Minum Biru telah berhasil memasuki pasar luar negeri sehingga memberikan kontribusi devisa bagi negara," kata Septo.

"Kemendag pada tahun ini, insya Allah, akan memfasilitasi para pelaku usaha yang telah memiliki STPW (surat tanda pendaftaran waralaba), khususnya STPW dari dalam negeri, untuk kita ikut sertakan dalam program pelatihan peningkatan ekspor," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) berharap agar tren impor produk yang membanjiri pasar dalam negeri bisa berkurang, seiring dengan upaya pemerintah yang bertekad menjadikan produk UMKM memiliki kualitas ekspor.

Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (9/11/2024).

Bahkan, Budi pun mengeklaim produk yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan. “Tren impornya ya turun, kita harapkan turun,” kata Budi.

Menurut Budi, jika produk UMKM memiliki kualitas untuk diekspor, maka berdaya saing pula di pasar dalam negeri.

“Kita itu berpikirnya begini, kalau produk UMKM itu punya kualitas ekspor, berarti dia punya daya saing juga di dalam negeri,” tuturnya.

Kendati demikian, Budi mengaku bahwa menjual produk agar bisa ekspor bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun, lanjut dia, Kemendag memberikan fasilitas agar produk UMKM lokal bisa mendunia.

“Ketika dia belum bisa ekspor, berarti dia akan masuk ke pasar dalam negeri. Kalau sudah masuk ke pasar dalam negeri, itu bisa untuk mengurangi barang impor,” terangnya.

Adapun, Kemendag akan memfasilitasi para pelaku UMKM dengan mengadakan pertemuan rutin berupabusiness matchingsebagai ajang mempromosikan produk UMKM agar bisa tembus ke pasar internasional.

Melaluibusiness matching, Kemendag akan secara berkala membahas akar permasalahan UMKM yang kesulitan menembus pasar luar negeri.

Kemendag di bawah Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) juga akan melakukan penjadwalan keikutsertaan pameran produk dalam negeri untuk bisa masuk ke pasar luar negeri. Namun, pameran ini juga harus tetap melalui proses kurasi produk.

Di samping itu, Kemendag juga akan memfasilitasi UMKM dengan membahas terkait proses perizinan, promosi, hingga perpajakan. “Karena teman-teman di UMKM kan problemnya macam-macam,” imbuhnya.

Budi menjelaskan pembinaan ini juga dilakukan untuk mengukur daya saing yang dimiliki pasar UMKM dalam negeri. Sebab, jika suatu produk akan diekspor, maka produk tersebut dipastikan harus bernilai tinggi.

Namun, Budi menyebut bahwa daya saing tidak sekadar produk, melainkan juga dari sisi manajemen perusahaan. “Kalau perusahaannya nggak tahu cara ekspor dan sebagainya kan juga itu dari daya saing. Nah itu kamiajarinsemua, kita ada pelatihan,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menggodok formula aturan terkait pemusnahan barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia, termasuk yang bisa memberikan keuntungan bagi negara.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Rusmin Amin mengatakan bahwa formula itu melibatkan bea cukai, kejaksaan, hingga kepolisian.

“Termasuk juga kita lagi coba menggodok aturan ke depan terkait dengan barang pemusnahan dan sebagainya. Ini juga lagi kita formulasi dengan bea cukai, kejaksaan, dan kepolisian,” ungkap Rusmin saat ditemui di Pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Rusmin pun mengakui dalam proses penyitaan membutuhkan biaya, salah satunya untuk pemusnahan barang impor ilegal. Untuk itu, menurutnya, diperlukan pertimbangan agar pemusnahan barang impor ilegal itu bisa menguntungkan negara.

“Ada beberapa barang kan mau nggak mau kalau setelah penyitaan dan sebagainya ini pasti ada salah satunya yang jadi persoalan itu biasanya cost terkait dengan pemusnahan dan sebagainya, tetapi bagaimana itu menguntungkan bagi negara, ini kita lagi cari,” terangnya.

Kendati demikian, Rusmin menyampaikan bahwa aturan ini belum dituangkan menjadi draf.

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa masuknya barang impor secara ilegal menjadi tantangan signifikan di Indonesia dengan implikasi yang luas terhadap perlindungan dan perekonomian masyarakat serta perekonomian domestik.

Rusmin mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan langkah strategis dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor dengan terus berkoordinasi dan menjalin komunikasi pengawasan dan penanganan permasalahan impor.

“Satgas akan terus melakukan pengawasan untuk melindungi industri dalam negeri. Selain itu, instansi yang tergabung dalam Satgas akan melanjutkan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing,” terangnya.

Adapun pada hari ini, Jumar (8/11/2024), Kemendag mengekspose kain gulungan yang diduga ilegal senilai Rp90 miliar di Jakarta Utara. Produk tersebut merupakan hasil temuan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, khususnya untuk produk tekstil dan produk tekstil (TPT).

Pengawasan dilakukan di dua tempat di Jakarta dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Barang-barang tersebut diduga melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 26 tahun 2021.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menuturkan bahwa pengawasan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri. Budi menyampaikan bahwa Kemendag berkomitmen untuk terus mengawal dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melindungi industri dalam negeri.

Pada ekspose kali ini, pengawasan pertama dilakukan di Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat pada 30 Oktober 2024 dengan jumlah temuan 30.000 rol TPT bernilai sekitar Rp30 miliar. Kemudian, Pengawasan kedua, yaitu di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara pada 31 Oktober 2024 dengan jumlah temuan sebanyak 60.000 rol TPT bernilai sekitar Rp60 miliar.

Sederet dugaan pelanggarannya antara lain tidak dilengkapinya dokumen Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), dan registrasi pendaftaran barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L).

“Masuknya barang tanpa mengikuti ketentuan seperti ini merupakan musuh utama kita bersama, yangmenghambat tumbuhnya industri tekstil dalam negeri,” jelas Budi.

Adapun, sejak dibentuk pada 18 Juli 2024, Satgas telah melakukan kegiatan ekspose hasil temuan pengawasan sebanyak empat kali.

Jika diperinci, ekspose pertama dilaksanakan pada 26 Juli 2024 di salah satu gudang di kawasan pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara dengan nilai barang mencapai Rp40 miliar.

Ekspose kedua dilaksanakan pada 6 Agustus 2024 di tempat Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan nilai barang mencapai Rp41,19 miliar. Selanjutnya, ekspose ketiga dilaksanakan pada 23 September 2024 di Kawasan Industri Jatake, Kota Tangerang, Banten dengan nilai temuan mencapai Rp10 miliar.

Lalu, ekpose keempat dilaksanakan pada 30 September 2024 di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan nilai temuan mencapai Rp11,45 milar. Sebagai tindak lanjut ekspose, Satgas telah melakukan pemusnahan barang hasil temuan pengawasan sebanyak dua kali, yaitu pada 2 dan 9 September 2024.

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali mengungkap tangkapan barang impor ilegal berupa kain tekstil, barang tekstil dan produk tekstil (TPT) yang berbentuk kain gulungan atau rol. Kemendag sebut total 90 ribu rol kain gulungan tersebut diduga berasal dari Tiongkok dengan nilai total Rp90 Miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso melakukan pengungkapan barang tekstil impor ilegal tersebut di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, pada Jumat (8/11/2024). Budi mengatakan temuan yang diungkap tersebut berasal dari dua tempat.

"Pertama di sini di gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara ditemukan sebanyak 60 ribu rol atau dengan nilai sekitar Rp60 miliar. Kemudian gudang satunya di Kelurahan Roa Malaka Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai Rp30 miliar. Jadi totalnya sekitar Rp90 miliar," jelas Budi saat jumpa pers di Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi menerangkan asal muasal barang impor kain tekstil tersebut diperoleh, berdasarkan keterangan pemilik barang, datangnya dari China . "Berdasarkan keterangan dari pemilik barang, ini barang dari China," katanya.

Lebih lanjut, ihwal hasil tangkapan impor ilegal tersebut, Budi mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Tim Satgas Impor Ilegal. "Nah kemudian nanti bagaimana proses selanjutnya, kita akan serahkan ke Satgas Impor dan nanti kita akan segera ketemu, ini barang harus diapakan," tutur Budi.

"Yang jelas, ini sampai sekarang secara administrasi melakukan pelanggaran karena tidak ada dokumen, dokumen impor yang saya sebutkan tadi," sambung Budi.

Diketahui sejak dibentuk pada 18 Juli 2024, Satgas telah melakukan kegiatan ekspose hasil temuan pengawasan sebanyak empat kali. Ekspose pertama dilaksanakan pada 26 Juli 2024 di salah satu gudang di kawasan pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara dengan nilai barang mencapai Rp40 miliar.

Ekspose kedua dilaksanakan pada 6 Agustus 2024 di tempat Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan nilai barang mencapai Rp41,19 miliar.

Selanjutnya, ekspose ketiga dilaksanakan pada 23 September 2024 di Kawasan Industri Jatake, Kota Tangerang, Banten dengan nilai temuan mencapai Rp10 miliar. Ekpose keempat dilaksanakan pada 30 September 2024 di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan nilai temuan mencapai Rp11,45 miliar.

Jakarta -

Pemerintah berencana menyetop ekspor sejumlah komoditas mentah seperti konsentrat tembaga. Sebelumnya pelonggaran ekspor diperpanjang sampai 31 Desember 2024, dan mulai disetop mulai 1 Januari 2025.

Dampak dari larangan ekspor itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap akan ada kehilangan penerimaan negara dari bea keluar (BK) ekspor konsentrat tembaga. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kemenkeu, Askolani mengatakan sampai saat ini nilai BK ekspor tersebut telah mencapai Rp 10 triliun.

"Dampak kebijakan itu di 2025, kemungkinan tidak mendapatkan BK tembaga lagi. Paling tidak kita catat 2024 sampai saat ini BK tembaga bisa mencapai hampir Rp 10 triliun, dan akan kemungkinan lebih dari Rp 10 triliun," ungkap dia dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Kemudian, Askolani mengatakan jika kebijakan itu diterapkan maka penerimaan dari bea keluar hanya fokus dari Crude Palm Oil (CPO) yang dalam setahun mencapai Rp 5 triliun.

"Tentunya akan melihat ketentuan di ESDM yang akan mengatur. Rencananya di awal Januari 2025 sudah tidak diizinkan lagi ekspor konsentrat tembaga sejalan dengan hilirisasi," ucapnya.

Meski akan kehilangan Rp 10 triliun per tahun dari penyetopan ekspor konsentrat tembaga, Askolani mengatakan hilirisasi komoditas itu akan menambah nilai investasi Indonesia dengan hadirnya smelter. Selain itu hilirisasi juga akan menambah penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Kehilangan BK tembaga dampaknya positif dari aspek lainnya yang lebih luas. Hilirisasi akan menambahkan investasi, tentunya dengan membangun smelter akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi akan menyebabkan PPN dan PPh dari perusahaan. Ketiga, kebijakan itu akan menambah tenaga kerja, kemudian itu yang kita pantau dan kita akan laksanakan di 2025,"pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah memperpanjang izin ekspor lima komoditas mentah seperti, konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda (anoda slime). Kelima komoditas itu diperbolehkan untuk diekspor sampai 31 Desember 2024, tetapi akan dilarang mulai 1 Januari 2025.

Kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso mengatakan tujuan relaksasi ekspor pertambangan yang dilakukan pemerintah agar tercipta industri pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri yang dapat mengekspor produk pertambangan bernilai tambah.

"Relaksasi kebijakan dan pengaturan ekspor atas beberapa komoditas produk pertambangan, seperti konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian berusaha di dalam negeri, menciptakan iklim usaha yang baik, dan meningkatkan ekspor atas produk yang bernilai tambah," ungkap dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/6/2024).

Saksikan juga video: Tony Wenas Optimistis Freeport Jadi Tambang Tembaga Terbesar Dunia

[Gambas:Video 20detik]

(ada/ara)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan melalui Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor kembali menyita 90.000 rol kain tekstil dan produk tekstil (TPT) berupa kain gulungan asal China yang diduga ilegal. Adapun, ribuan rol kain ilegal ini bernilai Rp90 miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa 90.000 rol kain TPT ilegal asal China ini akan diketahui nasib pastinya setelah melalui koordinasi dengan tim Satgas Impor.

“Nanti kami tim Satgas Impor akan bicarakan setelah ini barang-barang ini mau diapakan. Yang jelas ini sementara terbukti bahwa secara administrasi tidak memenuhi syarat,” jelas Budi dalam konferensi pers ekspose hasil pengawasan Satgas Pengawasan Barang Impor yang Diberlakukan Tata Niaga di Pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi menuturkan bahwa pihaknya akan mempelajari lebih lanjut untuk membuktikan bahwa temuan barang TPT ini adalah ilegal atau tidak.

Namun untuk saat ini, 90.000 rol kain ilegal ini terbukti melanggar administrasi, seperti tidak adanya persetujuan impor, laporan surveyor, serta melanggar kewajiban pendaftaran barang terkait kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup (K3L).

“Jadi karena dokumennya tidak lengkap dan tidak menunjukkan sampai sekarang ini adalah barang-barang ilegal. Nanti kita bicarakan dengan Satgas Impor,” tuturnya.

Kendati demikian, Budi menegaskan bahwa barang impor yang masuk ke Indonesia secara ilegal akan dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Makanya ini kita bicarakan dulu sambil menunggu apakah memang dia bisa menyiapkan dokumennya administrasi. Jadi nanti segera kami berkumpul dengan tim Satgas Impor untuk membicarakan itu kelanjutannya,” pungkasnya.

Diketahui, sebanyak 60.000 rol TPT dengan nilai Rp60 miliar ditemukan di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara. Adapun, sebanyak 30.000 rol dengan nilai Rp30 miliar berada di Gudang Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat. Dengan demikian, totalnya ada 90.000 rol TPT bernilai Rp90 miliar yang masuk ke Tanah Air.

Jakarta -

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan terpilih kembali Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) tidak akan mengganggu neraca perdagangan Indonesia. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku optimistis neraca perdagangan Indonesia tidak terjadi masalah.

Budi mengatakan berkaca pada era kepemimpinan Donald Trump pada 2017-2021 lalu, neraca perdagangan Indonesia terus meningkat. Dia pun percaya diri ke depan tidak ada hambatan bagi perdagangan Indonesia.

"Ya selama ini pengalaman yang sudah waktu Donald Trump kan juga naik. Jadi selama ini sih nggak ada perubahan. Tidak ada hambatan ya bagi kita, belum terasa, tapi saya pikir sih kita optimis nggak ada masalah apa-apa," kata Budi usai menghadiri ekspose barang impor ilegal, di Gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) mengalami surplus selama lima tahun terakhir. Neraca perdagangan dikatakan surplus jika nilai impor lebih kecil dari nilai ekspor.

Neraca perdagangan Indonesia dengan AS pada 2019 surplus sebesar US$ 8 miliar. Pada 2020 mencapai US$ 10 miliar. Nilainya meningkat terus pada 2021 dan 2022, masing-masing sebesar US$ 14 miliar dan US$ 16 miliar.

"Memang kan isunya kan akan ada biaya masuk tambahan ya, tapi saya pikir kalau dulu kan kita juga ekspor kita meningkat terus waktu Donald Trump. Jadi mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Mudah-mudahan justru kita mempunyai daya saing untuk itu," jelas Budi.

Sebelumnya, Calon Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Donald Trump telah menyatakan kemenangan atas pesaingnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris. Di depan khalayak, Trump sudah mengucapkan terima kasih kepada rakyat Amerika yang telah memilihnya sebagai Presiden ke-47. Ia juga mengaku akan berjuang untuk rakyat dan masa depan AS dengan seluruh nafasnya.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Amerika atas kehormatan luar biasa karena terpilih menjadi presiden yang ke-47," kata Trump dikutip dari Sky News, Rabu (6/11/2024).

Lihat juga video: Biden Janji Transisi Pemerintahan ke Trump Akan Damai dan Tertib

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyita 90.000 rol tekstil dan produk tekstil (TPT) atau kain gulungan impor yang diduga ilegal asal China dengan nilai mencapai Rp90 miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa barang impor asal China ini senilai Rp90 miliar ini berlokasi di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara dan Gudang Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat.

Perinciannya, sebanyak 60.000 rol TPT dengan nilai Rp60 miliar ditemukan di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara. Sedangkan sisanya, atau sebanyak 30.000 rol dengan nilai Rp30 miliar di Gudang Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat.

Barang impor yang diduga ilegal ini melanggar administrasi, mulai dari tidak adanya persetujuan impor, laporan surveyor, serta melanggar kewajiban pendaftaran barang terkait kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup (K3L).

“Barang-barang ini dilakukan secara ilegal dan inilah yang salah satunya menyebabkan industri tekstil kita tidak berkembang dengan baik karena adanya barang-barang ilegal ini,” ungkap Budi dalam konferensi pers ekspose hasil pengawasan Satgas Pengawasan Barang Impor yang Diberlakukan Tata Niaga di Pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Dia mengungkap ribuan ton TPT ini akan diserahkan ke Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal. Dengan kata lain, nasib barang impor ilegal asal China ini masih belum dapat dipastikan.

“Kami akan serahkan ke Satgas Impor dan nanti kita akan segera ketemu, ini [selanjutnya] barang harus diapakan,” tuturnya.

Kendati demikian, Budi menegaskan pemberantasan penyelundupan barang impor ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ke depan, dia berharap tidak ada lagi barang-barang penyelundupan. Sebab, keberadaan barang impor ilegal ini merugikan industri tekstil dan konsumen, termasuk negara.