Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menghentikan operasional dua kapal keruk (dradger) berbendera Singapura yang kepergok mencuri pasir laut di Batam, Kepulauan Riau. Dua kapal ini kedapatan tidak memiliki dokumen perizinan yang diperlukan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono alias Ipunk mengatakan saat dilakukan pemeriksaan, MV YC 6 berukuran 8012 gross tonnage (GT) dan MV ZS 9 berukuran 8559 GT terindikasi melakukan penambangan pasir laut di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan.

Ipunk menjelaskan kapal penghisap pasir itu membawa 10 ribu meter kubik pasir dan terdapat 16 orang anak buah kapal (ABK), terdiri dari 2 orang WNI, 1 orang asal Malaysia, dan 13 warga negara China. Selain itu ada juga dua fakta mengejutkan lain terkait pencurian pasir laut ini, yakni:

1. 10 Kali Bolak-balik dalam sebulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kapal pencuri pasir itu sering masuk ke perairan Indonesia. Bahkan dalam kurun waktu satu bulan bisa mencapai 10 kali bolak-balik tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah.

"Menurut pengakuan Nakhoda, mereka sering sekali masuk ke wilayah Indonesia. Bahkan dalam satu bulan bisa mencapai 10 kali masuk ke sini (Indonesia), tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah," kata Ipunk dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (12/10/2024).

"Bahkan tidak punya dokumen kapal, yang ada hanya ijazah nakhoda dan akta kelahiran," tegasnya.

2. Isap 10 ribu meter kubik pasir selama 9 jam

Kapal pencuri pasir laut ini disebut-sebut mampu menghisap sekitar 10 ribu m3 selama 9 jam. Mengingat kapal itu bisa 10 kali bolak-balik dalam sebulan, artinya RI sudah kecurian sekitar 100 m3 pasir laut.

"Mereka menghisap pasir selama 9 jam mendapat 10 ribu (meter kubik) yang dilakukan selama 3 hari dalam satu kali perjalanan. Kapal ini dalam satu bulan bisa 10 kali masuk ke sini," jelasnya.

"Artinya dalam satu bulan kapal ini mampu mencuri 100.000 meter kubik pasir laut Indonesia," tambah Ipunk Lagi.

Atas peristiwa penangkapan ini, Ipunk juga menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut merupakan salah satu landasan hukum dalam Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

"Untuk itu negara hadir menertibkan, sebagai komitmen untuk mewujudkan ekologi sebagai panglima agar pengelolaan sumber daya kelautan ini bisa lestari dan sesuai peraturan. Kalau laut ini dikelola dengan baik, pemerintah bisa memastikan semuanya sesuai dengan peraturan yang ada, namun jika tidak sesuai, maka kami akan tertibkan," ujarnya.

Kemudian di juga menegaskan bahwa PSDKP akan terus mengawasi dan menertibkan kapal-kapal dredger ilegal yang beroperasi di perairan lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

"Di sini KKP hadir melakukan penertiban. Harapan kami dapat tetap tertib. Dengan pola pemerintah turun langsung untuk memastikan bahwa aturan yang ada bisa dilaksanakan oleh pelaku usaha dan teman-teman pemerintah daerah," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Viktor Gustaaf Manoppo menjelaskan sampai saat ini, dalam PP 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi belum ada satupun izin yang dikeluarkan pemerintah.

"Secara regulasi, KKP belum mengeluarkan satu lembar izin kepada siapapun. Terkait operasional pengelolaan hasil sedimentasi. Estimasi total potensi kerugian negara bila dihitung dari kegiatan ini dalam satu tahun, 100.000 meter kubik dikali 12 bulan apabila dibawa pasir tersebut diekspor keluar, totalnya dapat mencapai ratusan miliar per tahun kerugian negara," katanya

"Ini baru sumber daya kelautan (pasir laut) belum lagi perizinan yang lainnya mungkin bisa lebih dari itu," tegasnya lagi.

Simak: Detik-detik Kapal Ikan Filipina Tepergok Curi Ikan di Laut Sulawesi

[Gambas:Video 20detik]

Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan. Bukan hanya pulau besarnya saja yang banyak, jumlah pulau kecil yang hampir tidak berpenghuni juga cukup banyak.

Contohnya banyak pulau kecil di Kepulauan Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Salah satu pulau kecil di kawasan itu kini menjadi destinasi wisata yang dikelola oleh masyarakat setempat dan warga negara asing (WNA).

Pulau itu adalah Pulau Pinang. Pulau kecil itu hanya seluas 50 hektare (Ha). Meski luasannya kecil, tetapi memiliki keindahan dan keasrian yang sangat memikat hati para wisatawan asing.

Menawarkan destinasi alam yang indah dan serasa pulau pribadi, menginap di Pulau Pinang ini ditawarkan US$ 1.000 per malam untuk tamu hanya 8 orang atau maksimal 12 orang saja.

"Nikmati pulau pribadi Anda dengan tarif tetap US$ 999 untuk maksimal 8 tamu. Biaya tambahan berlaku untuk rombongan lebih dari 8 orang, dengan maksimal 12 tamu," tulis keterangan di laman resmi Pinang Island, dikutip Selasa (8/10/2024).

Pulau Pinang baru dibuka untuk wisatawan umum baru dua tahun yang lalu. Pulau tersebut saat ini dikelola oleh masyarakat sekitar dan empat WNA yang berasal dari Republik Ceko.

Pulau Ditemukan WNA

Empat WNA asal Republic Ceko, bernama Tomas, Stephan, Martin, dan Richard. Tomas adalah orang pertama di antara mereka yang menemukan Pulau Pinang. Sebagai seorang konservasionis yang berdedikasi, ia telah berkampanye untuk perlindungan tempat bertelur penyu di Pulau Bangkaru dan mulai mensurvei tempat-tempat di bagian lain Kepulauan Banyak.

Saat meliau Pulau Pinang, Tomas langsung terpesona oleh keindahannya dan keyakinannya bahwa ia harus menghentikannya agar tidak menjadi sekadar perkebunan kelapa sawit.

Dengan tujuan ini, ia meminta bantuan teman lamanya, Stephan, seorang fotografer kawakan yang memahami budaya dan bahasa Indonesia. Stephan pun bergabung sebagai mitra dan bekerja sama dengan pemilik lahan untuk mendapatkan hak administratif atas pulau tersebut, serta membantu merekrut penduduk lokal.

Untuk mengembangkan pulau tersebut dengan cara yang bertanggung jawab secara ekologis dan membagikannya kepada dunia, Tomas meminta bantuan Martin, Martin, Richard.

Selama setahun mereka mendiskusikan keputusan untuk mengelola Pulau Pinang dengan dua keluarga yang ada di pulau tersebut. Keempatnya menandatangani sewa selama 50 tahun untuk membuat resor ekologi kecil di pulau itu.

Hanya dengan dana pribadi mereka, mulailah dibangun resor. Karena ingin mempertahankan keasrian, resor juga dibangun menggunakan kayu yang bersumber dari daerah setempat.

Tak lupa untuk aliran air bersih, mereka menggali sumur untuk mengakses air tawar dan memasang panel surya untuk listrik. Mereka kemudian membangun tempat tinggal staf, ruang komunal di tepi pantai, dan empat penginapan lagi, yang jika digabungkan dapat menampung 12 orang.

Mereka juga membangun kebun buah dan sayur yang sejalan dengan vegetasi alami pulau itu. Pulau yang sebelumnya seperti tidak berpenghuni itu menerima tamu pertamanya yang membayar dua tahun lalu.

"Sebelum kami datang ke Pinang, hampir tidak ada apa pun di pulau itu, jalan setapak kecil di sekitarnya, bungalow yang runtuh, dan ladang kecil. Itu benar-benar hutan belantara yang belum diganggu oleh manusia," kata Kvech dikutip CNBC Travel, Selasa (8/10/2024).

"Kami berusaha untuk mengganggunya sedikit demi sedikit. Itu adalah pulau yang sangat indah dan kami tidak ingin merusak alam yang masih asli, jadi tempat kami hanya menempati satu atau dua persen darinya. Ada rawa-rawa, hutan bambu, pohon kelapa, bukit-bukit. Ada kepiting pertapa, kadal, dan ular pohon karet. Hutannya sangat aktif," tambahnya.

Biaya Menginap

Sejak dibuka untuk umum dua tahun lalu, Pulau Pinang telah menyambut 100 tamu dan telah menjadi tujuan yang menarik peselancar. Mereka juga menerima minat dari kelompok lain, mulai dari penulis hingga seniman bela diri, DJ hingga tukang kebun.

Biaya menginap di pulau itu US$ 999 per malam untuk delapan orang. Jika tambah empat tamu dapat menginap dikenakan US$ 125 per orang per malam.

Tarif tersebut mencakup semua makanan, pembersihan harian, penggantian handuk dan sprei mingguan, penerimaan satelit Starlink dan Wi-Fi 4G

Selain itu tarif juga termasuk berbagai aktivitas seperti snorkeling, memancing, stand-up paddle boarding, dan kayak.

Dengan tambahan biaya US$ 500 per malam, para tamu dapat mengikuti perjalanan selancar berpemandu ke tempat-tempat seperti Bay of Plenty, atau ke Bangkaru dan pulau-pulau terdekat lainnya.

Cara Menuju Pulau Pinang

Untuk wisatawan, bersiap-siap untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh. Jika wisatawan asing bisa melakukan penerbangan jarak jauh dari kota besar ke Singapura atau ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur.

Dari sana, penerbangan singkat ke Medan, ibu kota provinsi Sumatera Utara, Indonesia, banyak pengunjung memilih untuk bermalam. Keesokan paginya, para tamu menaiki penerbangan lain ke kota Singkil, di provinsi Aceh, Indonesia.

Perjalanan terakhir adalah perjalanan perahu selama satu setengah jam ke Pulau Pinang.