JAKARTA, investor.id - Banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang semakin moncer bisnisnya. Salah satunya, Pertamina Internasional Shipping (PIS) yang bisa mencetak kinerja yang positif.Anak perusahaan PT Pertamina (Persero) ini berperan penting dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Dr. Ali Ahmudi Achyak menyoroti kinerja PIS yang agresif mencetak hasil positif. Seperti diketahui pada semester I 2024, PIS berhasil membukukan laba US$ 280,9 juta atau naik 103% dan pendapatan US$ 1,72 miliar atau naik 6% dari periode serupa tahun lalu. Sementara, kontribusi pendapatan non-captive yang merupakan hasil ekspansi internasional mencapai 19% dari total pendapatan.

Dia menilai PIS menjadi contoh baik bagaimana perusahaan Indonesia bisa berperan penting mendukung ketahanan energi nasional sekaligus kompetitif di skala global.

“Sebagai negara kepulauan, logistik pengantaran energi yang merupakan tantangan utama yang berhasil dijawab oleh PIS. Di sisi lain, sebagai perusahaan yang bermain di lanskap global, PIS berhasil memiliki standar layanan dan operasional berkelas dunia, sambil mencari peluang bisnis yang cocok untuk perusahaan, ” katanya.

Ali Achmudi menambahkan, banyaknya jumlah rute pelayaran logistik internasional yang telah mencapai lebih dari 60 rute adalah contoh kecil bagaimana PIS sangat serius dalam menjaga kepercayaan pasar.

“Tanpa manajemen dengan kepemimpinan yang jeli, hal ini belum tentu bisa terjadi. Saya menilai manajemen dan kepemimpinan PIS sekarang sudah mumpuni dan patut dipertahankan,” ujarnya.

Dari aspek operasional, PIS juga terus memperkuat armada dengan berinvestasi pada 4 tanker baru berjenis very large gas carrier (VLGC), tanker medium range, dan kapal-kapal lain yang akan siap berlayar dalam beberapa tahun lagi.

"Dilihat dari aspek kinerja dan operasional saja, kita perlu akui bahwa PIS ini salah satu perusahaan nasional yang berhasil mengharumkan Merah Putih di kancah internasional. Saya percaya pemerintah melalui kementerian BUMN perlu mencetak manajemen dengan kapabilitas seperti itu untuk terus bersaing di industri berskala internasional," imbuhnya.

PIS sendiri saat ini telah melayani lebih dari 30 klien internasional, dengan dua kantor perwakilan di Asia Pasifik (Singapura) dan Timur Tengah (Dubai) untuk memenuhi kebutuhan mitra pihak ketiga. Dengan jangkauan tersebut, PIS berupaya menatap kapitalisasi pasar hingga 8,9 miliar dolar AS pada 2034

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang semakin moncer bisnisnya. Salah satunya, Pertamina Internasional Shipping (PIS) yang bisa mencetak kinerja yang positif.Anak perusahaan PT Pertamina (Persero) ini berperan penting dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Dr. Ali Ahmudi Achyak menyoroti kinerja PIS yang agresif mencetak hasil positif. Seperti diketahui pada semester I 2024, PIS berhasil membukukan laba US$ 280,9 juta atau naik 103% dan pendapatan US$ 1,72 miliar atau naik 6% dari periode serupa tahun lalu. Sementara, kontribusi pendapatan non-captive yang merupakan hasil ekspansi internasional mencapai 19% dari total pendapatan.

Dia menilai PIS menjadi contoh baik bagaimana perusahaan Indonesia bisa berperan penting mendukung ketahanan energi nasional sekaligus kompetitif di skala global.

“Sebagai negara kepulauan, logistik pengantaran energi yang merupakan tantangan utama yang berhasil dijawab oleh PIS. Di sisi lain, sebagai perusahaan yang bermain di lanskap global, PIS berhasil memiliki standar layanan dan operasional berkelas dunia, sambil mencari peluang bisnis yang cocok untuk perusahaan, ” katanya.

Ali Achmudi menambahkan, banyaknya jumlah rute pelayaran logistik internasional yang telah mencapai lebih dari 60 rute adalah contoh kecil bagaimana PIS sangat serius dalam menjaga kepercayaan pasar.

“Tanpa manajemen dengan kepemimpinan yang jeli, hal ini belum tentu bisa terjadi. Saya menilai manajemen dan kepemimpinan PIS sekarang sudah mumpuni dan patut dipertahankan,” ujarnya.

Dari aspek operasional, PIS juga terus memperkuat armada dengan berinvestasi pada 4 tanker baru berjenis very large gas carrier (VLGC), tanker medium range, dan kapal-kapal lain yang akan siap berlayar dalam beberapa tahun lagi.

"Dilihat dari aspek kinerja dan operasional saja, kita perlu akui bahwa PIS ini salah satu perusahaan nasional yang berhasil mengharumkan Merah Putih di kancah internasional. Saya percaya pemerintah melalui kementerian BUMN perlu mencetak manajemen dengan kapabilitas seperti itu untuk terus bersaing di industri berskala internasional," imbuhnya.

PIS sendiri saat ini telah melayani lebih dari 30 klien internasional, dengan dua kantor perwakilan di Asia Pasifik (Singapura) dan Timur Tengah (Dubai) untuk memenuhi kebutuhan mitra pihak ketiga. Dengan jangkauan tersebut, PIS berupaya menatap kapitalisasi pasar hingga 8,9 miliar dolar AS pada 2034

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) dengan pemerintah China melalui Administrasi Keselamatan Maritim tentang Keselamatan Maritim.

Perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi dan Direktur Jenderal Eksekutif Administrasi Keselamatan Maritim China Xu Wei ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan maritim yang meliputi beberapa bidang.

Di antaranya pengawasan keselamatan kapal, perlindungan lingkungan laut, fasilitasi transportasi maritim, keselamatan navigasi dan pelayanan, kepelautan, urusan internasional, dan bidang lain yang disepakati bersama.

Antoni menjelaskan latar belakang diinisiasinya perjanjian kerja sama ini adalah keinginan kedua belah pihak untuk mengurangi kapal-kapal yang tidak memenuhi standard sehingga menimbulkan risiko keselamatan jiwa dan juga pencemaran lingkungan laut.

Antoni mengungkapkan selama periode 2023-2024, Administrasi Keselamatan Maritim China telah melakukan detensi terhadap 14 kapal berbendera Indonesia, sementara jumlah kunjungan kapal berbendera Indonesia ke China cukup banyak.

“Hal ini disebabkan karena sertifikat yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai Recognized Organization (RO) belum diakui secara menyeluruh di Tiongkok, terkait belum adanya izin bagi BKI untuk berkegiatan di Tiongkok dan belum masuknya BKI dalam keanggotaan IACS,” ujarnya dalam siaran persnya, Jumat (8/11/2024).

Status detensi ini, menurut Antoni, sangat merugikan posisi Flag State atau negara bendera kapal.

Apalagi saat ini Indonesia berada pada posisi cluster white-list, yang harus tetap dipertahankan dengan cara membangun komunikasi-komunikasi yang dapat mempererat hubungan bilateral antara negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO), khususnya yang tergabung dalam Tokyo Memorendum of Understanding on Port State Control (Tokyo MoU).

“Inilah salah satu pertimbangan untuk meningkatkan kerja sama yang lebih intensif antara Ditjen Perhubungan Laut dengan Administrasi Keselamatan Maritim Tiongkok, khususnya di bidang Port State Control (PSC) dan Flag State Control (FSC), sesuai dengan hukum dan peraturan internasional yang relevan, untuk meningkatkan kualitas kapal-kapal dari masing-masing negara, sehingga risiko yang mengancam keselamatan pelayaran dapat diturunkan,” jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) dengan pemerintah China melalui Administrasi Keselamatan Maritim tentang Keselamatan Maritim.

Perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi dan Direktur Jenderal Eksekutif Administrasi Keselamatan Maritim China Xu Wei ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan maritim yang meliputi beberapa bidang.

Di antaranya pengawasan keselamatan kapal, perlindungan lingkungan laut, fasilitasi transportasi maritim, keselamatan navigasi dan pelayanan, kepelautan, urusan internasional, dan bidang lain yang disepakati bersama.

Antoni menjelaskan latar belakang diinisiasinya perjanjian kerja sama ini adalah keinginan kedua belah pihak untuk mengurangi kapal-kapal yang tidak memenuhi standard sehingga menimbulkan risiko keselamatan jiwa dan juga pencemaran lingkungan laut.

Antoni mengungkapkan selama periode 2023-2024, Administrasi Keselamatan Maritim China telah melakukan detensi terhadap 14 kapal berbendera Indonesia, sementara jumlah kunjungan kapal berbendera Indonesia ke China cukup banyak.

“Hal ini disebabkan karena sertifikat yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai Recognized Organization (RO) belum diakui secara menyeluruh di Tiongkok, terkait belum adanya izin bagi BKI untuk berkegiatan di Tiongkok dan belum masuknya BKI dalam keanggotaan IACS,” ujarnya dalam siaran persnya, Jumat (8/11/2024).

Status detensi ini, menurut Antoni, sangat merugikan posisi Flag State atau negara bendera kapal.

Apalagi saat ini Indonesia berada pada posisi cluster white-list, yang harus tetap dipertahankan dengan cara membangun komunikasi-komunikasi yang dapat mempererat hubungan bilateral antara negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO), khususnya yang tergabung dalam Tokyo Memorendum of Understanding on Port State Control (Tokyo MoU).

“Inilah salah satu pertimbangan untuk meningkatkan kerja sama yang lebih intensif antara Ditjen Perhubungan Laut dengan Administrasi Keselamatan Maritim Tiongkok, khususnya di bidang Port State Control (PSC) dan Flag State Control (FSC), sesuai dengan hukum dan peraturan internasional yang relevan, untuk meningkatkan kualitas kapal-kapal dari masing-masing negara, sehingga risiko yang mengancam keselamatan pelayaran dapat diturunkan,” jelasnya.

Perjanjian kerja sama ini, lanjut Antoni, berlaku untuk jangka waktu awal 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu awal melalui saluran diplomatik.

“Adapun bidang kerja sama yang ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sarana termasuk pertemuan berkala, seminar, penelitian bersama, pelatihan, pertukaran informasi dan personil atau mekanisme lain yang disetujui oleh Para Pihak,” terangnya.

Antoni juga mengatakan, penandatanganan ini merupakan salah satu capaian penting yang dihasilkan dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jimping akhir pekan ini.

“Saya yakin seluruh pihak yang terlibat telah mengupayakan yang terbaik dalam menyusun perjanjian kerja sama ini. Saya ucapkan banyak terima kasih pada semua yang terlibat dalam diskusi, baik dari pihak Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) dengan pemerintah China melalui Administrasi Keselamatan Maritim tentang Keselamatan Maritim.

Perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi dan Direktur Jenderal Eksekutif Administrasi Keselamatan Maritim China Xu Wei ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan maritim yang meliputi beberapa bidang.

Di antaranya pengawasan keselamatan kapal, perlindungan lingkungan laut, fasilitasi transportasi maritim, keselamatan navigasi dan pelayanan, kepelautan, urusan internasional, dan bidang lain yang disepakati bersama.

Antoni menjelaskan latar belakang diinisiasinya perjanjian kerja sama ini adalah keinginan kedua belah pihak untuk mengurangi kapal-kapal yang tidak memenuhi standard sehingga menimbulkan risiko keselamatan jiwa dan juga pencemaran lingkungan laut.

Antoni mengungkapkan selama periode 2023-2024, Administrasi Keselamatan Maritim China telah melakukan detensi terhadap 14 kapal berbendera Indonesia, sementara jumlah kunjungan kapal berbendera Indonesia ke China cukup banyak.

“Hal ini disebabkan karena sertifikat yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai Recognized Organization (RO) belum diakui secara menyeluruh di Tiongkok, terkait belum adanya izin bagi BKI untuk berkegiatan di Tiongkok dan belum masuknya BKI dalam keanggotaan IACS,” ujarnya dalam siaran persnya, Jumat (8/11/2024).

Status detensi ini, menurut Antoni, sangat merugikan posisi Flag State atau negara bendera kapal.

Apalagi saat ini Indonesia berada pada posisi cluster white-list, yang harus tetap dipertahankan dengan cara membangun komunikasi-komunikasi yang dapat mempererat hubungan bilateral antara negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO), khususnya yang tergabung dalam Tokyo Memorendum of Understanding on Port State Control (Tokyo MoU).

“Inilah salah satu pertimbangan untuk meningkatkan kerja sama yang lebih intensif antara Ditjen Perhubungan Laut dengan Administrasi Keselamatan Maritim Tiongkok, khususnya di bidang Port State Control (PSC) dan Flag State Control (FSC), sesuai dengan hukum dan peraturan internasional yang relevan, untuk meningkatkan kualitas kapal-kapal dari masing-masing negara, sehingga risiko yang mengancam keselamatan pelayaran dapat diturunkan,” jelasnya.

Perjanjian kerja sama ini, lanjut Antoni, berlaku untuk jangka waktu awal 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu awal melalui saluran diplomatik.

“Adapun bidang kerja sama yang ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sarana termasuk pertemuan berkala, seminar, penelitian bersama, pelatihan, pertukaran informasi dan personil atau mekanisme lain yang disetujui oleh Para Pihak,” terangnya.

Antoni juga mengatakan, penandatanganan ini merupakan salah satu capaian penting yang dihasilkan dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jimping akhir pekan ini.

“Saya yakin seluruh pihak yang terlibat telah mengupayakan yang terbaik dalam menyusun perjanjian kerja sama ini. Saya ucapkan banyak terima kasih pada semua yang terlibat dalam diskusi, baik dari pihak Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok,” pungkasnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara soal kapal penyedot pasir laut ilegal di Pulau Nipah, Batam.

KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) telah menghentikan dan memeriksa dua kapal pasir isap berbendera Malaysia tersebut dengan menggandeng instansi terkait serta menghadirkan para pakar dan ahli independen.

"Telah dilakukan pendalaman data AIS pada Pusat Pengendalian (Pusdal) Ditjen PSDKP, pengambilan keterangan dari Nahkoda dan ABK serta pengumpulan keterangan dari pakar dan para ahli," bunyi keterangan KKP, Jumat (7/11).

KKP pun mengeluarkan peringatan kepada kedua kapal pasir isap berbendera Malaysia MV YC 6 dan MV ZS 9 untuk tak melintasi perairan Indonesia.

Tak hanya itu, kementerian itu memerintahkan kedua kapal Malaysia itu untuk kembali ke negaranya.

KKP mengatakan hasil plotting data AIS PUSDAL terkait posisi kapal dalam kurun waktu 1 sampai 10 Oktober 2024 dan April sampai Oktober menemukan dua hal.

Kementerian itu juga menjelaskan penyelidikan tersebut melibatkan ahli di berbagai bidang seperti hidro oseanografi, digital forensik, pelayaran internasional, dan geologi.

Dalam penyelidikan ini Tim TNI AL yang diikutsertakan juga turut mengkonfirmasi bahwa meskipun kedua kapal sempat mematikan AIS, hal tersebut dilakukan saat melintasi perairan, bukan untuk melakukan aktivitas ilegal.

Dalam melakukan penyelidikan, KKP melalui PSDKP selalu mengutamakan azas praduga tak bersalah.

Hasil penelusuran itu adalah:

Pertama, pergerakan kedua kapal tersebut melewati jalur TSS (Traffic Separation Scheme) atau jalur lintas damai kapal yang telah disepakati oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Kedua, terdapat posisi kapal di luar dari TSS pada 4 sampai 7 Oktober 2024 dengan kecepatan 3-6 knot dengan jarak menyimpang +860 meter dan pada April 2024 dengan kecepatan 2,8 - 8,6 knot dan jarak menyimpang + 890 meter.

"Apabila mengacu kepada keterangan ahli kapal isap (dredger), kecepatan operasi penyedotan pasir tidak melebihi 0,5 knot berarti dapat disimpulkan bahwa kedua kapal tersebut sedang melintas dan tidak melakukan aktivitas penambangan pasir laut," kata KKP.

Karena itu, terhadap kedua kapal tersebut, diberikan surat peringatan untuk tidak memasuki atau melintasi wilayah perairan Indonesia. Selanjutnya, kedua kapal tersebut diperintahkan untuk kembali ke negaranya.

Sebelumnya, dua kapal dengan nama lambung MV Yang Cheng 6 dan MV Zhou Shun 9 ditangkap petugas PSDKP KKP)di Pulau Nipah, Batam, pada Rabu 9 Oktober 2024 lalu.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara soal kapal penyedot pasir laut ilegal di Pulau Nipah, Batam.

KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) telah menghentikan dan memeriksa dua kapal pasir isap berbendera Malaysia tersebut dengan menggandeng instansi terkait serta menghadirkan para pakar dan ahli independen.

"Telah dilakukan pendalaman data AIS pada Pusat Pengendalian (Pusdal) Ditjen PSDKP, pengambilan keterangan dari Nahkoda dan ABK serta pengumpulan keterangan dari pakar dan para ahli," bunyi keterangan KKP, Jumat (7/11).

KKP mengatakan hasil plotting data AIS PUSDAL terkait posisi kapal dalam kurun waktu 1 sampai 10 Oktober 2024 dan April sampai Oktober menemukan dua hal.

Pertama, pergerakan kedua kapal tersebut melewati jalur TSS (Traffic Separation Scheme) atau jalur lintas damai kapal yang telah disepakati oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Kedua, terdapat posisi kapal di luar dari TSS pada 4 sampai 7 Oktober 2024 dengan kecepatan 3-6 knot dengan jarak menyimpang +860 meter dan pada April 2024 dengan kecepatan 2,8 - 8,6 knot dan jarak menyimpang + 890 meter.

"Apabila mengacu kepada keterangan ahli kapal isap (dredger), kecepatan operasi penyedotan pasir tidak melebihi 0,5 knot berarti dapat disimpulkan bahwa kedua kapal tersebut sedang melintas dan tidak melakukan aktivitas penambangan pasir laut," kata KKP.

Berdasarkan hasil penelusuran pihak TNI-AL ditemukan bahwa ada beberapa kali kedua kapal tersebut mematikan AIS. Data tersebut kemudian dilakukan pengecekan kembali berdasarkan data GPS.

Hasilnya posisi yang dimatikan AIS-nya berada pada saat kapal melakukan perlintasan baik dari dan menuju Muar dalam rangka penambangan pasir di wilayah Malaysia.

"Berdasarkan rujukan data AIS PUSDAL, pengambilan keterangan dari Nahkoda dan ABK serta pengumpulan keterangan pakar dan para ahli sebagaimana poin nomor 2 serta dokumentasi yang berada pada ABK kapal, kedua kapal tersebut tidak memenuhi unsur Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana untuk pembuktian melakukan penyedotan pasir laut di wilayah Indonesia," kata KKP.

Karena itu, terhadap kedua kapal tersebut, diberikan surat peringatan untuk tidak memasuki atau melintasi wilayah perairan Indonesia. Selanjutnya, kedua kapal tersebut diperintahkan untuk kembali ke negaranya.

Sebelumnya, dua kapal dengan nama lambung MV Yang Cheng 6 dan MV Zhou Shun 9 ditangkap petugas PSDKP KKP)di Pulau Nipah, Batam, pada Rabu 9 Oktober 2024 lalu.

Kapal itu ditangkap petugas, lantaran tidak memiliki dokumen resmi. Kapal itu juga secara ilegal melakukan aktivitas pertambangan pasir laut di wilayah Kepri.

Hasil sedotan pasir laut yang dilakukan dua kapal itu dibawa ke Singapura untuk kegiatan Reklamasi.

"Tangkapan kapal kemarin tanggal 9, kemarin Pak Menteri onboard ke kapal kami Orcard 3 tujuan pulau Nipah Batam. Di tengah jalan menemukan, pas-pasan dengan kapal ini. Perintah beliau periksa, hentikan periksa kami lakukan pemeriksaan dan ternyata kapal ini tidak ada dokumennya, yang ada dokumen pribadinya nahkoda," kata Dirjen PSDKP Pung Nugroho Saksono saat konferensi pers Kamis sore (10/10).

Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menunjukkan respon cepatnya dalam menjawab keluhan netizen yang melaporkan adanya kapal dengan pukat harimau. Hasilnya, tiga kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap pukat harimau langsung diringkus tim pengawas KKP.

"Terima kasih atas informasi yang disampaikan seorang Sahabat Bahari di kolom komentar akun medsos saya kemarin. Tim pengawas kami langsung bergerak cepat, dan hari ini berhasil menangkap tiga kapal ikan pengguna pukat harimau yang dilarang di Perairan Tanjung Bungin, Karawang," ujar Trenggono dalam postingan IG-nya @swtrenggono, dikutip Kamis (7/11/2024).

Keluhan mengenai keberadaan kapal pengguna pukat harimau awalnya disampaikan oleh akun Instagram @wanu_suki_72 ke akun Menteri Trenggono pada Selasa sore. Dia meminta penindakan terhadap kapal pukat harimau yang beroperasi sekitar dua mil dari bibir pantai perairan Tanjung Pakis, Kabupaten Karawang.

"Bpk@swtrenggono di perairan laut Tanjung Pakis, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang dua mil dari pantai pukat harimau mohon ditindak," tulisnya di kolom komentar.

Saat itu Menteri Trenggono langsung merespon dengan meminta alamat detail lokasi kejadian sehingga bisa langsung ditindaklanjuti tim pengawas KKP.

Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan, tiga kapal pengguna alat tangkap pukat harimau diamankan tim patroli Ditjen PSDKP KKP di perairan Tanjung Bungin, Karawang, Jawa Barat pada Rabu 6 November 2024. Selain persoalan alat tangkap, kapal-kapal ini melakukan proses penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha.

Larangan terhadap penggunaan pukat harimau diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2023. Larangan ini ada karena pukat harimau dapat merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan populasi perikanan. Selain itu, larangan penggunaan juga diatur dalam Undang Undang tentang Perikanan.

Menteri Trenggono menjelaskan respon cepat atas keluhan masyarakat akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen negara dalam mendengar keluhan dan melindungi masyarakat. Terlebih, Presiden Prabowo sudah mengajak jajarannya untuk meninggalkan gaya feodal dengan mempersilahkan para menteri menghubunginya kapan saja.

"Laporan langsung dari masyarakat di lapangan tentunya sangat penting untuk penguatan pengawasan sumber daya perikanan kita, disamping kami juga menyiapkan teknologi pengawasan yang modern," terangnya.

(ega/ega)

Jakarta -

Kapal Gamsunoro milik PT Pertamina International Shipping (PIS) selesai 'mempercantik diri' dengan memperbarui teknologi dan sarana fasilitas kapal. Dengan begitu kapal yang berhasil melewati konflik geopolitik di Laut Merah pada awal 2024 ini sudah siap untuk berlayar menuju Terusan Panama.

Pjs Corporate Secretary PIS Vega Pita menjelaskan sebelumnya kapal Gamsunoro sempat melakukan proses docking di Pelabuhan Tuzla, Turki, selama satu bulan. Proses docking ini merupakan perawatan rutin yang dilakukan setiap 5 tahun, yang mencakup pemeliharaan lambung kapal, machine overhaul, serta ballast water treatment system upgrade.

"Pada dasarnya, docking adalah proses yang wajib dilalui setiap kapal. Pemeliharaan kapal yang baik akan meningkatkan efisiensi energi dan keberlanjutan operasional kapal," kata Vega dalam keterangan resminya, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Vega menyebut roses pemeliharaan kapal pengangkut minyak mentah berbobot 100.000 deadweight tonnage (DWT) ini juga bagian dari persiapan memenuhi persyaratan untuk melintasi Terusan Panama. Misi ini diberikan mengingat kapal Gamsunoro merupakan salah satu dari 102 kapal milik PIS yang menjadi andalan dalam proses pendistribusian energi.

Sebagai kapal kategori aframax, ia menyebut Kapal Gamsunoro juga sudah beroperasi dan melintasi berbagai perairan internasional seperti Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika sejak 2021, dan segera memperluas jangkauan ke Amerika.

"Begitu docking selesai, kapal akan menjalani sea trial sebelum lanjut berlayar ke perairan Amerika Serikat. Kami selalu percaya pemeliharaan kapal merupakan salah satu langkah strategis dalam menjaga kepercayaan pasar terhadap layanan dan operasional PIS," terangnya.

Kemudian melalui proses docking tersebut, kapal pengangkut minyak mentah terbesar ketiga milik Pertamina ini juga telah dilengkapi dengan berbagai fitur dan peralatan standar internasional termasuk Panama Chock dan Suez Canal Certificate, yang memastikan kelancaran operasional di terusan internasional seperti Terusan Panama dan Terusan Suez.

Sebagai tambahan informasi, hingga saat ini PIS telah melayani di lebih dari 60 rute internasional dan lebih dari 30 klien internasional. Pelayanan ini semakin diperkuat dengan dua kantor perwakilan di Asia Pasifik (Singapura) dan Timur Tengah (Dubai) untuk memenuhi kebutuhan mitra pihak ketiga.

Dengan jangkauan tersebut, PIS berupaya menatap kapitalisasi pasar hingga US$ 8,9 miliar pada 2034. Hal ini turut didorong oleh transformasi bisnis dan operasional yang kian modern yang terbukti berhasil mengantarkan PIS sebagai pemain logistik maritim terbesar di Asia Tenggara dan salah satu yang diperhitungkan di dunia.

Salah satu indikator tersebut ialah terus meningkatnya porsi pasar non-captive PIS yang pada semester I-2024 sudah mencapai 19,2% dengan 80% di antaranya datang dari klien internasional.

"Kita sadar bahwa kepercayaan klien terhadap layanan PIS begitu besar sehingga keandalan kapal adalah salah satu prioritas utama kami. Pemeliharaan Kapal Gamsunoro ini pada akhirnya akan mendukung upaya PIS dalam meningkatkan porsi pasar non-captive yang kini terus berkembang," pungkas Vega.

(fdl/fdl)

JAKARTA, investor.id – Kelebihan suplai (oversupply) kapal di pasar pelayaran global menghantui kinerja PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) ke depan. Kondisi tersebut tidak menguntungkan karena berpotensi memberikan tekanan berat kepada tarif kargo (freight rate) yang selama ini menjadi sumber pendapatan perseroan.

Direktur Utama Bani M. Mulia mengungkapkan bahwa kapal baru hampir setiap pekan dan bulan masuk ke pasar pelayaran dunia. Tak ayal, situasi itu telah membuat kapasitas angkut di pasar bertambah yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi suplai dan permintaan.

“Artinya, kalau pertumbuhan permintaan tidak bisa menyamai pertumbuhan suplai tentu akan ada tekanan pada freight rate,” ungkap Bani saat menjawab Investor Daily dalam paparan publik akhir pekan lalu.

Ditambah lagi, penambahan kapasitas angkut tersebut akan berlangsung cukup lama hingga 2027 mendatang. Bani memberikan gambaran, kuota pembangunan atau pembelian satu kapal peti kemas saat ini sudah penuh sampai 2027. Karena itu, bisa dibilang, pasar pelayaran global tengah menghadapi tantangan dari tekanan pasar.

“Ini kondisi yang kami hadapi, sehingga kami perlu mengejar pertumbuhan untuk bisa menyeimbangkan supply dan demand. Dengan cara begitu, perusahaan insya Allah bisa tetap menghasilkan pertumbuhan bisnis atau pertumbuhan revenue dan profit,” ujar dia.

Sebab, sekalipun pelayaran global mengarah pada kelebihan suplai kapal, Bani menekankan, kondisi tersebut tidak akan sama di seluruh wilayah dunia atau trayek pelayaran, sehingga peluang-peluang yang sehat tetap masih ada dan freight rate juga bervariasi.

“Ada kondisi freight rate hari ini lebih tinggi dibanding tahun lalu. Tapi, ada juga trayek lain freight rate hari ini lebih rendah dibanding tahun lalu, sehingga tergantung pada kondisi trayeknya masing-masing. Perusahaan akan terus mencari atau meutilisasi layanannya di servis-servis yang menghasilkan hasil terbaik,” papar Bani.

Dengan demikian, peluang-peluang yang menguntungkan bagi SMDR akan tetap ada di tengah kondisi pasar pelayaran global yang mengalami oversupply kapal atau tekanan terhadap freight rate akibat ketidakseimbangan suplai dan permintaan.

“Jadi, dinamika di dunia pelayaran itu dinamis dan saya tidak bisa pastikan 100%. Contoh saja, perkiraan yang direncanakan tahun ini tidak terjadi persis 100% karena tidak ada yang memperkirakan kondisi geopolitik dunia yang ternyata memengaruhi perdagangan dan trayek-trayek perdagangan,” ungkap dia.

Dampak Langsung

Tekanan terhadap freightrate sudah SMDR rasakan pada akhir tahun ini. Terbukti, jika membandingkan freight rate perseroan secara kuartalan, Bani menyebut, freight rate SMDR pada kuartal akhir (November-Desember) 2024 lebih rendah ketimbang freight rate pada kuartal III-2024.

Namun demikian, Bani menegaskan, dampak pelemahan tarif kargo atau freight rate bisa dirasakan langsung, bisa juga tidak (lagging). “Ada lag yang akan terefleksi dari pendapatan yang akan diterima perusahaan berdasarkan freight rate. Jadi, sebagian lagging, sebagian langsung,” ujar dia.

Di tengah ancaman kelebihan pasokan kapal dan tekanan freight rate, Bos Bani optimistis, target kinerja perseroan utamanya pada tahun ini bisa melampaui perencanaan awal. Bahkan, capaian SMDR pada kuartal III-2024 diklaim sudah melebihi ekspektasi. “Menurut prediksi kami, dari yang prediksi sebelumnya, hasil yang sekarang ini sudah lebih baik,” ucapnya.

Sentimen lain yang membuat SMDR optimistis menatap ke depan adalah perekonomian Indonesia yang dinilai sedang berada pada tren pertumbuhan. “SMDR bekerja di negara yang amat sehat dan pertumbuhannya tinggi, sehingga masih banyak peluang yang bisa dikerjakan perseroan di Indonesia dan berpotensi mencetak pertumbuhan maksimal bagi perusahaan,” tutup Bani. 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Calon emiten perkapalan PT Newport Marine Services Tbk. (BOAT) menetapkan harga sebesar Rp100 per saham pada penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO)

Dalam prospektusnya, emiten yang akan menggunakan kode BOAT ini berencana menawarkan sebanyak 1 miliar (1.000.480.000) lembar saham biasa atas nama atau mewakili sebesar 28,57% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.

Dengan ditetapkannya harga pelaksanaan Rp100 per saham, maka jumlah nilai penawaran umum yang akan diperoleh BOAT sebanyak-banyaknya adalah Rp100,04 miliar.

Adapun, seluruh dana yang diperoleh dari IPO diantaranya digunakan untuk sekitar US$4,78 juta atau sekitar Rp75 miliar akan digunakan untuk pelunasan sebagian pokok pinjaman.

Sementara itu, sisanya akan digunakan untuk modal kerja, yaitu membiayai menyewa kapal sewa untuk mendukung pendapatan dari kapal sewa, biaya bahan bakar kapal, dan kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama.

BOAT memperkirakan tanggal efektif IPO yakni pada 31 Oktober 2024 dengan perkiraan masa penawaran umum perdana saham 4-6 November 2024. Adapun, tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) diproyeksikan pada 8 November 2024.

Newport Marine Services sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan untuk kegiatan lepas pantai dengan fokus pada industri minyak dan gas bumi.

BOAT menyediaan jasa sewa menyewa kapal, baik kapal milik sendiri maupun kapal sewa sesuai kebutuhan pelanggan. BOAT memiliki enam kapal milik sendiri yang terdiri dari empat kru/utility vessel dan dua anchor handling tug supply (AHTS).

Berdasarkan laporan keuangannya, BOAT telah meraup laba bersih US$1.684 pada April 2024. Meskipun, labanya susut dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$15.448.

Pendapatannya pun turun 11,61% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi US$3,1 juta per April 2024, dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya US$3,51 juta.

BOAT telah meraup aset US$33,87 juta pada April 2024, turun 2,58% sepanjang tahun berjalan (year to date/YtD) dan liabilitas mencapai US$17,09 juta pada April 2024, turun juga 2,44%.

Sebelum IPO, saham Newport Marine Services dikuasai oleh Sujaya Soekarno Putra 70% dan Dharmawati Djuhana 30%.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA - Pertamina International Shipping (PIS) berhasil mengantarkan 1.700 metrik ton Liquified Petroleum Gas ( LPG ) ke negara-negara Baltik untuk pertama kalinya. Pengantaran ini sekaligus menambah deretan rute internasional yang dilalui oleh kapal-kapal PIS, dan menjadi tonggak bersejarah bagi PIS yang memiliki visi menjadi perusahaan logistik maritim terdepan di dunia.

Kesepakatan pengangkutan LPG ini dicapai antara PIS dan Energia Nord O�, anak perusahaan terkemuka dari AVH Grupp yang berbasis di Estonia, menggunakan kapal Pertamina Group Gas Arjuna yang memiliki bobot 2.398 DWT. Kapal mengisi muatan dari Gothenburg, Swedia, selama tiga hari, Gas Arjuna akhirnya tiba di Riga, Latvia, pada 19 Oktober 2024.

Direktur Gas, Petrokimia, dan Bisnis Baru PIS Arief Sukmara menyebut pengantaran LPG ini menandai perjalanan penting PIS dalam ekspansi bisnis di dunia.

"Pengantaran LPG mix ke Baltik ini menjadi penting karena tak hanya memperkuat jejak bisnis PIS di Eropa, tapi juga memperluas peluang bisnis baru bagi perusahaan di masa depan," ujar Arief, dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Masih berlangsungnya konflik di wilayah Eropa Timur mendorong negara-negara Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lithuania untuk mencari diversifikasi sumber pasokan energi, termasuk pasokan LPG yang lebih efisien dan kompetitif.

Perluas Jaringan

Berdasarkan kondisi tersebut, PIS menilai perusahaan memiliki peluang besar untuk memperkenalkan keandalan layanan logistik maritim melalui kantor-kantor perwakilan, baik PIS Asia Pacific (PIS AP) di Singapura maupun PIS Middle East (PIS ME) di Dubai, ke penjuru Eropa dan kawasan lainnya. Pengangkutan ke Baltik ini merupakan salah satu buah dari jejaring bisnis yang dijalin oleh PIS ME.

"Kami juga bangga akan kesuksesan pengangkutan ini, yang mampu diselesaikan secara cepat dan tepat waktu. PIS akan terus berusaha memperluas jangkauan pasar kami untuk melayani kebutuhan pasokan energi dunia," jelas Arief.

Kapal Gas Arjuna merupakan salah satu kapal milik Pertamina Group yang lolos inspeksi Paris MoU yang memastikan kapal memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan lingkungan internasional. Hal ini membuat Gas Arjuna memiliki kualifikasi penuh untuk berlayar di seluruh perairan Eropa.

"Dengan ekspansi market ini, PIS kini mencatat pengantaran sebanyak 65 rute internasional. Bertambah dari sebelumnya 64 rute internasional, dengan dua kantor perwakilan di Asia Pasifik (Singapura) dan Timur Tengah (Dubai) untuk memenuhi kebutuhan mitra pihak ketiga," jelasnya.

PIS juga berencana ekspansi ke pasar Eropa dengan menjajaki pembukaan kantor perwakilan di benua tersebut. Dengan jangkauan pasar semakin luas, PIS semakin mantap menuju kapitalisasi pasar USD8,9 miliar pada 2034.